JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Pemerintah terus mendorong upaya hilirisasi industri dalam rangka meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam di dalam negeri. Terbaru, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menginstruksikan agar dibangun hilirisasi terutama smelter nikel di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, Papua Barat Daya.
Hal itu disampaikannya saat meminta status KEK Sorong tidak dicabut lantaran dirinya optimistis bahwa KEK Sorong bisa mencatatkan realisasi investasi. Bahlil menyebut, dirinya bersama pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan mendatangkan investor dari China yang bergerak di bidang smelter dan pabrik baterai ke Kawasan KEK Sorong.
Menurut mantan Ketum HIPMI itu, KEK Sorong merupakan satu-satunya KEK di wilayah Papua yang diharapkan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Papua. Ia mengatakan, apabila tidak ada perkembangan realisasi investasi di KEK Sorong hingga akhir tahun 2023, maka status KEK tersebut dapat dicabut.
Terkait hal itu, Bahlil meminta agar tidak dilakukan dan menjadikan dirinya sebagai jaminan. Ia lantas menyampaikan sejumlah solusi yang harus dilakukan guna mengembangkan KEK Sorong tetap berjalan optimal.
“KEK di Sorong solusinya, Satu, selesaikan urusan lahan. Kedua, inventaris izin-izin usaha pertambangan yang tidak dioptimalkan. Ketiga, bangun hilirisasi di KEK. Buat aturan pembatasan nikel agar tidak keluar dari Sorong tapi diolah di KEK. Asalkan persoalan lahan beres, investor pasti tertarik. Jangan dicabut dulu status KEK-nya. Jaminannya saya,” ujar Bahlil dalam kunjungannya di Sorong, Jumat (4/8/2023) lalu.
Lebih lanjut, Bahlil juga menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi kepala daerah dalam memberikan arahan dan kebijakan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) teknis guna memajukan KEK Sorong.
“Khususnya DPMPTSP sebagai dinas yang menangani perizinan dan hubungan dengan investor sehingga dapat mengoptimalkan potensi dan meningkatkan capaian realisasi investasi di Papua Barat Daya,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah sependapat dengan semangat pemerintah untuk terus membuka kran investasi, sebagaimana tugas seorang Menteri Investasi. Akan tetapi, Piter mengingatkan, pemerintah juga harus berhati-hati dan cermat dalam mengambil langkah maupun kebijakan investasi.
Salah satu diantaranya adalah upaya hilirisasi yang sedang digencarkan juga harus memperhatikan pemenuhan atau ketersediaan bahan baku untuk industri. Bahan baku yang dibutuhkan untuk smelter di KEK Sorong adalah nikel.
Pasalnya, menurut Piter, nilai investasi untuk membangun smelter membutuhkan dana besar, sehingga investor juga tidak ingin menderita kerugian jika bahan baku yang dibutuhkan tidak mencukupi.
“Smelter adalah investasi yang nilainya sangat besar. Mereka pasti tidak mau rugi karena tidak tersedianya bahan baku,” ucap Piter melalui keterangan tertulis, Senin (14/8/2023).
“Jadi pemerintah sangat perlu memperhitungkan berapa banyak investasi smelter yang akan dibangun disesuaikan dengan tingkat produksi nikel. Jangan sampai kebanyakan bangun smelter dan menyebabkan smelter-smelter tersebut berebut bahan baku,” ujar Piter lagi.
Dirinya pun berharap agar kebijakan mendorong pembangunan smelter nikel dilakukan dengan perhitungan yang tepat. Dengan begitu, tujuan hilirisasi industri untuk mempertahankan status KEK Sorong juga akan tercapai secara optimal. (UWR)
