JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma SH., M.Hum meminta kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk menangani persoalan Papua dengan hati, cinta dan kasih. Menurutnya, penanganan yang menggunakan pendekatan hati juga akan diterima dengan sepenuh hati oleh masyarakat Papua.
Filep mengatakan, masyarakat Papua memiliki filsafat kehidupan dan budaya yang tertanam kuat jauh sebelum adanya pemerintahan. Menurutnya, orang Papua telah memegang teguh ajaran agama dan ketuhanan dengan prinsip mengedepankan kemanusiaan, saling mengasihi dan saling peduli dengan sesama. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Selasa (8/2/2022).
“Garda terdepan adalah TNI, bagaimana TNI hadir dengan hati dengan cinta dan dengan kasih. 3 ini Pak Jenderal, hati cinta dan kasih. Rakyat Papua sangat mencintai tapi kalau sudah sakit hati, sakit hatinya bertahan bertahun-tahun lamanya. Ada filsafat kami pak Jenderal, kalau kami dikasihi maka kami akan lebih mengasihi tapi kalau kami dibenci atau dibuat sakit hati kami jauh lebih sakit hati. Jika baik, kami akan lebih baik dan jika jelek, makin lebih jelek. Ini filsafat dalam kehidupan berbudaya di Papua,” ujarnya.
Filep menjelaskan, aspek keamanan adalah pangkal dari cita-cita menyejahterakan masyarakat termasuk masyarakat Papua. Apabila situasi keamanan kondusif maka berbagai program pembangunan tidak akan terhambat dan berjalan maksimal. Oleh sebab itu, sebagai yang terdepan dalam hal keamanan Papua, ia berharap pendekatan TNI dengan cinta kasih dapat mendukung situasi Papua yang aman dan damai sehingga juga akan kondusif untuk menjalankan berbagai agenda pembangunan di daerah.
“Semua kepala daerah ingin pemerintahannya berjalan tanpa adanya konflik. Karena tentu dengan konflik maka roda pemerintahan, roda ekonomi dan semua aktivitas pembangunan terhambat dan Papua kita tahu menjadi garis terbelakang dalam mengejar ketertinggalannya,” sambungnya.
Selain itu, Wakil Ketua I Komite I DPD RI ini mengungkapkan satu hal yang kurang dan belum dilakukan oleh TNI maupun pemerintah hingga saat ini. Satu kata kunci ini yang menurutnya seyogyanya dilakukan untuk mendamaikan Papua.
“Dalam penanganan Papua, saya belum pernah dengar ada kata permohonan maaf terhadap korban-korban warga sipil yang berjatuhan tanpa kesalahan mereka. Satu kata kunci ini saja, seandainya itu bisa dilakukan, saya yakin orang Papua penuh pengampunan, cinta damai dan pasti mengampuni karena ajaran Papua sebelum ada pemerintahan adalah ajaran Tuhan yakni dogma hidup yang terbangun sejak dahulu kala,” ujarnya.
Lebih lanjut, terkait agenda pemekaran Papua yang sedang berjalan. Filep meminta Panglima TNI dapat memetakan penempatan dan pengisian anggota atau jajarannya di provinsi-provinsi baru.
Menurutnya, rakyat Papua juga memperhatikan pendekatan keamanan yang dilakukan oleh negara di tanah kelahirannya. Selain itu, rakyat juga membutuhkan waktu untuk menerima perubahan yang ada. Ia berharap pendekatan yang dilakukan ini menyesuaikan tipologi rakyat Papua yang dikenal lebih mendengarkan para tetua, tokoh-tokoh adat dan tokoh agama agar kondusifitas terjaga.
“Sebentar lagi Papua akan dibentuk menjadi beberapa wilayah administrasi pemerintahan provinsi. Ini kekawatiran rakyat saya Pak, berapa Kodam akan ditambah, jumlah Kodam, jumlah prajurit pasti akan melebihi jumlah orang Papua. Yang dilihat masyarakat sekarang bukan masalah pembangunannya tapi yang dilihat oleh warga rakyat kami adalah pendekatan keamanannya, rakyat terkadang merasa takut,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Filep menyampaikan rasa terima kasih masyarakat kepada Panglima TNI atas rekrutmen prajurit TNI dari putra-putri asli Papua. Ia berharap, ada pendidikan bagi anggota TNI asli Papua untuk dibentuk menjadi calon-calon pemimpin di masa depan hingga pada jabatan Pangdam dan seterusnya.
“Saat ini sudah tidak lagi ada orang Papua yang menduduki jabatan Pangdam. Saya berharap Pak Jenderal masih ada putra-putri Papua yang memenuhi syarat atau yang bisa memenuhi syarat atau yang bisa dipaksakan memenuhi syarat bisa ditempatkan sebagai Pangdam di Papua dan Papua Barat,” katanya.
Kemudian, Filep juga menyampaikan aspirasi Kasdam di Papua Barat berkaitan dengan Rumah Sakit TNI Angkatan Darat. Harapannya, agar tanah yang telah dihibahkan dapat dipercepat untuk pembangunan rumah sakit TNI di Papua Barat karena sangat dibutuhkan dan membantu pelayanan kesehatan oleh rumah sakit daerah.
Menanggapi hal itu, Panglima Andika Perkasa menginginkan penanganan di Papua dilakukan sama seperti daerah-daerah lainnya. Ia menekankan, TNI ingin menjelaskan bahwa tidak semua persoalan maupun perbedaan diselesaikan dengan cara kekerasan.
“Tiap-tiap daerah itu memiliki memiliki variabel yang berbeda yang mempengaruhi kondisi keamanan. Kita yang harus menghadapi tapi yang jelas kami juga ingin mengajari masyarakat kita bahwa perbedaan apapun masalahnya tidak seharusnya diselesaikan dengan cara kekerasan,” ujarnya.
Menurutnya, Indonesia adalah negara yang beradab dan memiliki undang-undang dasar yang harus dijunjung tinggi. Ia menginginkan TNI melakukan penegakan hukum dengan menggunakan mekanisme hukum nasional. Menurut Andika, penegakan hukum juga harus dilakukan pada saat memang dibutuhkan terlebih saat adanya serangan bersenjata.
“Alasannya kita kadang-kadang harus bertindak. Setelah saya menjabat kemudian tidak ada penegakan hukum tidak juga, karena memang harus tetapi tidak lagi seperti yang lalu-lalu. Kita harus pasti misalnya kita harus pasti sasarannya siapa, apa kelakuannya atau catatan tindakan.
Ia menjelaskan, TNI ingin mengajari bahwa pihak yang bersenjata pun tidak perlu menjadi korban sama seperti di provinsi lain. Ia menyontohkan, di Maluku, TNI lebih banyak mendapatkan senjata sejak awal tahun lalu yakni sekitar 300 senjata dan tanpa adanya korban.
“Artinya kita ingin masyarakat hidup benar-benar mentaati ketentuan hukum senjata tidak boleh beredar tapi juga kami tidak ingin adanya korban. Masalahnya di Papua dan Papua Barat sejak saya, saya tidak berbicara sebelum saya. Kita yang menjadi target dan ini adalah contoh yang kurang bagus dalam hal nilai-nilai kemanusiaan. Boleh saja kami tentara tapi kami juga tidak boleh dibunuh karena kami melakukan tugas normal,” ujarnya.
Selain itu, Andika juga menyayangkan penembakan terhadap anggota TNI termasuk diantaranya saat mereka tidak bersenjata, seperti insiden Maybrat, Papua Barat. Menurutnya para prajurit TNI hanya bertugas menjaga keamanan dan kerap kali membantu warga termasuk juga memperbaiki jembatan. TNI juga membantu operasi pengamanan untuk memulangkan para pengungsi Kisor kembali ke kampung halamannya dengan selamat.**
