WONDAMA, JAGAINDONESIA.COM – Dalam rangka memperingati kelahiran Yesus Kristus, Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama merayakan Natal bersama pada 22 Desember 2025 bertempat di Bukit Aitumieri. Pantauan awak media, di lokasi bukit Aitumieri nampak panitia Natal pemda sedang melakukan dekorasi panggung dan pernak-perniknya.

Menariknya, Panitia Natal melalui Koordinataor Pondok Natal kampung Maimare dipercaya untuk mendirikan pohon Natal raksasa setinggi 7 meter di lokasi bukit Aitumeri. Pohon ini terbuat dari rangka besi dengan kawat melingkar dan bahan dasar limbah plastik yang dipotong menyerupai daun dilekatkan pada kawat membentuk pohon Natal.

“Sebuah karya seni dari pemuda-pemudi kampung Maimere menghiasi taman bukit Aitumeri. Terlihat pagar kecil berbentuk kotak dengan dua pintu dicat berwarna putih. Serasi dengan lampu-lampu Natal lengkap dengan bintang,” kata salah seorang masyarakat setempat, Maikel Werbete.

Salah satu koordinator dari kampung Maimare, Petrus Ramar yang mendampingi pemuda-pemudi kampung Maimare mengatakan bahwa pada awalnya pihaknya sedang mengikuti lomba pondok Natal di kabupaten Teluk Wondama yang menarik perhatian pemerintah setempat.

“Di kampung Maimare, kami mendirikan pondok dan pohon Natal dari bahan limbah plastik. Setelah panitia lomba melihat pohon Natal kami di kampung Maimare, mereka meminta untuk kami menampilkan pohon Natal ini di acara perayaan Natal pemda pada tanggal 22 Desember 2025 yang berlokasi di taman bukit Aitumieri. Maka kami mempersiapkan semua bahan yang dibutuhkan seperti daun dari limbah plastik. Kurang lebih kami membutuhkan waktu dua hari dan saat ini sampai pada pekerjaan finishing yakni tinggal melilit daun dan lampu natal,” tutupnya.

Hal senada juga dikatakan oleh Sergi Biet, perancang pohon Natal yang mengucapkan banyak terima kasih keoada pemda yang telah memoercayakan pemuda-pemudi dari kampung Maimare menampilkan pohon Natal setinggi 7 meter pada acara Natal pemda di Teluk Wondama.

“Semoga perayaan Natal ini membawa damai dan sekali lagi saya dan teman-teman pemuda-pemudi dari kampung Maimare mengucapkan terima Merry Christmas and Happy New Year,” ungkapnya. (MW)

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, menyerahkan bantuan pangan bagi pengungsi asal Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni. Penyerahan bantuan tersebut dilaksanakan di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari, Senin (22/12/2025).

Diketahui banyak warga sipil di Moskona Utara dan Moskona Utara Jauh, Kabupaten Teluk Bintuni kini hidup dalam pengungsian, setelah situasi keamanan di wilayah itu terus memburuk akibat operasi militer dan konflik bersenjata antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata.

Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Anggota DPR Otonomi Khusus Papua Barat daerah pemilihan Teluk Bintuni, Agustinus Orosomna, bersama anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRPPB), Eduard Orocomna.

Senator Filep mengatakan, penyaluran bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan keterpanggilan sebagai wakil daerah, terlebih dalam momentum perayaan Natal.

“Sebagai anggota DPD RI, saya merasa terpanggil untuk peduli terhadap sesama, apalagi di bulan Natal. Berbagi merupakan implementasi nilai-nilai kehidupan yang kita miliki sebagai manusia,” ujar Filep.

Ia menjelaskan, sebagai Senator Papua Barat, dirinya bersama Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Manokwari berkolaborasi untuk memberikan bantuan kasih kepada masyarakat Moskona yang menjadi korban konflik di wilayah tersebut.

Filep berharap bantuan yang disalurkan dapat bermanfaat bagi para pengungsi Moskona, sekaligus membantu meringankan beban mereka selama berada di pengungsian.

“Mudah-mudahan bantuan ini dapat membantu masyarakat pengungsi Moskona. Kami berharap mereka dapat segera kembali ke wilayahnya masing-masing, anak-anak bisa kembali bersekolah, dan seluruh aktivitas masyarakat dapat berjalan normal,” katanya.

Selain itu, Filep juga berharap Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dan Pemerintah Provinsi Papua Barat dapat memberikan perhatian serius terhadap kondisi masyarakat Moskona yang terdampak konflik.

Bantuan yang disalurkan berupa 500 paket sembako, makanan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil, perlengkapan alat tulis, serta pakaian.

Sementara itu, Anggota DPR Otsus Papua Barat, Agustinus Orosomna, berharap bantuan tersebut dapat memicu kepedulian berbagai pihak, khususnya Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

“Kami berharap bantuan ini dapat menjadi pemicu bagi pihak lain, terutama pemerintah daerah, untuk bersama-sama memperhatikan dan membantu masyarakat Moskona,” ujarnya. (Rls)

PAPUA, JAGAINDONESIA.COM – Senator Filep Wamafma meminta pemerintah melakukan kajian mendalam sebelum mendorong investasi perkebunan kelapa sawit di wilayah Papua.

Menurutnya, setiap kebijakan investasi wajib mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, serta risiko bencana agar tidak menimbulkan konflik baru di tengah masyarakat adat.

Hal ini disampaikannya menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong penanaman sawit di Papua sebagai bagian dari upaya penguatan sektor ekonomi.

Ia menilai, pengalaman sejumlah proyek investasi di Tanah Papua menunjukkan masih adanya pro dan kontra yang berujung pada konflik antara masyarakat dan perusahaan.

Sebagai contoh, Filep menyoroti proyek strategis nasional (PSN) di Merauke, Provinsi Papua Selatan, yang hingga kini masih menuai penolakan sebagian masyarakat.

Konflik serupa, kata dia, juga terjadi pada sejumlah investasi di sektor pertambangan di wilayah lain di Papua.

“Hal ini menjadi pelajaran bahwa apapun yang dilakukan di Tanah Papua perlu pemetaan dan kajian yang benar-benar matang. Bagi masyarakat adat Papua, hutan adalah tempat berlindung sekaligus sumber kehidupan untuk mencari makan dan minum, bahkan mengandung nilai-nilai adat leluhur. Hutan juga sangat penting untuk dilestarikan keberadaannya dari kondisi secara nasional yang semakin kritis,” ujar Filep di Manokwari.

Ia menjelaskan terdapat perbedaan pandangan antara masyarakat adat dan pemerintah dalam memaknai pemanfaatan lahan.

Pemerintah kerap memandang lahan yang belum dikelola sebagai lahan tidur yang dapat dioptimalkan secara ekonomi, sementara masyarakat adat memandang hutan sebagai bagian dari identitas dan sistem kehidupan.

“Perbedaan pemahaman ini, jika tidak dikelola dengan baik, justru berpotensi menciptakan konflik baru ketika investasi masuk,” katanya.

Oleh karena itu, Filep menegaskan investasi sawit di Papua harus dikaji secara komprehensif, mulai dari dampak lingkungan, kondisi sosial masyarakat, hingga potensi risiko bencana.

Sebagai anggota DPD RI, Filep juga menyoroti minimnya nilai tambah dari perkebunan sawit yang telah beroperasi di Papua.

Menurutnya, keberadaan sawit selama ini lebih banyak menjadikan Papua sebagai lokasi kebun, tanpa pengembangan industri pengolahan yang menyerap tenaga kerja lokal.

“Banyak sawit di Papua hanya menebang hutan, menanam, mengambil buah, lalu mengirimnya keluar sebagai bahan mentah. Masyarakat Papua tidak mendapatkan manfaat signifikan dan tetap menjadi konsumen,” ujarnya.

Ia menekankan, jika pemerintah serius mendorong investasi, maka pembangunan industri pengolahan harus dilakukan di Papua agar membuka lapangan kerja bagi orang asli Papua dan meningkatkan pendapatan daerah.

Selain itu, Filep juga mengingatkan agar pemerintah belajar dari berbagai peristiwa bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia.

Menurutnya, bencana tersebut harus menjadi peringatan penting untuk tidak mengabaikan aspek lingkungan dalam kebijakan pembangunan.

“Perlu ada restorasi dan perubahan konsep pembangunan. Ini harus menjadi referensi dalam menata wilayah lain, termasuk Papua, agar pembangunan tidak merusak alam dan merugikan masyarakat,” tutup Filep

PAPUA, JAGAINDONESIA.COM – Keluarga Besar Suku Byak Papua Barat menggelar Natal Bersama Tahun 2025, di kabupaten Manokwari, pada tanggal 15 Desember 2025.

Kegiatan yang berlangsung sekitar pukul 19.00 WIT hingga pukul 21.00 WIT, di gedung olahraga (GOR) Sanggeng, Manokwari tersebut mengusung tema dalam bahada Byak ‘Allah Ryama Bye Mamfaspar Faro kina’.

Dalam perayaan yang diikuti ribuan masyarakat suku Byak itu, dihadiri pula perwakilan pemerintah provinsi (Pemprov) Papua Barat, Pemkab Manokwari, dan Wakil Bupati kabupaten Biak Numfor.

Di kesempatan itu, acara turut dimeriahkan oleh para artis tanah Papua diantaranya Mechu Imbiri, Sandy Betay, Joan Wakum, Franz Rumbino, Manbri Sroyer, dan Dave Baransano.
Kepala Suku (Mananwir) Byak Bar Mnukwar, Petrus Makbon menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, sehingga natal 2025 keluarga Besar Byak Papua Barat dapat terlaksana dengan baik.

“Dalam kesempatan ini, saya mengajak masyarakat suku Byak terlebih di Manokwari Papua Barat untuk tetap menjaga persatuan suku maupun secara umum masyarakat Papua. Terlebih menjaga ketertiban menjelang natal dan tahun baru,” ujarnya.

Sementara itu, Dr. Filep Wamafma, Sekretaris Suku (Manfasfas) Byak Bar Mnukwar yang kini menjabat sebagai Ketua Komite III DPD RI mengajak masyarakat suku Byak dan seluruh masyarakat Papua pada umumnya untuk mendukung pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota di tanah Papua.

“Khusus untuk kita (suku Byak) yang ada di Manokwari dan provinsi Papua Barat, kita akan tinggal dan hidup sampai mati disini, kita akan tinggal beranak cucu disini. Jadi jangan khawatir tentang provinsi Papua Barat, jangan khawatir kalau kita diabaikan atau sengsara, jangan khawatir kalau kita menderita. Karena gubernur setiap saat turut berpikir membangun masyarakat Byak dan masyarakat pada umumnya,” ujar Manfasfas KKB Bar Mnukwar, Dr Filep Wamafma.

Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat suku Byak untuk mendukung visi dan misi gubernur dan Bupati dalam membangun daerah.

“Siapa pun pemimpinnya, dia punya kewajiban untuk mensejahterakan semua masyarakat yang ada di kabupaten maupun provinsi,” ucap Ketua Komite III DPD RI ini.

Ia menambahkan, masyarakat suku Byak di provinsi Papua Barat memiliki potensi dalam membangun daerah, tidak saja di birokrasi tetapi di berbagai bidang.

“Meski di pemerintah provinsi maupun kabupaten di Papua Barat, keberadaan kita orang byak dihitung dengan jari dalam artian satu maupun dua orang harus tetap bersyukur. Tuhan juga menghendaki orang byak diberbagai macam sektor. Jadi Pendeta, Majelis Jemaat, Guru Jemaat adalah pekerjaan yang menyelamatkan Manusia dan itu lebih mulia,” kata Dr. Filep Wamafma.

Menurutnya, orang Byak harus taat menjadi hamba Tuhan di tingkat Jemaat, Klasis, maupun Sinode.

“Orang Byak harus kembali kepada mandat Agung, yaitu menjadikan semua bangsa-bangsa di tanah Papua sebagai anak-anak Tuhan. Itu tugas orang Byak, diberikan amanah dari Tuhan untuk dilaksanakan,” tutur Dr Filep.
Selanjutnya, ia menyebut, orang Byak diberikan anugerah Intelektual secara alamiah dengan berbagai aspek kehidupan.

“Jadi sebelum sekolah juga sudah ada ilmu yang melekat. Diantaranya seperti para pelaut dari suku Byak dahulu kala yang mampu mengarungi samudera menggunakan perahu atau kapal layar dengan hitungan yang tepat. Artinya, mereka (suku Byak) ini diberikan karunia, tapi di zaman saat ini memang pentingnya pendidikan formal,” ujarnya.

Oleh karena itu, sebagai Mansonanem (kaum intelektual) Byak berharap, masyarakat Byak di tanah Papua terlebih di Papua Barat agar wajib menyekolahkan anak-anak di pendidikan formal.

Lebih lanjut, Dr Filep juga mengingatkan, potensi yang mengakibatkan kematian adalah penyakit menular seperti HIV/AIDS.

“Penyebarannya penyakit HIV/AIDS bukan lagi orang dewasa atau ekonomi tinggi, tapi sudah menyasar sampai masyarakat ekonomi lemah. Dan inilah yang membuat populasi orang asli Papua semakin menurun. Ini kita harus membantu pemerintah untuk berantas bersama-sama,”

Untuk mencegah hal tersebut, Dr Filep menegaskan, orang asli Papua harus bersatu di segala aspek.

“Orang asli Papua boleh dipecah-pecah melalui pemekaran provinsi, tapi tetap satu yaitu Papua. Tidak membangun mengunakan pandangan tujuh wilayah adat masing-masing. Contohnya, masyarakat Adat Saireri bilang saireri saja, doberai bilang doberai saja, bomberai bilang bomberai, lapago bilang lapago saja, Mepago bilang mepago saja, Animha bilang Animha saja. Pandangan itu tidak membangun, dan tidak mempersatukan orang asli Papua,” Katanya.

Dia menegaskan, tanah Papua tidak dapat dibangun oleh satu suku, melainkan membutuhkan semua suku terlebih khusus suku asli Papua, untuk bersatu dan membangun tanah Papua.

“Orang asli Papua bukan pendatang. Mau orang Serui, Byak, Maybrat, dan suku-suku asli Papua lainnya yang tersebar di seluruh provinsi di tanah Papua ini punya hak yang sama,” tegas tokoh pendidikan modern di tanah Papua ini.

Pada prinsipnya, ia menambahkan, orang asli Papua harus bersatu, dan orang byak harus menjadi pionir untuk mempersatukan semua orang asli Papua.

Manokwari — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, menggelar kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama mahasiswa di Kampus Universitas Muhammadiyah Papua Barat (UMPB), Jalan Trikora Rendani, Kelurahan Anday, Distrik Arfai, Kabupaten Manokwari, Sabtu (14/12/2025).

Kegiatan ini mengangkat tema “Pemuda sebagai Penjaga Perdamaian dan Harmoni Sosial dalam Bingkai NKRI” dan diikuti oleh ratusan mahasiswa dari berbagai jurusan. Sosialisasi ini bertujuan memperkuat pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, khususnya dalam konteks kehidupan sosial Papua Barat yang majemuk.

Dalam pemaparannya, Dr. Filep Wamafma menekankan bahwa pemuda memiliki peran strategis sebagai penjaga perdamaian, penolak kekerasan, serta agen dialog di tengah tantangan sosial, politik, dan keamanan yang masih dihadapi Papua Barat hingga saat ini. Menurutnya, keberagaman suku, agama, dan budaya di Papua Barat merupakan kekuatan yang harus dirawat dengan semangat persaudaraan dan keadilan sosial.

“Papua Barat membutuhkan pemuda yang berpikir jernih, berjiwa damai, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Empat Pilar MPR RI menjadi fondasi penting untuk menjaga persatuan dan menghindari konflik horizontal,” ujar Dr. Filep.

Pelaksanaan kegiatan di kampus Universitas Muhammadiyah Papua Barat dinilai sangat relevan, karena Muhammadiyah sejak awal dikenal sebagai gerakan Islam yang mengedepankan nilai moderasi, toleransi, perdamaian, dan keadilan sosial. Filep juga kembali menekankan pentingnya nilai persaudaraan, penghormatan terhadap perbedaan, dan penolakan terhadap kekerasan.

Pihak kampus menyambut baik kegiatan tersebut dan menilai sosialisasi Empat Pilar MPR RI sejalan dengan misi UMPB dalam membentuk mahasiswa yang beriman, berakhlak mulia, berwawasan kebangsaan, dan berkontribusi bagi perdamaian Papua Barat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan mahasiswa UMPB mampu menjadi pelopor harmoni sosial, menjembatani perbedaan, serta menjaga Papua Barat tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang damai, adil, dan bermartabat.

Manokwari – Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, menggelar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI pada 12 Desember 2025 di Aula Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan pemuda Manokwari, mahasiswa, serta aktivis kepemudaan, dengan mengangkat tema “Pemuda sebagai Agen Perubahan dalam Implementasi Nilai Pancasila di Era Digital.”

Dalam pemaparannya, Dr. Filep Wamafma menegaskan bahwa pemuda Papua memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan bangsa sekaligus menjadi motor perubahan sosial di tengah tantangan multidimensi yang dihadapi Papua saat ini. Menurutnya, pemahaman yang utuh terhadap Empat Pilar MPR RI—Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika— harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan sekadar wacana.

“Papua hari ini menghadapi persoalan serius, mulai dari ketimpangan perekonomian, akses pendidikan yang belum merata, deforestasi, hingga tingginya angka putus sekolah. Di sinilah pemuda harus hadir sebagai agen perubahan dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman berpikir dan bertindak, terutama di era digital yang penuh distraksi dan disinformasi,” ujar Filep.

Ia menyoroti kondisi perekonomian Papua yang masih bergantung pada sektor primer, sementara banyak pemuda belum sepenuhnya mendapatkan akses terhadap lapangan kerja yang layak dan peluang ekonomi digital. Menurutnya, transformasi ekonomi Papua hanya dapat terwujud jika generasi muda dibekali karakter kebangsaan, etika, serta kemampuan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Dalam bidang pendidikan, Filep menekankan bahwa angka putus sekolah di Papua merupakan persoalan mendasar yang berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia. Ia mendorong pemuda dan mahasiswa untuk terlibat aktif dalam gerakan sosial, literasi digital, serta pendampingan pendidikan bagi anak-anak dan remaja di daerah-daerah yang masih tertinggal.

Selain itu, isu deforestasi dan kerusakan lingkungan juga menjadi perhatian dalam sosialisasi tersebut. Filep mengingatkan bahwa eksploitasi sumber daya alam tanpa mengindahkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Pemuda Papua diharapkan menjadi garda terdepan dari kelompok masyarakat yang kritis dalam menjaga kelestarian hutan sebagai warisan generasi mendatang.

Melalui sosialisasi ini, Dr. Filep Wamafma berharap pemuda Papua tidak hanya menjadi pengguna teknologi digital, tetapi juga menjadi produsen gagasan positif, penangkal hoaks, serta pelopor persatuan di tengah keberagaman sosial dan budaya Papua.

“Kekuatan Papua ada pada pemudanya. Jika nilai Pancasila benar-benar hidup dalam pikiran dan tindakan generasi muda, maka Papua akan tumbuh sebagai tanah yang damai, adil, dan sejahtera dalam bingkai NKRI,” pungkasnya.