Senin, 19 Oktober 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 210

Urusan 13 KK Beres, Dua Pekan Lagi Kompleks Stadion Lukas Enembe Ditata

Penulis
Jaga Indonesia
-
0
Penyerahan biaya pengganti atas bangunan dan tanaman tumbuh di dalam kawasan komplek stadion Lukas Enembe pada 30 Maret 2021. (foto. doc humas Pemda Papua)

PAPUA, JAGAINDONESIA.COM – Tugas berat Pemerintah Provinsi Papua dalam mempersiapkan pelaksanaan PON XX 2021 yang tinggal menghitung hari, kini jadi semakin ringan. 

Dimana rencana penataan kawasan Stadion Lukas Enembe yang sempat terhambat tuntutan biaya pengganti atas bangunan, saat ini sudah beres.

Uang tunai sekitar Rp2,5 miliar menjadi biaya pengganti atas bangunan dan tanaman tumbuh di dalam kawasan komplek stadion kepada 13 kk tersebut.

Penyerahan secara simbolis diberikan Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Papua Alexander Kapisa, Selasa (30/3/2021) di Kantor Dinas Otonom, Kotaraja, Jayapura.

“Sudah diserahkan uang pengganti kepada 13 kk ini dan sudah juga bersepakat bahwa mereka akan meninggalkan rumahnya di kawasan Stadion Lukas Enembe, dengan jangka waktu paling lambat 2 minggu dari hari ini (30 Maret 2021)”.

“Sehingga kita harap teman-teman APBN (kementerian terkait), secepatnya melakukan penataan kawasan,” terang Alexander kepada wartawan.

Alexander mengaku sangat gembira persoalan itu bisa tuntas, sebab sebelumnya melalui proses diskusi yang cukup rumit, alot dan panjang, namun tetap mengedepankan asas kekeluargaan (persuasif). 

Meski sebenarnya, ada regulasi (tanpa biaya pengganti) yang dapat dilakukan terhadap 13 kk tersebut, mengingat mereka menempati tanah milik Pemda. 

“Kendati demikian kita tetap kedepankan cara persuasif, sehingga setelah sepakat dengan biaya kita buat indikator untuk membayar. Sehingga saat selesai membayar tidak ada konsekuensi hukum menanti,” ujar ia.

Sementara tiap KK mendapatkan biaya pengganti sesuai indikator yang sudah diatur pemerintah. Dengan demikian, setiap kk akan biaya pengganti yang berbeda-beda. 

Agustinus Buiney, salah satu warga mengapresiasi perhatian Dinas Olahraga dan Pemuda Papua. 

“Kami sangat berterima kasih untuk bantuan biaya pengganti ini. Dan meski harus keluar dari rumah, kami sebenarnya bangga bisa membantu penyelenggaraan PON,” ucapnya. (rls)

Ketua DPD RI Nilai Impor Jahe Bisa Dihentikan Jika Produksi Ditingkatkan

Penulis
Jaga Indonesia
-
0
Ketua DPD RI saat meninjau stan produk Bulog di lokasi Panen Raya Padi di Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT beberapa waktu lalu

JAKARTA,JAGAINDONESIA.COM – Untuk memenuhi kebutuhan pasar, pemerintah telah mengimpor 24,4 ribu ton jahe pada 2020 dan 2021. Jumlah tersebut terdiri dari 17.893,6 ton jahe yang diimpor 79 perusahaan sepanjang tahun lalu dan 6.524,2 ton jahe yang diimpor 46 perusahaan di tahun ini.

Data ini dikritisi Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurutnya, pemerintah harus memberikan perhatian serius.

“Pemerintah harus memberikan pertanian serius terhadap impor tersebut. Permintaan pasar terhadap jahe cukup tinggi. Sayang hal ini tidak diimbangi penambahan produksi. Inilah alasan akhirnya jahe diimpor. Tapi tentu keputusan ini tidak mendukung kemakmuran petani kita,” katanya, Jumat (2/4/2021).

Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur itu berharap pemerintah sigap dalam menghadapi permintaan pasar.

“Di Indonesia, setiap kabupaten memiliki dinas pertanian yang dapat secara cepat
merespons kebutuhan pasar terhadap jahe. Hal ini menjadi kesempatan bagi petani untuk memiliki penghasilan saat masa pandemi. Jadi sekali lagi, orientasi impor harus terus dievaluasi,” katanya.

LaNyalla mengatakan, hal seperti ini harus menjadi perhatian pemerintah kabupaten yang memiliki peluang-peluang memproduksi jahe atau tanaman lainnya yang mampu ditingkatkan, jika tren permintaan pasar meningkat.

Senator asal Jawa Timur ini menambahkan, di Indonesia sebenarnya setiap jenis tanaman dapat tumbuh dengan baik. Meskipun ada sebagian komoditas yang memang harus ditutupi dengan impor.

“Ini sebenarnya keuntungan buat kita. Indonesia sudah disediakan alam yang makmur, tinggal kita mengolahnya dengan maksimal, dengan pendekatan inovasi kombinasi bio teknologi, dan otomasi. Yang tujuan akhirnya untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pemerintah harus hadir ,” tukasnya.

LaNyalla meminta pemerintah kabupaten untuk menggerakan petani agar memproduksi berbagai jenis tanaman dan pangan yang cocok dan sesuai dengan wilayahnya. (rls)

DPD RI Gelar Rapat Koordinasi Bahas Urgensi RUU Daerah Kepulauan

Penulis
Jaga Indonesia
-
0
Anngota Komite I DPD RI usai menggelar rapat Urgensi UU Daerah Kepulauan, di Gedung Nusantara V, Komplek MPR/DPR/DPD RI, Kamis (1/4).

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Menindaklanjuti Rapat koordinasi Internal Pimpinan DPD RI dengan Anggota DPD RI dari 8 (delapan) Provinsi Kepulauan yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2021. Komite I DPD RI kembali menggelar rapat Urgensi UU Daerah Kepulauan, di Gedung Nusantara V, Komplek MPR/DPR/DPD RI, Kamis (1/4).

Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan bahwa 8 Provinsi Kepulauan tersebut diantaranya ; Provinsi Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi NTB, NTT, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, serta Maluku Utara.

“UU Daerah Kepulauan sudah sejak 2017 diusulkan dan diperjuangkan DPD RI, dan tahun 2020 lalu dimasukkan kembali kedalam Prolegnas, semoga tahun ini benar-benar menjadi Prioritas kita bersama mewujudkan UU tersebut”, Ujar Ketua Komite I Fachrul Razi

Alumnus Universitas Indonesia, Fachrul Razi Menambahkan bahwa RUU tentang Daerah Kepulauan yang diinsiasi oleh Komite I DPD RI disahkan pada sidang Paripurna DPD RI yang ke – 4 Masa Sidang I Tahun Sidang 2017-2018 tanggal 19 September 2017 dengan keputusan DPD RI Nomor 4 /DPDRI/1/2017-2018.

” RUU tentang Daerah Kepulauan masuk dalam prolegnas tahun 2018. Ini Pertama kali dibahas oleh DPD RI bersama dengan DPR RI dan Pemerintah yaitu tanggal 17 September 2018 dengan Agenda menyampaikan keterangan DPD RI tentang RUU Daerah Kepulauan” jelasnya.

RUU ini diserahkan langsung oleh Pimpinan DPD RI kepada Pimpinan DPR RI pada tanggal 11 Februari 2020 dengan Nomor Surat PU.01/468/DPDRI/II/2020.

Presiden RI telah mengirimkan surat kepada DPR RI dengan Nomor Surat R-24/Pres/05/2020 tanggal 20 Mei 2020 perihal RUU tentang Daerah Kepulauan untuk dilakukan pembahasan bersama dengan Pemerintah dan DPR RI.

” Sebagai Catatan, Pembahasan RUU tentang Daerah Kepulauan ini di DPR RI akan dilakukan di Panitia Khusus. Namun sampai dengan saat ini keanggotaan Pansus masih belum terbentuk karena belum semua fraksi di DPR RI menyerahkan nama-nama keanggotaan Pansus ” Jelas Fachrul.

UU Kepulauan sangatlah penting mengingat Indonesia sebagai negara Maritim di Asia Tenggara membutuhkan UU Kepulauan sebagai pedoman utama provinsi yang banyak berbatasan dengan negara tetangga, khususnya Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, serta Singapura dan Australia. (rls)

Bantu Warga Desa, Ini Pengabdian Masyarakat Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

Penulis
Jaga Indonesia
-
0
Booth Container yang diterima warga Desa Banjarkemantren Buduran Sidoarjo dari Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

SIDOARJO, JAGAINDONESIA.COM –  Komunitas Kabut Malam menerima hibah Booth Cointainer (Gerobak Lipat yang biasa digunakan untuk berjualan) dari teknik industri UNIPA (Universitas PGRI Adi Buana) Surabaya pada Selasa, 30 Maret 2021.

Pemberian Booth Container tersebut bertempat di pendopo Balai Desa Banjarkemantren Buduran Sidoarjo. Kegiatan dihadiri langsung oleh Pemdes, warga, komunitas dan jajaran civitas akademika UNIPA yakni Wakil Rektor III, Rusdiyantoro,.ST,.MT, Kaprodi teknik industry M. Nushron Ali  Mukhtar, ST.,MT, Dekan Fakultas Teknik Yunia Dwie Nurcahyanie,ST.,MT, serta wakil Dekan yakni M. Abdul Jumali,ST.,MT.

Tim dosen foto bersama warga usai peninjauan tempat pemberian booth cointaner

Dalam kegiatan pemberian Booth Container tersebut, diadakan juga kegiatan Workshop yang bertemakan” Pemanfaatan Teknologi Informasi Berbasis Aplikasi Web Untuk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah/ UMKM.”

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Desa Banjarkemantren Indra Sution turut memberikan sambutan. Ia menyebut bahwa Desa Banjarkemanten sangat senang dapat bekerjasama dengan kampus UNIPA.

“ Ini perlu kita tindak lanjuti sebagai silaturahim program. Apalagi di sini ada Komunitas Kabut Malam. Yang dapat menjadi stimulus bagi warga dan kelompok pemuda di desa untuk berlomba-lomba dalam berinovasi dan memberikan manfaat untuk warga sekitar.” Tegasnya.

Menanggapi hal itu, Kaprodi Teknik Industri UNIPA M. Nushron Ali Mukhtar juga menyampaikan terimakasih atas antusiasme warga yang hadir. Menurutnya hal tersebut merupakan gambaran positif tentang kondisi desa terhadap menanggapi program pengabdian masyarakat.

Sementara dalam agenda Workshop, Yitno selaku narasumber menyampaikan pentingnya marketing di era digital. Menurutnya, produk dapat terjual dengan baik sangat bergantung pada tampilan iklan di media.

Acarapun di akhiri dengan penandatanganan berkas serah terima. Dilanjutkan dengan kunjungan dosen ke lokasi dimana booth cointainer akan ditempatkan oleh Komunitas Kabut Malam. (JI/ WEY sastra)

Masyarakat Nganjuk Tak Perlu Khawatir Permainan Harga di Pasar

Penulis
Jaga Indonesia
-
0
Pasar Wage Nganjuk. [foto:ist]

NGANJUK, JAGAINDONESIA.COM – Transaksi jual-beli masyarakat pedesaan sering kali terjadi di pasar tradisional. Transaksi antara penjual dan pembeli menyepakati alat ukur tertentu untuk menentukan besaran nilai barang dan harga yang harus dibayar pembeli.

Akan tetapi tidak sedikit terjadi permainan harga oleh oknum pedagang untuk mendapatkan keuntungan lebih. Hal itu memunculkan masalah baru dan ketidakpercayaan pembeli terhadap penjual karena merasa dirugikan. Oleh karena itu, dibutuhkan pengujian terhadap alat ukur yang digunakan penjual dalam transaksi jual beli.

Masyarakat Nganjuk kini tidak perlu khawatir terkait masalah tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 67/2018 menyebutkan sekali dalam setahun alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dan ukuran yang digunakan dalam perdagangan wajib dilakukan tera atau tera ulang.

Tera adalah tanda uji pada alat ukur yang digunakan dalam transaksi jual beli. Sedangkan tera ulang adalah pengujian berkala terhadap UTTP penjual. Sehingga penggunaan Tera dan Tera Ulang akan mendukung keseimbangan harga di pasar. Selain itu, keberadaannya juga akan menghindari kerugian pihak tertentu dalam transaksi jual dan beli di pasar maupun pedangan lain.

Pemerintah Kabupaten Nganjuk juga telah berkomitmen melaksanakan Tera dan Tera Ulang sesuai dengan ketentuan PP tersebut. Hal itu disampaikan oleh DPRD Kabupaten Nganjuk yang dihadiri R. Bambang Agus Hendro Wibowo selaku Sekretaris Komisi II.

“Dengan tera atau tera ulang, semoga dapat meningkatkan kesejahteraan dan melindungi transaksi antara konsumen dan penjual. Selain itu dapat menjadi nilai tambah dalam mendukung penguatan ekonomi masyarakat. Serta meningkatkan citra dan daya saing pasar tradisional, khususnya dari segi kebenaran pengukuran dalam transaksi perdagangan yang dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat yang jujur dan tertib ukur,” tutupnya dikutip dari PING (Portal Informasi Pemkab Nganjuk) pada Rabu (31/3/2021). (AY)

Hutan Adat Dibabat, Suku Wamesa Desak Pemerintah Tinjau Proyek Jalan Trans Papua

Penulis
Jaga Indonesia
-
0
Situasi mata air sungai Jopari-Weror batu Korano hutan Adat, dan hutan konservasi yang rusak akibat pembalakan hutan dan mega proyek jalan trans Papua Mame-Windesi (Foto: Jagapapua/Mikel)

TELUK WONDAMA, JAGINDONESIA.COM – Suku Wamesa mendesak pemerintah untuk meninjau proyek pembangunan Jalan Trans Papua Mamey-Windesi di Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat. Suku Wamesa di Mambeparari, Kampung Karuan, Kampung Mamisi dan Batas Kampung Werabur menyampaikan keluhan terkait rusaknya 11 Situs milik Suku Wamesa yang rusak akibat adanya aktivitas pembalakan Hutan Wilayah Adat dan Hutan Konservasi.

Sebanyak 11 Situs Keramat yang berada di kawasan Hutan Adat merupakan hutan kawasan Konservasi Teluk Wondama mengalami kerusakan akibat pembalakan hutan dampak dari Mega Proyek Jalan Trans Papua Mamey-Windesi. Selain itu, Kepala Suku Besar Kuri Wamesa, Soug Sepnat Kurube Dijau telah menyampaikan keluhan tersebut kepada dan pemerintah Distrik Nikiwar hingga kepada pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.

Kepala Suku Soug Sepnat memohon perhatian yang serius terhadap PT. Alam Jaya yang beroperasi di Kampung Mamisi yang telah mendirikan pembangunan dan Peralatan Produksi Campuran Beraspal Panas atau Asphalt Mixing Plant (AMP) di lokasi kampung Mamisi. Masyarakat adat setempat meminta pemerintah hadir dan melihat permasalahan ini.

Sebelumnya, Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay (DAP Wilayah III Doberay) telah menyampaikan undangan Sidang Peradilan Adat kepada pihak Manajer PT. Alam Jaya Papua pada 11 Desember 2020 lalu. Undangan tersebut disampaikan berdasarkan keluhan dan laporan serupa dari Suku Wamesa di Mambeparari, Kampung Karuan, Kampung Mamisi dan Batas Kampung Werabur yang diterima DAP III Doberay.

Pokok acara pada persidangan tersebut adalah untuk membicarakan dan menyelesaikan permasalahan antara PT Papua Alam Jaya dan PT Mitra Bahagia Utama dengan masyarakat Suku Wamesa di Mambeparari, Kampung Karuan, Kampung Mamisi dan Batas Kampung Werabur. Sedangkan undangan persidangan juga mencantumkan tembusan kepada Direktorat Pembinaan Masyarakat (DitBinMas) Polda Papua Barat di Manokwari sebagai pemberitahuan.

Beberapa situs sejarah yang rusak diantaranya adalah Situs Keramat Kali Jopari-Wero, Mata Air Tewa, Batu Korano Rano di Kampung Mamisi. Situs sejauh tersebut seluruhnya berada di Distrik Nikiwar, Kampung Mamisi, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat. Pemerintah diharapkan dapat memperhatikan keberadaan situs keramat milik masyarakat Adat setempat. (Mikel Immanuel W)

Ketua Harian PON: Saya Pastikan Papua Aman dan Siap Jadi Tuan Rumah yang Baik

Penulis
Jaga Indonesia
-
0
Ketua Harian PB PON Papua, Yunus Wonda (doc.Humas Pemprov Papua)

PAPUA,JAGAINDONESIA.COM – Ketua PB PON Papua Yunus Wonda memastikan kondisi keamanan dan ketertiban di wilayah Bumi Cenderawasih saat ini masih aman dan terkendali. ⠀
⠀
Demikian halnya untuk situasi terkini di empat klaster penyelenggaraan PON yang sampai saat ini, baik-baik saja.⠀
⠀
“Sebagai Ketua Harian PB PON Papua saya mau pastikan kepada semua kontingen di Indonesia, bahwa sampai hari ini Papua aman dan saya pikir semua masyarakat Papua siap menjadi tuan rumah yang baik,” terang Yunus kepada pers, disela-sela rapat CDM Meeting II, Jumat (26/3/2021) di Jayapura.⠀
⠀
Yunus mengakui sejumlah wilayah pegunungan di Papua memang kerap bergejolak oleh kelompok yang bersebrangan dengan NKRI. Kendati demikian, hal itu tak banyak berpengaruh terhadap persiapan pelaksanaan PON di empat klaster.⠀
⠀
Apalagi Pemerintah Provinsi Papua di back up oleh TNI/Polri dalam menjaga kondisi keamanan dan ketertiban daerah.⠀
⠀
“Kalau terjadi gangguan keamanan di beberapa daerah di Papua, saya pikir itu tempatnya jauh dari tempat penyelenggaraan PON dan sudah biasa terjadi. Tapi intinya dalam PON ini kita punya komitmen untuk menjaga keamanan”.⠀
⠀
“Toh kami diback up aparat keamanan. Dan saya yakin masyarakat Papua akan sukseskan PON tanpa ada ganggung disana-sini,”tegasnya.⠀
⠀
Ditambahkan Yunus, dalam beberapa pekan kedepan, PB PON Papua bakal menyelenggarakan CDM Meeting II. Pada agenda nasional itu, pihaknya siap meyakikan semua KONI se-Indonesia, bahwa Papua sebagai tuan rumah tak akan mengecewakan para tamu undangan yang hadir.⠀
⠀
“Saya yakin pelaksanaan CDM Meeting II akan sukses dan kita siap memaparkan progres PON yang sudah kami persiapkan,” pungkasnya.⠀
⠀
Wakil Ketua Umum KONI Pusat, Suwarno, berharap dalam pelaksanaan CDM Meeting II di Jayapura, 7 s/d 9 April 2021 mendatang, PB PON Papua dapat memberi gambaran tentang kemajuan persiapan agenda empat tahunan itu.⠀
⠀
“Termasuk masalah keamanan yang menjadi perhatian semua KONI Provinsi di Indonesia”. ⠀
⠀
“Nah nanti biar pihak kepolisian dan TNI (bersama PB PON Papua) menyampaikan, pada saat CDM Meeting II serta ikut meyakinkan para tamu, bahwa penyelenggaraan PON Papua itu akan berjalan aman,” tandas dia. (rls)

IPM Papua Terus Membaik Meski Tetap Urutan Terendah Secara Nasional

Penulis
Jaga Indonesia
-
0
Data BPS Tahun 2020

PAPUA, JAGAINDONESIA.COM – Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua dalam kurun waktu lima tahun terakhir, diyakini terus membaik meski secara nasional reatif paling rendah dan berada pada urutan terbawah.⠀
⠀
Asisten Sekda Papua Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Muhammad Musa’ad mengatakan pertumbuhan IPM Papua pada tahun lalu, nampak pada kenaikan Umur Harapan Hidup (UMH) menjadi 68,79 tahun.⠀
⠀
Dimana Harapan Lama Sekolah (HLS) menjadi 11,08 tahun, meski rata lama sekolah (RLS) 6,69 tahun.⠀
⠀
“Lalu ada pengeluaran per kapita yang naik dari tahun 2018 ke tahun 2019 menjadi 7,336, hanya saja turun akibat Covid-19 menjadi 6.959 pada 2020”. ⠀
⠀
“Dan memang kondisi IPM di wilayah Kabupaten/Kota di Papua tidak merata karena faktor geografis, sosial, budaya dan politik serta tak ketinggalan keamanan,” ujar ia, dalam rilis yang diterima redaksi, Minggu. ⠀
⠀
Masih menurut dia, proses perencanaan pembangunan di Provinsi Papua saat ini terus berjalan, jelang sisa dua tahun masa kepemimpinam Gubernur Lukas Enembe.⠀
⠀
Oleh karenanya, di penghujung masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua , pihaknya mendorong seluruh OPD agar dapat menyiapkan program pembangunan yang bersifat monumental untuk menjadi kebanggaan masyarakat.⠀
⠀
“Selain venue PON XX serta Infratruktur lainnya yang telah terbangun saat ini,” kata ia.⠀
⠀
Kepala Bappeda Papua Yohanes Walilo mengatakan ada sejumlah prioritas pembangunan yang harus diterjemahkan pada setiap Rencana Kerja (Renja) SKPD di 2022 mendatang, dengan sasaran makro.⠀
⠀
Diantaranya IPM proyeksi 62,27, angka kemiskinan proyeksi 25,89, pertumbuhan ekonomi proyeksi 5,64, PDRB perkapita tanpa tambang proyeksi 48,23, gini rasio proyeksi 0,0380, tingkat pembangunan terbuka proyeksi 3,60, konektivitas wiliyah proyeksi 70, dan intensitas emisi GRK proyeksi 0,31. (rls)

Dinkopum Persembahkan Pameran UMKM, Upaya Geliatkan Perekonomian

Penulis
Jaga Indonesia
-
0

SIDOARJO, JAGAINDONESIA.COM – Diselenggarakan di Suncity Plaza Sidoarjo sejak 26-28 Maret 2021, belasan UMKM  mewakili setiap kecamatan di Sidoarjo turut meramaikan pameran yang diadakan oleh DINKOPUM (Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro) Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai ikhtiar untuk kembali membangun kelesuan ekonomi saat pandemi melanda.

Seperti yang diungkapkan oleh Fauzan Adhim, kordinator UMKM Banjarkemantren bahwa antusias pelaku UMKM untuk terlibat begitu tinggi. Hal itu terbukti dengan adanya setiap perwakilan kecamatan se Kabupaten Sidoarjo yang hadir.

Dari 18 kecamatan tersebut, setiap UMKM kecamatan diwakili dengan 5 sampai 8 pelaku UMKM dalam 1 stand.

Tak hanya itu, berbagai komunitas juga turut meramaikan. Mulai dari komunitas handy craft, kerajinan, komunitas perdagangan, simpan pinjam, hingga permodalan, tegas Adhim selaku kordinator UMKM Banjarkemantren dan owner dari Mas Kaji Collection.

“Acara ini untuk menggerakkan UMKM yang mati suri karena pandemi. Merupakan upaya pemerintah kab. Sidoarjo melakukan gebrakan yang cukup baik menurut saya pribadi.” Tegas Fauzan.

“Karena ini merupakan konsekuensi logis dari pandemic, banyak karyawan pabrik maupun kantor yang dikurangi jam kerjanya bahkan dirumahkan. Sehingga otomatis penghasilan berkurang bahkan tidak mendapat penghasilan yang berdampak pada menurunnya daya beli konsumen.” Tambah Mas Kaji lagi, sapaan akrab Fauzan.

Turut meninjau lokasi pameran yakni Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi dan kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Muhammad Edi Kurniadi.

Acara pameran UMKM ini dibuka mulai pukul 08.00  – 21.00 Wib, mengikuti jam buka tutup Suncity Plaza. Barang yang dijual pun beraneka ragam, mulai makanan, minuman, pakaian, kerajinan tangan, bumbu masak, produk olahan hingga jajanan khas daerah. (JI/WEY sastra)

Bangkitkan Semangat Belajar Anak di Masa Pandemi, KKN IAI AL KHOZINY Adakan Program MARBEL

Penulis
Jaga Indonesia
-
0
Kegiatan Marbel yang dilaksanakan di pendopo balai Desa Banjarkemanten, Buduran, Sidoarjo (Foto.Sastra)

SIDOARJO, JAGAINDONESIA.COM – Mahasiswa KKN (Kuliah Kerja Nyata) dari kampus IAI AL KHOZINY Buduran Sidoarjo mempunyai cara tersendiri dalam memberikan kesegaran dan memecah kebuntuan dalam dunia Pendidikan di masa Pademi. Seperti di ketahui bersama bahwa pembelajaran daring dilakukan oleh seluruh siswa di seluruh Indonesia bahkan dunia. Tak pelak menimbulkan kepenatan tersendiri bagi siswa yang belajar.

Bertempat Di Desa Banjarkemantren, Buduran Sidoarjo, mahasiswa KKN ini mengadakan 3 tiga program utama yakni fokus Pendidikan, Keagamaan, dan Sosial. Fokus rencana terebut dilaksanakan dalam masa KKN mulai dari tanggal 1- 31 Maret 2021.

Zakaria sebagai ketua kelompok KKN menyebutkan  bahwa pihaknya terlebih dahulu menjalin silaturahim kepada warga setempat. Tujuannya untuk perkenalan dan pemetaan sosial, sehingga program yang dibuat merupakan salah satu kebutuhan masyarakat setempat.

“Setelah kami banyak diskusi dengan masyarakat dan terutama kaum mudanya, kita mendapati kesenjangan antara belajar dan bermain. Dari sinilah kita temukan gagasan untuk mengelaborasi belajar sambil bermain dengan tepat. Yang ditekankan adalah membangkitkan rasa gembira saat belajar.” Ungkapnya. Atas dasar itulah, mereka mengadakan program MARBEL (Mari Belajar Sambil bermain).

Materi kegiatan MARBEL berfokus pada kegiatan berhitung, bercerita, bernyanyi, menari, permainan tradisional dan membaca puisi.  Kegiatan dilakukan Dengan dua kali dalam seminggu.

Menurut ketua KKN, hal itu dapat terlaksana karena pengalaman mahasiswa KKN dari Fakultas Tarbiyah (pendidikan) sekaligus menjadi guru-guru di lembaga pendidikan setingkat PAUD / TK di tempat tinggalnya masing- masing.

Tidak lupa kelompok KKN ini juga dengan melaksanakan program keagamaan seperti mengadakan  sholawat dan al-banjari bersama warga. Tak lupa program sosial lainnya yakni membagikan masker dan hand sanitazer kepada warga sekitar.  Sehingga sampai hari ini program kegiatan mahasiswa KKN IAI ALKHOZINY bisa dirasakan manfaatnya bagi warga sekitar. (JI/WEY sastra)

1...209210211...223Halaman 210 dari 223

Berita Terbaru

© Copyright 2026 Jaga Indonesia. All Rights Reserved.