Rabu, 21 Oktober 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 160

DPD RI Dukung Gannas Dalam Pencegahan Peredaran Narkoba

Penulis
Jaga Indonesia
-
0

JAKARTA- Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berharap memasuki hari jadi ke-14 Gerakan Anti Narkoba Nasional (Gannas) bisa terus aktif dalam memberantas peredaran narkoba di Tanah Air. Tentunya peran dan serta Gannas sangat diperlukan dalam membantu Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polri.

“BNN dan Polri tidak bisa bekerja sendiri dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia. Maka peran Gannas serta seluruh stakeholder sangat diperlukan dalam membantu BNN dan Polri,” ucap LaNyalla dalam videonya saat bertemu dengan Gannas di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (27/9).

Menurut senator asal Jawa Timur ini, BNN diharapkan dapat terus bersinergi bersama-sama organisasi atau masyarakat agar Indonesia bebas dari narkoba. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga telah menyampaikan bahwa Indonesia saat ini tengah darurat narkoba, artinya BNN bersama komponen bangsa dalam rencana aksi nasional harus turut aktif memberantas peredaran narkoba. “Untuk itu relawan anti narkoba harus didukung dan dibantu dalam pencegahan perederan narkoba,” harapnya.

LaNyalla juga berharap Gannas juga berperan aktif bersama BNN, Polri, dan elemen masyarakat. Menurutnya tanpa dukungan dari mereka, apa yang dilakukan Gannas sangat sulit. “Gannas perlu dapat dukungan dari masyarakat, karena kunci utamanya adalah kesadaran masyarakat. Saya juga berharap di usia Gannas ke-14 ini bisa terus mengabdi kepada Bangsa dan Tanah Air,” paparnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin mengatakan kondisi bangsa saat ini tengah disibukkan oleh pandemi Covid-19 masih saja kejahatan narkoba masih bermain. Oleh karena itu BNN dan Polri tidak bisa bertidak sendiri tanpa dukungan dari organisasi anti narkoba dan masyarakat. “Bangsa kita tengah dihadapi oleh Covid-19, tapi masalah narkoba tidak selesai-selesai. Selalu masih ada saja pasarnya,” tuturnya.

Bustami menilai kehadiran organisasi anti narkoba seperti Gannas sangat penting, karena Gannas berada di tengah-tengah masyarakat. “Saya juga mengajak Gannas untuk berkolaborasi dengan DPD RI, karena kita sama-sama berada di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya.

Bustami juga berharap apa yang dilakukan Gannas bisa menstimulus kementerian/lembaga lain dalam membantu pemberantasan narkoba. “Peran Gannas ini semoga bisa menstimulus kementerian/lembaga. Maka Gannas juga sangat membutuhkan dukungan moril bersama,” harapnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua Umum Gannas I Nyoman Adi Peri mengatakan kehadiran Gannas merupakan keluhan atau jeritan hati masyarakat atas maraknya narkoba. Maka lahirnya Gannas tidak lain untuk menyelamatkan masyarakat. “Lahirnya Gannas untuk menyelamatkan anak dan cucu kita. Bahkan peran masyarakat ini sangat antusias dalam pencegahan narkoba,” imbuhnya.

I Nyoman Adi Peri menambahkan Gannas tidak akan sanggup bekerja sendiri tanpa dukungan dari masyarakat. Ia juga berap TNI juga bisa membantu BNN dan Polri dalam peredaran narkoba. “TNI sebenarnya juga harus aktif membantu Polri dalam memberantas narkoba. Karena TNI menjaga perbatasan-perbatasan dengan negara tetangga yang rawan penyelundupan narkoba,” harapnya. (rls)

Di Markas PBB, Indonesia Beberkan Strategi Mewujudkan Transformasi Sistem Pangan

Penulis
Jaga Indonesia
-
0
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa.

New York, 24 September 2021 – “Untuk mempercepat upaya mencapai SDGs, Indonesia berkomitmen untuk dukung upaya bersama mewujudkan transformasi sistem pangan global”, demikian ditegaskan oleh Menteri PPN/Bappenas– dalam pertemuan UN Food System Summit yang berlangsung di Markas Besar PBB, New York pada 23-24 September 2021.

Dalam kaitan itu, setidaknya terdapat 3 (tiga) strategi utama yang menjadi prioritas bagi Pemri, yaitu menciptakan sektor pertanian berkelanjutan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan; memberikan dukungan khusus bagi petani skala kecil; serta meningkatkan kerja sama internasional dan kemitraan multistakeholder. 

Pertemuan UN FSS digagas Sekjen PBB sebagai bagian dari implementasi “Decade of Action for delivery on the SDGs by 2030”. Pertemuan ini dilatarbelakangi oleh  keprihatinan terhadap semakin banyaknya tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan SDGs, khususnya SDG 2 mengenai penghapusan kelaparan dan mengatasi malnutrisi.

Perubahan iklim dan pandemi juga semakin memperburuk situasi ketahanan pangan global. Bahkan berdasarkan data FAO, terdapat sekitar 720 s/d 811 juta orang di dunia menderita kelaparan pada 2020, atau lebih banyak 118 juta orang dibandingkan tahun 2019.

Komitmen Indonesia dalam mewujudkan transformasi sistem pangan juga diwujudkan melalui penyelenggaraaan dialog nasional dan sub nasional, yang telah menghasilkan berbagai masukan substantif untuk terus memperbaiki governance dalam sistem pangan nasional. Pertemuan diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas sebagai national convenor UNFSS.

Dalam kaitan itu, Indonesia menggarisbawahi pentingnya untuk menghindari pendekatan yang bersifat one-size-fits all dalam transformasi sistem pangan terutama mengingat tantangan yang berbeda-beda dan kompleks di setiap wilayah. Melalui UN FSS, Indonesia berharap seluruh negara dapat bersama-sama mewujudkan upaya mengakhiri kelaparan dan kemiskinan global, serta membangun sistem pangan yang lebih berkelanjutan, adil, dan tangguh.

Sumber: Kemlu/Ke​mPPN

Peringati Hari Tani Nasional, Ketua Pemuda Tani HKTI Jakarta Sebut Jakarta Siap Jadi Hub Pemasaran Hasil Produksi Pertanian Nasional

Penulis
Jaga Indonesia
-
0

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Tepat hari ini tanggal 24 September, masyarakat Indonesia memperingati Hari Tani Nasional. Peringatan tersebut diadakan sebagai semangat untuk memuliakan rakyat tani Indonesia yang diteken Presiden Soekarno dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No 169 Tahun 1963.

Dalam peringatan Hari Tani Nasional (HTN), Ketua Pemuda Tani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) DKI Jakarta, Aji Andika Mufti mengajak masyarakat untuk bekerjasama dalam memajukan sektor pertanian di Indonesia. Pihaknya berharap dengan adanya momentum HTN ini dapat membawa semangat perubahan bagi para petani.

“Di hari bersejarah ini, saya mengajak masyarakat untuk bekerjasama mengatasi persoalan pertanian. Karena kita tahu bahwa sektor pertanian menjadi penopang utama bagi kemajuan bangsa Indonesia,” ujar Aji.

Aji menilai, jika pandemi Covid-19 bukan mejadi penghalang untuk terus meningkatkan produksi di bidang pertanian. Oleh karena itu, lanjut Aji, petani harus bisa berinovasi dan mengikuti segala pendampingan yang diberikan pemerintah di masa pandemi Covid-19 ini.

Ia menambahkan, peringatan Hari Tani Nasional juga dapat dijadikan sebagai momentum bagi pemerintah daerah maupun pusat untuk terus melakukan pembenahan dan memberikan jaminan terhadap produk pertanian itu sendiri. Terkait hal ini, Aji menyebut, jika Provinsi DKI Jakarta siap menjadi hub pemasaran hasil produksi pertanian nasional.

“Saya ingin mengatakan bahwa DKI Jakarta siap untuk memposisikan diri sebagai penghubung produksi pertanian nasional,” ucap Aji.

Aji mengungkapkan, sejauh ini permintaan petani di Indonesia hanya ingin hasil produksinya distribusikan dengan baik. Karena itu, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan unsur lainya yang perlu memperhatikan secara khusus dan terlibat dalam proses produksi pertanian.

Sebagai informasi, HKTI saat ini dipimpin oleh Jenderal TNI (Purn) Moeldoko sebagai ketua umum. Sedangkan DPP Pemuda Tani HKTI diketuai oleh Rina Saadah Adisurya.

Polri Evaluasi Sistem Pengamanan Rutan

Penulis
Jaga Indonesia
-
0
Kondisi Muhammad Kace yang Diduga Dianiaya Irjen Napoleon. (Foto: ist)

JAKARTA – Mabes Polri akan mengevaluasi sistem pengamanan di Rumah Tahanan (Rutan) seluruh kantor polisi yang ada di Indonesia. Hal ini berkaca usai terjadi kasus dugaan penganiayaan terhadap tersangka penistaan agama Muhamad Kosman alias Muhammad Kace.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan bahwa pihaknya berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tahanan tersebut secara menyeluruh.

“Polri ingin menyelesaikan secara komprehensif permasalahan-permasalahan penganiayaan antar sesama penghuni Rutan itu tidak boleh terjadi lagi. Tidak hanya di Rutan Bareskrim tapi seluruh Rutan yang ada di Kepolisian, di Polda, di Polres, Polsek,” kata Rusdi kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (23/9/2021).

Dia menjelaskan bahwa Korps Bhayangkara akan memaksimalkan pengamanan di Rutan sehingga kejadian serupa tak terulang lagi.

Selain itu, Rusdi juga mengatakan bahwa setiap Rutan dipastikan harus dapat menjamin hak-hak dari para tahanan yang mendekam. Dalam hal ini, kata dia, termasuk hak para tahanan untuk mendapat keamanan juga harus dijaga.

“Polri akan lebih berhati-hati lagi dalam bagaimana menangani pihak-pihak yang sedang mendapatkan pemeriksaan di Kepolisian, dalam hal ini sebagai tahanan,” jelasnya.

Sebagai informasi, aksi penganiayaan di sel tahanan Markas pusat Polri itu diduga dilakukan oleh Napoleon dengan dibantu tiga tahanan lain. Salah satunya, eks Panglima Laskar Pembela Islam (LPI) yang juga pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Maman Suryadi dan dua napi lainnya merupakan tahanan kasus pidana umum.

Berdasarkan rekaman CCTV, mereka melakukan aksi itu pada tengah malam selama satu jam. Napoleon disebut masuk kamar Muhammad Kace pukul 00.30 WIB.

Napoleon bisa melakukan hal tersebut karena meminta petugas tahanan untuk mengganti gembok yang ada. Menurut polisi, petugas manut terhadap perintah karena Napoleon masih menganggap dirinya sebagai pimpinan di Korps Bhayangkara.

Diketahui, ia merupakan mantan Kadiv Hubinter Polri dengan pangkat Inspektur Jenderal atau bintang dua. Perwira tinggi ini terjerumus kasus dugaan penerimaan suap terkait penghapusan red notice buronan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra. (*)

Timnas Wanita Siap Tempur Hadapi Singapura

Penulis
Jaga Indonesia
-
0

Timnas Wanita Indonesia menggelar sesi latihan terakhir jelang laga kualifikasi Piala Asia Wanita 2022 kontra Singapura pada Kamis (23/9). Di bawah cuaca terik kota Dushanbe, sesi latihan dimulai dengan pemanasan ringan diikuti small side game dimana para pemain dibagi menjadi beberapa kelompok kecil.

“Kami sudah melakukan persiapan dengan baik serta sudah menjalankan beberapa kali latihan dan mengantisipasi bagaimana menghadapi tim lawan. Tinggal dimaksimalkan lagi transisi dari menyerang ke bertahan karena tim lawan memiliki beberapa pemain yang punya kecepatan,” ujar pelatih Timnas Wanita Rudy Eka Priyambada.



Selain small side game, di hari terakhir pelatih Rudy Eka juga memberikan materi set pieces dan eksekusi tendangan dari titik putih. Para pemain dibagi menjadi dua kelompok besar dan menjalani game setengah lapangan, dimana menu latihan ditutup dengan tendangan penalti ke gawang secara bergantian.

“Debut awal menjadi tantangan dan peluang bagi Indonesia untuk lolos ke fase final Piala Asia Wanita nanti. Kondisi pemain semua baik dan siap bermain. Minta doa bagi skuat Garuda Pertiwi agar bisa menang dan lolos ke Piala Wanita Asia,” tutup Rudy.



Sementara pemain belakang Timnas Wanita, Vivi Oktavia Risky mengaku siap menghadapi laga kontra Singapura. “Persiapan kami sudah 90 persen, 10 persennya berdoa dan berharap kami bisa menampilkan yang terbaik. Yang pasti kami akan bekerja keras, membangun chemistry dan komunikasi lagi agar bisa kompak di pertandingan besok,” ujar Vivi.

Timnas Wanita akan bertanding menghadapi laga kualifikasi Piala Asia Wanita pada 24 dan 27 September 2021 di stadion Republican Central, Dushanbe dengan hanya melawan Singapura, setelah Irak dan Korea Utara memutuskan untuk mundur dari kompetisi. Kedua tim akan menghadapi sistem pertandingan dua leg yakni home dan away.

Sumber: PSSI

Tamsil Linrung: Amandemen UUD Diperlukan Dalam Evaluasi Konstitusional Indonesia

Penulis
Jaga Indonesia
-
0
Tamsil Linrung (kiri) saat Dialog Kenegaraan dengan tema ‘Pokok-Pokok Haluan Negara’ di Loby Gedung DPD RI, Jakarta, Kamis (23/9).

JAKARTA- Ketua Kompok DPD RI di MPR RI Tamsil Linrung menyakini wacana amandemen ke lima UUD 1945 sangat diperlukan dalam mengevaluasi konstitusional Indonesia. Evaluasi dalam konstitusional dinilai suatu keharusan karena dapat menguatkan sistem demokrasi di Indonesia.

“Kita tidak perlu khawatir adanya wacana amandemen, karena amandemen ini diperlukan dalam mengevaluasi konstitusi kita dalam penguatan demokrasi Indonesia seperti kewenangan DPD RI. Karena selama ini kehadiran DPD RI seperti tidak membawa manfaat yang optimal,” ucap Tamsil Linrung saat Dialog Kenegaraan dengan tema ‘Pokok-Pokok Haluan Negara’ di Loby Gedung DPD RI, Jakarta, Kamis (23/9).

Tamsil Linrung menjelaskan wacana amandemen diibaratkan ‘kotak pandora’ maka ada kekhawatiran masyarakat akan disusupi kepentingan-kepentingan suatu kelompok tertentu. Sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari masyarakat seperti isu wacana jabatan presiden dan wakil presiden tiga periode. “Secara komprehensif amandemen diperlukan, memang banyak berpendapat jangan hanya PPHN tapi yang lain juga diperhatikan. Artinya amandemen bukan sesuatu yang tabu sebab itu sangat memungkinkan. Lebih memungkinkan bila dalam amandemen, fungsi DPD diperkuat,” harapnya.

Sementara itu, Anggota DPD RI Provinsi Jawa Tengah Abdul Kholik menjelaskan haluan negara ini menjadi simpul di legislatif dalam menyambungkan tiga kamar di parlemen. “Haluan negara ini bisa mengharmonisasikan kelembagaan. MPR RI sebagaimana fungsinya, DPR RI sebagaiman fungsinya, dan DPD RI juga demikian,” terangnya.

Abdul Kholik menambahkan bila berkaca pada kondisi seperti ini perjalanan pembangunan untuk pencapaian tujuan bernegara digariskan konstitusi seperti tak tentu arahnya. Sulit dikonstruksikan dalam bentang tahun ke depan dalam pembangunan bangsa. “Selama ini haluan dan arah pembangunan tidak menjadi kesadaran kolektif komponen bangsa. Terutama para pemimpin di pusat dan daerah,” ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Mantan Menteri Keuangan era Presiden Soeharto Fuad Bawazier menilai DPD RI tidak memiliki kewenangan seperti Utusan Daerah. Kewenangan-kewenangan tersebut telah berpindah ke partai politik (parpol), dan DPR RI yang merupakan kepanjangan tangan parpol. “DPD RI baru sejajar kedudukannya dan kewenangannya dengan DPR RI dalam hal sebagai anggota MPR RI. Hanya dalam kedudukannya sebagai anggota MPR RI saja,” tegasnya.

Fuad Bawazier juga menilai mengubah Pasal 22D UUD 1945 merupakan tugas yang berat. Lantaran DPR RI dan parpol akan merasa keberatan jika Pasal 22D dirubah. “Merubah Pasal 22D nampaknya akan sulit. Tetapi secara tidak langsung melalui penguatan MPR RI, maka otomatis kedudukan anggota DPD RI akan sejajar DPR RI,” lontarnya.

Pada kesempatan ini juga, Rektor Universitas Insan Cita Indonesia (UICI) Laode Masihu Kamaluddin menambahkan bahwa dirinya merupakan salah satu pencetus terbentuknya DPD RI. Ia mengutarakan eksistensi awal terbentuknya DPD RI tidak seperti sekarang yang tidak memiliki kewenangan. “Terbentuknya DPD RI yakni permasalahan yang tidak bisa di-cover parpol atau DPR RI. Tapi implementasinya DPD RI tidak mempunyai perpanjangan tangan. Itu sebetulnya DPD RI lahir, sekarang kewenangannya dimandulkan,” paparnya.

Laode juga menilai GBHN merupakan suatu instrumen Pancasila untuk membangun peradaban Indonesia. Artinya, GBHN menjadi visi dan misi yang terarah dalam pembangunan nasional.

“Visinya adalah sebuah strategi maka amandemen ini seharusnya menyeluruh. Jika dulu di zaman Orde Baru ada oligarki kaum intelektual. Namun saat ini oligarki pengusaha, memang bahaya oligarki pengusaha dan parpol bila banyak kepentingan. Sistem oligarki saat ini tidak memihak kepada rakyat tapi penyelenggara negara sehingga harus ada konsep yang kuat,” harap Laode.

Menparekraf : Tamu PON XX Jangan Lupa Beli Produk Lokal Papua

Penulis
Jaga Indonesia
-
0

JAYAPURA – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Sandiaga Uno mengajak atlet, ofisial serta seluruh tamu Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua agar membeli produk lokal Bumi Cenderawasih sebagai oleh-oleh.

Hal demikian, sebagai bentuk dukungan terhadap sukses ekonomi di Papua.
“Jangan lupa beli produk kreatif lokal Papua, ada noken, kerajingan tangan dan souvenir atau oleh oleh PON,” kata Sandiaga saat memantau pelaksanaan vaksinasi di Kota Jayapura, Selasa (21/9/2021).

Sandiaga yang pada kesempatan itu memantau pelaksanaan vaksinasi, mengapresiasi seluruh pihak yang mendukung program tersebut. Sebab cakupan vaksinasi harus terus ditingkatkan, agar ekonomi kembali bergerak di masa pandemic COVID-19. 
“Saya apresiasi pihak swasta dan organisasi lainnya di Kota Jayapura yang terlibat dalam sebuan vaksinasi TNI-AL. ini kolaborasi yang baik karena kita ingin percepatan vaksinasi”.

“TNI diperintahkan untuk mengalokasikan vaksinasi di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Papua, saya apresiasi juga hal ini,” tegasnya. 

Diketahui, TNI AL terus menggenjot kegiatan serbuan vaksinasi di Papua, khususnya di empat klaster penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Merauke. 

Komandan Lantamal X, Brigjen TNI (Mar) Feryanto P. Marpaung mengakui, serbuan vaksinasi TNI AL telah dilaksanakan sejak Juni lalu atau sudah nyaris tiga bulan. Total sebanyak 24 ribu lebih dosis vaksin yang telah disuntikan ke warga setempat. 

“Jumlah masyarakat yang berhasil kami vaksin 24 ribu lebih. Kami tidak berhenti, setiap hari termasuk Sabtu dan Minggu terus melaksanakan serbuan vaksinasi,” kata Feryanto. 

Ia mengatakan, serbuan vaksinasi ini digelar untuk membantu Pemerintah setempat dalam mencapai target 70 persen cakupan vaksinasi menjelang PON XX. 

“Targetnya 70 persen masyarakat harus sudah tervaksin sebelum PON digelar. Saat ini kami melihat angkanya sudah berkisar 65 persen,” tandasnya. ***

Senator Papua Barat: Rakyat Papua Butuh Kepastian Dibalik Konflik Luhut-Haris

Penulis
Jaga Indonesia
-
0
Wakil Ketua I Komite I DPD RI, Dr. Filep Wamafma, SH.,M.Hum

JAKARTA,JAGAINDONESIA.COM – Perseteruan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan versus Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulida semakin memanas. Setelah 2 (dua) kali jawaban atas somasi dirasa tidak memuaskan dan Haris tidak meminta maaf, Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya melaporkan Haris dan Fatia ke Kepolisian Daerah Metro Jaya.

Keduanya dilaporkan atas dugaan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, pemberitaan bohong, dan/atau menyebarkan fitnah. Dugaan tindak pidana yang dimaksud terdapat dalam video berjudul Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!! di akun Youtube Haris Azhar.

Tak cukup sampai di situ, Luhut juga menggugat perdata Haris Azhar dan Fatia Maulida sebesar Rp 100 miliar. Melalui kuasa hukumnya Luhut mengatakan bahwa jika gugatan tersebut dikabulkan oleh pengadilan, maka seluruh uang tersebut akan diberikan kepada masyarakat Papua.

Terkait hal itu, Wakil Ketua I Komite I DPD RI Dr. Filep Wamafma ikut menanggapi. Menurutnya, Langkah Haris dan Fatia untuk mengungkap bobrok investasi di Papua patut apreasi. Hal itu lantaran mereka telah menjalankan tugas kontrol ditengah masyarakat.

“Pertama, mari meletakkan peristiwa ini dalam kacamata demokrasi. Ruang kontrol yang diisi oleh rekan-rekan Haris adalah upaya untuk menegakkan demokrasi itu sendiri. Terdapat niat untuk menegakkan keadilan dan melawan oligarki dalam penelitian tersebut. Dari situ minimal dapat disimpulkan bahwa ada permasalahan investasi akut di Papua. Terlepas hasilnya harus didalami lebih lanjut dan lebih teliti, inilah yang harus kita dorong.” Kata ketua Ikatan Alumni Unhas Papua Barat tersebut.

“Kedua, terkait tuntutan 100 M kepada Haris dan Fatia yang jika dikabulkan akan diberikan kepada masyarakat Papua adalah sesuatu yang berlebihan. Hari ini masyarakat Papua membutuhkan keadilan, jaminan keselamatan akibat kebijakan investasi yang didalamnya terdapat hak-hak dasar OAP. Bukan sebaliknya, masyarakat Papua justru menjadi objek kepentingan investasi.” Tambah Filep Wamafma.

Ia juga menyebut bahwa dengan dilaporkannya Haris Azhar dan Fatia dapat menjadi momen bagi kedua belah pihak untuk membuka fakta yang sebenarnya ke publik. Ia pun berharap kepada aparat penegak hukum agar dapat menjunjung tinggi keadilan ditengah krisisnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut.

“Yang diperlukan sekarang ialah transparansi dan akuntabilitas semua investor yang mengeruk untung di tanah Papua. Saatnya semuanya terbuka di pengadilan. Rakyat Papua menunggu pembuktian keduanya” Tambahnya lagi.

Diakhir, Filep juga meminta LBP memberikan jaminan jika pada akhirnya tuduhan yang dilayangkan Haris adalah benar adanya.

“Bagaimana jika Luhut benar-benar terlibat? Kompensasi apa yang akan diberikan oleh Luhut kepada rakyat Papua?” tutup Filep mengakhiri tanggapannya. (**)

Polre Mimika Gelar Latihan Pra Operasi “Deraku Cartenz -2021” Pengamanan PON XX Papua

Penulis
Jaga Indonesia
-
0

Mimika – Kapolres Mimika AKBP I Gusti Gede Era Adhinata, SIK didampingi Wadansat Brimob Kalsel AKBP Alfred Ramses Sianipar SIK, M.H selaku Wakasatgas Ops Deraku Cartennz 2021 Laksanakan Latihan Pra Operasi dengan sandi “Deraku Cartenz -2021” Pengamanan PON XX Papua – 2021 Cluster Kab. Mimika bertempat di Hotel Timika Raya Jalan Cendrawasih – Timika, Senin (20/09/2021).

Hadir dalam kegiatan tersebut yaitu Wakapolres Mimika Kompol Saraju SH, Danyon B brimob Pelopor Kompol Ramadhona SH, SIK, Kabag Ops Polres Mimika AKP Robert Hitepeuw, Kasat Intelkam AKP Sudirman, Kasat Reskrim AKP Hermanto, SIK, para perwira TNI – Polri berjumlah 15 personel, 15 personel dari Brimob Sulut BKO Polres Mimika dan 30 personel Polres Asmat BKO Polres Mimika.

Kapolres Mimika dalam kesempatannya mengatakan bahwa pelaksanaan PON XX merupakan suatu tugas yang cukup berat namun dengan bantuan dari Mabes Polri dan daerah lain sehingga anggotanya mendapatkan keringanan dalam melaksanakan pengamanan PON di Kab. Mimika.

“Dalam pelaksanaan PON ada beberapa permasalahan yang muncul diantaranya Covid-19 yang mana diharapkan kepada kita semua untuk bisa bekerja keras, setiap harinya kita buka hampir 20 gerai vaksinasi,” ucap Kapolres.

Menurutnya, kurangnya tingkat kesadaran masyarakat di Kab. Mimika tentang vaksinasi membuat dirinya selaku Kapolres harus menjadi menjadi contoh dan bisa memahami setiap karakter Masyarakat. Hal itu bukan menjadi suatu masalah yang bisa menyebabkan terjadinya suatu gesekan.

“Tugas kita di sini bukan hanya pengamanan PON namun juga pengaman diri kita sendiri, karena harapan kita agar semua personil tetap sehat dalam pelaksanaan tugas.

“Saat ini kita laksanakan latihan Pra Ops ini hanya sebagian gambaran singkat dalam pelaksanaan PON sehingga harapan kita penyelenggaraan PON di Papua dapat berjalan aman dan tertib,” kata Kapolres.

Penyampaian AKBP Alfred Ramses Sianipar SIK, M.H (Wadansat Brimob Kalsel/selaku Wakasatgas Ops Deraku Cartenz 2021) menyatakan bahwa pelaksanaan Lat pra Ops ini merupakan suatu kesempatan yang baik bagi setiap yang bertugas.

“Ini adalah kesempatan yang baik untuk bersama sama mendengarkan dan berlatih, dimana harapan kita dengan adanya Lat Pra Ops ini bisa menambah informasi dan pengetahuan dalam pelaksanaan pengamanan PON. Terimah kasih kepada rekan rekan dari luar Papua yang telah diberikan tugas dalam memback up, mari kita wujudkan pelaksaan PON agar dapat berjalan aman dan lancar.” ucapnya.

Kapolres Mimika dalam kesempatannya mengatakan bahwa Selasa (21/9) Wakapolri akan tiba di Mimika, untuk itu dirinya meminta agar setiap anggota tetap diperhatikan sikap dan juga etika.

“Ini juga menjadi suatu kebanggaan bagi kita dalam situasi pandemi dan pelaksanaan PON XX. Semoga pelaksanaan PON ini bisa berjalan dengan baik, semua diberikan kesehatan dan dapat membawa nama baik satuan masing masing.” tambahnya.

Kabag Ops menambahkan maksud tujuan dari Latihan Pra Operasi “Deraku Cartenz -2021” Pengamanan PON XX Papua – 2021 Cluster Kab. Mimika yang di ikuti sekitar 50 personil pengamanan TNI/POLRI bertujuan untuk memberikan gambaran singkat kepada personil terkait pelaksanaan Pengaman PON XX Cluster Kab. Mimika.

Sumber: Humas Polri

Fachrul Razi: Koordinasi Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Kunci Sukses Penanganan Covid-19 

Penulis
Jaga Indonesia
-
0
Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi

JAKARTA – Komite I DPD RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri terkait dengan “ Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pada Masa Covid 19”, Senin 20 September  2021. Hadir Mendagri Bapak Muhammad Tito Karnavian, didampingi dua dirjen beserta  jajarannya. Rapat Kerja ini dilakukan secara hybrid, kombinasi fisik dan virtual, di pimpin oleh Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi.

Dalam paparannya menteri Dalam Negeri menyampaikan penanganan pendemi covid di Indonesia yang menunjukan trend yang terus membaik, pelaksanaan PPKM dilakukan secara terus menerus, bertahap dan bertingkat. Secara  nasional perkembangan covid-19 dalam beberapa minggu berakhir, bulan septermber ini mengalami penurunan baik kasus terkonfirmasi sebesar 36,84%, kesembuhan mengalami peningkatan 9,59% dan kasus kematian mengalami penurunan-52,05%. Hal penting yang disampaikan terkait koordinasi dan sinergisitas antara pemerintah daerah dan kementerian/lembaga vertikal dalam rangka mengatasi pendemi covid 19, Relokasi dan refocusing anggaran APBD untuk penanganan  kesehatan, stimulus ekonomi dan jaringan pengamanan sosial.

Anggota Komite I DPD RI sangat mengapresiasi atas penanganan covid-19 yang di lakukan oleh pemerintah yang menunjukan kemajuan luar biasa dalam banyak hal, mulai dari pelaksanaan vaksin massal yang dilakukan pemerintah dengan menggandeng mitra dengan banyak pihak. DPD RI juga menjadi salah satu mitra pemerintah yang akan terjun ke daerah dalam program vaksinansi didaerah

Pada bagian lain banyak pertanyaan dari anggota guna melakukan penajaman terhadap materi yang disampaikan terkait permasalahan-permaslahan yang selama pendemi di berbagai daerahnya masing-masing. Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan daerah dipandang banyak senator menjadi kunci sukses dalam penangaanan Covid-19 saat ini.

Anggota yang memberikan pertanyaan, antara lain, Muhammad Nuh dari  Sumatera Utara, Jialyka Maharani (Sumatera Selatan), Abdul Rahman Thoha (Sulawesi Tengah),  Agustin Teras Narang (Kalteng), Lily Salurapa (Sulawesi Selatan), dan Richard Hamonangan Pasaribu. (Kepri),  Abdul Syukur (Jambi), Abdul Kholik (Jawa Tengah).

Rapat Kerja ini pada akhirnya menghasilkan tiga kesimpulan rapat sebagai berikut, pertama, Komite I DPD RI, melalui Menteri Dalam Negeri RI meminta Pemerintah untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi regulasi penangananan covid-19, serta memperkuat kordinasi antar Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah dalam penanganan covid 19 dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan secara optimal dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Kedua, Komite I DPD RI sepakat dengan Menteri Dalam Negeri RI untuk mendorong percepatan belanja daerah dalam penanganan covid-19 khususnya terkait penanganan kesehatan, peningkatan ekonomi dan Jaring Pengamanan Sosial. Komite I meminta Menteri Dalam Negeri RI untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif terhadap penggunaan belanja daerah tersebut agar tersalurkan secara transparan, efisien dan tepat sasaran.

Ketiga, Komite I DPD RI sepakat dengan Menteri Dalam Negeri RI untuk bersama-sama membahas lebih lanjut isu-isu strategis daerah lainnya antara lain, penataan daerah, otonomi khusus papua, daerah perbatasan, daerah kepulauan, pemilhan umum tahun 2024, dan hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (*)

1...159160161...223Halaman 160 dari 223

Berita Terbaru

© Copyright 2026 Jaga Indonesia. All Rights Reserved.