YOGYAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, melakukan diskusi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dalam Ngopi Bareng di Oase Cafe, Minggu (6/6/2021). 

Dalam diskusi bertema ‘Menampung Aspirasi Millennials Menuju Demokrasi Indonesia Lebih Baik, Berdaulat, dan Mandiri’, LaNyalla mengajak para calon penerus bangsa berdiskusi mengenai sistem demokrasi di Indonesia.

Selain Ketua DPD RI, para pembicara yang mengisi acara adalah Dr (c)  S. Aminuddin SE. MM. MPD (Ketua Majelis Mubaligh Muda Indonesia), dr Ali Mahsun Atmo, M. Biomed (Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima se-Indonesia) dan Arie Gumilar
(Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu).

Menurut LaNyalla, mahasiswa dan para pemuda adalah motor dalam reformasi tahun 98. Dan momen reformasi dimanfaatkan untuk melakukan Amandamen terhadap UUD 1945 untuk pertama kalinya.

“Semangat Amandemen saat itu adalah untuk membatasi masa jabatan presiden. Sekaligus memperkuat peran DPR RI. Tetapi Amandemen kemudian bergulir terus hingga perubahan posisi MPR RI,” kata LaNyalla.

Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, sejak Amandemen dilakukan, presiden dipilih langsung oleh rakyat. Hal tersebut juga berlaku bagi anggota DPR RI dan DPD RI yang sekaligus merupakan anggota MPR RI.

“Ini artinya kita telah memasuki sistem Presidensiil murni dan liberal. Dimana suara rakyat, one man one vote, dihitung sebagai kedaulatan rakyat. Artinya, kita sudah meninggalkan secara total bayangan dan harapan para pendiri bangsa ini, yang menempatkan Pancasila sebagai sumber inspirasi sekaligus way of life sistem bernegara Indonesia,” tutur LaNyalla.

“Khususnya sila ke-4, dimana kedaulatan rakyat diwujudkan melalui Pemilu untuk memilih wakil-wakilnya dan memberikan kedaulatan itu kepada wakilnya untuk bermusyawarah dalam menjalankan dan mengelola negara ini. Termasuk memilih siapa yang diberi mandat sebagai pemerintah. Dalam hal ini Presiden,” sambungnya.

LaNyalla menyadari, pemilihan presiden oleh MPR RI saat itu memiliki beberapa kekurangan, terutama di era Orde Baru yang didominasi oleh faksi pendukung presiden masa itu.

“Terutama sejak Fusi Partai dan fakta bahwa Utusan Golongan adalah ‘orang-orang’ yang direstui Presiden. Bahkan Utusan Daerah, meskipun dipilih oleh DPRD di setiap Provinsi, tetap saja calon-calonnya ‘disetujui’ dan ‘dilakukan litsus oleh Sospol’ terlebih dahulu. Sehingga yang maju ke Senayan, ya hampir setali tiga uang dengan Utusan Golongan,” paparnya.

LaNyalla menegaskan jika kelemahan tersebut harus diperbaiki. Menurutnya, arah perbaikan bangsa seharusnya tetap berpegang teguh terhadap cita-cita para pendiri bangsa agar Indonesia tidak membentuk dan menjalankan pemerintahan yang meniru apa yang ada di Barat. 

Mengenai suara rakyat dihitung hanya sebagai angka, atau one man one vote, LaNyalla mengatakan, seharusnya suara rakyat disalurkan kepada hikmat permusyawaratan perwakilan, yang bersidang dengan menimbang suara, sesuai amanah Pancasila.

“Bukan menghitung suara. Sehingga MPR dalam bersidang tidak boleh mengambil keputusan melalui voting. Tetapi harus benar-benar menimbang suara dan pendapat. Sehingga pada akhirnya menuju titik mufakat,” tuturnya.

Menurut LaNyalla, Sistem Presidensiil Indonesia sangat khas, yang disebut dengan Demokrasi Pancasila. Untuk itu, Pancasila seharusnya dijadikan nafas dalam semangat perbaikan bangsa.

“Jadi kalau ada yang tanya, sebenarnya apa DNA sistem pemerintahan Indonesia? Parlementer atau Presidensiil? Jawabnya adalah Pancasila. Yang merupakan sintesa atas dialektika teori-teori yang diterapkan negara-negara di barat. Saya katakan di sini Demokrasi Pancasila itu bukan teori yang tidak bisa diwujudkan,” sebut LaNyalla.

Mantan Ketum PSSI itu menegaskan, Pancasila merupakan sumber segala hukum yang seharusnya dijadikan pedoman, termasuk untuk memilih para pemimpin bangsa. Dari tatanan sila-sila Pancasila, yakni membangun manusia Indonesia yang Berakhlak, Beradab dan Bersatu, kata LaNyalla, diharapkan akan memunculkan para Hikmat Kebijaksaan, yang mewakili suara rakyat untuk mengambil keputusan-keputusan penting terhadap bangsa dan negara melalui musyawarah mufakat. 

“Termasuk memilih siapa yang diberi ‘mandat’ untuk memimpin pemerintahan. Sehingga diharapkan Keadilan Sosial terwujud. Itulah Demokrasi Pancasila. Itulah Presidensiil yang diinginkan para pendiri bangsa,” tuturnya.

Oleh sebab itu, DPD RI menilai pentingnya Amandemen Konstitusi ke-5 dilakukan dengan suasana kebatinan untuk melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa. Hal ini dilakukan karena DPD RI menilai semangat Amandemen Konstitusi yang dilakukan sejak 1999 hingga 2002 sudah cukup banyak melenceng dari harapan para pendiri bangsa.

“Sebab, hari ini kita melihat sekian banyak Undang-Undang yang dikatakan merupakan Derivatif dari Konstitusi, yang dalam kenyataannya menyusahkan rakyat,” tegas LaNyalla.

Sementara Ketua Majelis Mubaligh Muda Indonesia, Dr (c)  S. Aminuddin SE. MM. MPD, menyampaikan bahwa generasi muda harus memanfaatkan gadget atau menguasai teknologi. 

“Karena saat ini dan masa depan teknologi sudah menguasai segala aspek kehidupan manusia. Karena itu saya mengajak mahasiswa maupun pelaku UKM dan ekonomi rakyat lainnya untuk siap akan kehidupan ke depan,” katanya.

Namun Aminudin mengingatkan pentingnya punya ilmu agama. Sebagai jalan  terang dalam berkehidupan, berkebangsaan dan bermasyarakat.

Dalam bidang energi, Arie Gumilar, mengatakan pentingnya kedaulatan negara. Menurutnya bangsa yang kuat harus menguasai tiga hal yaitu kedaulatan pangan, ekonomi dan energi. 

“Tapi sekarang ini negara kita tidak berdaulat. Banyak sektor energi yang dikuasai asing. Padahal kedaulatan energi mutlak untuk anak bangsa. Kalau tidak dikuasai, kita semua akan menjadi pembantu di rumah sendiri,” katanya.

Oleh karena itu, pemudalah yang bisa merebut kedaulatan tersebut. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan bangsa. 

“Bangsa Indonesia sudah buktikan bahwa pemudalah yang bisa merubah dunia ini.  Sejak lahirnya Budi Utomo, Sumpah Pemuda, kemerdekaan, tahun 66 dan juga reformasi. Penggeraknya adalah pemuda,” katanya lagi.

Ali Mahsun Atmo sebagai orang yang berkecimpung di bidang usaha kecil, UMKM dan pelaku ekonomi rakyat, menjelaskan bahwa jutaan pelaku ekonomi rakyat gulung tikar karena pandemi.

Dalam kesempatan itu Ali menyampaikan agar DPD RI memperjuangkan aspirasi para pedagang dan pelaku ekonomi rakyat.  

“Kita minta tolong ke Pak Ketua DPD agar disampaikan ke Presiden. Kita minta adanya pemutihan BI checking dan pemutihan beban bunga kredit rakyat yang tertunggak,” jelasnya. 

Menurut Ali, negara Indonesia di masa mendatang adalah gula-gula ekonomi yang akan direbut oleh negara lain. 

“Makanya pemuda harus bergerak dan berjuang. Supaya ke depan para pemimpin benar-benar memperhatikan rakyat,” jelasnya lagi. (*)

YOGYAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan bahwa demokrasi yang ideal di Indonesia adalah Demokrasi Pancasila. Sesuai yang diinginkan oleh founding fathers atau para pendiri bangsa. 

Pernyataan itu disampaikan LaNyalla menjawab pertanyaan dari perwakilan BEM Universitas Gadjah Mada, Farhan, dalam Ngopi Bareng dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), di Oase Cafe, Minggu (6/6/2021). 

“Tapi saat ini model demokrasi tersebut belum dilaksanakan. Oleh sebab itu, DPD RI menilai pentingnya Amandemen Konstitusi ke-5 dilakukan dengan suasana kebatinan untuk melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa. Hal ini dilakukan karena DPD RI menilai semangat Amandemen Konstitusi yang dilakukan sejak 1999 hingga 2002 sudah cukup banyak melenceng dari harapan para pendiri bangsa,” kata LaNyalla.

Menurutnya, Pancasila seharusnya dijadikan nafas dalam semangat perbaikan bangsa.

“Jadi kalau ada yang tanya, sebenarnya apa DNA sistem pemerintahan Indonesia? Parlementer atau Presidensiil? Jawabnya adalah Pancasila. Yang merupakan sintesa atas dialektika teori-teori yang diterapkan negara-negara di barat. Saya katakan di sini Demokrasi Pancasila itu bukan teori yang tidak bisa diwujudkan,” sebut LaNyalla.

Senator asal Jawa Timur itu menegaskan, Pancasila merupakan sumber segala hukum dan seharusnya dijadikan pedoman. Termasuk untuk memilih para pemimpin bangsa. 

Dari tatanan sila-sila Pancasila, yakni membangun manusia Indonesia yang Berakhlak, Beradab dan Bersatu diharapkan akan memunculkan para Hikmat Kebijaksaan, yang mewakili suara rakyat untuk mengambil keputusan-keputusan penting terhadap bangsa dan negara melalui musyawarah mufakat. 

“Termasuk memilih siapa yang diberi ‘mandat’ untuk memimpin pemerintahan. Sehingga diharapkan Keadilan Sosial terwujud. Itulah Demokrasi Pancasila. Itulah Presidensiil yang diinginkan para pendiri bangsa,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, LaNyalla mengajak mahasiswa bersama dengan DPD untuk berjihad secara Konstitusi. Karena DPD butuh dukungan mahasiswa dan kalangan akademisi terkait keinginan melaksanakan Demokrasi Pancasila tersebut.

“Karena DPD punya tanggung jawab terhadap aspirasi rakyat. Harus memperjuangkannya dengan baik dan kami terbuka untuk bersinergi dengan mahasiswa,” kata LaNyalla.

Mantan Ketua Umum PSSI ini menegaskan, perjuangan memang harus melalui jalan yang berliku. Tidak ada perjuangan yang mulus. 

“Yang penting adalah perjuangan kita itu benar dan on the track. Itu yang harus dipegang teguh. Kita tugasnya sebagai manusia adalah ikhtiar. Hasilnya diserahkan ke Tuhan,” katanya.

LaNyalla juga memberikan tips bagi generasi muda maupun mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi. Yaitu harus pelan-pelan.

“Jangan langsung frontal dalam hadapi kekuasaan atau menyampaikan sesuatu hal. Kalau yang frontal biasanya akan ditangkap. Harus sein kiri belok kanan,” ujar LaNyalla.

Meski demikian, LaNyalla siap membantu memperjuangkan empat aktivis mahasiswa yang ditahan polisi agar bisa dikeluarkan. 

“Kita tidak janji akan hal ini. Tapi tolong tulis nama empat mahasiswa itu. Serahkan ke saya, nanti kita perjuangkan,” ucapnya.

Menurut LaNyalla kebebasan berpendapat harus tetap dibuka. Ruang diskusi tidak boleh dibungkam dan demonstran tidak boleh ditangkapi. 

“Kita akan kawal kebebasan berpendapat ini yang sebenarnya aturan atau Undang-undangnya secara tekstual bagus namun secara konstektualnya terkadang belum dilaksanakan,” ujarnya.

Masalah kebebasan berpendapat tersebut disampaikan LaNyalla untuk menanggapi keluhan Presiden BEM Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yunanto, mengenai kebebasan berpendapat yang saat ini dibungkam. Bahkan ada penahanan terhadap aktivis mahasiswa saat berdemonstrasi.

Yunanto juga menyampaikan keinginannya agar DPD membantu mengeluarkan para aktivis mahasiswa yang ditahan karena berjuang mengadvokasi rakyat.

“Ada empat mahasiswa dari Semarang yang ditahan saat demo penolakan tambang di Wadas, Purworejo. Kami berharap teman-teman tersebut dikeluarkan,” pinta Yunanto. (***)

JAGAINDONESIA.COM – Ketua DPR RI Dr. (H. C) Puan Maharani menyatakan parlemen memahami keputusan pemerintah membatalkan keberangkatan calon jemaah Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji 1442 Hijriah/2021 Masehi. Meski demikian, Puan meminta pemerintah tetap melayani calon jemaah yang batal berangkat tahun ini.

“Pemerintah harus tetap melayani para calon jemaah haji yang batal berangkat, pastikan pelayanannya baik, mekanismenya jelas, jika calon jemaah meminta dananya dikembalikan,” kata Puan dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Kamis (3/6/2021).

Politisi PDI-Perjuangan itu menuturkan, sangat dipahami alasan pemerintah memutuskan membatalkan keberangkatan calon jemaah Indonesia untuk beribadah haji tahun ini.  Pasalnya, hal utama yang harus dipastikan adalah keselamatan dan kenyamanan para jemaah Indonesia saat beribadah haji di Tanah Suci pada masa pandemi Covid-19.

Ia menuturkan, pemerintah dan DPR RI sudah meminta Pemerintah Arab Saudi memberi kelonggaran pada jemaah Indonesia untuk dapat beribadah haji tahun ini.

“Tapi demi keamanan dan keselamatan semua, kita masih harus bersabar. Apalagi muncul varian baru virus corona, dan orang yang sudah divaksin tidak dijamin tidak tertular,” ungkap Puan.

Sampai saat ini, Pemerintah Arab Saudi belum memberikan keputusan terkait kuota untuk jemaah haji Indonesia.

“Kami berharap Pemerintah Indonesia dapat berkomunikasi efektif sehingga Pemerintah Arab Saudi memberi kenaikan jumlah kuota jemaah dari Indonesia bila ibadah haji sudah bisa berjalan normal,” ujar Puan.

“Pemerintah Indonesia juga harus terus meningkatkan kualitas pelayanan pada calon jemaah haji untuk menyambut musim haji selanjutnya, atau pelaksanaan ibadah haji pada saat suasana sudah kembali normal,” sambung perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI itu.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) memutuskan membatalkan keberangkatan jemaah Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji 1442 Hijriah/2021 Masehi. Hal itu disampaikan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam konferensi pers secara daring, Kamis (3/6/2021).

Penyebab pembatalan keberangkatan jemaah haji Indonesia dikarenakan belum adanya kepastian dari Pemerintah Arab Saudi mengenai kuota untuk jemaah haji Indonesia. Karena belum ada kepastian terkait hal itu dari Pemerintah Arab Saudi, Pemerintah Indonesia yang sebelumnya sudah melakukan persiapan, tetap belum bisa memfinalisasi kontrak penerbangan, pelunasan down-payment, penyiapan dokumen perjalanan, penyiapan petugas, pelaksanaan bimbingan manasik, dan hal lain yang baru bisa diselesaikan apabila besaran kuota haji untuk Indonesia sudah ditetapkan Pemerintah Arab Saudi. (sf)

SURAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengapresiasi tim Universitas Gadjah Mada (UGM) yang mengembangkan alat Early Warning System (EWS) atau sistem peringatan dini gempa. 

Menurut LaNyalla, penelitian tersebut harus mendapat dukungan serius. Terlebih, Indonesia merupakan negara yang rentan dengan bencana. Untuk itu segala penemuan yang berpotensi perlu dikawal pemerintah. 

“Apalagi sering kali peringatan dini kebencanaan gagal diantisipasi Pemda sehingga korban dan kerusakan akibat bencana cukup tinggi. Maka memang diperlukan sarana untuk mitigasi bencana yang memadai,” tutur LaNyalla saat kunjungan kerja ke Surakarta, Jumat (4/6/2021). 

Dijelaskan LaNyalla, alat EWS besutan UGM itu telah dikembangkan sejak tahun 2018 dan mampu mendeteksi beberapa kali gempa, termasuk gempa di Toli-toli pada 29 Mei 2021, tiga hari sebelum kejadian. Meski sudah beberapa kali tepat memprediksi kejadian gempa, tim peneliti masih terus melakukan pengembangan. 

“Pengembangan ini yang harus didukung oleh pemerintah. Kemendikbud dan Ristek perlu memberi pendampingan karena penelitian ini berada di bawah perguruan tinggi. Apa yang diperlukan tim peneliti perlu mendapat bantuan,” ucapnya. 

Menurut LaNyalla, tim peneliti UGM memanfaatkan teknologi Internet of Thing (IoT) pada alat pendeteksi itu. Alat EWS ini tersusun dari sejumlah komponen, seperti detektor perubahan level air tanah dan gas radon, pengondisi sinyal, kontroler, penyimpan data, sumber daya listrik. 

“Dari teknologi IoT, alat akan bekerja berdasarkan perbedaan konsentrasi gas radon dan level air tanah yang merupakan anomali alam sebelum terjadinya gempa bumi. Upaya tim peneliti patut kita apresiasi dan jika sudah memungkinkan diproduksi sebanyak mungkin untuk dibagikan ke Pemda-pemda, khususnya daerah yang rawan bencana,” terang LaNyalla. 

Mantan Ketua Umum PSSI ini juga mendorong para peneliti untuk mengembangkan alat EWS untuk kebencanaan lain. LaNyalla menilai, semakin banyak inovasi dilakukan kalangan akademisi yang didukung oleh pemerintah, maka mitigasi bencana di daerah juga akan semakin lebih baik. 

“Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran untuk penelitian-penelitian sejenis, seperti alat pendeteksi longsor dan banjir. Dengan demikian ke depan kita mampu memperbaiki sistem mitigasi kebencanaan yang kerap mengancam masyarakat,” tutupnya. (*)