JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Komite III DPD RI melakukan rapat konsultasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI, pada Selasa (27/1/2026). Dalam kesempatan itu, Komite III DPD RI yang dipimpin oleh Dr. Filep Wamafma menyampaikan bahwa pertemuan ini dalam rangka membahas mengenai RUU tentang Bahasa Daerah hingga revitalisasi satuan pendidikan tahun 2026.

“Maksud dan tujuan kami hendak melakukan konsultasi terkait pelaksanaan program-program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di daerah, diantaranya terkait Program Revitalisasi Sekolah Dasar dan Menengah Kemendikdasmen 2026,” ujar Filep Wamafma.

“Komite III DPD RI senantiasa akan melanjutkan berbagai kerjasama dan sinergi dengan Kemendikdasmen RI dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian di daerah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan DPD RI dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang sebagaimana amanat Konstitusi,” sambung Filep.

Di kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa Kemendikdasmen tengah berfokus pada program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan.

Ia mengatakan sejumlah evaluasi program tersebut akan dilaksanakan di tahun 2026, antara lain perencanaan program dilakukan di tahun sebelumnya untuk memberikan waktu yang ideal, menu revitalisasi lebih diperluas dari berupa rehabilitasi dan pembangunan menjadi rehabilitasi, pembangunan, penataan lingkungan dan pengadaan sumber air untuk memenuhi kebutuhan sekolah.

“Pada aspek pengusulan melibatkan pemerintah daerah, di tahun 2025 peran daerah belum optimal dan di tahun 2026 daerah menentukan usulan satuan pendidikan paling membutuhkan. Lalu aspek sistem, di tahun sebelumnya, aplikasi dikelola masing-masing direktorat dan di tahun ini sistem terintegrasi satu pintu. Kemudian pada aspek dukungan langsung kebijakan wajib belajar 13 tahun, tahun sebelumnya berfokus pada standardan tahun 2026 peningkatan akses pendidikan pada PAUD dan SM (Sekolah Menengah),” jelasnya.

Selain itu, ia menambahkan bahwa pada tahun 2026, program revitalisasi satuan pendidikan dilakukan dengan skema swakelola dengan sasaran yang direvitalisasi sebanyak 11.655 satuan pendidikan dan sasaran pembangunan baru/USB 85 satuan pendidikan.

“Skema swakelola, sekolah mengelola dana bantuan secara mandiri dengan pelibatan peran serta masyarakat. Yaitu, bantuan pemerintah diberikan dalam bentuk uang kepada satuan pendidikan. Kemudian, belanja pengadaan dilakukan oleh satuan pendidikan oleh satuan pendidikan dengan cara membangun secara mandiri. Pada sebaran intervensi revitalisasi 2025, mekanisme swakelola dinilai efektif karena memberikan dampak positif terhadap peningkatan jumlah sekolah direvitalisasi. Meningkat 54,9%, dari 10.440 sekolah menjadi 16.167 sekolah yang tersebar di 38 provinsi, 514 kab/kota, dan 5.273 kecamatan (73% kecamatan di Indonesia),” urainya.

Melansir laman resmi Kemendikdasmen pada (28/1), pemerintah berupaya mempermudah mekanisme pengusulan program untuk Tahun Anggaran 2026 melalui pemanfaatan Aplikasi Revitalisasi Sekolah. Aplikasi yang dapat diakses di revit.kemendikdasmen.go.id ini berfungsi sebagai pusat kendali perencanaan dan monitoring serta memudahkan pemerintah daerah dan sekolah dalam mengajukan usulan secara digital.

Fitur-fitur di dalamnya mencakup rekomendasi otomatis berbasis data dapodik, pemeriksaan kelengkapan dokumen secara real time, pemeringkatan sasaran yang objektif, verifikasi berlapis oleh pemerintah daerah dan pusat, serta akses detail kondisi sekolah hingga tingkat ruang.

Melalui aplikasi Revitalisasi Pendidikan, proses pengusulan menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel karena seluruh tahapan terekam secara digital dan dapat ditelusuri kembali. Menu revitalisasi juga diperluas agar lebih responsif terhadap kebutuhan sekolah, meliputi pembangunan ruang belajar baru, rehabilitasi ruang yang rusak, penataan lingkungan sekolah, seperti pagar, akses masuk, ruang tunggu, estetika, dan pengadaan sumber air bersih untuk memastikan sanitasi yang layak. Sasaran revitalisasi diberikan untuk sekolah negeri dan swasta, dengan prinsip pemerataan, keberpihakan pada daerah 3T, serta fokus pada sekolah dengan tingkat kerusakan paling tinggi.

Program Revitalisasi Satuan Pendidikan akan terus ditingkatkan karena hingga saat ini Indonesia masih mengalami tantangan dalam pemerataan akses pendidikan. Terdapat sekitar 1,2 juta ruang kelas dalam kondisi rusak sedang atau berat pada 195 ribu sekolah. (UWR)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan Baktiar Najamudin dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto sepakat memperkuat arah pembangunan desa berbasis keberlanjutan melalui konsep Green Village. Konsep ini menempatkan desa sebagai pusat penguatan ekonomi sekaligus penjaga ekosistem dan ketahanan lingkungan di tingkat lokal.

Dalam pertemuan yang berlangsung di DPD RI hari Jumat (23/1/2026) tersebut, Sultan menegaskan bahwa DPD RI tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga berperan aktif mengawal dan memastikan program Presiden yang dijalankan kementerian dapat berjalan efektif hingga menjangkau desa-desa.

“Saya pikir kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci percepatan pembangunan, terutama dalam menghadapi tantangan ekologis dan perubahan iklim, oleh karena itu kami berharap kementerian desa bisa berkolaborasi dengan kami untuk membangun desa,” jelasnya.

Sultan menjelaskan, DPD RI memiliki kekuatan jaringan politik dan representasi daerah yang luas dengan 152 anggota yang mewakili seluruh provinsi. Potensi tersebut dinilai strategis untuk mendukung Kementerian Desa yang membina lebih dari 75 ribu desa di seluruh Indonesia.

“Jadi kami sudah merancang sebuah konsep Green Village, dimana DPD dan kemendes yang mempunyai peran strategis, maka desa bisa diarahkan menjadi pusat pendidikan lingkungan, pelestarian ekosistem, dan ketahanan ekologis,” tambahnya.

Inisiatif Green Village, lanjut Sultan, sejalan dengan gagasan Green Democracy yang ia inisiasi, serta diharapkan dapat disempurnakan melalui pengembangan konsep Green Parliament yang telah dijalankan DPD RI.

“Jadi ada potensi ekonomi tingkat desa yang akan kita kapitalisasi, akan create sedemikian rupa bahkan akan go global, tapi di sisi lain kita juga harus berkontribusi dengan basis desa untuk memastikan bahwa ekosistem dan ekologi lingkungan kita terjaga dengan baik,” ujar Sultan.

Sultan menegaskan bahwa konsep Green Village juga dapat memperkuat sinergi nyata antara DPD RI dan Kementerian Desa dalam mendorong pembangunan desa yang hijau, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga ekosistem lingkungan.

Sementara itu, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto menyampaikan apresiasi atas komunikasi dan kolaborasi yang dibangun Ketua DPD RI. Ia menilai konsep Green Village sangat relevan untuk mewujudkan desa yang subur, mandiri, dan berdaya saing, termasuk sebagai desa wisata dan desa ekspor.

Dirinya pun berkomitmen untuk membangun desa bersama DPD RI melalui konsep Green Village. Menurutnya, DPD RI sebagai mitra strategis Kementerian Desa dalam mendorong pembangunan desa yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.

Dirinya pun berkomitmen membangun desa bersama DPD RI melalui konsep Green Village. Menurutnya, DPD RI merupakan mitra strategis Kementerian Desa dalam mendorong pembangunan desa yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan. Audiensi tersebut turut dihadiri Ketua Komite II DPD RI Badikenita Br. Sitepu, Ketua Komite III Filep Wamafma, dan Ketua Komite IV Ahmad Nawardi, sebagai wujud dukungan lintas komite terhadap penguatan kolaborasi pembangunan desa.

“Ke depan, saya setuju untuk DPD RI dan Kementerian Desa akan merumuskan secara teknis lokasi dan model Green Village yang terukur dan terarah, dengan pilot project di sejumlah daerah. Program ini diharapkan menjadi contoh nasional sekaligus jejak sejarah pembangunan desa yang berkelanjutan bagi generasi mendatang,” terang Menteri Desa Yandri. (Rls)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Pemerintah menargetkan lifting minyak nasional sebesar 610 ribu barel per hari (bph) pada tahun 2026. Target tersebut tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dan disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XII DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (22/1).

Target tersebut dinilai tidak ringan mengingat kondisi produksi migas nasional yang tengah menghadapi berbagai tantangan teknis. Pemerintah dituntut tidak hanya menjaga level produksi tahun sebelumnya, tetapi juga meningkatkan lifting sekitar 5 ribu barel per hari.

Tantangan semakin besar setelah terjadinya insiden kebocoran pipa migas di awal tahun 2026 yang berdampak pada operasional Blok Rokan di Provinsi Riau, salah satu kontributor utama produksi minyak nasional.

“izin Pimpinan (Komisi XII), kami laporkan bahwa kita di awal tahun ini mengalami ada sedikit musibah kecil di Sumatera, pipa kita bocor yang kehilangan potensi loss kurang lebih sekitar 2 juta barel di awal tahun,” jelas Bahlil.

Meski dihadapkan pada tantangan tersebut, Bahlil menyatakan optimistis target lifting minyak nasional tetap dapat tercapai. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi serta strategi khusus untuk menjaga sekaligus mendorong peningkatan produksi.

Salah satu strategi utama yang ditempuh adalah reaktivasi sumur-sumur tua, termasuk percepatan perizinan puluhan ribu sumur minyak masyarakat di sejumlah daerah agar dapat segera berkontribusi terhadap lifting nasional. “Bahkan sekarang, untuk 40.000 lebih sumur masyarakat, sebagian izinnya sudah kita keluarkan seperti di Jambi dan Sumatera Selatan, sekarang di Jawa Tengah kita sedang mempercepat proses perizinannya,” tuturnya.

Strategi berikutnya dilakukan melalui optimalisasi teknologi, antara lain penerapan Enhanced Oil Recovery (EOR) di Blok Rokan milik Pertamina dan Lapangan Banyu Urip yang dikelola Exxonmobil, yang terbukti mampu meningkatkan produksi minyak.

“Strategi yang ketiga adalah bagaimana proyek yang Plan of Development (POD) sudah selesai kita juga melakukan percepatan (untuk produksi). Ini kita sudah panggil dan bicarakan dengan semua Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS),” ungkap Bahlil.

Di samping itu, Kementerian ESDM juga akan menawarkan lebih dari 100 wilayah kerja (WK) migas secara serempak dalam waktu dekat. Jumlah blok migas itu lebih besar dari target sebelumnya yang dipatok 75 blok migas. Hal ini dilakukan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar Kementerian ESDM menggencarkan eksplorasi di hulu migas.

Sebagai catatan, capaian lifting minyak nasional pada 2025 tercatat berhasil melampaui target yang ditetapkan dalam APBN. Lifting minyak tahun lalu dipatok sebesar 605 ribu barel per hari.

“Alhamdulillah pimpinan (Komisi XII), kami laporkan bahwa lifting minyak kita pada 2025 sebesar 605,3 ribu barrels per day, artinya target RAPBN 2025 mencapai target ada kelebihan sedikit, itu dari sisi lifting minyak,” ujar Bahlil.

Capaian positif ini mendapat apresiasi dari Komisi XII DPR RI karena program Kementerian ESDM telah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. “Kami mengapresiasi pencapaian-pencapaian target di tahun 2025 dan itu kami rasakan betul, termasuk pelaku-pelaku usaha (tambang minyak) rakyat yang sudah tertib,” ujar anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha. (Rls)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma menghadiri dialog antaragama bertema ‘Allah Hadir untuk Menyelamatkan Keluarga’ yang menjadi bagian dari rangkaian Perayaan Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 MPR, DPR, dan DPD RI, bertempat di Gedung Nusantara IV DPR RI, 14 Januari 2026 di Senayan, Jakarta.

Kegiatan ini dihadiri para anggota DPR RI dan DPD RI, perwakilan Kementerian Agama, serta tokoh lintas agama sebagai wujud komitmen bersama menjaga persatuan dan nilai kemanusiaan. Dalam sambutannya, Dr. Filep Wamafma menegaskan bahwa keluarga adalah fondasi utama ketahanan bangsa.

“Keluarga bukan sekadar urusan privat, melainkan juga menjadi ruang strategis pembentukan karakter, nilai moral, dan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, ketika keluarga mengalami kerapuhan yang terancam, bukan hanya individu, melainkan ketahanan sosial dan masa depan bangsa secara keseluruhan,” ungkap Dr. Filep Wamafma.

Lebih lanjut, ia memaparkan sejumlah data bahwa puluhan juta keluarga Indonesia masih hidup dalam garis kemiskinan, diantaranya berdasarkan laporan Bank Dunia tahun 2025 yakni lebih dari 60% penduduk Indonesia berada dalam kategori rentan secara ekonomi.

“Selain itu, juga maraknya judi online dan pinjaman daring ilegal, yang tidak hanya merusak ekonomi rumah tangga, tetapi juga memicu konflik, perceraian, hingga kekerasan dalam keluarga. Kemudian, masih rawan terjadi kerapuhan sosial dan perlindungan di dalam rumah. Data SIMFONI PPA tahun 2025 mencatat lebih dari 27 ribu kasus kekerasan, dengan mayoritas korban adalah perempuan dan anak. Fakta ini menunjukkan bahwa rumah, yang seharusnya menjadi tempat paling aman, tidak selalu demikian bagi semua keluarga,” urai Filep.

“Lalu soal kerapuhan regenerasi dan masa depan bangsa, seperti masalah stunting dan kesehatan keluarga, hingga kini pemerintah masih fokus pada verifikasi keluarga berisiko stunting, yang menandakan bahwa persoalan pemenuhan gizi, kesehatan ibu dan anak, serta pola pengasuhan belum sepenuhnya terselesaikan di tingkat keluarga. Fakta-fakta ini menegaskan bahwa krisis keluarga bersifat multidimensi yakni ekonomi, sosial, dan kesehatan, dan karenanya membutuhkan solusi dan kolaborasi bersama,” tegasnya lagi.

Melalui dialog lintas iman ini, Dr. Filep menekankan pentingnya kebersamaan seluruh elemen bangsa untuk menjaga dan memperkuat keluarga Indonesia di tengah tantangan zaman. Menurutnya, momen dialog antar agama ini menjadi sangat relevan dan strategis. Bagi Komite III DPD RI, dialog ini bukan sekadar forum refleksi moral, tetapi ruang untuk menyamakan diagnosis dan membangun pemahaman bersama tentang krisis keluarga Indonesia.

“Kami, Komite III DPD RI berkomitmen mengawal kebijakan dan regulasi agar benar-benar berpihak pada penguatan ketahanan keluarga, termasuk soal RUU Ketahanan Keluarga yang disusun pada tahun 2017. Kami juga mendorong sinergi lintas sektor dan lintas iman, agar program-program penguatan keluarga tidak berjalan terpisah, tetapi saling melengkapi. Selain itu, kami aktif dan terbuka menyerap aspirasi daerah, karena persoalan keluarga sering kali paling nyata dirasakan di tingkat desa, kampung, wilayah adat, dan daerah tertinggal,” kata Pace Jas Merah ini.

“Menyelamatkan keluarga berarti menyelamatkan masa depan Indonesia. Tugas ini tidak bisa diserahkan kepada negara saja atau kepada agama saja, tapi membutuhkan kolaborasi yang tulus, berbasis data, dan berlandaskan pada nilai kemanusiaan universal. Semoga dialog ini menjadi langkah nyata untuk menghadirkan keadilan dan kesetaraan sosial bagi setiap keluarga Indonesia,” tutupnya.