WONDAMA, JAGAINDONESIA.COM – Dari tanah peradaban yang penuh nilai, sejarah dan kearifan lokal, Sekretaris Asosiasi MRP se-Tanah Papua, Judson Ferdinandus Waprak menyampaikan seruan yang tulus kepada seluruh insan media, masyarakat dan pemangku kepentingan di Tanah Papua untuk kembali merawat persatuan dengan hati yang jernih dan pikiran yang bijaksana.
“Kami mengajak semua media yang saat ini terlibat dalam saling ancam dan polemik untuk menghentikan semua pertengkaran yang hanya berujung pada mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Mari kita sudahi itu. Tanah ini membutuhkan kesejukan, bukan perpecahan,” ujarnya dalam pernyataan resmi yang diterima Senin (30/3/2026).
Ia menegaskan bahwa ruang publik sudah semestinya menjadi tempat membangun kesadaran, bukan memperdalam luka. Karena itu, pendekatan yang penuh kasih, saling menghargai, dan menjunjung martabat adalah jalan yang harus dipilih bersama.
Kepada seluruh anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) se-Tanah Papua, Waprak menyampaikan pesan penguatan agar tetap teguh dan optimis dalam menjalankan amanah.
“Tetaplah optimis. Semua masukan dan kesan publik terhadap kinerja MRP adalah bagian dari proses untuk bertumbuh. Jangan biarkan kritik melemahkan, tetapi jadikan itu sebagai cahaya untuk memperbaiki diri,” katanya lagi.
Di kesempatan yang sama, Waprak yang juga Ketua MRP Papua Barat juga mengingatkan seluruh rakyat Papua agar tidak menyerang lembaga MRP, karena pembangunan Otonomi Khusus adalah tanggung jawab bersama.
“Jangan kita saling menyalahkan apalagi menyerang lembaga. Dalam pembangunan Otsus, semua pihak harus bertanggung jawab, terutama Pemerintah Daerah sebagai pelaksana utama. MRP hadir sebagai penjaga nilai dan suara Orang Asli Papua, bukan sebagai pengelola dana,” sebutnya.
Terkait transparansi, ia menegaskan bahwa MRP se-Tanah Papua juga terbuka terhadap audit sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada publik.
“Kami tidak keberatan untuk diaudit. Kami terbuka. Namun perlu dipahami bahwa MRP bukan penyelenggara dana Otsus. Keterbukaan ini adalah bagian dari komitmen kami menjaga kepercayaan masyarakat,” ucap Waprak.
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar tidak ada narasi yang seolah-olah ‘mengancam’ atau membawa MRP ke Jakarta dengan cara yang tidak bijak.
“Tidak perlu mengancam membawa MRP ke Jakarta. Apa yang kami lakukan adalah bagian dari hak dan agenda kerja kelembagaan. Semua langkah yang diambil memiliki dasar dan tujuan yang jelas.”
Dalam perjuangannya, dia menuturkan, MRP saat ini terus mendorong penguatan regulasi melalui pemerintah pusat, khususnya terkait Peraturan Pemerintah Nomor 54 dan 64, agar kewenangan MRP dapat diperjelas dan diperkuat.
“Kami ingin ke depan MRP tidak hanya menjadi pemberi saran dan pertimbangan, tetapi juga memiliki ruang dalam pengambilan keputusan strategis, demi membela kepentingan Otonomi Khusus, demi kebaikan Orang Asli Papua, dan demi keutuhan Negara,” urainya.
Terkait dinamika dengan DPD RI, Sekretaris Asosiasi menegaskan bahwa hal tersebut akan diselesaikan melalui dialog yang baik dan penuh penghormatan.
“Persoalan dengan DPD akan kami bicarakan secara baik. Kita ini sesama anak Papua, sesama intelektual. Maka yang kita bangun adalah hubungan kerja yang harmonis, bukan konflik yang berkepanjangan,” ucap Waprak.
Oleh sebab itu, dirinya juga mengingatkan agar masyarakat tidak menggeneralisasi penilaian terhadap seluruh MRP di enam provinsi. Kehadiran MRP ke Jakarta, lanjutnya, merupakan bagian dari perjuangan besar untuk memperluas hak politik Orang Asli Papua.
“Setiap MRP memiliki langkah kerja dan tantangan yang berbeda. Jika ada yang dinilai belum maksimal, mari dibicarakan dengan hati yang baik. Jangan disamaratakan, karena itu tidak adil. Kami datang ke Jakarta untuk meminta kepada negara agar ke depan hak politik Orang Papua tidak hanya terbatas pada Gubernur dan Wakil Gubernur, tetapi juga mencakup Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, hingga DPRD di semua sektor pembangunan. Ini perjuangan yang sudah kami upayakan sejak tahun 2024,” ujar Waprak.
Di akhir pernyataannya, Sekretaris Asosiasi menyampaikan ajakan yang menyentuh hati kepada seluruh anak-anak Papua untuk kembali kepada nilai-nilai adat dan kebijaksanaan leluhur.
“Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam lembaga ini. Namun kami tidak ingin membangun ruang gaduh di media. Kami mengajak anak-anak Papua yang bijak dan berintelektual, mari datang ke lembaga, sampaikan hak dan pikiranmu dengan cara yang bermartabat. Kita ini satu rumah adat,” ucapnya.
“Jangan kita berbicara di luar dengan nada yang melukai, hingga orang yang tidak memahami kebaikan budaya kita justru menilai kita keliru. Mari hentikan ego negatif dalam berpikir. Mari kita kembali saling merangkul, saling menguatkan, dan berjalan bersama dalam kasih. Dari Tanah Peradaban Teluk Wondama, seruan ini disampaikan sebagai panggilan hati, bahwa Papua tidak dibangun dengan amarah, tetapi dengan cinta; tidak ditegakkan dengan saling menjatuhkan, tetapi dengan saling menopang dalam martabat dan persaudaraan,” pungkasnya.
