Kamis, 22 Oktober 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 104

PT Infomedia Nusantara Telkom Group Buka Loker Penempatan Biak, Simak Selengkapnya!

0

JAGAINDONESIA.COM – Kabar gembira bagi para pencari kerja. PT. Infomedia Nusantara sedang membuka lowongan pekerjaan dengan posisi CSR Plasa Telkom Biak, Papua. Posisi ini dibuka dengan status kontrak. Adapun kemampuan (skill) yang dibutuhkan terutama adalah komunikasi publik.

PT Infomedia Nusantara merupakan bagian dari Telkom Group dengan komposisi kepemilikan saham oleh PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom) (49%) dan Multimedia Nusantara (TelkomMetra) (51%).

Perjalanan bisnis Infomedia mulai berkembang menjadi penyedia layanan Contact Center pada tahun 2000 dengan solusi yang meliputi: voice based (inbound dan outbound call), Applied Interactive voice Response (IVR) Technology dan Managed Call Center Operation.

Pada tahun 2013 Infomedia mengukuhkan diri menjadi penyedia layanan akselerasi digital business. Pada tahun-tahun berikutnya Infomedia mengembangkan solusi digital Enterprise Shared Service ‘SharedVis’ serta pengembangan pada fungsi Customer Relationship Management.

Melansir dari laman resmi rekrutmen PT Infomedia Nusantara, berikut adalah uraian tugas dalam posisi ini:

  1. Memberikan pelayanan informasi yang baik terhadap apa yang dibutuhkan oleh pelanggan Telkom dan masyarakat.
  2. Menghandle dengan baik keluhan atau komplain yang disampaikan oleh pelanggan Telkom dan masyarakat.

Persyaratan:

Job Requirement

1. Pria dan Wanita

2. Usia Maksimal 25 Tahun dan belum menikah 

3. Pendidikan minimal D3

4. Berpenampilan menarik dan berat badan proporsional dengan tinggi minimal (perempuan : 160 cm , laki-laki 165 cm)

4. Mampu bekerja mandiri dan tim

5. Memiliki kemampuan analisa dan detil serta multitasking

6, Memiliki kemampuan interpersonal dan  komunikasi yang baik

Cara Mendaftar

Bagi pencari kerja yang berminat untuk mendaftar pada posisi ini dapat mengakses laman resmi rekrutmen PT Infomedia Nusantara di bawah ini:

https://recruit.infomedia.co.id/job/detail/ZmM4ZjQ2MDIxZGVlMmZhYTlkNzc0ODk0YTBkNzdjMjdhYzkxNTVmOWFlODliMjIwYWY0YmY5MzY0NTUxMzQ2MmEzYzcxN2EwNzg0ZDgyYWY0N2IxMjM5NmJjMDc4YzhmOWQwMTAwOWIzMzAxZjcxYTE5NTBiZWVjYjVjZmRiNjZzWVJseUFvMXk2dDJCVXRKQmw5amtZK0F5clVrVHY3TjhyUDRjUWZqQlZNPQ

Lepas 194 Mahasiswa KKN Angkatan ke-39, Ini Pesan Ketua STIH Manokwari Filep Wamafma

0
Lepas 194 Mahasiswa KKN Angkatan ke-39, Ini Pesan Ketua STIH Manokwari Filep Wamafma.

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Ketua STIH Manokwari, Dr. Filep Wamafma SH., M.Hum., C.LA memimpin langsung rangkaian acara pelepasan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) tahun akademik 2022/2023 angkatan ke-XXXIX (39) STIH Manokwari. Acara ini berlangsung di Aula STIH Manokwari, Sanggeng pada Sabtu (11/3/2023).

Pelepasan ratusan mahasiswa ini ditandai dengan penyematan secara simbolis atribut baju dan topi KKN yang disaksikan langsung oleh  ketua Yayasan STIH Manokwari, Petrus Makbon, SH, jajaran dosen dan staf STIH. Selanjutnya, mahasiswa akan melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ini selama satu bulan kedepan.

Dalam kesempatan itu, Filep menyampaikan beberapa hal penting kepada para mahasiswa sesuai dengan tema acara “STIH Manokwari Unggul, Peduli dan Berkarakter”. Dirinya berpesan agar mahasiswa dapat memanfaatkan program KKN sebagai sarana pembelajaran bagi diri sendiri sekaligus sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.

“Tentu kami berharap agar para mahasiswa sekalian dapat berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Sehingga nantinya akan ada hal-hal baik yang dipelihara dan juga yang ditinggalkan sehingga berkesan bagi masyarakat setelah KKN selesai. Harapannya, hal baik itu dapat dilanjutkan dengan baik pula oleh masyarakat secara mandiri ke depannya, itulah pokok daripada prinsip pemberdayaan,” ungkap Filep.

“Selain itu, hampir 80 persen biaya pun dikembalikan kepada mahasiswa, sehingga diharapkan ada inovasi, kreativitas dan kontribusi mahasiswa di lapangan nanti dalam rangka pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, Filep berharap kepada para mahasiswa KKN dapat selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian dan citra STIH Manokwari di tengah-tengah masyarakat.

“Kita harus unggul dalam teknologi baik melalui pengabdian, KKN dan apapun itu untuk pendidikan. Anda punya KKN ini harus beda dengan mahasiswa atau perguruan atau kampus lainnya. Anda KKN harus lebih hebat dengan menciptakan ide dan gagasan yang beda. Jangan kita terjebak dalam formalitas saja tapi nihil kontribusi dan kerja nyata,” imbaunya.

Pelaksanaan KKN tahun ini mengusung program yang dipatenkan yakni berupa edukasi dan pemahaman tentang hukum kepada masyarakat.

“Sehingga kita bisa contoh seperti kegiatan sosialisasi UU Otsus, dapat dilaksanakan, serta sosialiasi produk hukum lainnya. Jadi 90 persen sosialisasi-edukasi dan 10 persen adalah pekerjaan fisik,” cetusnya.

Filep lantas memberikan apresiasi dan mengingatkan kepada para Mahasiswa KKN untuk selalu waspada, menjaga diri dan benar-benar hadir memberikan dampak positif di lapangan nantinya.

“Saya secara pribadi mengucapkan selamat melaksanakan KKN. Ingat KKN adalah untuk pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat melalui ilmu. Kemudian saya tegaskan jangan sampai ada yang mabuk-mabukan di lokasi KKN. Anda bukan pergi ke diskotik, saat ini anda dalam proses kuliah. Selesaikan misi pengabdian dengan baik dan cepat, agar kemudian anda bisa selesai dan tamat dengan baik pula,” tambah Filep.

Sementara itu, dalam sambutannya, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) dan juga sebagai Ketua Panitia penyelenggara KKN T.A 2022/2023 angkatan ke -39 STIH Manokwari, Dr. Yohana Watofa, SH., MH mengatakan bahwa sebanyak 194 mahasiswa akan melaksanakan KKN yang berorientasi untuk membangun desa/kampung secara inovatif dan kreatif sebagaimana slogan STIH Manokwari.

“Lokasi KKN tersebar di Kabupaten Manokwari meliputi 9 distrik dan Kabupaten Manokwari Selatan meliputi 2 distrik serta Kabupaten Pegaf meliputi 3 distrik. Sedangkan, supervisi yang terlibat adalah dosen STIH Manokwari serta kelas Prafi dan Momi Waren,” ungkap Yohana Watofa.

Lebih lanjut, kata Watofa, 194 peserta KKN ini terdiri dari mahasiswa jurusan Pidana sebanyak 70, Perdata 72 dan jurusan hukum pemerintahan/adminitrasi negara sebanyak 52 orang. Adapun kegiatan KKN bersumber dari biaya KKN 2022/2023. (WRP/Humas)

Kapolda Papua Imbau Warga Untuk Tidak Bawa Sajam Di Kota Wamena

0

PAPUA, JAGAINDONESIA.COM – Pasca kejadian di kota Wamena, Kabupaten jayawijaya yang terjadi beberapa waktu lalu, Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Papua Irjen Pol. Mathius D. Fakhiri, S.I.K mengatakan pihaknya telah mulai memberikan imbauan kepada masyarakat untuk tidak lagi membawa senjata tajam (Sajam) di dalam kota.

Hal tersebut disampaikan Kapolda usai memimpin pelaksaaan upacara Serah Terima Jabatan Kapolres Jayawijaya dan Kapolres Tolikara Polda Papua T.A. 2023 yang bertempat di Aula Rastra Samara Polda Papua Koya Koso, Selasa 14 Maret.

“Sajam seperti Pisau, Parang, maupun Anak Panah, kami berikan imbauan melalui media baliho, supaya masyarakat di kota Wamena dan mungkin juga di kota lain di wilayah Papua agar dapat meninggalkan kebiasaan alat-alat tajam yang dapat beresiko seperti kejadian-kejadian kemarin,” ujarnya.

Dirinya mengatakan tidak ingin kejadian serupa terulang kembali, sebab ini negara hukum dan semua elemen masyarakat harus patuh terhadap hukum. Sebab dengan membawa senjata tajam, ada hukum yang dilanggar.

“Paling tidak imbauan ini berlangsung selama tiga atau empat bulan. Setelah itu, baru akan ada penindakan yang sifatnya masih edukasi. Kalau masih melakukan hal yang sama, proses hukum tentunya berjalan,” ujar Kapolda Papua.

Cegah Konflik Berulang, Komnas HAM Identifikasi Penyebab Kasus Kekerasan di Papua

0
Komnas HAM RI. [Foto: ist]

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Peristiwa Wamena, Papua tercatat sebagai rangkaian siklus kekerasan di Papua yang terus berulang. Saat ini, Komnas HAM melakukan pemantauan dan penyelidikan, untuk mengumpulkan informasi dan fakta.

“Tipologi konflik yang terjadi di Papua, yaitu konflik berlatar ideologis, konflik berlatar ekonomi, konflik berlatar politik dan konflik sosial-budaya,” urai Ketua Komnas HAM RI Atnike Nova Sigiro.

Hal itu disampaikannya dalam diskusi publik “Wamena Berdarah 2023: Adakah Unsur Kejahatan Kemanusiaan?” yang diselenggarakan Koalisi Kemanusiaan Untuk Papua dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, Selasa (14/3/2023).

Peristiwa Wamena, menurut Atnike, memiliki dimensi horisontal, yakni ruang interaksi dan komunikasi sosial di Papua yang membutuhkan perhatian pemerintah baik pusat, daerah serta semua elemen masyarakat baik tokoh masyarakat maupun tokoh agama.

Ia juga mendorong perlu penguatan partisipasi masyarakat asli papua dan inklusivitas dalam pemanfaatan akses ekonomi di Papua. Diskusi publik yang dihadiri pegiat hak asasi manusia dan media massa ini menghadirkan beberapa narasumber.

Adapun narasumber tersebut antara lain perwakilan Koalisi Kemanusiaan Anum Siregar, Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua Theo Hesegem, Peneliti BRIN Cahyo Pamungkas, Jurnalis Jubi Angela Flassy dan dibuka oleh perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keamanan/Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid. (rls)

Warga Keluhkan Tambang Emas Ilegal Rusak Pemukiman, Polda Papua Barat Didesak Segera Tindak Tegas

0
Penambangan emas ilegal di Distrik Kwoor Tambrauw. [Foto: ist]

JAGAINDONESIA.COM – Warga Distrik Kwoor dan sekitarnya mengeluhkan maraknya aktivitas penambangan ilegal di daerahnya yang mengancam pemukiman warga. Bahkan, aktivitas ilegal itu dilaporkan telah merambah ke permukiman warga di tiga kampung, yakni Kampung Barar, Kampung Kwor dan Kampung Orwen.

Anggota Dewan Adat Suku (DAS) Wilayah Adat Tambrauw, Donatus Hae melihat langsung lokasi penambangan ilegal di Kwoor untuk memastikan dampak penambangan tersebut terhadap pemukiman warga di Kwoor.

Dalam video yang berdurasi 1:38 menit, Donatus berdiri tepat di belakang kolam yang menjadi salah satu lokasi aktivitas penambangan emas ilegal di Kwoor. Ia menyebut, tambang ilegal itu telah merusak pemukiman warga termasuk tempat ibadah di kampung tersebut. Dirinya khawatir aktivitas itu kelak juga akan dapat mengakibatkan bencana alam.

“Semua pimpinan daerah, kepala distrik, kepala kampung dan tokoh adat dan dewan adat wilayah Tambrauw, mari kita melihat jeli tambang emas Kwoor yang merusak masyarakat dan kampung besar, baik rumah, gereja dihancurkan. Tambang ilegal ini bisa memberikan dampak negatif terhadap masyarakat Kwoor. Mulai dari bencana alam seperti longsor,” ujarnya, dikutip Rabu (15/3/2023).

Lebih lanjut, dirinya pun meminta agar penambangan tersebut tidak menggunakan alat berat hingga kompresor dan sejenisnya. Donatus juga meminta kepada para pihak penambang ilegal untuk bertanggung jawab memperbaiki kembali kerusakan yang terjadi dan mengembalikan Kwoor seperti dulu.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua Lembaga Masyarakat Adat Tambrauw (LEMATA), Vincentius Paulinus Baru. Vincen mendesak Pemerintah Kabupaten Tambrauw, Kapolda Papua Barat serta Pangdam Kasuari segera menghentikan aktivitas penambangan emas ilegal di Kwoor. 

“Apapun alasannya, kegiatan penambangan ilegal sudah mengancam kehidupan masyarakat. Sekarang sudah ada polres dan sudah ada kodim di Kabupaten Tambrauw, segera bertindak dan jangan mendiamkan situasi yang terjadi di atas tanah ini,” katanya. 

Tokoh pemuda desak pelaku penambang ilegal ditangkap

Menyikapi persoalan ini, tokoh pemuda Tambrauw pun turut mendesak pemda dan aparat keamanan menangkap para pelaku tambang ilegal tersebut. Ketua Lembaga Isu Strategis PMKRI Papua, Nicodemus Momo meminta Kapolda Papua Barat menghentikan aktivitas penambangan ilegal di Kwoor dan menangkap pelaku penambangan ilegal.

“Kami berharap dalam waktu dekat pak kapolda dan tim dapat turun ke lokasi penambangan tersebut dan menangkap para pelakunya,” jelasnya, Selasa 14 Maret 2023.

Momo mengaku pihaknya juga telah melaporkan hal tersebut kepada pemda namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut. Dirinya menegaskan bahwa Kabupaten Tambrauw adalah wilayah konservasi yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan DPRD setempat. Menurutnya, tambang ilegal jelas bertentangan dengan branding Tambrauw sebagai kawasan konservasi.

Di sisi lain, para pemuda dan lembaga adat di Distrik Kwoor akhirnya melakukan pemalangan lokasi tambang emas ilegal di Distrik Kwoor. Pemalangan pada Minggu (12/3/2023) itu terpaksa dilakukan lantaran laporan masyarakat tidak segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait.

“Kami terpaksa mengambil langkah sendiri dengan pemalangan karena sudah dua kali kami lapor ke polisi, terutama Polsek Sausopur, namun tidak ada tanggapan,” kata salah seorang pemuda di Distrik Kwoor Vestus Yesnat, dikutip dari Kompas, Selasa (14/3/2023).

Bahkan, Yesnat menyebut, banyak penambang emas ilegal itu datang dari masyarakat luar Tambrauw, termasuk adanya ASN di Distrik Kwoor yang turut melakukan penambangan emas di lokasi ini. (UWR)

Kemenkominfo Buka Rekrutmen Fasilitator UMKM Level Up di Seluruh Indonesia

0

JAGAINDONESIA.COM – Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo membuka pendaftaran Fasilitator UMKM Level Up untuk melakukan pendampingan di seluruh Indonesia. Informasi itu diumumkan melalui akun Instagram resmi @kemenkominfo, pada Rabu, 8 Maret 2023.

“Kami membutuhkan anda! Bergabunglah bersama kami sebagai Fasilitator UMKM untuk ciptakan masa depan bisnis yang lebih baik bagi para pelaku UMKM di Indonesia,” tulis @kemenkominfo dalam keterangan unggahan Instagramnya.

Sebagai informasi Fasilitator UMKM Level Up adalah sebuah program dari Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan pendampingan kepada UMKM dalam meningkatkan adopsi teknologi digital.

Nantinya, sebanyak 100 orang Fasilitator UMKM Level Up yang terampil dan berpengalaman akan melakukan pendampingan kepada UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia.

Fasilitas Fasilitator UMKM Level Up pun akan diberikan seperti laptop dan paket data selama periode penugasan, tunjangan atau honorium, serta lokasi pelatihan untuk setiap wilayah.

Adapun syarat dan kualifikasi untuk menjadi Fasilitator UMKM Level Up antara lain:

  1. Pendidikan minimal D3
  2. Umur maksimal 21 tahun
  3. Memiliki pengalaman dan mengelola toko online atau management marketplace
  4. Memiliki komunikasi yang baik
  5. Mampu mengoperasikan Microsoft Office
  6. Memiliki pengetahuan dasar digital marketing, fotografi, pengembangan usaha, analisis data, dan penggunaan media sosial dalam konteks UMKM
  7. Memiliki ketertarikan dalam melakukan analisis bisnis
  8. Memiliki pengalaman atau ketertarikan pada coaching dan memimpin sebuah tim.

Sedangkan, cara daftar Fasilitator UMKM Level Up yaitu:

  1. Buat akun dan lengkapi Profile hingga 100% melalui website resmi UMKM Level Up di komin.fo/umkm-levelup
  2. Lamar lowongan pekerjaannya dan kerjakan tes calon fasilitator tahap 1 hingga selesai
  3. Menunggu informasi lebih lanjut sesuai dengan jadwal rekrutmen fasilitator
  4. Pastikan untuk selalu cek notifikasi email.

Apabila menemui kendala mengenai teknis pendaftaran dan pertanyaan seputar rekrutmen Fasilitator UMKM Level Up silahkan hubungi REDY Care via Whatsapp 0878-2077-7396.

Itulah informasi pendaftaran persyaratan, cara daftar, dan fasilitas Fasilitator UMKM Level Up yang diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

Akan Diresmikan Presiden, Ini Brand Smartphone dan Laptop Asli Rakitan Anak Papua

0
Kumpulan anak muda di Papua Youth Creative Hub (PYCH) segera meluncurkan brand smartphone dan laptop pertama di Papua dengan nama TOP.ID. [Foto: ist]

PAPUA, JAGAINDONESIA.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera meresmikan peluncuran brand TOP.ID yakni brand smartphone dan laptop pertama di Papua. Peluncuran ini dilaksanakan bersamaan dengan peresmian gedung Papua Youth Creative Hub (PYCH). Brand ini merupakan buah karya dari kumpulan anak-anak muda di Papua Youth Creative Hub tersebut.

Peluncuran TOP.ID juga menjadi salah satu capaian dari organisasi pemuda Papua Muda Inspiratif (PMI) yang merupakan organisasi kepemudaan Papua binaan Badan Intelijen Negara (BIN). Adapun TOP.ID merupakan kependekan dari Torang Papua Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Manager Program Bidang Teknologi PMI, Elia Musa Rawar.

“Salah satu goal dari PYCH adalah membuat inovasi-inovasi baru untuk tanah Papua, untuk masyarakat Papua, yang diusulkan dari anak-anak muda Papua sendiri,” ujar Elmus Rawar dikutip Selasa (14/3/2023).

Elmus menyebut, TOP.ID merupakan brand smartphone dan laptop pertama asli rakitan anak Papua. Menurutnya, anak-anak ini dalam kesehariannya memang berbakat dalam bidang elektronik dan berasal dari salah satu sekolah menengah kejuruan (SMK) di Jayapura, Provinsi Papua.

“Sehari-hari mereka memang berbakat dalam bidang elektronik dan komputer juga. Jadi ketika kami bawa mereka untuk ikut pelatihan, untuk mengenalkan mereka bagaimana cara membuka hp, cara merakit hp dari zero hingga layak digunakan layaknya sebuah hp baru,” kata Elmus.

Smartphone TOP.ID ini direncanakan menggunakan model M13 dengan RAM 12 GB dan ROM 512 GB. TOP.ID juga akan menggunakan android versi 11.0 dengan resolusi 1440*3040. Sementara untuk laptop TOP.ID, nantinya akan menggunakan memori dengan total sebesar 8192 MB dengan kecepatan baca mencapai 2133 MHz.

Lebih lanjut, dirinya mengatakan saat ini PMI sedang berupaya untuk  mendaftarkan merek TOP.ID sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Usai diluncurkan, lanjut Elmus, brand TOP.ID akan segera menembus pasar, yang direncanakan dipasarkan ke wilayah atau negara terdekat dengan Papua seperti Papua Nugini.

“Sejauh ini kami dalam tahap percontohan, ada ratusan unit gadget yang sudah kami rakit. Setelah itu kami akan buat promosi dan mulai menjualnya setelah peluncuran nanti, yang akan diresmikan oleh Bapak Jokowi,” ungkapnya.

“Targetnya selain di Papua, atau mungkin nanti juga bisa di Papua Nugini, karena itu negara terdekat dari Papua dan masih berada di satu daratan. Wilayah timur Indonesia khususnya,” kata Elmus menambahkan.

Adapun Elmus Rawar merupakan lulusan magister di Portland State University di USA dan Sarjana di Shenyang Aerospace University di China. Ia pun berterima kasih kepada pemerintah yang telah memfasilitasi kreativitas anak-anak Papua, salah satunya melalui PYCH. Elmus berharap anak-anak Papua akan semakin terampil dan ahli hingga mampu menciptakan lapangan kerja untuk generasi Papua yang akan datang.

“Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Jokowi dan Kepala BIN, Pak Budi Gunawan atas semua kesempatan, semua fasilitas, dan semua hal yang bapak buat untuk anak-anak Papua agar dapat berkreatif, dan dapat mendapatkan fasilitas yang begitu wow,” ucapnya. (UWR)

Hutan Adat Terancam Rusak, Pemimpin Marga Woro Suku Awyu Ajukan Gugatan ke PTUN

0
Penebangan hutan di Papua dan Papua Barat dilaporkan meningkat selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo. [Foto: Greenpeace/Ulet Ifansasti]

PAPUA, JAGAINDONESIA.COM – Pemimpin marga Woro yang merupakan bagian dari Suku Awyu Kampung Yare, Distrik Fofi, Boven Digoel mengajukan gugatan lingkungan hidup dan perubahan iklim ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura.

Pejuang lingkungan hidup dari Suku Awyu Hendrikus ‘Franky’ Woro melayangkan gugatan itu lantaran pemerintah daerah diduga menutup informasi tentang izin-izin PT IAL yang konsesinya akan mencaplok wilayah adat mereka. Gugatan ini menyangkut izin lingkungan hidup yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terbuka Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua untuk perusahaan sawit PT Indo Asiana Lestari (PT IAL).

“Kami sebagai pemilik wilayah adat tidak mendapatkan informasi tentang rencana aktivitas perusahaan. Kami juga tidak dilibatkan saat penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal),” kata Franky Woro, dikutip dalam siaran pers Tim Advokasi Selamatkan Hutan Papua, Senin (13/3/2023).

Dalam gugatan ini, Franky Woro memohon majelis hakim untuk memerintahkan pencabutan izin kelayakan lingkungan hidup PT IAL. Pasalnya, upaya masyarakat Suku Awyu mencari informasi sudah berlangsung sejak awal tahun lalu. Franky bersama komunitas Cinta Tanah Adat yang merupakan komunitas paralegal yang beranggotakan warga Suku Awyu telah meminta penjelasan dari sejumlah dinas, baik di Kabupaten Boven Digoel maupun Provinsi Papua.

Pada Juli 2022, Franky menyampaikan permohonan informasi publik untuk mengetahui perizinan PT IAL. Sayangnya, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Papua tak memberikan informasi yang diminta, dan justru mensyaratkan sejumlah dokumen yang memberatkan pemohon. Selain itu, upaya Franky menggugat Dinas Penanaman Modal dan PTSP ke Komisi Informasi Publik Provinsi Papua pun tak berhasil.

Salah seorang kuasa hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Selamatkan Hutan Papua, Tigor Hutapea menyebutkan bahwa analisis Amdal yang digunakan dalam izin kelayakan lingkungan hidup tersebut pun bermasalah.

“Izin kelayakan lingkungan hidup dikeluarkan berdasarkan Amdal yang bermasalah, mengabaikan keberadaan masyarakat adat sebagai pemilik wilayah adat, dan cacat substansi karena tak disertai analisis konservasi. Ini bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dan hilangnya hak-hak masyarakat adat,” kata Tigor.

Penerbitan izin kelayakan lingkungan hidup PT IAL diduga melanggar peraturan perundang-undangan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyusunan Amdal, dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup.

Selain itu, pemberian izin untuk perusahaan sawit ini juga tak sejalan dengan janji pemerintah mengatasi perubahan iklim. Dalam Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC), pemerintah berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen dengan kemampuan sendiri dan 43,20 persen dengan dukungan internasional pada 2030. Sementara berbagai informasi resmi menyatakan, salah satu sumber emisi terbesar Indonesia berasal dari alih fungsi lahan dan deforestasi.

Izin lingkungan PT IAL diperkirakan akan memicu deforestasi di area yang mayoritas lahan hutan kering primer seluas 26.326 hektare.

“Potensi emisi karbon yang lepas jika deforestasi itu terjadi yakni setidaknya sebesar 23.08 juta ton CO2. Ini akan menyumbang lima persen dari tingkat emisi karbon pada 2030,” kata Sekar Banjaran Aji, anggota tim kuasa hukum.

Emanuel Gobay, kuasa hukum dari Tim Advokasi Selamatkan Hutan Adat Papua mengatakan, masyarakat Suku Awyu khawatir beroperasinya perusahaan sawit akan merusak lahan dan hutan adat mereka seperti yang terjadi di daerah lainnya di Papua.

Pasalnya, wilayah yang masuk dalam konsesi PT IAL itu bukan hanya sebagai tempat Suku Awyu mencari sumber pangan, obat-obatan, dan penghasilan ekonomi, tapi juga habitat bagi flora dan fauna endemik Papua. Bagi masyarakat adat, hutan juga menjadi identitas budaya dan sumber pengetahuan.

“Sudah ada sejumlah contoh hilangnya hutan-hutan adat di Papua karena pemerintah memberikan izin untuk perkebunan sawit dan industri kayu. Pola-pola seperti ini semestinya dihentikan, karena hanya akan semakin meminggirkan masyarakat adat Papua. Hutan Papua juga merupakan hutan hujan terluas yang tersisa di Indonesia,” katanya.

Berdasarkan laporan Greenpeace ‘Stop Baku Tipu: Sisi Gelap Perizinan di Tanah Papua mencatat, PT IAL mengantongi izin lokasi perkebunan kelapa sawit seluas 39.190 hektare sejak 2017. Perusahaan ini diduga dikendalikan oleh perusahaan asal Malaysia All Asian Agro, yang juga memiliki perkebunan sawit di Sabah di bawah bendera perusahaan East West One.

PT IAL disebut memperoleh lahan tersebut dari PT Energy Samudera Kencana, anak perusahaan Menara Group yang sempat bakal menggarap Proyek Tanah Merah di Boven Digoel. (UWR)

Petrogas Berikan Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat di Daerah Penghasil Migas Sorong

0
Petrogas Berikan Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat di Daerah Penghasil Migas Sorong.

SORONG, JAGAINDONESIA.COM – Petrogas (Basin) Ltd menyelenggakan layanan pemeriksaan kesehatan terhadap masyarakat di daerah penghasil Migas di kampung Malabam, Distrik Seget, Kabupaten Sorong. Field Operation Manager Petrogas (Island) Ltd. Mustaman program tersebut dilaksanakan dalam rangka implementasi salah satu program PPM (Program Pengembangan Masyarakat) di bidang kesehatan.

“Pada hari ini kami dari Petrogas bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kab Sorong dalam hal ini Dinas Kesehatan menyelenggarakan salah satu program PPM di bidang kesehatan.  Adapun pemeriksaan kesehatan yang kami lakukan yaitu: pemeriksaan penyakit yang tidak menular, pemeriksaan mata bagi lansia, dan perbaikan gizi bagi balita, anak dan ibu hamil,” ujarnya, Jumat (10/3/2023) kemarin.

Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan tersebut rutin dilakukan di Petrogas sebagai bentuk implementasi program CSR perusahaan. Menurutnya, Petrogas juga akan membina para kader posyandu, untuk nantinya didampingi dalam program perbaikan gizi balita dan ibu hamil selama tiga bulan ke depan.

“Dengan adanya pendampingan ini, ibu-ibu hamil dan balita bisa lebih menjaga kesehatannya pada saat usia hamil. Dan kami berharap dukungan akan sama seperti Tahun-tahun sebelumnya dengan mendapatkan dukungan sepenuhnya dari Pj Bupati dan juga Pemerintah Daerah,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso S.Sos., M.M., M.AP mengapresiasi program Petrogras tersebut. Lebih lanjut, Yan juga meminta dukungan dan kerja sama Petrogas dalam sejumlah agenda prioritas pemerintah Kabupaten Sorong lainnya.

“Bagi kami Pemerintah Daerah dan bagi kami pemimpin Papua hari ini, bagaimana memberikan perhatian, kebijakan-kebijakan yang langsung melihat masyarakat, dalam hal ini yang ada di Wil Ring 1, penghasil minyak/gas,” ujarnya.

“Tong titip tong pu masyarakat disini. Program yang dilakukan Petrogas sudah luar biasa, hanya mungkin terkait beberapa agenda prioritas yaitu penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, termasuk inflasi daerah, dan saya minta perusahaan untuk ikut membantu Pemerintah untuk kita bekerja sama yang harus menjadi target di perusahaan dan kita di pemerintahan,” katanya.

Sementara itu, Agus Wabia mewakili Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan Petrogas, terutama dalam program pencegahan dan pengendalian stunting di kabupaten Sorong.

“Puji Tuhan tahun ini mengalami penurunan stunting kurang lebih 4,9%, dan ini merupakan kinerja dari kita semua, dimana kita turut mendukung masa kepemimpinan Pj Bupati. Terkait dengan program pengembangan masyarakat dan pemerintah kabupaten Sorong dalam hal ini Dinkes kabupaten Sorong kurang lebih telah dilakukan tahun 2019 sampai dengan hari ini dan hasilnya salah satu yaitu penurunan stunting,” ungkap Agus Wabia. (UWR)

Kondisi Terbaru Pilot bersama OPM, Kepala BNPT: Masyarakat Jangan Terbelah dan Sepakat KKB Musuh Bersama

0

PAPUA, JAGAINDONESIA.COM – Kondisi terbaru pilot Susi Air asal New Zealand bernama Philips Mark Methrtens terlihat bersama pasukan TPNPB-OPM dalam sebuah video yang beredar di media sosial baru-baru ini. Lebih dari sebulan disandera, kapten Philips nampak sehat dan membacakan tiga poin tuntutan dalam secarik kertas yang dipegangnya.

Ketiga poin itu terkait dengan aktivitas penerbangan di Papua, pelibatan mediator dan perihal syarat pembebasan pilot tersebut. Kapten Philips terhitung berada dalam tawanan KKB Papua tepat 31 hari pada hari ini, Jumat (10/3/2023).

“Saya diinstruksikan untuk menyampaikan pernyataan ini. Tidak boleh ada pilot asing yang bekerja dan terbang di Papua sampai Papua merdeka,” kata Philips seperti dikutip Jumat (10/3/2023).

Selain itu, Philips juga menyampaikan tuntutan KKB lainnya yakni meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memediasi atau menjadi mediator antara OPM dan pemerintah Indonesia.

“OPM meminta PBB memediasi antara Papua dan Indonesia untuk merumuskan kemerdekaan orang-orang Papua,” ujarnya.

Selanjutnya, Philip yang nampak mengenakan jaket berwarna biru lengkap dengan topi rimba mengatakan bahwa OPM hanya akan membebaskannya ketika Papua sudah merdeka. Ia membacakan tuntutan OPM dengan didampingi sekitar 23 orang yang mengelilinginya yang sebagian diantara mereka memegang senjata laras panjang.

“OPM akan membebaskan saya setelah Papua Merdeka,” tutupnya.

Pasca kasus pembakaran pesawat dan penyanderaan pilot Susi Air di bandara Paro, Nduga, KKB Papua terus melancarkan serangannya. Diantaranya, serangan KKB terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada Jumat (3/3/2023) lalu dengan menembak 8 orang, satu diantaranya adalah prajurit TNI.

Akibatnya, seorang prajurit TNI gugur saat mengevakuasi seorang warga sipil yang tertembak yakni Tarina Murib yang akhirnya juga dinyatakan meninggal dunia. Adapun 6 korban lainnya yaitu Lerice Telenggen, Rasna Kogoya, Desina Along, Etera Kulua, Anison Tabuni dan Iwan Murib mendapat perawatan intensif.

Tak berselang lama, KKB juga menembaki pesawat yang hendak mendarat di Bandara Bilogai, Intan Jaya. Saat itu KKB juga terlibat baku tembak dengan TNI-Polri. Beruntungnya, tembakan tidak mengenai pesawat meskipun akhirnya gagal mendarat di bandara tersebut.

Selain itu, KKB juga diduga menembak dua warga hingga tewas di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo pada Rabu (8/3/2023) lalu. KKB Papua telah lama dikenal melakukan aksi maupun serangan di sejumlah daerah di Papua dan menyuarakan tuntutan untuk memperoleh kemerdekaan Papua.

Atas sejumlah gangguan keamanan oleh KKB, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Boy Rafli Amar angkat bicara. Boy mengingatkan masyarakat agar tidak terpecah dalam menghadapi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Ia juga mengatakan masyarakat harus bersepakat bahwa KKB Papua adalah musuh bersama.

“Dalam menghadapi kelompok separatis teroris BNPT mengingatkan pentingnya memastikan masyarakat tidak terbelah dan harus sepakat jika KKB Papua merupakan musuh bersama,” Boy Rafli Amar dilansir Antara, Jumat (10/3/2023).

Menurut jenderal bintang tiga tersebut, masyarakat harus diberikan pandangan tentang paradigma nasional, hukum, motif sampai gangguan keamanan yang dilakukan KKB sehingga ditetapkan menjadi kelompok separatis teroris.

“Sehingga masyarakat tidak terbelah dan sepakat bahwa KKB Papua adalah musuh bersama,” ujar dia.

Boy juga mengingatkan bahwa sudah menjadi tugas bersama terutama bagi BNPT untuk memastikan masyarakat tetap waspada terhadap ideologi kekerasan yang mengarah pada terorisme.

“Tugas kita adalah memastikan masyarakat waspada terhadap ideologi ini, dan ini juga upaya memberikan perlindungan kepada warga negara,” katanya. (UWR)

Berita Terbaru