JAKARTA – Senator Papua Barat, Filep Wamafma mendesak pembahasan RUU Otsus Papua yang saat ini tengah berjalan dapat mengakomodir pembentukan Partai Politik Lokal di Papua. Menurut Filep, pembentukan partai politik lokal merupakan manifestasi atas terpenuhinya hak dasar politik (political rights) Orang Asli Papua (OAP) sesuai dengan amanat kekhususan UU Otsus Papua.

Menurutnya, pembahasan RUU Otsus saat ini harus menjadi momentum untuk memperjuangkan hak-hak dasar OAP sebagai subyek utama pembangunan di Papua yang selama ini terkesan diabaikan. Selain itu, sebagaimana partai politik lokal di Aceh yang difasilitasi dengan baik, Filep berharap rakyat Papua juga dapat mendirikan partai politik lokal di tanah Papua.

“Bila kita melihat secara lebih jernih, struktur UU Otsus Papua meletakkan secara legislatif dan eksekutif, suatu kekhususan pemberdayaan OAP beserta hak-haknya. Kekhususan tersebut dalam tafsir filosofis, seharusnya dipahami meliputi semua hak dasar yang selama ini diabaikan. Salah satu hak dasar tersebut ialah hak politik yang termanifestasi dalam hak mendirikan partai politik,” ujarnya, Rabu (7/7).

Filep mengatakan, pembentukan partai politik lokal di Papua juga dapat diatur dengan menerbitkan aturan turunan dari UU Otsus Papua. Hal itu menurutnya juga akan mendukung kokohnya demokrasi dan semangat persatuan-kesatuan rakyat Papua dalam bingkai NKRI

“Ruang perubahan inilah yang selayaknya diperjuangkan sekarang. Wilayah demokrasi yang sangat besar akan menemukan tempatnya ketika ada partai politik lokal yang dibentuk, dengan menetapkan revisi UU Otsus mengenai partai politik lokal, maupun dengan menetapkan peraturan turunan sebagai lex specialis dari UU Otsus. Kekhususan OAP memang menjadi prioritas utama, bila kita memaknai Otsus Papua sebagai benar-benar Otsus Papua ,” terangnya.

Lebih lanjut, Filep menjelaskan bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum MK poin 3.14 dalam Putusan Nomor: 41/PUU-XVII/2019 (halaman 102), disebutkan MK menilai dalam posisi sebagai salah satu daerah Otsus, maka pembentuk undang-undang dapat memberikan pengaturan khusus pengelolaan partai politik di Papua. Dengan kata lain bahwa jika pembentukan partai politik lokal dijadikan sebagai bagian dari kekhususan Papua, maka pembentuk undang-undang dapat merevisi UU terkait hal tersebut.

“Bahkan, sebagai bagian dari demokratisasi partai politik, pengaturan khusus dimaksud dapat menjadi model percontohan desentralisasi pengelolaan partai politik nasional di daerah. Dalam batas penalaran yang wajar, kesempatan lebih luas untuk terlibat mengelola partai politik akan memberikan ruang lebih luas kepada warga negara penduduk Papua untuk mengisi jabatan-jabatan politik yang merupakan hasil kontestasi politik yang melibatkan partai politik.”

“Namun demikian, jika pembentukan partai politik lokal akan dijadikan sebagai bagian dari kekhususan Papua, pembentuk undang-undang dapat melakukan dengan cara merevisi UU 21/2001 sepanjang penentuannya diberikan sesuai dengan latar belakang dan kebutuhan nyata Papua serta tetap dimaksudkan sebagai bagian dari menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” bunyi penggalan pertimbangan hukum MK pada tahun 2019.

Selain itu, Filep Wamafma juga menyoroti fakta politik di Papua yang menunjukkan adanya ketimpangan komposisi dalam tubuh DPRP. Menurutnya, saat ini terdapat fraksi Otsus di tubuh DPRP yang justru mayoritas anggota DPRP periode 2019-2024 dihuni oleh pendatang dan bukan OAP. Oleh karena itu, ia menekankan urgensi pembentukan partai politik lokal dapat turut serta dibahas dalam RUU Otsus Papua. (Umma/JP)

Jakarta, 30 Juni 2021—Fahira Idris mengomentari sikap pemerintah terkait penerapan PPKM yang disepakati baru-baru ini. Apapun istilah yang dipilih Pemerintah untuk merespon dan mengendalikan lonjakan kasus positif Covid-19 yang terjadi saat ini, ketegasan dan konsistensi implementasinya menjadi syarat mutlak. Efektivitas pengetatan pembatasan di saat terjadi lonjakan kasus menjadi pertaruhan dari semua upaya besar bangsa ini untuk segera keluar dari berbagi himpitan pandemi. Jika kebijakan pengetatan pembatasan ini berjalan lancar dan efektif maka langkah bangsa ini ke depan untuk mengendalikan pandemi bisa lebih ringan. Namun, jika yang terjadi sebaliknya, maka beban yang harus kita pikul akan semakin berat.
 
“Apapun itu istilahnya, baik itu penebalan PPKM, PPKM Darurat dan istilah lainnya, poin pentingnya adalah ketegasan dan konsistensi implementasi. Insya Allah masyarakat akan patuh jika kebijakan pengetatan pembatasan ini disertai oleh sebuah narasi besar yang menggugah disertai oleh praktik kebijakan di lapangan yang benar-benar konsisten. Selain itu yang juga sangat penting adalah memastikan semua aparatur pemerintah hingga level yang paling dekat dengan masyarakat misalnya lurah, kepala desa, RT/RW paham yang harus mereka lakukan ke masyarakat untuk bergerak bersama menjalankan aturan pengetatan pembatasan yang baru ini,” ujar Anggota DPD RI Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta (30/6).
 
Menurut Fahira, kebijakan pengetatan pembatasan baru yang diambil Pemerintah ini akan berjalan baik jika diformulasikan secara komprehensif. Kebijakan pengetatan pembatasan yang menjadi domain utama juga harus diiringi atau bergerak linear dengan upaya pengendalian lain terutama peningkatan test, tracking, treatment, percepatan vaksinasi terutama di wilayah terjadi lonjakan kasus positif, dan penguatan sistem jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang benar-benar terdampak. Kebijakan pengetatan pembatasan yang diformulasikan secara komprehensif akan membuahkan hasil yang bukan hanya efektif tetapi juga berdampak besar terhadap berbagai bidang kehidupan yang lain terutama ekonomi.  
 
Jika bercermin dari negara lain, lanjut Fahira, beberapa negara yang sudah mulai mampu mengendalikan pandemi dan ekonominya mulai berdenyut hampir semuanya terjadi setelah mereka melakukan pembatasan mobilitas yang sangat ketat bahkan hingga berminggu-minggu. Oleh karena itu, kebijakan pengetatan pembatasan di tengah lonjakan kasus yang terjadi saat ini harus dipandang sebagai langkah strategis bangsa ini agar langkah dan upaya mengendalikan pandemi bisa lebih ringan dan tertata dengan baik.
 
“Dengan pembatasan pengetatan ini diharapkan jumlah kasus melandai. Rumah sakit dan tenaga medis bisa lebih optimal dalam menangani pasien sehingga tingkat kesembuhan naik. Proses vaksinasi meningkat dan berjalan lancar sehingga arah menuju kekebalan komunitas semakin dekat. Ekonomi yang pasti terganggu selama masa pembatasan diharapkan bisa disiasati dengan berbagai program pengaman sosial. Jika situasi dan kondisi seperti ini bisa terwujud maka langkah kita ke depan mengendalikan pandemi yang sudah setahun lebih ini bisa lebih fokus,” pungkas Senator Jakarta ini. (RLS)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Senator Papua Barat, Filep Wamafma menekankan bahwa Tim Kerja (Timja) Otsus DPD RI akan terus mengawal pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Otsus Papua. Filep mengatakan Timja Otsus DPD RI juga mengapresiasi sikap pimpinan Panitia Khusus (Pansus) Otsus DPR RI beserta Panitia Kerja (Panja) yang memberikan ruang untuk adanya penambahan pasal-pasal lain selain 3 pasal UU Otsus yang sebelumnya diajukan oleh pemerintah.

Filep menuturkan, Timja DPD RI telah meminta untuk menyatukan DIM yang diusulkan DPD RI guna mempermudah pembahasan DIM RUU Otsus. Menurutnya, Pandangan Umum dan DIM DPD RI telah memuat dan mewakili aspirasi dari berbagai lembaga di Papua terutama untuk mengakomodir aspirasi rakyat Papua. Dengan demikian diharapkan UU Otsus Papua Jilid 2 yang akan dihasilkan nanti akan sesuai dengan kehendak rakyat Papua.

“DPD RI dalam pandangan umum maupun dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) telah mengakomodir sejumlah aspirasi daerah baik melalui Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat, DPR Papua dan Papua Barat serta lapisan masyarakat. Oleh sebab itu DIM yang diusulkan oleh DPD RI sesungguhnya adalah DIM yang jika dapat diakomodir oleh semua pihak baik DPR maupun pemerintah, akan menjawab persoalan Papua,” ujarnya, Kamis (1/7).

Lebih lanjut, Filep Wamafma mengaku optimis bahwa pembahasan DIM akan berjalan lancar dan sesuai harapan. Ia berharap pembahasan DIM dapat mengutamakan aspirasi rakyat Papua yang telah disampaikan melalui lembaga perwakilan daerah maupun pusat.

“Kami telah melihat DIM dari masing-masing Fraksi di DPR RI dan hal itu bagi saya sangat sinergis dengan apa yang diusulkan oleh DPD RI. Sehingga dalam hal pembahasan nanti tidak akan banyak perdebatan. Kita juga berharap pemerintah terutama Kementerian Dalam Negeri sebagai leading sector tidak harus mempertahankan sesuatu yang tidak akan menjawab substansi persoalan di tanah Papua tapi sebaliknya pemerintah juga mau mendengar aspirasi DPR RI,” terangnya.

Selain itu, Ketua STIH Manokwari tersebut juga berharap pemerintah dan fraksi di Pansus dan Panja DPR RI dapat memahami dinamika politik yang terjadi. Menurutnya, pembahasan DIM juga harus mampu mengakomodir kepentingan politik lokal dan politik nasional secara seimbang.

“Politik lokal Papua akan berpengaruh terhadap kepentingan politik nasional. Demikian juga kepentingan politik nasional juga akan berpengaruh pada kepentingan politik lokal. Keduanya merupakan hal yang saling memiliki keterkaitan erat,” jelasnya.

Filep Wamafma menambahkan, para menteri terutama Menteri Dalam Negeri, Menteri Politik Hukum dan Keamanan dan kementerian-kementerian lainnya yang termasuk dalam Panja Otsus DPR RI dapat memahami visi dan misi Presiden Joko Widodo dalam upaya membangun kesejahteraan Papua. Ia berharap tidak ada kepentingan lain yang justru hanya akan menciptakan jarak atau gap antara presiden dan rakyat di Papua.

“Para menteri harus dapat memahami sikap politik presiden. Bukan sebaliknya, sikap presiden terhadap Otsus Papua yang mengutamakan pendekatan keadilan dan kesejahteraan kemudian ditafsirkan berbeda. Kita sudah mengikuti bagaimana pandangan-pandangan Presiden tentang Papua dan hal ini harus dijiwai dan dihormati oleh kementerian-kementerian terkait. Bukan sebaliknya, kementerian justru menciptakan suatu gap antara Presiden dan rakyat di papua. Hal ini yang kita akan dorong terus sehingga Presiden Jokowi dalam mengakhiri masa jabatan telah meletakkan dasar yang benar bagi pembangunan di Tanah Papua,” pungkasnya. (UWR)