Senin, 19 Oktober 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 27

Hadir Sebagai Juri, Dr. Filep Wamafma: Duta Bahasa Papua Harus Jadi Pemenang di Tingkat Nasional

Penulis
uma ruhmana
-
0
Ketua Komite III DPD RI saat hadir dalam ajang Pemilihan Duta Bahasa Provinsi Papua yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Papua.

JAYAPURA, JAGAINDONESIA.COM – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma yang juga Anggota DPD RI dari daerah pemilihan Papua Barat, hadir sebagai juri dalam ajang Pemilihan Duta Bahasa Provinsi Papua yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Papua.

Kegiatan tersebut berlangsung sejak Kamis (24/7/2025) hingga Minggu (27/7/2025) dengan mengusung tema “Terbit dari Timur, Bersinar bagi Semua”. Usai kegiatan, Filep menyampaikan apresiasinya terhadap semangat para generasi muda Papua yang turut ambil bagian dalam pelestarian bahasa daerah melalui ajang tersebut.

“Saya sangat mengapresiasi partisipasi anak-anak muda Papua yang menunjukkan kepedulian terhadap pelestarian bahasa daerah. Papua ini kaya dengan suku dan bahasa, dan itu adalah warisan budaya yang harus kita lestarikan,” ujar Filep, dikutip dari TribunPapua.com minggu (27/7/2025).

Ia menegaskan pentingnya pembelajaran bahasa daerah sejak pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, agar generasi muda memiliki keterampilan lintas bahasa lokal.

“Orang Biak seharusnya bisa memahami Bahasa Dani atau Lani, dan begitu pula sebaliknya. Inilah yang kita harapkan, agar orang Papua bisa saling memahami dan menghargai keberagaman bahasanya,” jelasnya.

Filep juga berharap para finalis dari enam provinsi di Tanah Papua bisa melaju dan menang di tingkat nasional.

“Saya harap Duta Bahasa dari Papua bisa menjadi pemenang nasional. Mereka harus tetap fokus, belajar, semangat, dan optimis. Anak-anak muda Papua mampu bersaing di tingkat nasional,”tegasnya.

Ia menambahkan bahwa kegiatan seperti ini harus dijadwalkan secara rutin dalam kalender tahunan sebagai bagian dari agenda akademik di kampus-kampus.

“Kegiatan ini harus menjadi bagian dari kalender tahunan akademik. Bukan hanya di kampus sastra, tapi semua perguruan tinggi di Tanah Papua. Ini ajang kreatif dan penting untuk mempertemukan generasi muda dalam semangat berbahasa daerah,” pungkasnya. (Rilis)

Senator Filep: KDMP Harus Berdayakan Masyarakat Sesuai Filosofi Koperasi

Penulis
uma ruhmana
-
0

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma mencermati implementasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yakni Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang mulai beroperasi pada 12 Juli 2025.

Ia pun menyoroti sejumlah dinamika yang terjadi di beberapa daerah usai peresmian KDMP. Di Tuban misalnya, KDMP Makmur Pucangan ramai diberitakan tutup yakni pada Senin (21/7/2025) sehari pasca peresmian oleh Presiden Prabowo secara virtual. Nampak visual kondisi KDMP itu lengang dan berantakan setelah semua barang ditarik oleh perusahaan mitra yakni PT. Perekonomian Sunan Drajat.

Hal itu disinyalir lantaran Pengurus KDMP Pucangan justru menyebut pihaknya mendapat dukungan penuh dari BUMN dan PT Pupuk Indonesia.

“Selaku Ketua Komite III DPD RI, kami berharap agar Kementerian dan Lembaga terkait dapat mengimplementasikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto sebaik-baiknya, yakni soal Program KDMP yang baru saja direalisasikan awal Juli ini. Persoalan yang terjadi di Tuban, bisa saja terjadi di daerah lain, maka hemat saya dari hulu ke hilir, realisasi KDMP ini harus berlandaskan pada filosofi koperasi yakni dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Maka koperasi itu organisasi ekonomi yang berkarakter sosial, menjunjung kebersamaan dan prinsip gotong-royong,” kata Filep kepada awak media, Senin (28/7/2025)

“Maka kalau dari sudut pandang kebijakan, intervensi pemerintah dalam bangunan koperasi ini adalah sebagai stimulus yang menyediakan dukungan awal dengan fokus utamanya untuk kemandirian desa sekaligus pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi program inisiatif pemerintah ya tentu harus dikawal implementasinya di lapangan dengan pendampingan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi,” kata Filep.

Lebih lanjut, senator Papua Barat itu lantas menenkankan dua hal penting yang perlu diperhatikan yakni kepastian modal dan tata kelolanya serta operasional yang berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Tata kelola program ini harus matang sampai petunjuk teknis di daerah. Kita lihat yang terjadi di Kabupaten Purworejo, hampir 500 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih masih stagnan. Belum adanya juknis pasca pembentukan selesai dan kejelasan soal modal awal mengakibatkan banyak KDMP belum bisa beroperasi optimal. Maka tata kelola ini sangat penting,” sebutnya.

“Soal modal, pandangan saya rakyat juga harus dilibatkan, harapannya koperasi desa akan menjadi motor atau penggerak ekonomi desa yang akan menggerakkan lumbung-lumbung usaha sesuai dengan karakteristik usaha dan kebutuhan masyarakat di daerah, misalnya masyarakat petani, nelayan, perkebunan dan lainnya. Jika koperasi ini berjalan terbuka, maka akan berkembang dan berkompetisi secara alami dengan usaha-usaha modern serta mendapat simpati bisnis, ini justru bagus, tumbuh sehat dan fair,” kata doktor alumnus Unhas Makassar itu.

Filep pun menekankan agar koperasi berjalan dengan nafas kebersamaan dan gotong-royong, serta jauh dari orientasi bisnis kelompok tertentu. Dia menyampaikan bahwa Komite III DPD RI sebagai mitra kerja pemerintah juga siap mendukung agar cita-cita program KDMP sesuai dengan arah maupun visi pemerintahan Presiden Prabowo.

 

Sosialisasi 4 Pilar MPR RI: Mahasiswa Hukum Didorong Jadi Penjaga Nilai Bangsa di Era Digital

Penulis
Nana
-
0
Dr. Filep Wamafma saat melakukan sosialisasi 4 Pilar MPR RI di hadapan mahasiswa (28/7/2025)

Manokwari, 28 Juli 2025 — Anggota DPD RI dari Provinsi Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., menggelar kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari, Jl. Karya Abri No. 2, Sanggeng (28/07). Kegiatan ini mengangkat tema: “Membangun Karakter Bangsa di Era Digital melalui Penguatan Empat Pilar MPR RI.”

Dalam paparannya, Dr. Filep menekankan bahwa Empat Pilar MPR RI yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar slogan politik, melainkan fondasi utama dalam membentuk karakter bangsa, khususnya di tengah arus deras digitalisasi yang melanda seluruh sendi kehidupan.

“Di era digital ini, karakter bangsa diuji oleh banjirnya informasi, disrupsi nilai, dan krisis identitas. Maka, Pancasila harus menjadi kompas moral, bukan hanya hafalan,” tegas Dr. Filep di hadapan mahasiswa hukum STIH Manokwari.

Dalam sosialisasi Empat Pilar MPR RI tersebut, mahasiswa hukum diajak untuk tidak hanya menjadi mahasiswa yang memahami aturan hukum secara tertulis, tetapi juga menghidupkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Mereka didorong menjadi agen perubahan yang membawa semangat keadilan, persatuan, dan kemanusiaan dalam kehidupan masyarakat dan praktik hukum sehari-hari.

“Hukum tanpa karakter akan melahirkan ketidakadilan. Maka, pembangunan karakter melalui Pancasila adalah tugas utama calon-calon penegak hukum,” ujar Dr. Filep.

Ia juga mengingatkan bahwa di tengah era digital, mahasiswa masih mudah terpapar hoaks, radikalisme digital, dan polarisasi opini. Oleh karena itu, nilai-nilai kebangsaan dalam Empat Pilar harus menjadi filter dalam menggunakan teknologi dan media sosial.

Menurut Filep Wamafma, karakter bangsa tidak dapat dibangun secara instan. Ia tumbuh melalui pendidikan nilai, keteladanan, dan keteguhan dalam menjalankan prinsip hidup berbangsa dan bernegara. Pancasila, sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa, mengajarkan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab, antara hak dan kewajiban.

“Mahasiswa sebagai generasi digital tidak boleh tercerabut dari akar ideologi. Di sinilah pentingnya sosialisasi Empat Pilar untuk menjaga fondasi bangsa tetap kokoh di tengah perubahan zaman,” jelasnya.

Kegiatan ini ditutup dengan sesi tanya jawab interaktif, di mana mahasiswa menunjukkan antusiasme tinggi terhadap tema yang diangkat. Sosialisasi ini menjadi pengingat bahwa kemajuan teknologi hanya akan bermakna jika diiringi dengan kemajuan moral dan karakter yang berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa.

 

Soal Perdebatan LAM di Sidang MK, Ketua Komite III DPD RI: Tak Hanya Soal Standar Mutu, Perhatikan Juga Kesiapan Perguruan Tinggi Daerah

Penulis
uma ruhmana
-
0
Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, SH, MHum.

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma mencermati perkembangan sidang pengujian UU Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dan UU Pendidikan Tinggi (UU Dikti) yang bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). Filep menyoroti berkembangnya argumentasi soal peran Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dalam sistem pendidikan tinggi Indonesia.

“Saya menyimak argumentasi yang bergulir pada sidang uji materi UU Sisdiknas dan UU Dikti, termasuk keterangan Mendiktisaintek yang menanggapi pendapat pemohon tentang LAM dalam hal penjaminan mutu pendidikan tinggi. Pada prinsipnya, saya mendukung standarisasi mutu dari pemerintah, pun dengan melibatkan peran masyarakat atau pihak eksternal. Akan tetapi bagi saya, hal yang tidak kalah urgen adalah perhatian dan dukungan pemerintah juga swasta agar bagaimana perguruan tinggi kita di daerah-daerah ini juga siap dan mampu mencapai standar-standar tersebut,” ujar Filep kepada awak media, Kamis (24/7/2025).

“Saya kira perdebatan ini berada di hilir, sementara masalah-masalah pendidikan kita di daerah ini masih sangat kompleks yang berada di hulu persoalan. Bagi saya bicara soal standar mutu harus dibarengi juga dengan penguatan internal lembaga pendidikan seperti penyediaan atau peningkatan kapasitas dan kualitas SDM, dukungan tata kelola, kesiapan infrastruktur, akses sumber literasi dan teknologi, juga dukungan terhadap Sistem Penjaminan Mutu Internal agar catch up dengan standar nasional,” jelas doktor Alumnus Unhas Makassar itu.

Lebih lanjut, senator Papua Barat ini juga mengungkapkan masalah kesenjangan atau gap pendidikan yang terjadi antar daerah, terutama di wilayah Indonesia Timur. Dia mengatakan, perlu adanya kebijakan afirmasi yang implementatif dan tepat sasaran di wilayah ini untuk mencapai standar mutu nasional.

Filep menambahkan, apabila infrastruktur pendidikan di daerah banyak yang belum sesuai standar pendidikan modern, maka pembahasan standar mutu nasional terasa kurang berwibawa. Filep menekankan bahwa standarisasi mutu harus sejalan dengan dukungan pemerintah untuk pembangunan pendidikan di daerah.

“Tentu kita sepakat, bahwa mendapatkan pendidikan yang berkualitas adalah hak setiap warga negara. Jadi soal membangun pendidikan harusdari akar untuk berdiri bersama tanpa nuansa persaingan atau bahkan indikasi-indikasi yang disebut pemohon praktik transaksional atau bahkan jual beli akreditasi. Jadi agar kita jauh-jauh dari makna Homo Homini Lupus di dalam dunia pendidikan ini. Maka di poin ini, yang paling penting bagi saya adalah memastikan akses pendidikan yang merata sebagai wujud keadilan atau ekuitas bagi putra-putri kita di seluruh penjuru daerah,” katanya lagi.

Seperti diketahui, perkara uji materi UU Sistem Pendidikan Nasional dan UU Pendidikan Tinggi tengah berjalan di Mahkamah Konsititusi. Perkara ini diajukan Badan Kerja Sama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia (BKS Dekan FH-PTN Se-Indonesia) bersama delapan dosen dan tiga mahasiswa.

Mengutip laman MKRI, para Pemohon menyoal ketentuan akreditasi program dan satuan pendidikan oleh dua entitas yakni pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang. Dengan adanya dua lembaga yang memiliki tugas serupa namun berbeda dalam cakupan objeknya, para Pemohon menilai, terdapat risiko perbedaan standar, metode, dan hasil penilaian yang dapat membingungkan perguruan tinggi dan program studi yang diakreditasi.

Hal ini dipandang dapat melemahkan efektivitas sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi secara keseluruhan. Penilaian akreditasi yang dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri yang dikelola oleh masyarakat dinilai berpotensi menimbulkan praktik transaksional atau jual beli akreditasi.

Mendiktisaintek, Brian Yuliarto pun membantah pelibatan masyarakat dalam akreditasi program studi sebagai bentuk pelepasan tanggung jawab pemerintah sehingga tidak sejalan dengan prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945).

Menurutnya LAM bukan sekadar lembaga penjamin mutu, tapi juga kunci untuk mendorong tata kelola pendidikan tinggi yang lebih profesional, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan, selaras dengan standar global. Brian mengatakan konstitusi memberikan ruang kebijakan atau open legal policy bagi pembentuk undang-undang untuk menetapkan satu sistem pendidikan nasional. Meskipun sistem pendidikan nasional ditetapkan oleh pemerintah, tetapi ilmu pengetahuan dan pengembangan keilmuan bukan monopoli negara atau Pemerintah dan dipimpin sendiri oleh Pemerintah.

Mendiktisaintek Dorong Perguruan Tinggi se-Papua Aktif Komunikasi dengan Pemda Hadirkan KIP-K Daerah

Penulis
uma ruhmana
-
0
Ilustrasi pendidikan. [Shutterstock/Cherries]

SORONG, JAGAINDONESIA.COM – Pemberian bantuan beasiswa pendidikan dinilai sangat penting untuk memajukan pendidikan di tanah Papua. Diantaranya, program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) yang telah menjangkau ratusan mahasiswa asal Papua untuk dapat mengenyam pendidikan tinggi tanpa terbebani biaya pendidikan.

Beasiswa yang merupakan bagian dari wujud komitmen pemerintah dalam rangka pemerataan akses pendidikan ini dapat ditingkatkan dan diperluas sehingga semakin banyak menjangkau sasaran penerima. Hal ini diantaranya dengan mendorong hadirnya KIP-K Daerah yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto.

Dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Yayasan dan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah XIV, di Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (4/7), Brian mendorong pemerintah daerah (Pemda) Papua Barat Daya agar bisa memiliki program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) Daerah.

Brian juga mendorong perguruan tinggi se-Papua aktif menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah guna memperkuat kolaborasi pendanaan melalui KIP Daerah maupun dukungan terhadap riset, penelitian, dan inovasi demi kemajuan Papua.

“Bapak Ibu para pimpinan perguruan tinggi yang ada di sini, silakan mendatangi secara proaktif pemerintah daerah. Terbukti, Pak Gubernur (Elisa Kambu) bersama jajaran sangat dekat dengan kita semua,” ujar Menteri Brian dikutip dari laman resmi Kemdiktisaintek, Selasa (22/7/2025).

Di kesempatan itu, ia pun menyinggung persoalan banyaknya mahasiswa putus kuliah di tanah Papua yakni dari sekitar lebih dari 60 ribu mahasiswa di PTS, namun hanya 27 ribu yang aktif kuliah dan sisanya terpaksa berhenti karena alasan biaya.

Oleh sebab itu, Brian menekankan bahwa KIP Kuliah Daerah ini akan menjadi wujud gotong royong pemerintah pusat dan Pemda dalam meningkatkan akses Pendidikan tinggi bagi putra putri Papua, khususnya Papua Barat Daya. Hal ini sebagaimana dalam pertemuannya dengan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, beberapa waktu lalu, Pemda Maluku Utara berkomitmen untuk memberikan seribu KIP Kuliah Daerah bagi putra putri daerah di Maluku Utara.

“Tolong dibantu Pak Gubernur (Elisa Kambu) disusunkan seperti apa (KIP Kuliah Daerah), supaya bisa berjalan, diberikan kepada rekan-rekan, para pengelola universitas yang ada di Sorong dan sekitarnya ini,” ungkap Menteri Brian.

Di kesempatan lain, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Stella Christie memastikan adanya tambahan dana penelitian (riset) sebesar Rp1,8 triliun yang didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan riset di wilayah Indonesia Timur, termasuk Papua. Menurut Wamen Stella, riset harus menjadi kekuatan ekonomi dan kebijakan.

Dia menjelaskan tambahan anggaran riset nasional sebesar Rp1,8 triliun akan didistribusikan secara kompetitif, dengan prioritas untuk daerah timur Indonesia dan isu strategis seperti ketahanan pangan, energi, dan hilirisasi.

“Riset yang relevan akan berdampak nyata bagi masyarakat dan membuka akses pendanaan dari pusat, daerah, maupun industri,” ungkap Stella.

Kunjungan ini juga menjadi momen untuk menyuarakan pentingnya adopsi riset oleh pemerintah daerah. Misalnya, pemanfaatan sagu dalam program makan bergizi gratis bisa menjadi contoh konkret integrasi riset lokal ke dalam kebijakan publik.

Hadiri Temu Nasional Mahasiswa di Bandung, Dr. Filep Wamafma Dorong Mahasiswa Terus Upgrade Diri

Penulis
uma ruhmana
-
0

BANDUNG, JAGAINDONESIA.COM – Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum menghadiri acara Temu Nasional Mahasiswa di Bandung, Provinsi Jawa Barat, Jumat (18/7/2025). Dalam momen tersebut, Senator asal Papua Barat itu memberi motivasi dan berbagi pengalaman di bidang pendidikan kepada para mahasiswa di Bandung.

Filep Wamafma membagikan pengalaman sebagai seorang akademisi sekaligus pimpinan di perguruan tinggi swasta (PTS) STIH Manokwari. Di kesempatan ini, Filep mengapresiasi adanya beasiswa KIP Kuliah yang sangat membantu putra-putri daerah dengan latar belakang keluarga memiliki keterbatasan finansial.

“Mahasiswa saat ini memiliki banyak kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi, diantaranya dari beasiswa pemerintah, ya KIP Kuliah. Beasiswa ini sangat membantu anak-anak kita dan juga meringankan beban orang tua tentang biaya pendidikan,” ungkap Filep.

“Kalau dulu zaman saya kuliah, harus terus berjuang sendiri untuk bisa masuk perguruan tinggi hingga tuntas dan lulus menyandang gelar sarjana. Maka saya berpesan agar mahasiswa para penerima beasiswa ini dapat fokus kuliah dan memperjuangkan pencapaian-pencapaian akademik yang bagus, barangkali juga non-akademik dan menambah pengalaman juga memperluas jaringan,” katanya lagi.

Lebih lanjut, Ketua Ahli dan Dosen RI (ADRI) Papua Barat ini mengatakan bahwa adanya beasiswa ini sangat mendukung keluarga prasejahtera sebagai bagian dari manifestasi akses pendidikan yang adil dan merata bagi masyarakat Indonesia.

“Saya sampaikan terima kasih atas undangan ini dari unsur Komite III DPD RI dalam kegiatan ini, semoga adik-adik mahasiswa semua lancar studinya, terus mengembangkan diri yang tidak terbatas di dalam kelas saja, mampu menghasilkan riset maupun karya akademik yang kontributif. Tentunya juga mengamalkan pengabdian masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi,” kata Filep. (WRP)

Sengketa Calon Anggota DPR-PB Otsus Masih Bergulir, PH Pemprov Minta Hormati Proses Hukum yang Sedang Berlangsung

Penulis
uma ruhmana
-
0
Foto: WRP

JAGAINDONESIA.COM – Sidang perkara Seleksi Anggota DPR Papua Barat jalur pengangkatan masih bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado. Sidang berjalan dengan agenda mendengarkan kesaksian lanjutan. Setelah memberikan kesaksian, salah seorang saksi nampak membuat vlog berdurasi 5 menit dan meminta hakim PTUN agar para tergugat atau panitia seleksi membuka hasil pemeringkatan.

Video tersebut kemudian dibagikan ke media sosial dan mendapat beragam tanggapan publik. Menanggapi beredarnya video tersebut, Pengacara Hukum Provinsi Papua Barat, Achmad Djunaidi, S.H., M.H mengatakan bahwa saksi yang dihadirkan bukan sebagai saksi fakta dalam tahapan seleksi, sebab dalil yang disampaikan kepada hakim hanyalah keterangan yang mendengar, membaca dan mengetahui perankingan dari para peserta seleksi DPR Otsus.

Kesaksian lain menyampaikan bahwa ia hanya mendengar dan menbaca lewat media dan mendapat informasi dari peserta seleksi yang kini menjadi penggugat. Menurut Djunaidi, semestinya saksi yang telah dihadirkan tidak membuat video yang diduga sebagai bagian dari unggahan provokatif, sebab tahapan sidang masih bergulir dan belum ada keputusan yang inkrah dari perkara administrasi tersebut.

“Artinya bahwa tahapan sidang masih berlanjut, maka sebagai warga negara yang taat tentang hukum seharusnya menunggu putusan hakim TUN. Saksi dihadirkan ke hadapan hakim bukan sebagai peserta, melainkan saksi yang hanya mendengar, membaca dan mengetahui tanpa terlibat dalam tahapan seleksi,” sebut Djunaidi, Kamis (17/7/2025).

Dalam kesempatan itu, Djunaidi menyampaikan bahwa setiap warga negara berhak berpendapat ke publik, namun penyampaian informasi harus berdasarkan fakta dari setiap perkara hukum yang telah berlangsung, termasuk sengketa yang sedang berjalan.

Dia menegaskan bahwa tahapan seleksi anggota DPR Papua Barat jalur Otsus dilaksanakan atas dasar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 undang-undang nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus.

Djunaidi membeberkan bahwa dalil dari kesaksian Saksi Edi di depan persidangan pada 14 Juli 2025 menyampaikan, ia mendengar dari para peserta yang berdasarkan ranking dan sebagai daftar calon tetap anggota DPR PB jalur Otsus.

“Saya menyarankan agar semua bersabar menunggu keputusan dari PTUN yang sedang berjalan sehingga semua bisa mengetahui apakah ada pelanggaran secara administrasi yang dilakukan oleh pansel atau tidak. Marilah kita menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” ujar Djunaidi. (WRP)

LLDIKTI Wilayah 14 Papua Lantik Petrus Makbon sebagai Ketua PPPTS Papua Barat

Penulis
uma ruhmana
-
0
Foto: istimewa

JAGAINDONESIA.COM – Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV di tanah Papua, Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., TEFL., M.Phil. (Oxon) menghadiri prosesi pelantikan Petrus Makbon, S.H sebagai Ketua Perkumpulan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (PPPTS) di Provinsi Papua Barat.  Pelantikan itu didasari oleh Surat Keputusan (SK) Nomor: 01,02,03,04,05,06/SK/PPPTS-TP/PT/VI/2025 tentang pembentukan perkumpulan penyelenggara pendidikan tinggi swasta di tanah Papua.

Pelantikan yang berlangsung di Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (4/7/2025) tersebut, juga berlangsung bagi lima ketua PPPTS di masing-masing provinsi di tanah Papua, antara lain wilayah Papua Barat Daya dijabat oleh Marthen Sagrim, S.KM., M.Kes.,  Wilayah Papua oleh Dr. Drs. Moses Melmambessy, M.M, wilayah Provinsi Papua Tengah Adrian Majesfa, S.Sos., M.Si. Wilayah Papua Pegunungan, Dr. H. Rudihartono Ismail, M.Pd., CRA., CRP, dan Papua Selatan Dr. dr. Titus Tumbayis, M.Kes.

Di kesempatan itu, Ketua PPPTS Pusat, Dr. Sakarias Giay, S.K.M., M.Kes.,M.M dalam sambutannya mengatakan, pengurus PTS di tanah Papua diharapkan dapat melaksanakan tugas demi kepentingan kemajuan pendidikan di tanah Papua.

“Pada hari ini saya melantik saudara-saudara sebagai pengurus perkumpulan penyelenggara perguruan tinggi swasta se-tanah papua, agar dapat bekerja maksimal memperjuangkan kepentingan Papua di bidang pendidikan, semoga Tuhan menolong kita,” ucap Sakarias Giay.

Sementara itu, Dr. Suriel Mofu dalam pernyataannya mengaku bahwa pembentukan forum se-Tanah Papua ini bertujuan untuk memperjuangkan persoalan perguruan tinggi swasta hingga ke tingkat  pusat. Hal itu lantaran sebelumnya terdapat benturan soal legalitas atau landasan hukum dalam memperjuangkan kepentingan PT swasta di daerah khususnya di Tanah Papua.

“Kita memang berhasil menemui Komisi X DPR RI sebanyak dua kali tapi tantangan utama pada saat berada d isana adalah persoalan legal atau landasan hukum dari forum itu apa dan itu tidak ada. Dan oleh sebab itu, sangat berbahaya karena siapa yang mempertanggungjawabkan itu karena secara hukum forum itu tidak punya basis kuat,” kata Mofu.

Di sisi lain, lanjut Mofu, ada organisasi-organisasi besar lain tetapi tidak bisa bicara atas nama satu daerah karena harus bicara seluruh Indonesia. “Dia tidak bisa mewakili satu daerah bicara di Jakarta, tidak bisa. Jadi kita harus punya organisasi sendiri yang bisa bicara untuk dan/atas nama Tanah Papua dan tidak ada yang mewakili kita,” tegasnya.

Berangkat dari pemikiran itu, Mofu kemudian mendorong beberapa orang atau pihak yang secara sukarela memberikan waktunya, tenaganya, bahkan biaya dikeluarkan bisa jadi tanpa memungut iuran dari anggota.

“Artinya, tidak ada tagihan-tagihan untuk biaya fotokopi, untuk biaya urus ini dan itu supaya bisa mendapatkan legal SK Kemenkum juga akta notaris. Dan itu dikerjakan oleh beberapa anggota kita secara sukarela. Jadi prinsip bekerja seperti ini, belum terbentuk saja sudah model seperti begitu. Sukarela, percaya tim satu sama lain dan memberikan apa yang bisa diberikan untuk kebaikan bersama,” ucap dia.

Mofu menegaskan pula bahwa proses pelantikan 6 Pengurus Wilayah PPPTS se-Tanah Papua ini cukup mengesankan. “Ini pelantikan yang dilakukan dalam sebuah acara resmi Kementerian, Rapat Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIV dan mungkin satu-satunya pelantikan di seluruh Indonesia yang dilakukan dalam acara resmi seperti ini. Kita beri ruang untuk itu,” tambah Suriel Mofu. (WRP)

Segera Daftarkan Diri, Dr. Filep Wamafma Buka Kesempatan Kuliah Gratis Bagi 100 Yatim Piatu, Anak Petani-Nelayan Hingga Anak Berkebutuhan Khusus

Penulis
uma ruhmana
-
4
Senator Filep Wamafma.

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Dr. Filep Wamafma kembali menyampaikan kabar gembira bagi masyarakat Papua Barat. Filep memberikan peluang beasiswa kuliah gratis di STIH Manokwari kepada masyarakat dari berbagai kalangan. Kali ini sebanyak 100 kuota beasiswa disediakan bagi anak yatim piatu, anak berkebutuhan khusus, anak petani, buruh hingga nelayan.

“Selain hak mendapat pendidikan dasar, setiap warga negara juga berhak atas pendidikan sepanjang hayat. Yaitu hak untuk terus belajar dan mengembangkan diri baik formal maupun non-formal. Maka adanya peluang beasiswa ini menjadi kesempatan emas bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan tinggi, harus dimanfaatkan betul,” ujar Filep, Sabtu (12/7/2025).

“Menempuh pendidikan setinggi-tingginya sangatlah penting meningkatkan kapasitas dan kemampuan diri, meningkatkan kualitas hidup dan mengambil peran serta berkontribusi positif bagi masyarakat,” katanya lagi.

Doktor alumnus Unhas Makassar itu menyebut beasiswa terbuka bagi putra-putri tamatan SMA/SMK tahun 2023, 2024 dan 2025. Para penerima beasiswa nantinya akan menerima bantuan berupa pembayaran SPP dan biaya hidup.

“Bapak mengajak putra-putri kita, anak yatim piatu, anak berkebutuhan khusus, anak petani, anak nelayan, buruh untuk mengajukan diri untuk menerima beasiswa. Syaratnya harus diterima seleksi perguruan tinggi, maka segera daftarkan diri ke STIH Manokwari. Nantinya panitia penerimaan mahasiswa baru juga akan mendampingi dan mengarahkan pengajuan beasiswa,” katanya lagi.

Sebelumnya Filep Wamafma juga memberikan ratusan peluang beasiswa bagi masyarakat asli Papua dan masyarakat Nusantara yang lahir dan besar di Papua Barat. Dia berharap informasi beasiswa ini dapat tersebar luas dan terserap seluruhnya.

“Saya berharap informasi ini dapat disebarluaskan sehingga kuota yang tersedia dapat dipenuhi. Dengan adanya beasiswa bagi masyarakat Papua ini, diharapkan akan dapat mendorong lebih banyak lagi masyarakat mengenyam pendidikan tinggi dan memajukan kualitas SDM Papua pada umumnya. Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat mengunjungi STIH Manokwari,” tutupnya. (UWR)

Dr. Filep Wamafma Sediakan 200 Kuota Beasiswa Bagi Putra-Putri Papua di Wilayah Adat Bomberai

Penulis
uma ruhmana
-
0

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Ketua STIH Manokwari, Dr. Filep Wamafma, SH, MHum memberikan peluang kuliah gratis dengan beasiswa bagi masyarakat di wilayah adat Bomberai di Papua Barat. Kesempatan memperoleh Pendidikan gratis ini terbuka bagi putra-putri lulusan SMA/SMK se-derajat tahun 2023, 2024 dan 2025 untuk menempuh studi di STIH Manokwari.

Kepada awak media, Jumat (11/7), Dr. Filep mengajak masyarakat Bomberai untuk mendorong putra-putrinya yang memenuhi kriteria tersebut segera mengajukan beasiswa dengan mendaftarkan diri ke STIH Manokwari.

“Saya mengajak masyarakat di wilayah adat Bomberai yaitu meliputi kabupaten Fakfak, Kaimana, Wondama dan sebagian Bintuni dan Mimika untuk memanfaatkan peluang beasiswa ini. Ada 200 kuota beasiswa yang tersedia,” kata Filep Wamafma.

“Beasiswa ini akan memberikan bantuan uang kuliah dan biaya hidup sehingga sangat bermanfaat dan mendukung orang tua yang berkeinginan besar menyekolahkan anaknya ke jenjang perguruan tinggi,” sambungnya.

Lebih lanjut, Ketua Komite III DPD RI ini mendorong agar generasi muda di Papua Barat memprioritaskan Pendidikan Tinggi sebagai kebutuhan vital. Menurutnya, pendidikan merupakan modal penting yang harus dimiliki dengan mencapai jenjang setinggi-setingginya guna menyiapkan diri menyambut tantangan dan peluang di masa depan.

“Mengenyam pendidikan tinggi akan memberikan banyak manfaat bagi pribadi, baik ilmu pengetahuan, wawasan, keahlian, jejaring dan yang paling penting akan membentuk mental dan karakter diri menjadi lebih baik lagi. Tentu ini juga akan mendorong putra-putri kita semakin berkualitas dan bermanfaat bagi lingkungan masyarakat dan bangsa,” ujarnya.

“Nah, menjadi mahasiswa STIH juga sangat menjanjikan. Karena anak-anak selain akan mendapat pembelajaran dari dosen-dosen yang berkualitas, juga akan mendapat peluang-peluang untuk mengembangkan diri, baik secara akademik maupun non akademik. Apalagi STIH kini semakin aktif dan inovatif, memberikan kesempatan studi keluar negeri, pertukaran mahasiswa keluar Papua, mengikuti ajang international summer school atau international student exchange, sudah banyak anak-anak kami bahkan para dosen juga mengikuti dan merasakan manfaat kegiatan ini,” kata doktor Alumnus Unhas Makassar itu.

Filep juga mengatakan bahwa STIH juga mendukung pengembangan kemampuan mahasiswa di bidang non-akademik. Sejumlah mahasiswa juga difasilitasi mengikuti ajang atau kompetisi sesuai bakat dan minat yang dimiliki. STIH juga terus meningkatkan mutu akademiknya yang saat ini sedang dalam proses alih status ke level Institut, juga dengan pembukaan jenjang magister.

“Jadi STIH terus berusaha berprogress, bertransformasi dengan meningkatkan kualitas institusi. Kita juga aktif membangun kolaborasi di bidang hukum, memiliki Lembaga hukum yang siap memberikan advokasi secara professional bagi masyarakat luas. Jadi tunggu apa lagi, mari bergabung, segera daftarkan diri ke STIH Manokwari,” tutupnya. (UWR)

1...262728...223Halaman 27 dari 223

Berita Terbaru

© Copyright 2026 Jaga Indonesia. All Rights Reserved.