PAPUA, JAGAINDONESIA.COM – Sekretaris MPR for Papua, Dr. Filep Wamafma angkat bicara menanggapi penempatan prajurit TNI Batalyon baru-baru di tiga kabupaten di provinsi Papua. Ketiga kabupaten tersebut antara lain Biak, Supiori dan Waropen. Pasalnya, penempatan prajurit TNI batalyon baru ini telah menuai sorotan hingga adanya penolakan dari masyarakat adat.

Diketahui, Lembaga Kultur Kankain Karkara Byak (KKB) bersama para kepala suku (Mananwir Bar Wamurem, Manfasfas Bar Wamurem dan Manfun Kawsa Byak) menyatakan menolak penempatan prajurit TNI Batalyon Yonif TP 858, Yonif TP 859, dan Yonif TP 860 di wilayah adat Byak Kabupaten Biak Numfor dan kabupaten Supiori, Papua.

Pernyataan itu disampaikan Lembaga Kultur Kankain Karkara Byak dan para kepala suku yang mengklaim mewakili seluruh masyarakat adat Byak. Senator Filep pun menekankan bahwa aspirasi penolakan ini harus ditanggapi secara positif dan perlu ditindaklanjuti.

“Kami memberi perhatian serius dan mendorong agar kondisi ini segera ditanggapi secara positif oleh pemerintah. Terlebih di kabupaten Biak Numfor, sudah ada institusi keamanan yakni TNI AL dan TNI AU termasuk Polri. Hemat saya, yang ada saat ini sudah sangat cukup untuk menjaga kedaulatan negara di kawasan pasifik,” kata Dr. Filep kepada wartawan, Jumat (9/1/2026).

Lebih lanjut, Dr. Filep menyampaikan, penempatan prajurit TNI Batalyon dan pos TNI di berbagai kampung tanpa adanya situasi yang emergency atau darurat, dikhawatirkan akan berdampak pada aktivitas masyarakat Adat.

“Memang dalam UU TNI sudah jelas, bahwa aparatur negara ini bertugas untuk menjaga teritorial. Namun kita justru sangat senang dengan adanya Babinsa yang melaksanakan tugas pembinaan dan pendampingan, maka itu jauh lebih bagus penempatan Babinsa atau tentara Otsus yang diperbanyak. Biar mereka (tentara Otsus) ini membaur dan membangun bersama-sama rakyat,” tuturnya

Filep yang juga merupakan Ketua Komite III DPD RI itu menekankan, penempatan prajurit organik dapat menimbulkan kesan ketiga daerah tersebut masuk dalam kategori rawan konflik atau penyangga daerah rawan konflik sehingga menimbulkan rasa takut dari masyarakat.

“Sebagai putra dari suku Byak dan Saireri, saya meminta kepada Panglima TNI agar mempertimbangkan kembali penempatan prajurit TNI Batalyon di wilayah Biak, Supiori dan Waropen guna memelihara hubungan yang baik antar masyarakat dan TNI,” sebut tokoh intelektual Papua asal wilayah adat Saireri ini.

Sebaliknya, kata Dr. Filep, apabila TNI mengabaikan aspirasi masyarakat adat, maka dikhawatirkan akan dapat menciptakan konflik baru. Oleh sebab itu, ia mengemukakan, MPR for Papua dalam waktu dekat akan bertemu dengan Panglima TNI, untuk meminta keterangan terkait penempatan prajurit TNI Batalyon tersebut.

“Kami akan menindaklanjuti ini, apa yang menjadi urgensi? Sehingga Biak, Supiori, dan Waropen yang aman ini ditempatkan prajurit batalyon. Saya pikir, masih banyak daerah-daerah lain yang membutuhkan, seperti di wilayah konflik atau perbatasan,” ujar Dr. Filep.

Selanjutnya, ia mengutarakan, sebagai lembaga legislatif penghubung rakyat dengan pemerintah, pihaknya tidak mengetahui perihal penempatan prajurit tersebut.

“Belum pernah ada konsultasi atau informasi dari TNI terkait pen-drop-an pasukan atau pembentukan batalyon di Papua ke MPR for Papua. Kami di DPD RI merupakan wakil daerah yang dipercaya oleh rakyat mengemban amanah dan aspirasi, maka penting bagi kami untuk mengawal persoalan ini,” ujar Filep.

“Jadi sudah semestinya, semua kebijakan yang ada di tanah Papua wajib dikoordinasikan dengan anggota-anggota parlemen asal Papua baik secara kelembagaan maupun komisi atau komite terkait,” tegasnya.

Oleh sebab itu, Dr. Filep meminta, Presiden Prabowo Subianto segera meninjau kembali atau menghentikan penempatan pasukan baru di wilayah yang tidak terdampak konflik.

“Kami minta agar pendropan pasukan di wilayah-wilayah masyarakat yang tidak ada konflik ini, untuk dihentikan. Supaya memberikan rasa nyaman bagi masyarakat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Adat Suku Byak, Apolos Sroyer mengatakan, penempatan personel Batalyon Yonif TP Yonif 858, Yonif TP 859, dan Yonif TP 860 di Biak Numfor dan Supiori, terjadi sejak 29-30 November 2025. Aparat militer tiba di Biak menggunakan kapal milik TNI Angkatan Laut (AL).

“Hal itu membuat masyarakat kaget dengan hadirnya personel TNI Batalyon tersebut. Kurang lebih jumlah personel dari tiga Batalyon yang diturunkan di Biak itu 1.700 an,” kata Apolos Sroyer.

Menurutnya, personel TNI itu dibagi ke sejumlah titik, Batalyon Yonif TP 858 ditempatkan di wilayah adat Wamure atau Biak Timur dan Batalyon TP 859 serta Batalyon TP 860 ditempatkan di Kabupaten Supiori.

“Kehadiran personel (TNI) ini sangat mengkhawatirkan, dan sangat mengganggu aktivitas masyarakat adat di Kabupaten Biak Numfor serta Supiori yang adalah wilayah adat Byak,” ucapnya.

Dia mengatakan, secara umum masyarakat tidak mengetahui rencana penempatan personel militer di lokasi-lokasi tersebut. Apolos menyebut, hanya oknum masyarakat tertentu yang melakukan pertemuan-pertemuan terbatas dan rapat-rapat tertutup dengan dengan pihak TNI, kemudian melepaskan ratusan ribuan hingga hektare tanah untuk pembangunan pos atau markas TNI.

PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Ketua Komite III DPD RI Papua Barat, Dr. Filep Wamafma menekankan pentingnya masyarakat Papua Barat mewaspadai modus perdagangan orang yang kini marak diperbincangkan.

Tindak pidana perdagangan orang atau TPPO merupakan kejahatan serius yang dapat menimpa siapa saja tanpa memandang usia, jenis kelamin, maupun latar belakang. Tindak kejahatan ini dapat menyasar semua kalangan baik anak-anak, remaja hingga orang dewasa.

Filep Wamafma, selaku senator dapil Papua Barat yang juga Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum STIH Manokwari itu menyampaikan agar masyarakat mengenali modus pelaku TPPO yang menggunakan berbagai cara untuk menjerat korbannya. Beberapa modus yang sering dijalankan antara lain, tawaran kerja palsu dengan iming-iming gaji tinggi dan fasilitas menarik.

“Jadi masyarakat kita harus melek isu TPPO ini. Pelajari betul modusnya, banyak sekali kasus-kasus yang telah dipidana. Umumnya pelaku memanfaatkan kelemahan korban, memanfaatkan mereka yang membutuhkan uang, yang ingin mencari pekerjaan dengan iming-imingi tawaran pekerjaan, tetapi tidak sesuai,” ujar Filep dalam tayangan TVRI Papua Barat, Kamis (8/1/2026).

“Nah, tentu banyak kasus, khususnya anak-anak muda yang dijanjikan untuk bekerja dan lain sebagainya, tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan yang diminta, akhirnya bukan kesejahteraan yang didapat, malah penderitaan, maka masyarakat harus mengantisipasi hal ini, melindungi keluarga dan kerabat,” sambung Filep.

Lebih lanjut, Filep Wamafma menambahkan sejumlah langkah yang dapat dilakukan untuk mewaspai TPPO ini, diantaranya masyarakat dapat memastikan terlebih dahulu kebenaran tawaran pekerjaan tersebut dan memeriksa profil orang yang menawarkan pekerjaan.

“Untuk mengantisipasi, yang pertama adalah kita perlu memastikan bahwa kebutuhan kerja yang diminta itu benar atau valid dan apakah sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang kedua, jika benar ada info pekerjaan, maka akses informasi sebanyak-banyaknya melalui semua sistem termasuk di tingkat pemerintahan, dan pantau perkembangannya, catat persyaratan, tahap-tahap dan tanggal-tanggal pentingnya,” ujar Sekretaris MPR For Papua ini.

“Yang ketiga, yang paling penting adalah tahu dulu siapa yang mengajak untuk bekerja. Verifikasi, validasi, dan periksa profil orang tersebut. Jangan sampai orang ini adalah agen atau jaringan yang berkonspirasi untuk perdagangan orang. Ini sangat membahayakan, lebih khusus para wanita. Karena korban perdagangan orang ini lebih  banyak kaum wanita,” kata Filep lagi.

Oleh karena itu, Filep Wamafma kembali berpesan kepada masyarakat Papua Barat, khususnya para kaum perempuan untuk mengenali dan memahami TPPO, termasuk modus yang sering digunakan pelaku, serta cara melindungi diri dan orang terdekat, guna meminimalisir risiko menjadi korban. (UWR)

PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum, memperingatkan Pemerintah Provinsi Papua Barat agar berhati-hati dalam menyetujui pengelolaan tambang rakyat, khususnya tambang emas rakyat di wilayah Bawah Barat, yang dikelola melalui Koperasi Peran serta Masyarakat Adat (Kopermas).

Pada prinsipnya, Dr. Filep menegaskan pihaknya mendukung langkah Gubernur dan para Bupati dalam menata serta melegalkan aktivitas tambang rakyat. Namun demikian, ia mengingatkan adanya potensi penyusupan mafia tambang yang memanfaatkan wadah koperasi masyarakat untuk kepentingan bisnis ilegal.

“Secara prinsip kami sangat setuju dan mendukung apa yang dilakukan gubernur maupun bupati. Tetapi harus sangat hati-hati, karena ada kemungkinan mafia tambang menyusup dalam bentuk koperasi masyarakat. Secara legalitas mereka sah, tetapi di balik itu ada pemain-pemain besar yang mengendalikan. Maka kita perlu waspada,” tegas Filep.

Menurutnya, sebelum memberikan persetujuan atau rekomendasi operasional terhadap Kopermas pengelola tambang rakyat, pemerintah provinsi dan kabupaten wajib melakukan proses verifikasi yang ketat, menyeluruh, dan transparan. Verifikasi tersebut penting untuk memastikan koperasi benar-benar dimiliki dan dikelola oleh masyarakat, bukan ditunggangi oleh pemodal besar dari luar daerah.

“Pemerintah harus memastikan bahwa koperasi yang mengelola tambang rakyat adalah koperasi milik rakyat sendiri, bukan dikelola oleh pemodal-pemodal besar atau mafia tambang yang hanya menjadikan masyarakat sebagai tameng,” ujarnya.

Dr. Filep menilai praktik tambang ilegal yang dibungkus dalam bentuk koperasi tidak hanya bermuatan ekonomi, tetapi juga sarat dengan kepentingan politik. Ia menduga terdapat aktor-aktor ekonomi-politik, baik dari dalam maupun luar Papua Barat, yang memiliki kepentingan bisnis di kawasan tambang dan sengaja menciptakan situasi tersebut.

“Ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga bermuatan politik. Saya menduga ada ekonom-ekonom politikus yang memiliki kepentingan bisnis di kawasan tambang, baik dengan menggunakan orang-orang lokal maupun pihak dari luar Papua Barat,” ungkapnya.

Ia menegaskan, pada prinsipnya tambang ilegal merugikan masyarakat, daerah, dan negara. Namun dalam praktiknya, keberadaan mafia tambang kerap sulit dikendalikan karena memiliki jaringan kekuasaan dan modal yang kuat.

“Kalau pemodalnya dari luar dan masyarakat hanya dijadikan alat, maka itu tidak akan berdampak pada kesejahteraan rakyat maupun peningkatan pendapatan asli daerah,” ucapnya.

Selain kepada pemerintah daerah, Dr. Filep juga mengimbau masyarakat pemilik hak ulayat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran pembentukan Kopermas. Ia menyarankan masyarakat untuk meminta pendampingan hukum sebelum terlibat dalam pengelolaan tambang rakyat.

“Bila perlu masyarakat harus meminta bantuan hukum, pendamping atau konsultan hukum agar mendapat pemahaman yang lebih baik. Jangan sampai karena keterbatasan pengalaman, justru masyarakat adat menjadi korban,” pesan ketua STIH Manokwari.

JAGAINDONESIA.COM – Kebijakan pemerintah dengan model pembanguan yang menargetkan sejumlah daerah, termasuk tanah Papua mandiri dan swasembada pangan mendapat sorotan tajam dari kelompok masyarakat sipil.

Melalui siaran pers, 17 Desember 2025, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai kebijakan swasembada pangan dan energi yang dirancang pemerintah cenderung menguatkan dominasi korporasi atas lahan luas, bukan berbasis pada kebutuhan dan kearifan lokal masyarakat adat.

Menurut organisasi gerakan lingkungan hidup terbesar dan tertua di Indonesia itu, monokultur besar seperti sawit dan tebu justru mengancam keanekaragaman hayati, ekosistem hutan, dan ketahanan pangan tradisional masyarakat adat Papua.

“Kami WALHI Papua mengeluarkan pernyataan resmi yang menyuarakan kekhawatiran serius terhadap rencana pemerintah pusat dan daerah (termasuk kebijakan Presiden Prabowo) yang membuka tanah adat dan hutan Papua untuk proyek pertanian besar seperti perkebunan sawit, tebu, dan terkait program pangan/energi. Hal ini sebagai ancaman terhadap hak adat masyarakat Papua, kelestarian hutan adat, ketahanan pangan lokal, dan keberlanjutan lingkungan,” ujar Maikel Peuki, Direktur Eksekutif Daerah Papua.

“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Papua belum menghargai, menghormati dan mengakui masyarakat adat Papua sebagai pemilik tanah dan hutan adat Papua. Kami WALHI Papua menolak segala bentuk deforestasi pembukaan hutan adat di Papua dengan skala besar. Masyarakat adat Papua tidak mau mendapat bencana ekologis yang akan datang. Papua bukan tanah kosong, Papua tolak deforestasi, Papua tolak PSN,” sambung Maikel.

WALHI menyebut, Presiden Prabowo mengabaikan Otonomi Khusus dan Pemerintahan Khusus dengan Kewenangan tersendiri menghormati Tanah Papua bukan tanah kosong, terdapat pemilik adat yang berhak atas tanah dan hutan adat. Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah belum melibatkan masyarakat adat secara bebas dan informatif (Free, Prior, and Informed Consent/FPIC) sebelum mengambil keputusan.

“Kebijakan ini dapat memicu konflik agraria, mempercepat kerusakan hutan, dan menghancurkan sistem pangan lokal yang selama ini bertumpu pada sagu, dan hasil hutan lainnya,” dikutip dari siaran pers WALHI.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menerima audiensi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta (29/12/2025). Audiensi ini diantaranya membahas mengenai tantangan permasalahan pengawasan dan pengendalian kawasan hutan. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan ekologis, mencegah kerusakan, serta mempertahankan kualitas dan nilai sumber daya alam hutan tersebut agar tetap lestari.

“Terdapat tiga aspek yang perlu diperkuat dalam optimalisasi pelaksanaan pemantauan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan kawasan hutan di seluruh wilayah Indonesia. Tiga aspek tersebut yaitu tata kerja, fungsi, dan sumber daya,” dikutip Selasa (30/12/2025).

Rini menjelaskan bahwa pada aspek tata kerja, dapat dilakukan dengan perbaikan dan penyempurnaan tata kerja terkait koordinasi dan pelaporan hasil pengawasan terhadap izin pemanfaatan Kawasan hutan antara UPT dan Kantor Pusat Kementerian Kehutanan, penguatan independensi dan profesionalitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan (PPNS) bidang kehutanan dan Jabatan Fungsional (JF) Polisi Kehutanan dari intervensi struktural atau pihak manapun.

Pada aspek fungsi, penguatan fungsi pemantauan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan kawasan hutan di seluruh wilayah Indonesia dapat dilakukan khususnya pada UPT bidang Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) dan Taman Nasional (TN), UPT bidang pengelolaan hutan lestari, dan UPT bidang penegakan hukum.

“Sementara itu pada aspek sumber daya dapat dilakukan dengan pemenuhan kebutuhan SDM yang diikuti dengan peningkatan kualitas kompetensi PPNS dan JF Polisi Kehutanan, serta pemenuhan kebutuhan anggaran dan sarana prasarana penunjang kegiatan operasional pemantauan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan Kawasan hutan di seluruh wilayah Indonesia pada UPT di lingkungan Kementerian Kehutanan,” jelas Rini.

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Dalam rangka menuju Papua Barat Sehat, Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, kembali menggelar pengobatan gratis dan pemberian makanan sehat bagi ibu hamil dan bayi. Kegiatan tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua Barat dan berlangsung di Kampus STIH Wosi, Manokwari, Senin (22/12/2025).

Filep mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud kepedulian dan keterpanggilan dirinya sebagai wakil daerah untuk mendukung kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan yakni anak-anak, ibu hamildan menyusui hingga lansia.

“Ini merupakan bagian dari kepedulian saya untuk membantu pemerintah mewujudkan Papua Barat Sehat. Saya berharap masyarakat tidak hanya datang berobat, tetapi juga semakin peduli terhadap kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan,” ujar Senator Filep.

Ia mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan medis yang tersedia secara optimal, termasuk meminum obat sesuai anjuran tenaga kesehatan serta kembali melapor ke fasilitas kesehatan apabila keluhan tidak membaik.

Filep memastikan seluruh tenaga medis yang terlibat merupakan tenaga profesional dan berpengalaman.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat membantu masyarakat menjaga kesehatan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.

“Semoga masyarakat yang berobat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan kebahagiaan,” katanya.

Menurut Filep, kegiatan pengobatan gratis tersebut telah ditetapkan sebagai agenda rutin yang dilaksanakan setiap dua bulan sekali, dengan target menjangkau minimal dua hingga tiga titik layanan kesehatan di berbagai wilayah melalui kerja sama dengan rumah sakit dan puskesmas.

“Kita tidak bisa menunggu. Kita harus jemput bola, karena kultur masyarakat kita cenderung pasif. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan harus hadir langsung di tengah masyarakat,” jelasnya.

Ia mencontohkan, kegiatan serupa yang sebelumnya digelar di Pasir Putih, Distrik Manokwari Timur, berhasil melayani sekitar 1.200 pasien.

Antusiasme masyarakat juga terlihat dalam kegiatan di Wosi yang diperkirakan melampaui jumlah kunjungan layanan kesehatan reguler di puskesmas maupun rumah sakit.

Menanggapi tingginya jumlah peserta, Filep menilai kondisi tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan fasilitas kesehatan, tetapi juga oleh berbagai kendala yang dihadapi masyarakat, seperti biaya transportasi, kekhawatiran terhadap biaya pengobatan, serta persepsi birokrasi pelayanan kesehatan yang rumit.

“Dengan layanan gratis seperti ini, masyarakat berani menyampaikan keluhan sekecil apa pun. Ini menunjukkan bahwa kehadiran negara di tengah masyarakat sangat dibutuhkan,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut disambut antusias oleh warga dan diharapkan dapat terus berlanjut sebagai bagian dari upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Manokwari dan Papua Barat secara umum. (Rls)