PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma meminta kepala daerah baik gubernur, bupati maupun walikota untuk membangkitkan tata kelola pendidikan yang lebih baik. Pasalnya, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa presentase penduduk miskin terbanyak di Indonesia ada di wilayah tanah Papua dan berkait erat dengan pendidikan.
Hal ini sejalan dengan tema besar yang diluncurkan di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk Tanah Papua adalah ‘Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif sebagaimana termuat dalam dokumen resmi Bappenas.
“Dari data BPS, provinsi-provinsi di tanah Papua ini adalah provinsi paling miskin. Dan kemiskinan itu terjadi, didominasi karena faktor pendidikan yang rendah,” kata Filep Wamafma, SH., M.Hum., C.L.A kepada wartawan, di Manokwari, Papua Barat, Kamis (26/02/2026).
Oleh sebab itu, senator Papua Barat ini berharap kepada para kepala daerah yang saat ini dipercayakan untuk memimpin di tanah Papua kembali mengintropeksi diri dan mengevaluasi program pembangunan, utamanya untuk dapat mengatasi masalah pendidikan.
Ia menjelaskan, pembangunan tanah Papua membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berkualitas. Hal ini akan banyak berdampak pada pembangunan manusia dan kemajuan daerah.
“Maka para pengajarnya dibutuhkan memiliki spesifikasi pendidikan dan jaminan kesejahteraan yang cukup. Hal ini dapat dimasukkan dalam perencanaan pembangunan. Terlebih lagi, para guru ini dituntut untuk tekun mengajar sementara kesejahteraannya seringkali diabaikan,” sebut Dr. Filep.
Lebih lanjut, ia mengemukakan, persoalan lain di Papua masih belum terselesaikan diantaranya seperti sarana-prasarana di sekolah yakni listrik, internet dan fasilitas pendukung lainnya.
“Percuma ada lembaga Otsus seperti Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, BP3OKP, MRP, DPR Otsus di kabupaten maupun provinsi. Percuma berbagai dana pendidikan diberikan, jika tidak ada grand design yang dibuat dengan metode-metode yang mampu menjawab kebutuhan pendidikan,” ujar Dr. Filep Wamafma.
Menurutnya 25 tahun berlangsungnya Otonomi Khusus (Otsus) di tanah Papua, belum nampak keseriusan pemerintah daerah (Pemda) membangun pendidikan bagi putra-putri Cenderawasih yang bermutu.
“Pembangunan pendidikan Papua, semacam belum sepenuhnya terfokus. Metodenya, tiba masa, tiba waktu, tiba konsep. Ini menurut saya tidak tepat, mari kita konsep dengan sebaik-baiknya,” sebutnya.
Dr. Filep pun menyarankan, guru sertifikasi di daerah dapat diusulkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Menurutnya, hal ini akan memberikan kepastian karir dan kesejahteraan yang sangat penting untuk mendukung kualitas pembelajaran.
“Supaya bapak ibu guru kita mendapatkan gaji P3K dan sertifikasi. Tapi kalau mereka dapat sertifikasi dan diberhentikan. Ini sama sekali tidak manusiawi. Jadi membangun pendidikan di tanah Papua ini tidak boleh setengah-setengah, harus totalitas,” pungkasnya.
