Selasa, 20 Oktober 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 53

Soal Kasus Korupsi Jalan Simei-Obo, Warga Kampung Obo Pertanyakan Kinerja Aparat Kepolisian

0

BINTUNI, JAGAINDONESIA.COM – Warga Kampung Obo, Zander Werbete menyoroti perkembangan kasus dugaan korupsi proyek jalan Simei-Obo yang dinilai berjalan lambat. Ia mempertanyakan penegakan hukum atas kasus tersebut yang hari ini sampai pada pengembalian kerugian negara.

Menurutnya, masyarakat kampung Obo juga berharap agar institusi kepolisian memastikan penegakan hukum dapat memberikan efek jera kepada para koruptor.

“Bagaimana jika sebuah penanganan kasus korupsi hanya berujung pada pengembalian nilai kerugian uang negara, sebagai contoh kasus jalan Obo yang menelan miliaran rupiah yang mana dalam gelar perkara kasus ini terkesan tertutup. Bagaimana penerapan hukum terhadap para pelakunya. Hal ini tentu menjadi pertanyaan publik bagi kinerja kepolisian khususnya di kabupaten Teluk Bintuni,”ujarnya, Kamis (29/8/2024).

Ia menekankan, peran aktif Kapolda Papua Barat diperlukan atas kinerja Kapolres Teluk Bintuni dalam penanganan kasus korupsi ini. Pasalnya, masyarakat mengharapkan adanya akses jalan Simei-Obo yang menjadi satu-satunya pendorong pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat kampung.

“Sebagai penegak hukum hendaknya menjadi patriot pembela kebenaran, dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, menjaga kestabilan dalam bermasyarakat. Dalam kasus ini saya menilai bahwa kinerja kepolisian dalam penegakan hukum belum sepenuhnya diterapkan, ada gambaran pemberlakuan tebang pilih, ada layanan prioritas terbatas tertutup, yang menunjukkan potret layanan kepolisian khususnya di kabupaten Teluk Bintuni akan menurun,” ungkapnya.

“Kami berharap agar tidak terjadi penurunan kinerja, sebab dalam kasus ini telah terjadi pertumbuhan yang cukup baik yakni para pelaku kejahatan korupsi telah didesak untuk mengembalikan kerugian uang Negara,” sambung Zander.

Ia pun menambahkan bahwa dengan layanan penegakan hukum yang baik maka masyarakat akan memberikan penilaian yang baik pula terhadap penegakan hukum khususnya di kabupaten Teluk Bintuni. Selain itu, harapan tegaknya keadilan, termasuk atas kasus-kasus lainnya juga akan meningkat. (MW)

Menteri Anas Urai Penyelesaian Tenaga Non-ASN Hingga Digitalisasi Manajemen ASN

0
Menpan RB Abdullah Azwar Anas. [Foto: Kemenpan RB]

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan berbagai transformasi strategis dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) telah diformulasikan dan dikonsolidasikan dengan lintas sektor. Transformasi strategis tersebut salah satunya dalam lingkup penyelesaian penataan tenaga non-ASN.

Anas menguraikan pemerintah telah mengupayakan penyelesaian non-ASN melalui tiga peraturan. Regulasi tersebut antara lain Keputusan Menteri PANRB No. 347/2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK T.A 2024; KepmenPANRB No. 349/2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai PPPK untuk JF Kesehatan; dan KepmenPANRB No. 348/2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK untuk JF Guru di Instansi Daerah.

”Penyelesaian non-ASN ini sebenarnya tidak harus menunggu RPP selesai. Pada pengadaan PPPK tahun 2024 pemerintah menyiapkan formasi PPPK untuk pelamar tenaga non-ASN sejumlah 1.031.554,” tutur Anas dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat RPP Manajemen ASN bersama Komisi II DPR RI, di Jakarta, Rabu (28/08).

Dalam aturan yang telah diterbitkan, terdapat beberapa pokok pengaturan, yaitu dalam hal pelamar melebihi jumlah formasi, kelulusan ditentukan berdasarkan peringkat terbaik. Selanjutnya pengisian formasi diprioritaskan secara berurutan bagi:
a) Guru Lulus Tahun 2021 dan D-IV Bidan Pendidik tahun 2023.
b) Eks THK-II.
c) Non-ASN yang terdaftar di database non-ASN BKN dan aktif mengajar di instansi pemerintah.
d) Guru yang aktif mengajar di sekolah negeri dan Tenaga Non-ASN yang aktif bekerja di Instansi Pemerintah.
e) Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

“Bagi pelamar yang terdata sebagai tenaga non-ASN pada database BKN (sebagaimana disepakati bersama antara Pemerintah dan DPR RI) yang mengikuti proses seleksi dan mendapatkan peringkat terbaik diangkat menjadi PPPK. Namun pelamar yang belum mendapat peringkat terbaik dan belum sesuai dengan lowongan formasi, dapat diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu,” jelas Anas.

Lanjutnya dijelaskan, dalam RPP Manajemen ASN diformulasikan transformasi penyederhanaan proses bisnis layanan kepegawaian untuk memudahkan ASN. Semula terdapat 3 tahap dalam penetapan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ). Melalui RPP Manajemen ASN, SKJ akan ditetapkan oleh instansi masing-masing. Terkait proses pengusulan pembentukan Jabatan Fungsional (JF), dahulu dibutuhkan 9 tahap, kini menjadi hanya 4 tahap.

Dalam hal penilaian kinerja ASN, dahulu diperlukan 3 tahap, saat ini penetapan penilaian kinerja ASN oleh atasan langsung/Pejabat Penilai Kinerja. ”Dahulu berbagai layanan kepegawaian difasilitasi oleh lebih dari 1.000 aplikasi yang dikembangkan oleh masing-masing instansi pemerintah yang tidak terintegrasi. Kini layanan kepegawaian terintegrasi dalam suatu Platform Terpadu,” jelasnya.

Sejalan dengan penyederhanaan proses bisnis ini, Kementerian PANRB terus mematangkan digitalisasi manajemen ASN dengan pengembangan portal administrasi pemerintahan di bidang layanan aparatur negara yang menjadi bagian dalam Portal Nasional yang dikelola oleh INA Digital.

Portal Administrasi Pemerintahan di bidang Layanan Aparatur Negara menginteroperabilitaskan berbagai layanan pengelolaan ASN agar manajemen ASN menjadi lebih efektif dan efisien. ”Layanan tersebut meliputi perencanaan, pengadaan, budaya kinerja, pengawasan, kinerja, talenta, kompetensi, sampai penghargaan dan pemberhentian ASN,” imbuh Anas.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menekankan pentingnya political will dan kolaborasi lintas sektor dalam penyelesaian RPP Manajemen ASN, terutama terkait penataan tenaga non-ASN.

“Penyelesaian permasalahan tenaga non-ASN ini menjadi atensi khusus. Komisi II DPR RI akan terus mengawal penyelesaian RPP (Manajemen ASN) ini agar segera rampung,” pungkasnya.

Kasus Jalan Simei-Obo Kerugian Negara Dikembalikan, Pemuda Kuri Pertanyakan Hak Masyarakat Atas Layanan Umum

0
Maikel Werbete. [Foto: Dok. pribadi]

BINTUNI, JAGAMELANESIA.COM – Seorang pemuda suku Kuri, Maikel Werbete meminta pihak Kepolisian mengumumkan para pelaku dugaan korupsi proyek jalan Simei-Obo. Dalam kasus ini, Maikel mempertanyakan penegakan hukum atas kasus yang disebutnya telah dikembalikan dananya ke kas daerah itu.

“Perihal telah dikembalikannya kerugian negara memberi gambaran bahwa pihak kepolisian mengetahui para pelaku kejahatan, lalu kenapa penegakan hukum hanya menekankan pada proses pengembalian dana ke kas daerah. Lalu dimana penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsinya yang mana bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah dengan sengaja menghilangkan hak masyarakat adat atas layanan pemerintah yaitu hak mendapatkan akses jalan,” ujanya, Rabu (28/8/2024).

“Kami masyarakat adat melihat bahwa pihak kepolisisan tidak sedang baik-baik saja, ada apa dengan para penegak hukum. Jika dilihat kasus ini sudah terlalu lama dan jika dari kasus ini hanya mengembalikan kerugian negara yang ditransfer melalui bank Papua oleh Muchlis, saya bertanya siapa itu Muchlis, apa dia itu disuruh ataukah dia itu kontraktor atau apa? Sungguh kami masyarakat adat ini tidak paham hukum. Tapi saya sekali lagi katakan bahwa Tuhan kami Allah kami, kebenaran akan tetap benar,” sambungnya.

Maikel pun berharap agar penegakan hukum berjalan adil dan transparan.  Ia berharap agar para pelaku dapat diumumkan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu, ia menekankan bahwa kerugian masyarakat yang semestinya dapat menikmati layanan umum berupa sarana jalan dapat turut diperhatikan oleh masyarakat.

“Dalam kasus ini saya minta agar inisial para pelaku kejahatan korupsi oleh pihak kepolisian dapat diumumkan. Saya juga apresiasi kerja keras kepolisian yang telah berjuang selamatkan uang negara melalui proses pengembalian kerugian uang Negara. Harapan saya, pihak kepolisian juga bisa membrantas pelaku kejahatan korupsinya. Kami sanjung kerja keras kepolisian,” tutupnya. (MW)

Filep Wamafma: Deklarasi Manpakpok Dominggus Mandacan Bukti Kekuatan Byak di Papua Barat

0
Deklarasi suku Byak memenangkan Dominggus Mandacan di Stadion Sanggeng, Senin (27/8/2024).

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Deklarasi pemenangan Dominggus Mandacan sebagai bakal calon Gubernur Papua Barat periode 2024-2029 di Stadion Sanggeng Manokwari, Papua Barat pada Senin (26/8/2024) membuktikan kekuatan persatuan suku Byak kembali bergema.

Hal ini disampaikan oleh Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma. Ia menerangkan, penyebutan Manpakpok Dominggus Mandacan merupakan salah satu nama yang telah disahkan oleh suku Byak pada saat Mubes suku Byak di Papua Barat 3 tahun lalu. Agenda ini berlangsung di Mansinam Beach Hotel Manokwari dan Yensewai, Raja Ampat.

“Sebagai ketua tim deklarasi pemenangan Dominggus Mandacan dan Mohammad Lakotani, ini merupakan suatu komitmen bersama dan hari ini suku Byak di kabupaten Manokwari Papua Barat sudah membuktikan komitmen itu dalam momen deklarasi ini bulat untuk kemenangan DM dan Moka,” ungkap Filep.

Dalam deklarasi itu, Filep kembali menegaskan bahwa suku besar Byak telah menyatakan komitmen untuk mengawal pasangan DOAMu menjadi Gubernur dan Papua Barat. Ia mengatakan bahwa hari ini kedatangan suku Byak di Stadion Sanggeng Manokwari sekaligus membuktikan bahwa kekuatan orang Byak hanya untuk Dominggus Mandacan dan Mohammad Lakotani.

Menurutnya, rekam jejak kepemimpinan Dominggus Mandacan telah terbukti nyata membawa banyak kemajuan bagi Papua Barat. Selanjutnya, menindaklanjuti keputusan bersama dalam deklarasi DoAmu, suku Byak juga menyatakan siap mengantarkan pendaftaran ke KPU provinsi Papua Barat bersama partai koalisi, pada 28 Agustus 2024 besok. (WRP)

Filep Wamafma Ajak Maba Mengenal Sistem Perkuliahan di STIH Manokwari

2
Dr. Filep Wamafma saat mengisi kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) di STIH Manokwari, Jumat (23/8/2024).

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) di STIH Manokwari memasuki hari ketiga, Jumat (23/8/2024). Di hari ini, Ketua STIH Manokwari, Dr. Filep Wamafma menyampaikan materi mengenai pengenalan sistem akademik.

Filep menerangkan bahwa STIH Manokwari saat ini telah memiliki sistem layanan baik akademik maupun non-akademik yang terintegrasi dalam rangka mendukung kelancaran proses belajar mengajar bagi mahasiswa.

Diantara sistem itu yakni Sistem Pembelajaran (Sipela), Sistim Informasi Mahasiswa dan Alumni (Simalu), Sistim Informasi Perpustakaan (Sipustaka). Selain itu, terdapat juga lembaga penunjang yakni LP2M, P3BHPK, hingga adanya ruang Multimedia.

Lebih lanjut, Filep yang akrab disapa Pace Jas Merah itu memperkenalkan jajaran pimpinan seperti Wakil ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, Para Kabag, Kasubag dan para dosen. Menurutnya, semua mahasiswa baru wajib mengetahui tentang sistem yang digunakan di STIH.

Hal itu lantaran seluruh keperluan akademik telah terdigitalisasi sekaligus dalam rangka memajukan sumber daya manusia di tanah Papua.

“Bapak harap seluruh Maba mengenal sistem kita agar di saat kuliah tidak lagi ragu dan telah memahami saat mengakses sistem STIH Manokwari. Selain itu, sebagai generasi muda, dan semua sivitas akademika memang harus melek digital dan cepat tanggap dengan kemajuan teknologi di era saat ini,” pesan Filep saat perkenalan sistem dalam materi PKKMB, Jumat (23/08/2024).

Lebih lanjut, ketua STIH Manokwari ini memberikan kesempatan kepada para Kabag umum, Kaprodi, Kepala Perpustakaan, Kabag Akademik untuk menjelaskan setiap bagian yang dapat memperlancar proses dan alur perkuliahan.

Menindaklanjuti keberlanjutan program perkuliahan di STIH Manokwari, Filep Wamafma mengajak seluruh mahasiswa yang telah mengikuti program pertukaran mahasiswa untuk maju ke depan para Maba. Mereka diminta memberikan motivasi kepada seluruh Maba agar mendorong semangat dan daya keingintahuan yang besar selama berkuliah di STIH Manokwari. (WRP)

Hadiri Nobar Mahasiswa Film “Hati Merdeka”, Filep Wamafma Bakar Semangat Generasi Muda untuk Terus Maju

0

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Anggota DPD Republik Indonesia Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum menjadi salah satu pembicara dalam nonton bareng atau nobar film karya anak bangsa dalam rangka refleksi perjuangan kemerdekaan Indonesia dari masa pendudukan hingga merah putih berkibar pada 1945 silam.

Nobar yang dilaksanakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STIH Manokwari pada Kamis (15/8) tersebut dihadiri BEM Universitas Caritas Papua, mahasiswa UNIPA, Cipayung, dan OKP lainnya. Kegiatan nobar ini memberikan warna tersendiri dalam mendobrak semangat ke-Indonesiaan mahasiswa di kabupaten Manokwari.

Dalam selayang pandang yang disampaikan oleh Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma sejarah perjuangan kemerdekaan harus diingat dan menjadi insipirasi bagi para generasi muda. Apalagi mahasiswa adalah generasi emas bangsa yang menjaga pondasi Negara tetap berdiri kokoh.

Pantauan media, mahasiswa nampak antusias menyimak film berdurasi 1 jam dengan judul “Hati Merdeka” ini. Filep pun membakar nasionalisme dan memberi motivasi kepada mahasiswa untuk menginternalisasikan semangat perjuangan para pendiri bangsa agar mahasiswa memiliki kepribadian yang tangguh dan berbudi pekerti luhur.

“Jadi disini bapak kasih tahu jadilah orang yang bijak, misalnya ketika tidak mendapat PNS, lalu ribut dan membakar kantor, membuat rusuh dan menyebabkan gangguan Kamtibmas, itu sesuatu hal yang tidak terpuji bagi seorang mahasiswa. Maka marilah kita sama-sama menjaga situasi keamanan di daerah kita. Artinya peluang bukan saja menjadi seorang PNS, namun juga bisa menjadi seorang penasehat hukum, mandiri dalam berwirausaha dan sektor lain sesuai bakat dan minat,” pesan Filep saat Nobar bersama mahasiswa,

Menurutnya, generasi mahasiswa di tanah Papua harus menjadi seorang problem solver atau pemecah masalah dalam rangka menciptakan sejarah turut andil dalam memelihara kemakmuran rakyat Papua. Mahasiswa diharapkan menjadi pemimpin dimana pun bidangnya yang membawa perubahan dan kemajuan di tanah Papua.

“Jadi di saat generasi kita sekarang sudah menciptakan sejarah di kalangan politik di parlemen, maka ke depannya mahasiswa sebagai masa depan Papua harus lebih baik untuk membuat sejarah di tanah Papua dalam bingkai NKRI,” ucap Filep.

Dia juga mengapresiasi kegiatan ini dan berharap dapat berlanjut kedepannya. Diketahui, dalam agenda nobar tersebut, senator Filep Wamafma didampingi oleh Ketua dan Wakil Ketua BEM Yusuf Rezki Lelo dan Yohan Salomo Ariks, Demisioner ketua BEM STIH Herzon Korwa, dan aktivis Galang Pahala, Rusman. (WRP)

 

Hadiri Upacara HUT RI ke-79 di Papua Barat, Filep Wamafma: Afirmasi Pendidikan di Papua Harus Dievaluasi Total

0
Dr. Filep Wamafma, SH., M.Hum.

PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, SH., M.Hum menghadiri undangan upacara bendera HUT RI yang dilaksanakan di kantor gubernur Papua Barat, Sabtu (17/8/2024). Ditemui awak media, Filep menyampaikan sejumlah hal yang dapat dijadikan refleksi momentum HUT RI tahun ini.

Ia menekankan pentingnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Papua Barat mengevaluasi kebijakan afirmasi Pendidikan secara menyeluruh guna meningkatkan kualitas pendidikan SDM Papua yang jauh lebih baik.

“Di usia NKRI yang sudah dewasa ini tentu menuntut adanya perubahan dalam kebijakan afirmasi Pendidikan yang menjawab permasalahan di Papua dan untuk mencerdaskan anak bangsa. Karena pendidikan generasi bangsa adalah tolok ukur maju dan mundurnya suatu bangsa. Kita tahu bersama, samapi hari ini masih banyak persoalan di sektor pendidikan yang belum juga terselesaikan,” ujarnya.

Filep berpendapat bahwa afirmasi pendidikan merupakan amanat UU Otsus yang sejatinya merupakan suatu kebijakan negara bagi tanah Papua. Dengan demikian, wakil ketua Komite I DPD RI ini mengatakan kebijakan afirmasi pendidikan harus terlaksana optimal dan memberi manfaat secara signifikan.

“Tanah Papua pada umumnya memiliki kebijakan afirmasi pendidikan dengan kucuran dana yang bersumber dari APBN dan APBD. Itu artinya jumlah alokasi dana ini sangat besar untuk menjawab kebutuhan Pendidikan di tanah Papua, maka semestinya bisa menjawab apa yang saat ini menjadi keresahan di tengah masyarakat Papua, seperti biaya pendidikan yang relatif masih tinggi,” katanya.

“Jadi untuk menjawab masalah pendidikan di Papua Barat agar setara dengan provinsi lain, maka solusinya pemerintah provinsi di Papua Barat dan kabupaten diminta agar melakukan evaluasi kebijakan afirmasi pendidikan yang diterapkan oleh negara dalam menjawab kebutuhan SDM Papua,” ungkap Filep.

Menurutnya, kebijakan afirmasi pendidikan termuat secara rinci dalam tata regulasi, namun dalam tataran implementasi cenderung masih adanya salah menerjemahkan kebijakan tersebut. Padahal ketika biaya pendidikan diatur secara maskimal, maka tidak ada lagi pungutan biaya kepada orangtua murid dari tingkat SD, SMP, SMA/SMK dan sederajat lainnya.

“Masih terjadi pungutan biaya kepada orangtua murid yang dilakukan pihak sekolah, namun harus diakui pula bahwa kebutuhan sekolah sangat besar, baik dari infrastruktur, kelengkapan atribut sekolah, gaji honor guru, dan lain sebagainya yang belum dijawab dengan sumber dana pendidikan,” ujar Filep.

“Kita tidak bisa salahkan pihak sekolah, sebab demi kemajuan SDM di Papua Barat, maka kepala sekolah dari tingkatan sekolah mengambil kebijakan demi menyelamatkan anak-anak dari keterpurukan pendidikan. Dengan demikian pungutan biaya pendidikan harusnya tidak terjadi di tingkatan sekolah, sebab sudah dijawab oleh negara. Di samping itu pemerintah harus menjawab apa yang dibutuhkan agar orangtua murid tidak lagi mengeluh tentang biaya pendidikan,” sambungnya..

Dosen STIH Manokwari ini menambahkan bahwa pendidikan akan maju dan berkembang ketika pemerintah mengelola dana pendidikan secara maksimal dan terbuka, utamnaya dalam pengelolaan biaya pendidikan.

“Saya yakin bahwa kebutuhan pendidikan di daerah Papua Barat akan baik dan terus mencetak SDM yang berkualitas di negara ini, apabila pemerintah terbuka kepada pihak sekolah,” sebut dia. (WRP)

Kepala KSOP Manokwari Serahkan E-Pas Kecil ke Ketua STIH Manokwari untuk Diserahkan ke Nelayan

0

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Sejumlah mahasiswa/i STIH Manokwari berhasil membantu 40 perwakilan nelayan di pesisir Teluk Sawaibu mendapat dokumen E-Pas Kecil dalam rangka pengabdian masyarakat melalui praktik di lapangan.

Pas Kecil merupakan salah satu dokumen penting dalam bentuk sertifikat yang dapat digunakan sebagai tanda kepemilikan kapal, surat tanda kebangsaan kapal, dokumen kelengkapan berlayar, bahkan jaminan kredit usaha, serta memberikan kemudahan dalam pendataan jika adanya bahaya.

Pemberian E-Pas kecil ini merupakan hasil dari kolaborasi antara mahasiswa STIH Manokwari dalam membantu para nelayan di pesisir, diantaranya dengan membantu pengukuran jenis perahu nelayan yang diharapkan bisa mendapatkan keabsahan hukum bagi nelayan.

Adapun penyerahan E-Pas Kecil ini dilakukan oleh Kepala KSOP Manokwari, Nurdin Marpaung, S.An kepada Ketua STIH Manokwari, Dr. Filep Wamafma, SH., M.Hum dan disaksikan langsung oleh Dominggus Mandacan (kepala suku besar Arfak), Petrus Makbon (ketua YPTM) serta mahasiswa/i KKN maupun dosen dan sivitas akademika STIH Manokwari, Kamis (15/8/2024).

Sebelum penyerahan, Nurdin Marpaung menyampaikan bahwa momen ini sangat penting dimana ia mewakili Dirjen Kementerian Perhubungan Laut melalui Kantor Sabandar Otoritas Pelabuhan (KSOP) kelas IV  Manokwari menyerahkan 40 E-Pas Kecil atau sertifikat kepada STIH Manokwari dan selanjutnya diserahkan kepada perwakilan nelayan di Manokwari.

“Kami sangat bangga karena STIH Manokwari sangat membantu program pemerintah Pusat yang langsung menyentuh kepada masyarakat nelayan kita di Manokwari. hingga bisa membantu nelayan dan tentu menghasilkan E-Pas Kecil. Makna dari E-Pas Kecil ini sangat besar yakni membantu nelayan dalam legalitas kepemilikan perahu nelayan sudah berbadan hukum atau legalitasnya sangat jelas,” ujarnya.

Marpaung mengatakan bahwa nelayan yang telah memiliki E-Pas Kecil ini secara otomatis terdaftar di Kementerian Perhubungan. Lalu dengan kepemilikan E-Pas Kecil ini, nelayan juga tidak lagi kesulitan dalam memperoleh BBM melalui Pertamina.

“Mahasiswa STIH Manokwari sangat luar biasa, sehingga bisa memberikan kontribusi hukum melalui praktik pengukuran kapal sehingga menghasilkan legalitas hukum bagi nelayan. Dan ke depannya diharapkan hubungan kerjasama ini terus dibangun agar dapat memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat nelayan yang membutuhkan,” sambungnya.

Selanjutnya, E-Pas Kecil tersebut diserahkan oleh Ketua STIH Dr. Filep Wamafma kepada perwakilan Nelayan yang diundang hadir untuk menerima dokumen berbentuk sertifikat. Tidak hanya Filep Wamafma, namun Dominggus Mandacan dan Petrus Makbon turut menyampaikan dokumen tersebut kepada nelayan dan disaksikan oleh mahasiswa KKN. (WRP)

Ketua Pansel Terima Berkas Pendaftaran Calon Anggota DPRK Dapen II Wamesa

0

BINTUNI, JAGAINDONESIA.COM – Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota DPRK Teluk Bintuni, Derek Ampnir menerima pendaftaran tiga calon dari Dapen II Suku Wamesa, 15 Agustus 2024. Berkas pendaftaran diserahkan oleh Kepala Suku Wamesa bersama para calon yang didampingi oleh tim penjaringan dan sejumlah masyarakat.

“Ucapan terima kasih kepada bapak dorang yang sudah mengantar ketiga bakal calon kepada kami tim Pansel. Saya selaku Ketua Pansel menerima berkas ketiga calon dari dapen II suku Wamesa. Dengan iringan seruling bambu, saya terharu menghargai lantunan seruling yang mengantar gerak langkah ketiga bakal calon kepada kami,” ujarnya.

Derek pun mengapresiasi antusiasme suku Wamesa dan segera memeriksa kelengkapan berkas pendaftaran para calon. Ia merasa terharu dengan samangat masyarakat adat menyambut hadirnya seleksi Anggota DPRK jalur pengangkatan Otsus. Adapun ketiga calon itu adalah Miryam Waney, Lodwik Masumbau dan Korneles Waney.

“Saya ini lama di Bintuni dan hari ini kembali saya mendengar seruling bambu dari suku Wamesa. Mari bapak dorang kita masuk ke dalam rumah baru kita sama-sama cek semua kelengkapan berkas bapak dorang punya bakal calon dari Wamesa,” katanya lagi.

Usai menyelesaikan pendaftaran, rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju pilar atau tugu 7 suku untuk menancapkan Bendera Merah Putih dalam rangka memperingati HUT RI ke-79. Hal ini juga berdasar pada arahan ketua Panitia Seleksi Kabupaten Teluk Bintuni.

Tepat pada pukul 15.00 WIT, tim penjaringan bersama 3 bakal calon DPRK dengan berpakaian adat menyiapkan tujuh tiang serta tujuh Bendera Merah Putih dan mengikatkan bendera pada tiang yang sudah disiapkan.

Pantauan media, Kepala Suku Wamesa mengarahkan perwakilan perempuan Wamesa menancapkan bendera tepat di depan pilar suku Wamesa sebagai tanda perempuan Wamesa siap maju berkompetisi dalam seleksi DPRK yang emudian diikuti kedua kandidat lainnya. (MW)

Dominggus Mandacan Lepas Mahasiswa KKN STIH Manokwari Angkatan 41

0

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Dominggus Mandacan selaku sesepuh STIH Manokwari menghadiri acara pelepasan mahasiswa KKN angkatan 41 tahun akademik 2024/2025 di halaman kampus STIH di Wosi, Manokwari, Kamis (15/8/2024).

Dalam sambutannya, Dominggus Mandacan selaku Kepala Suku besar Arfak di Tanah Papua mengatakan bahwa proses perkuliahan di dalam kelas berbeda dengan saat mahasiswa turun ke lokasi KKN.

“Artinya bahwa ketika di dalam ruang kuliah mahasiswa hanya menerima ilmu atau materi hukum secara teoritis dan barangkali studi kasu, tetapi ketika sudah turun ke lokasi KKN, mahasiswa akan menghadapi sejumlah masalah riil yang terjadi di tengah masyarakat kita” sebut Dominggus.

Ia menambahkan, program KKN STIH dapat dimaksimalkan oleh para mahasiswa sekaligus dalam rangka menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.

Lanjut DM, sapaan Dominggus Mandacan, berharap agar teori yang didapat dalam ruang kuliah dapat menjadi bekal yang cukup dan dapat diimplementaasikan dengan baik saat berada di lokasi KKN. Menurutnya, mahasiswa juga harus aktif berkomunikasi dengan unsur-unsur yang ada di masyarakat seperti aparat kampung, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan lain sebagainya.

“Di dalam implementasi ilmu di tengah masyarakat akan berbeda dengan saat mahasiswa berada ruang kuliah, maka mahasiswa diminta untuk memperhatikan segala aspek dalam mendekatkan diri dengan masyarakat, sehingga mahasiswa diminta lebih mengedepankan etika dan berkolaborasi dengan unsur-unsur dalam masyarakat, terutama dalam menjalankan program yang sudah disusun berdasarkan pembagian kelompok,” pesan Dominggus.

Sementara itu, ketua panitia KKN sekaligus Kepala LP2M STIH Manokwari, Dr. Yohana Watofa, SH., MH menyampaikan kegiatan pelepasan ini dilakukan terhadap sebanyak 261 mahasiswa KKN. Sebagai panitia, Dr. Yohana berharap agar program KKN dapat berjalan dengan baik dan lancar serta dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap msayarakat. (WRP)

Berita Terbaru