BINTUNI, JAGAINDONESIA.COM – Ketua Komite III DPD Republik Indonesia, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum  menghadiri peringatan HUT Kabupaten Teluk Bintuni ke-22 pada 9 Juni 2025. Adapun puncak HUT Telbin diselenggarakan pada hari ini, Rabu, 11 Juni 2025.

Kegiatan diawali dengan upacara bendera yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, PNS, TNI, Polri dan semua stakeholder di Teluk Bintuni. Dalam kesempatan itu, Filep Wamafma menyampaikan pesan agar momentum HUT Teluk Bintuni ini menjadi titik tolak peningkatan kesejahteraan masyarakat adat Teluk Bintuni, utamanya peningkatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan.

“Pondasi penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat adalah kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. Hal ini penting diperhatikan oleh pemerintah daerah pada HUT Teluk Bintuni ke-22 Tahun ini,,” harap Filep.

“Bidang lain tak kalah penting adalah bagaimana sumber daya alam (SDA) yang berlimpah di daerah ini harus sejalan dengan kemakmuran masyarakat dan kelestarian lingkungan. Masyarakat adat Teluk Bintuni juga semestinya diprioritaskan terserap sebagai tenaga kerja terampil di perusahaan migas yang ada di daerah ini, dengan tatanan pengelolaan SDA yang berkelanjutan,” ujar Filep. 

Pada momen indah ini, senator asal Papua Barat yang juga adalah Ketua STIH Manokwari ini menyampaikan peluang beasiswa aspirasi KIP Kuliah bagi pelajar tamatan Tahun 2023, 2024 dan 2025 bagi anak adat asli Teluk Bintuni untuk kuliah di STIH Manokwari. 

“Peluang beasiswa ini harus dimanfaatkan betul untuk mengenyam pendidikan tinggi. Saya mendorong agar anak-anak adat Teluk Bintuni tetap kuliah dengan bantuan beasiswa, saat ini sudah ada yang tengah menyelesaikan studi akhir di STIH Manokwari,” katanya.

“Ini menjadi salah satu gebrakan melalui peluang beasiswa di bidang pendidikan tinggi. Saya juga mendorong agar ada sinergi pemda dengan perusahaan migas untuk dapat memperhatikan anak-anak adat asli Teluk Bintuni untuk terus bersekolah di semua jenjang pendidikan,” tegas Filep Wamafma.

Turut hadir dalam acara puncak HUT Teluk Bintuni, Yorrys Raweyai, Menteri ESDM, Anggota DPR RI Robert Kardinal, Cheroline Chrisye Makalew, Alfons Manibui, gubernur Papua Barat, ketua dan anggota DPR Papua Barat, unsur forkopimda Papua Barat, dan muspida kabupaten Teluk Bintuni, masyarakat adat, PNS, TNI dan Polri serta tamu undangan lainnya.  (WRP)

JAGAINDONESIA.COM – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, menyampaikan kecaman keras atas aktivitas penambangan nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan ancaman serius terhadap kelestarian lingkungan dan keberlangsungan ekonomi masyarakat lokal. Filep menilai eksploitasi nikel akan menjadi masalah baru bagi Raja Ampat. Masalah itu bukan hanya soal kerusakan alam, tetapi juga hilangnya sumber hidup masyarakat.

“Raja Ampat adalah kawasan strategis nasional yang kaya akan keanekaragaman hayati. Pariwisata menjadi sumber penghidupan masyarakat. Jika tambang dibiarkan terus masuk, maka ekosistem akan rusak. Hutan ditebang, tanah dikeruk, air dan udara tercemar, ikan-ikan hilang, biodiversitas lenyap, dampaknya tidak bisa dipulihkan bahkan dengan dana besar sekalipun,” tegas Filep.

Filep mendesak Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk segera turun tangan.

“Pemerintah harus melakukan investigasi menyeluruh. Izin usaha pertambangan yang merusak lingkungan harus dicabut tanpa kompromi. Negara tidak boleh tunduk pada tekanan ekonomi. Kepentingan jangka panjang rakyat dan kelestarian alam sebagai sumber kehidupan jauh lebih penting,” tandasnya.

Filep menolak sikap penutupan sementara yang dilakukan oleh Menteri ESDM. Ia menekankan bahwa tambang nikel di Raja Ampat harus ditutup total.

“Kita berharap bukan ditutup sementara. Tidak boleh ada negosiasi dengan pelaku kerusakan tempat wisata. Penambangan di Raja Ampat adalah bentuk pengkhianatan terhadap visi pembangunan berkelanjutan,” kata ketua ADRI Papua Barat itu.

Menurut politisi Papua Barat itu, pola pikir pejabat negara harus segera berubah. Menurutnya kemajuan bukan hanya soal angka dan uang, namun kemajuan juga adalah menjaga tanah, laut, dan hutan serta keberlanjutannya.

“ Kemajuan adalah melindungi sumber pangan, air bersih, dan ekosistem alam. Jika ekowisata hilang, jika laut rusak, jika pertanian musnah, hutan habis, maka ekonomi lokal runtuh. Negara harus hadir membela rakyat. Jakarta tidak boleh datang segala kekuasaannya menurunkan mesin tebang dan alat berat. Lalu meninggalkan derita berkepanjangan bagi Masyarakat lokal Papua,” kata senator yang akrab disapa Pace Jas Merah itu.

Filep mengingatkan bahwa secara hukum, aktivitas tambang di pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir dilarang. UU Nomor 27 Tahun 2007 jo. UU Nomor 1 Tahun 2014 melarang kegiatan yang merusak lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Aturan ini ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2021. Semua regulasi itu menegaskan perlindungan terhadap ekosistem laut dan pesisir.

Selain itu, Filep menyebut bahwa pemerintah harus berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35 Tahun 2024 yang pernah menolak gugatan PT Gema Kreasi Perdana (GKP) yang meminta agar kegiatan pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperbolehkan. MK berpendapat bahwa kegiatan pertambangan di pulau-pulau kecil dapat merusak lingkungan dan merugikan masyarakat setempat.

Tak hanya itu, Filep juga meminta agar persoalan ini memperhatikan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk perlindungan lingkungan dan masyarakat setempat. Pasal 23 ayat (2) menyebutkan bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk kegiatan seperti konservasi, pendidikan, penelitian, dan pariwisata.

Aturan lain ialah Pasal 35 huruf k UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pasal ini melarang kegiatan penambangan mineral pada wilayah yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.

Filep juga menyebut soal Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 57 Tahun 2022. Putusan itu mengabulkan gugatan warga Pulau Wawonii yang menentang kegiatan pertambangan di pulau tersebut. MA berpendapat bahwa kegiatan pertambangan di pulau kecil dapat dikategorikan sebagai “abnormally dangerous activity” yang harus dilarang. Menurut Filep, aturan-aturan tersebut seharusnya sudah cukup menjadi alasan agar penambangan nikel di Raja Ampat dihentikan.

“Kerusakan Raja Ampat bukan hanya kerugian ekologis. Ini adalah bencana nasional. Negara harus konsisten. Negara harus berpihak pada keberlanjutan. Karena itu, tutup tambang nikel di Raja Ampat segera. Jangan tunggu semuanya hancur,” tegasnya.

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum menyampaikan bahwa banyak jemaat GKI di kabupaten Manokwari memilih kunjungan pelayanan Injil Tuhan ke Klasis Biak Numfor.

Hal ini disampaikannya saat menerima aspirasi sekaligus penyerahan bantuan atribut baju wisata rohani ke jemaat-jemaat.

“Ternyata dalam 5 tahun terakhir presentasi dari kunjungan wisata rohani, unsur-unsur dari jemaat lebih banyak memilih bertukar mimbar dari Klasis Manokwari ke Klasis Biak Numfor. Itu artinya ada peningkatan pelayanan Injil Tuhan,” ungkap Filep saat memberikan bantuan baju wisata rohani di Jemaat GKI Kalvari, kampung Mancuan, distrik Masni, Minggu (1/6/2025).

Sementara itu, Sekretaris Klasis GKI Manokwari, Pdt. Sadrak Simbiak yang dikonfirmasi membenarkan bahwa kunjungan wisata rohani di tengah jemaat GKI di wilayah VI Klasis Manokwari dari tahun ke tahun meningkat signifikan. 

“Wisata rohani jemaat di wilayah Klasis Manokwari rata-rata memilih ke Klasis GKI Biak Numfor,” sebut Pdt. Simbiak saat dikonfirmasi melalui via telepon, Rabu (5/6/2025). 

Pdt. Simbiak mengakui bahwa antusiasme jemaat-jemaat yang berada di bawah Klasis GKI Manokwari dalam melakukan wisata rohani meningkat berdasarkan surat rekomendasi yang diterbitkan bagi jemaat yang hendak melakukan wisata rohani. 

Bahkan presentasi dari kunjungan wisata rohani dari masing-masing unsur di dalam jemaat GKI juga terus meningkat, seperti kunjungan wisata rohani dari unsur PKB, PW, PAM, PAR dan atau satu jemaat dalam gereja. 

“Jumlah dengan angka rata-rata saya belum mengetahui pasti namun berdasarkan surat rekomendasi Klasis bagi jemaat yang hendak wisata rohani ke Klasis Biak Numfor memang terus meningkat dari tahun ke tahun,” tambah Simbiak. 

Seperti diketahui bersama bahwa setiap pelaksanaan agenda jemaat telah diputuskan dalam sidang jemaat yang dilakukan setiap tahun. Artinya kunjungan wisata rohani tidak hanya diputuskan oleh unsur jemaat namun dibahas dalam sidang jemaat untuk disepakati bersama seluruh unsur dan ditetapkan untuk ditindaklanjuti. (WRP)