JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Pada Januari 2021, pimpinan KPK menetapkan Peraturan KPK No. 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara (Perkom No. 1 Tahun 2021).

Menurut Pasal 5 ayat (4) peraturan tersebut, pegawai KPK diwajibkan mengikuti proses asesmen “tes wawasan kebangsaan” atau TWK yang dilaksanakan oleh KPK bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai syarat pengalihan status menjadi ASN.

Sebetulnya tes yang menguji wawasan kebangsaan cukup umum dilakukan di instansi-instansi pemerintah. Biasanya tesnya memuat pertanyaan seputar UUD 1945, Pancasila, atau sejarah Indonesia. Tapi dalam proses TWK yang dilalui pegawai KPK pada bulan Maret 2021, Ombudsman mendapatkan laporan bahwa banyak pertanyaan yang sangat subjektif, berbau pelanggaran privasi, dan cenderung bersifat diskriminatif, mulai dari: agama, pandangan politik, hingga ranah yang lebih pribadi seperti seksualitas.

Beberapa pertanyaan yang dilaporkan oleh pegawai KPK termasuk “apakah punya pacar?”, “kalo dengan pacar ngapain saja?”, “kenapa tidak menikah?”, “masih memiliki hasrat seksual atau tidak?” dan “pilih Pancasila atau Al-Quran”.

Padahal, perlindungan hak atas privasi dan non-diskriminasi khususnya dalam memperoleh pekerjaan sudah jelas dimuat dalam hukum Indonesia maupun instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Hal ini akhirnya berujung pada 75 pegawai KPK dianggap tidak lolos TWK, yang terdiri dari 51 pegawai yang diberhentikan dan 24 lainnya “dibina”. Para pegawai yang tidak lolos ini akhirnya menuntut keadilan dan melaporkan permasalahan ini ke beberapa lembaga negara, di antaranya adalah Komnas HAM dan Ombudsman RI melalui tim advokasi “Selamatkan KPK”, terkait adanya dugaan “penyimpangan prosedur”.

Pada hari Rabu, 21 Juli 2021 silam, Ombudsman RI melaporkan hasil investigasi terkait proses peralihan status pegawai KPK menjadi ASN yang temuan-temuannya memperlihatkan bahwa proses tersebut mengandung banyak sekali maladministrasi.

Apa saja temuan Ombudsman RI? Berikut rangkuman dari Amnesty Indonesia

Pada tanggal 21 Juli 2021, Ombudsman RI mengadakan konferensi pers terkait hasil temuan investigasi tentang proses peralihan status pegawai KPK menjadi ASN. Dalam konferensi pers ini, Ombudsman RI menyatakan bahwa terdapat berbagai maladministrasi dalam proses tersebut, mulai dari pembentukan kebijakan, pelaksanaan asesmen TWK, hingga penetapan hasil asesmen tersebut. Adapun maladministrasi yang dilakukan oleh KPK berupa:

1. Penyimpangan prosedur

Dalam tahap penyusunan regulasi, penyimpangan prosedur terjadi pada saat pelaksanaan rapat harmonisasi. Selain itu, KPK juga tidak menyebarluaskan informasi ihwal rancangan Peraturan KPK pada sistem informasi internal setelah dilakukan proses perubahan terhadap rancangan Peraturan KPK tersebut.

2. Penyalahgunaan wewenang

Dalam tahap penyusunan regulasi, penyalahgunaan wewenang terjadi dalam hal penandatanganan berita acara pengharmonisasian yang dilakukan oleh pihak yang justru tidak hadir pada rapat harmonisasi tersebut: Kepala Biro Hukum KPK dan Direktur Pengundangan, Penerjemahan dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM. Penyalahgunaan wewenang ini dilakukan oleh Menteri PAN-RB, Menteri Hukum dan HAM, Kepala BKN, lima Pimpinan KPK, Ketua KASN dan Kepala LAN.

3. Tidak kompeten

Pada tahapan pelaksanaan asesmen TWK, ditemukan maladministrasi di mana BKN tidak berkompeten dalam melaksanakan asesmen TWK. Dalam pelaksanaannya, BKN ternyata tidak memiliki alat ukur, instrumen dan asesor untuk melakukan asesmen tersebut. Pada akhirnya menggunakan instrumen yang dimiliki Dinas Psikologi AD dan pada saat pelaksanaan asesmen TWK, pihak BKN hanya bertindak selaku pengamat dan asesmen sepenuhnya dilakukan oleh Dinas Psikologi Angkatan Darat (DISPSIAD), Badan Intelijen Strategis (BAIS-TNI), Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat (PUSINTEL AD), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Intelijen Negara (BIN).

4. Pengabaian

Maladministrasi juga terjadi dalam penetapan hasil asesmen TWK. KPK sebagai Lembaga Negara yang masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif mengabaikan pernyataan Presiden pada tanggal 17 Mei 2021, yang menegaskan bahwa “hasil TWK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan terhadap individu maupun institusi KPK; tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes”. KPK juga telah mengabaikan amar Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan proses alih status tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk menjadi ASN.

5. Bertindak tidak patut

Sebagai akibat dari pengabaian di atas, Ketua KPK juga dianggap telah melakukan perbuatan tidak patut dengan menerbitkan SK No. 652 Tahun 2021 tentang Hasil Asesmen TWK Pegawai yang Tidak Memenuhi Syarat Dalam Rangka Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN karena merugikan hak pegawai KPK, meski sudah ada arahan dari Presiden serta putusan hukum yang mengikat, yakni Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019.

Apa langkah ke depannya?

Berdasarkan hasil investigasi Ombudsman RI, terdapat beberapa tindakan korektif yang diberikan kepada KPK dan BKN, serta saran untuk Presiden.

Ombudsman RI mendesak Pimpinan KPK dan Sekjen KPK agar:

1. Memberikan penjelasan kepada pegawai KPK perihal konsekuensi pelaksanaan asesmen TWK dan hasilnya dalam bentuk informasi atau dokumen sah;
2. Hasil asesmen TWK hendaknya menjadi bahan masukan untuk langkah-langkah perbaikan, baik terhadap individu maupun institusi KPK dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.
3. Terhadap Pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat diberikan kesempatan untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan.
4. Mengalihkan status 75 Pegawai KPK tersebut menjadi pegawai ASN sebelum tanggal 30 Oktober 2021.

Ombudsman RI juga mendesak Kepala BKN agar menelaah aturan dan menyusun roadmap berupa mekanisme, instrumen, dan penyiapan asesor terhadap pengalihan status pegawai menjadi pegawai ASN dalam rangka perbaikan kebijakan dan administrasi kepegawaian di masa yang akan datang.

Selain itu, Ombudsman RI juga memberi saran kepada Presiden agar:

1. Mengambil alih kewenangan yang didelegasikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) KPK terkait pengalihan status 75 (tujuh puluh lima) Pegawai KPK menjadi pegawai ASN.
2. Melakukan pembinaan terhadap Ketua KPK, Kepala BKN, Kepala LAN, Menteri Hukum-HAM, serta Menteri PAN-RB bagi perbaikan kebijakan dan administrasi kepegawaian yang berorientasi kepada asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Melakukan monitoring terhadap tindakan korektif yang disampaikan Ombudsman kepada BKN untuk menyusun roadmap manajemen kepegawaian, khususnya tentang mekanisme, instrumen, dan penyiapan asesor terkait pengalihan status pegawai menjadi pegawai ASN di masa depan.
4. Memastikan bahwa pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan dalam setiap proses manajemen ASN dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku. (Rls amnesty)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa hasil dari pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Labuhanbatu, Provinsi Sumatra Utara (Sumut). Dalam sidang pembacaan putusan yang diikuti secara daring (dalam jaringan) Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo dan jajaran pimpinan Bawaslu Kalsel; Bawaslu Sumut; dan Bawaslu Labuhanbatu, MK memerintahkan menetapkan pengesahan hasil pemungutan suara ulang (PSU) yang telah digelar.

Hakim MK menyatakan perkara Nomor 146/PHP/GUB-XIX/2021 untuk Pilgub Kalsel tidak memiliki kedudukan hukum. “Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” kata Ketua Hakim Konstitusi Anwar Usman Jumat (30/7/2021) yang disiarkan melalui youtube MK.

MK juga menyatakan sah Keputusan KPU Provinsi Kalsel omor 37/Pl.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Suara Pasca Putusan MK, bertanggal 17 Juni 2021. “Memerintahkan Termohon (KPU Kalsel) menetapkan pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020,” ucapnya.

Putusan MK ini pula sesuai dengan pemberian keterangan oleh Bawaslu Kalsel terkait tidak cukup pembuktikan pembagian sembako, ikan, sayuran, buah-buahan, barang dagangan dan uang yang dilakukan pihak terkait ke masyarakat secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dapat signifikan menentukan kemenangan pasangan calon petahana nomor urut 1 Pilgub Kalsel.

Selain itu, MK menolak permohonan untuk Pilbup Labuhanbatu hasil PSU kali kedua. Dalam putusannya, MK mengesahkan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang pada 19 Juni 2021 di dua tempat pemungutan suara (TPS), yakni TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 141/PHP.BUP/XIX/2021 tertanggal 3 Juni 2021.

Selain itu, dalam amar putusan tersebut disebutkan hasil perolehan suara kelima pasangan calon yang benar dengan menyesuaikan hasil putusan MK sebelumnya yang tak melaksanakan PSU. Dalam amar putusannya, MK menyatakan batal Keputusan KPU Nomor 70/PL02.06-Kpt/1210/KPU-Kab/V/2021 serta memerintah KPU setempat menerbitkan keputusan baru tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu sesuai amar putusan.”Memerintahkan Termohon (KPU Labuhanbatu) untuk melaksanakan putusan ini,” tutur Anwar. (Jaa Pradana)