SORONG, JAGAINDONESIA.COM – Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma menyampaikan pesan kepada Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya Dr. Muhammad Musa’ad untuk mengutamakan pemberdayaan orang asli Papua (OAP) dalam setiap agenda pembangunan di provinsi baru itu. Prioritas itu juga sejalan dengan tujuan pemekaran wilayah sekaligus amanat UU Otsus Papua.
Menurut Filep, adanya pemekaran provinsi adalah untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat Papua, untuk mendekatkan pelayanan publik dan menjangkau masyarakat OAP hingga di daerah pesisir, kepulauan dan pedalaman sehingga bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Hal tersebut disampaikan Senator Filep dalam kunjungan kerja ke Sorong, Jumat (31/3/2023).
“Pemekaran daerah otonom baru Provinsi Papua Barat Daya (PBD) menjadi definitif tentu menjadi jalan dan upaya pemberdayaan orang asli Papua (OAP) dan tidak ada yang lain. Sehingga pasca adanya pemekaran, harapannya masyarakat Papua terutama OAP yang tinggal di pedalaman lebih dapat diperhatikan dengan baik,” ungkap Filep.
Filep berharap pembangunan kesejahteraan dapat merata sehingga tidak hanya di pusat kota. Dirinya menuturkan, pemberdayaan itu bersifat merangkul dan berdasar pada pembangunan berbasis masyarakat (community based development) serta sifatnya buttom-up sebagai sumber peningkatan ekonomi, sosial, pendidikan, dan sektor lainnya.
“Saya yakin kepemimpinan Pj Gubernur dan Sekda serta jajaran di daerah ini dapat mengimplementasikan amanat pemekaran DOB PBD sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dan terutama kepada OAP” ujar senator Filep.
Filep mengakui pada awalnya pemekaran menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Namun pemekaran juga merupakan aspirasi rakyat dan perjuangan bersama yang turut diperjuangkannya di parlemen. Filep pun berpesan agar amanat Otsus dan pemekaran yang memiliki tujuan yang mulia dapat disampaikan kepada jajaran OPD agar terealisasi dalam berbagai program pembangunan yang tepat sasaran.
“Meskipun sudah berbeda daerah provinsi, namun bagi saya menjadi tanggung jawab moril untuk memastikan Papua Barat Daya hadir benar-benar untuk OAP,” kata Filep.
Lebih lanjut, doktor lulusan Unhas Makassar ini menekankan pentingnya perhatian pemerintah daerah terhadap sektor pendidikan. Menurutnya, Pj Gubernur dan jajaran harus memperhatikan kondisi pendidikan dasar hingga perguruan tinggi di wilayah PBD dalam rangka menyiapkan SDM Papua untuk menyambung tongkat estafet pembangunan PBD.
“Selain itu, masalah kesehatan juga harus menjadi bagian yang diperhatikan. Sebab jangan sampai OAP mengeluh karena layanan dan infrastruktur kesehatan termasuk kesejahteraan tenaga kesehatan masih menjadi masalah di kemudian hari,” pungkasnya. (WRP)
