Kamis, 22 Oktober 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 144

Sosialisasi 4 Pilar MPR RI, Filep Tekankan Pentingya Dalami Makna Pancasila

Penulis
Jaga Indonesia
-
0
Filep wamafma saat menggelar sosialisasi diharapan pemuda dan mahasiswa di Manokwari, Papua Barat

PAPUA BARAT – Sosialisasi pentingnya empat pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara kembali digelar oleh senator Filep Wamafma.  Kali ini, Filep menekankan pentingnya Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika dihadapan para pemuda dan mahasiswa Kota Manokwari, Papua Barat. Kegiatan dilaksanakan di aula kampus STIH Manokwari pada 18 Maret 2022.

Tujuan penanaman nilai Pilar Pilar Kebangsaan tersebut salah satunya agar para pemuda tidak mudah goyah oleh gempuran budaya luar yang kian hari makin akrab dengan para pemuda, termasuk terhadap ancaman persatuan dan kesatuan bangsa.

Filep pada pertemuan tersebut menekankan pentingnya identitas Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara. Menurutnya, kedudukan Pancasila berada di atas tiga pilar yang lain. Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara harus menjadi jiwa yang menginspirasi seluruh pengaturan kehidupan bermasyarakat. Jika Pancasila sudah difahami secara baik, maka hal itu akan menyatukan dan membimbing manusia menjadi lebih manusiawi. Menurutnya, setiap sila sudah mencakup nilai-nilai luhur.

“Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang. Inilah yang harus terus kita dalami.” Urai Filep

Hal itu menurut Filep lantaran Pancasila merupakan konsensus nasional dan dapat diterima oleh semua kelompok masyarakat Indonesia.

“ Pancasila terbukti mampu memberi kekuatan kepada bangsa Indonesia, sehingga perlu dimaknai, direnungkan, dan menjadi pegangan oleh seluruh pemuda yang ada disini. Jika sudah menerima sebagai pegangan, saya percaya kerukunan akan terus tercipta. Pungkas senator Papua Barat tersebut.

Selain itu, Filep Wamafma juga menyoroti sikap para pemuda saat ini yang cenderung hedonis dan terkesan memilih jalan instan. Menurutnya, perilaku hedonis tersebut harus menjadi catatan tersendiri agar para pemuda dapat bersaing ditengah pasar bebas saat ini.

“Kita lihat belakangan anak muda cenderung ingin kaya secara instan, muda terpengaruh oleh ajakan media sosial. Ini salah satu dampak globalisasi, karena itu perlu logika literasi yang matang.” tambahnya lagi.

Pengadilan Negeri Manokwari dan STIH Resmi Teken MoU Posbakum

Penulis
Jaga Indonesia
-
0
Foto: Hanas Warpur

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Pengadilan Negeri Manokwari resmi melakukan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari. Penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Cahyono Riza Adrianto S.H., M.H dan Ketua STIH Manokwari Dr. Filep Wamafma, SH.,M.Hum yang diwakili langsung oleh Pjs Ketua STIH Dr. Andi Muliyono, S.H.,M.H, C.L.A.

Penandatanganan MoU yang berlangsung di ruang media center PN Manokwari, Senin (21/3) disaksikan oleh Wakil Ketua PN Manokwari, Berlinda Ursula Mayor, S.H., LLM dan Panitera Isra Abbas, S.H. Sementara itu dari pihak STIH yakni Koordinator Pos Bantuan Hukum STIH (Posbakum), Jefry C. Krey, SH dan tim anggota Posbakum.

Ketua PN Manokwari menyampaikan terima kasih kepada ketua STIH Manokwari yang telah meluangkan waktu melakukan penandatanganan MoU. Manurutnya, PN Manokwari diharuskan memiliki Posbakum untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan bantuan hukum di lingkungan PN Manokwari termasuk konsultasi masalah hukum.

Ia menerangkan, Posbakum ini bukan merupakan kantor pengacara, sehingga STIH Manokwari dipercaya untuk menempatkan alumninya guna menerapkan ilmunya melalui Posbakum.

“Dengan demikian Posbakum ini diharapkan turut membantu PN dalam memberikan edukasi kepada masyarakat ketika ingin mendapat bantuan hukum. Posbakum STIH diharapkan turut membantu PN dalam pelayanan disini, sehingga ketika masyarakat akan melalui tahapan sidang, maka disitulah tim anggota Posbakum turut berperan menerima masyarakat,” ungkap Cahyono dalam sambutannya.

Pasca penandatanganan MoU ini, tim Posbakum diminta berbaur dengan pimpinan, wakil PN, pegawai dan staf serta panitera. Dengan demikian akan ada koordinasi yang baik dan diskusi dapat berjalan tentang pelayanan hukum kepada masyarakat.

“MoU sudah terlaksana, maka secara otomatis Posbakum STIH Manokwari sudah berada di dalam satu sistem di PN Manokwari. Untuk itu tidak boleh sungkan dalam koordinasi serta konsultasi dalam melayani masyarakat yang datang karena masalah hukum, dan buatlah pelayanan yang prima dan ramah kepada masyarakat,” pesan Cahyono.

Menurutnya, pelayanan Posbakum juga harus mengetahui karakter dari masyarakat asli Papua dan memahami adat istiadat di Papua, khususnya Manokwari. Hal ini termasuk ketika masyarakat meminta pendampingan, Posbakum dapat mendampingi saat sidang berlangsung dan memperhatikan aturan dalam ruang sidang.

“Adik-adik disini sebagai pendamping bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, maka dapat memberikan saran dan solusi dalam penyelesaian masalah hukum secara positif. Bahkan posbakum disini bukan untuk mencari pengacara bagi klien tetapi bagaimana memahami masalah hukum tersebut dan mencari solusinya,” tambah dia.

Dalam kesempatan itu, Pjs Ketua STIH Manokwari Dr. Andi Muliyono, S.H.,M.H., C.L.A menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran ketua STIH Manokwari. Andi Muliyono mengapreasi PN Manokwari yang mempercayakan STIH Manokwari sebagai bagian Posbakum. Menurutnya hal ini menjadi salah satu tanda kemajuan luar biasa antara PN dan STIH.

“STIH dipercayakan oleh PN untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui bantuan hukum. Artinya pelayanan disini melihat orang yang bermasalah dengan harapan bisa terbantu,” ungkap Muliyono.

Untuk melaksanakan pelayanan ini, Andi berharap anggota Posbakum daat membuka diri dan berkoordinasi dengan hakim, pegawai, staf dan panitera Pengadilan. Ia juga berharap pelayanan hukum nantinya dapat berjalan ramah dan menyenangkan bagi semua masyarakat yang datang dan membutuhkan bantuan hukum.  (WRP/HUMAS STIH)

LaNyalla: Setelah Ekonomi, Percepatan Sektor Pendidikan Harus Dilakukan Jatim

Penulis
Jaga Indonesia
-
0
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti

JAKARTA – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyambut positif kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang melonggarkan pembatasan kegiatan masyarakat.

Selain menjadi momentum untuk mempercepat pemulihan ekonomi, LaNyalla juga berharap pelonggaran itu dimanfaatkan dengan baik di sektor pendidikan.

“Saya berharap pelonggaran aktivitas bukan hanya untuk menggenjot perekonomian. Tetapi juga dimanfaatkan sektor pendidikan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang sedikit mundur karena pandemi,” paparnya, Selasa (22/3/2022).

Di sektor ekonomi, lanjutnya, percepatan pemulihan dapat dimulai dari pergerakan ekonomi lokal. Sebab dengan bergeraknya ekonomi lokal bergerak maka akan menggerakkan sektor lainnya.

“Pertumbuhan ekonomi lokal perlu didorong dengan kebijakan-kebijakan lokal dari setiap daerah kota atau kabupaten, sehingga rodanya bergerak serentak. Kita harus optimistis pemulihan ekonomi bisa terus didorong melalui berbagai langkah bersama,” ujar LaNyalla.

Oleh karena itu LaNyalla meminta Pemprov Jatim untuk berkolaborasi dengan dunia usaha dalam mengakselerasi upaya-upaya membangkitkan ekonomi.

“Pertumbuhan ekonomi tidak dapat bergerak begitu saja tetapi memerlukan kebijakan yang strategis dan mampu mendorong pelaku usaha di semua lini,” tukas dia.

Sedangkan untuk sektor pendidikan, memang harus segera dimulai dengan pembelajaran tatap muka. Banyak kalangan menganggap, pendidikan dengan sistem belajar online menyebabkan banyak kemunduran terhadap kualitas anak.

“Pandemi membuat pembelajaran tidak maksimal. Makanya setelah ada pelonggaran aktivitas, setelah ekonomi pemerintah daerah perlu mendorong percepatan perbaikan pada sektor pendidikan agar kita tidak mengalami lost generation,” ujar dia.(*)

Mahyudin Sosialisasi 4 Pilar MPR-RI dengan KKTJ Balikpapan

Penulis
Jaga Indonesia
-
0

Balikpapan – Dr H.Mahyudin.ST.MM Wakil Ketua DPD-RI yang juga anggota MPR-RI melaksanakan kegiatan sosialisasi 4 pilar MPR-RI bekerja sama dengan Kerukunan Keluarga Turatea Jeneponto KKTJ Balikpapan.

Mahyudin mengatakan sosialisasi Empat Pilar MPR merupakan perintah dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Dalam undang-undang itu, MPR mendapat tugas menyosialisasikan Empat Pilar MPR (Pancasila,UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika).
Selanjutnya ia menuturkan sejumlah alasan mengapa MPR menyosialisasikan Empat Pilar MPR.

Hal ini didasari masih lemahnya penghayatan dan pengamalan agama serta munculnya pemahaman agama yang keliru dan sempit. “Seperti munculnya radikalisme yang melahirkan terorisme. Ini harus diantisipasi agar jangan sampai ada anggota masyarakat yang terpapar radikalisme dan terorisme,” katanya.

Mahyudin mengapresiasi pada saat menyanyikan lagu Hymne Balikpapan tanpa tayangan teks tapi warga Jeneponto dapat menyanyikan dengan baik dan merdu.Hal ini menjadi penting bahwa “di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”. Sebab disadari masih adanya pengabaian terhadap kepentingan daerah dan timbulnya fanatisme kedaerahan hal ini seiring terjadi disparitas pembangunan pusat dan daerah yang butuh waktu untuk diperbaiki.ujarnya.

Sosialisasi Empat Pilar, MPR-RI bekerja sama dengan Kerukunan Keluarga Turatea Jeneponto KKTJ Balikpapan. Dilaksanakan pada hari Minggu 20 Maret 2022 bertempat aula rumah dinas Walikota Balikpapan. Acara ini dihadiri oleh 150 peserta pengurus dan anggota KKTJ Balikpapan.

Dalam sambutan Wakil Ketua Bidang Organisasi KKTJ Balikpapan Syaripah Annisa.SE mengatakan KKTJ Balikpapan telah resmi terdaftar pada Kesbangpol Balikpapan sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan.Pengurus KKTJ Balikpapan dilantik pada tanggal 23 Januari 2022 adalah perkumpulan keluarga besar warga Jenepoto yang bermukim di kota Balikpapan.

Terkait program awal organisasi maka dianggap sangat penting mengadakan sosialisasi 4 pilar MPR-RI ,Syarifah berterima kasih kepada Dr.H.Mahyudin.ST.MM Wakil Ketua DPD-RI yang juga sebagai anggota MPR-RI telah bersedia bekerja sama dengan KKTJ Balikpapan.

“Harapannya semoga anggota KKTJ dapat mencermati dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari hari sebagai warga kota juga sebagai warga negara yang baik” demikian Syaripah Anissa.

Komite I DPD RI Minta Mendagri Libatkan Masyarakat Papua dan DPD RI Terkait Pemekaran Papua

Penulis
Jaga Indonesia
-
0

JAKARTA – Komite I melakukan rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri membahas beberapa isu strategis antara lain pemekaran daerah di Papua pasca revisi UU Otonomi Khusu Papua, Evaluasi Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Desain Besar Penataan Daerah dan Rencana Penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Daerah. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Sriwijaya, Gedung DPD RI Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (22/3/2022).

“Ada beberapa isu strategis yang hendak kami mintakan penjelasan secara komprehensif dari pemerintah dalam hal ini Mendagri yakni terkait rencana pemekaran di wilayah Papua dan Papua Barat yang menuai pro-kontra di tengah rakyat Papua, pelaksanaan Otsus di Aceh, pelaksanaan desentralisasi dan isu persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024,” ujar Ketua Komite I DPD RI Fahrul Razi.

Fachrul Razi mengatakan bahwa Komite I DPD RI berharap Mendagri memperhatikan aspirasi Orang Asli Papua (AOP) dalam membuat kebijakan pemekeran daerah di tanah Papua, dengan menggunakan pendekatan sosial, budaya dan adat istiadat.

Senada dengan Fahrul Razi, Wakil Ketua Komite I DPD RI Filep Wamafma mengatakan bahwa isu pemekaran di Papua terpecah. Banyak pihak, mulai dari kepala daerah, tokoh masyarakat yang menolak adanya pemekaran. Dirinya khawatir jika pemekaran terus dilakukan, akan memunculkan banyak konflik di Tanah Papua.

“Bupati-bupati wilayah tengah menyatakan sikap tidak mendukung pemekaran, termasuk gubernur dan MRP. Solusi bapak adalah kita gunakan top down, tapi implikasinya bisa kita lihat sendiri,” ucapnya.
Senator dari Papua Barat ini juga meminta agar pemerintah saat ini harus menciptakan situasi yang kondusif. Jangan memaksakan berbagai kebijakan yang ditolak oleh masyarakat Papua. Dirinya menyarankan pemerintah pusat membangun komunikasi dengan masyarakat Papua.

“Pak Menteri panggil gubernur dan sebagainya ke Jakarta, kita komunikasi. Komunikasi harus terus-menerus sehingga tidak menciptakan gangguan keamanan apalagi korban sipil,” imbuhnya.

Beberapa Senator DPD RI juga menyoroti mengenai pemekaran Papua. Senator dari Jawa Barat Eni Sumarni mengatakan bahwa masyarakat Papua menginginkan adanya pengisian jabatan-jabatan pemerintahan dan instansi lainnya diisi oleh putra-putra daerah.

“Kenapa tidak mau (pemekaran) sekaligus bareng, karena mereka tidak mau pejabat-pejabatnya diisi dari non Papua. Mereka maunya jabatan di Papua dijabat oleh putra-putri daerah sendiri,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Senator dari DI Yogyakarta Hilmi Muhammad mempertanyakan pernyataan dari Mendagri, Tito Karnavian yang mengatakan bahwa mayoritas masyarakat Papua menginginkan adanya pemekaran. Menurutnya, dalam kunjungan kerja DPD RI ke Papua dan bertemu dengan MPRP dan DPRP, justru muncul aspirasi penolakan atas wacana pemekaran.

“Mereka menolak pemekaran, tapi kenapa Pak Menteri bilang masyarakat sendiri justru ingin pemekaran. Kami ketemu dengan MPRP dan DPRP secara langsung,” jelasnya.

Dalam rapat kerja tesebut Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bawa sudah dilaksanakan revisi Undang-Undang No.2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua) dan perkembangan daerah Papua. *

Danrem 152/Baabullah Gowes Bareng Bersama Waasops Kasad

Penulis
Jaga Indonesia
-
0

Ternate – Di masa Pandemi Covid-19, berolahraga sangat penting untuk menjaga stamina dan kebugaran serta meningkatkan imun tubuh olahraga bersepeda (Gowes) yang sekarang ini mulai digemari dan bahkan sudah menjadi tren baru di tengah masyarakat di Indonesia.

Pagi ini, Danrem 152/Baabullah Brigjen TNI Novi Rubadi Sugito S.I.P., M.Si. bersama Waasops Kasad Bid.Perencanaan Brigjen TNI Brigjen TNI Bangun Nawoko dan pejabat Korem 152/Baabullah yang turut tergabung dalam kegiatan gowes ini mendampingi Waasops Kasad, Danrem 152/Baabullah, Para Kasi Kasrem 152/Baabullah, Para Kabalak rem 152/Baabullah, dan Team Triathlon korem 152/Baabullah,Selasa (22/03/2022).

Waasops Kasad menyampaikan, kegiatan gowes bareng ini sebagai salah satu wahana berolahraga untuk menjaga fisik, agar kedepan lebih siap dalam menjalankan tugas pokok sebagai prajurit TNI. Selain itu sebagai ajang rileksasi dan menikmati keindahan alam Maluku uatara, Selain itu juga mengajak anggota untuk hidup sehat dengan gemar berolahraga. “tuturnya.

Danrem 152/Baabullah menambahkan, olahraga bersepeda ini selain bikin badan sehat, bersepeda merupakan olahraga yang menyenangkan, hati pun menjadi riang. Kalau kamu perhatikan orang yang mengayuh pedal di jalanan, ekspresi wajahnya terlihat bahagia, seolah hidup tanpa beban. Contoh sederhananya bebas dari kemacetan yang setiap hari membuat stres para pengendara motor dan mobil,”tuturnya.

Olahraga ini seperti menular. Beberapa tahun lalu hanya segelintir orang, tapi dewasa ini jumlah pengendara sepeda semakin banyak. “Bike to Work” bukan lagi sebatas slogan, melainkan sudah diimplementasikan. Harapannya olahraga gowes ini semakin menyebar, sehingga bersepeda dapat menjadi gaya hidup masyarakat Indonesia, Namun tetap memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan dalam melaksanakan setiap kegiatan khususnya olahraga bersepeda,”harapan Danrem.
(penrem152)

Waspada Penyakit Ginjal, Kenali Ciri dan Cara Pencegahan

Penulis
Jaga Indonesia
-
0

Penyakit ginjal menjadi penyebab kematian ke-10 di Indonesia dengan jumlah kematian lebih dari 42 ribu pertahun. Masyarakat perlu mewaspadai penyakit tersebut dengan melakukan pencegahan sedini mungkin dan mengenali ciri-ciri dari penyakit ginjal.

Ginjal berfungsi untuk membuang sisa metabolisme dalam tubuh. Semua proses dalam tubuh akan dibuang melalui hati dan ginjal, pembuangan dari ginjal disalurkan melalui urin sedangkan pembuangan dari hati itu melalui anus.

Fungsi ginjal selain memproduksi urin adalah sebagai keseimbangan cairan, misal saat suhu udara dingin maka tubuh akan lebih sering buang air kecil, tapi kalau suhu udara panas tubuh akan merasa kekurangan cairan.

Ketua Perhimpunan Nefrologi Indonesia (Pernefri) dr. Zulkhair Ali mengatakan kalau ginjal tidak berfungsi maka akan terjadi gagal ginjal. Ia menyebut penyakit ginjal yang umum dialami adalah batu ginjal, infeksi ginjal, radang ginjal, ginjal karena diabetes, ginjal karena hipertensi, ginjal karena lupus, dan ginjal karena polikistik.

Penyakit-penyakit tersebut dapat menurunkan fungsi ginjal. Fungsi ginjal dapat dibagi dua, umumnya yaitu gangguan ginjal akut dan penyakit ginjal kronik. Kemudian pada penyakit ginjal kronik ada fase yang dinamakan akut on kronik.

”Yang menarik adalah pada penyakit ginjal akut, gejala pada pasien terlihat berat sekali tapi bisa sembuh sempurna. Sedangkan penyakit ginjal kronik itu pasien tidak merasakan apapun, tidak ada gejala, tapi ketika sudah berat akhirnya harus cuci darah dan tidak bisa disembuhkan kembali,” katanya dalam konferensi pers secara virtual Hari Ginjal Sedunia di Jakarta, Kamis (17/3).

Penyakit ginjal kronik, lanjutnya, merupakan masalah kesehatan global karena prevalensi gagal ginjal itu semakin hari semakin meningkat. Tidak hanya itu penyakit tersebut bersifat progresif dan tidak bisa sembuh kembali, tingkat mortalitas yang tinggi, dan memakan biaya mahal.

Karenanya perlu dilakukan pencegahan dengan deteksi sedini mungkin terhadap penderita penyakit ginjal. Pencegahan idealnya dilakukan dari fase normal, yakni menskrining orang-orang yang tidak sakit untuk mengetahui apakah ada faktor risiko terjadinya penyakit ginjal atau tidak.

Kalau sudah ditemukan adanya faktor risiko, maka langkah selanjutnya harus menurunkan faktor risiko tersebut. Skrining juga dilakukan terhadap pasien-pasien yang sedang mengalami penyakit ginjal.

”Kemudian kalau sudah terjadi kerusakan kita harus melakukan pengobatan, baik melakukan pengobatan terhadap ginjalnya untuk menunda atau memperlambat progresivitas penyakit ginjalnya nya maupun mengobati komorbid yang ada,” ucap dr. Zulkhair.

Namun apabila sudah terjadi gagal ginjal maka harus dilakukan terapi pengganti ginjal atau transplantasi ginjal.

Sebagai langkah pencegahan diperlukan deteksi dini penyakit ginjal dengan mengenali penyebab penyebab gagal ginjal. Penyebab penyakit ginjal yang paling sering terjadi adalah hipertensi, diabetes, dan radang ginjal.

Sementara untuk gejala penyakit ginjal kronis antara lain mual, gatal-gatal, sesak napas, anemia, dan hipertensi. Sayangnya gejala ini baru muncul setelah tahap lanjut atau pada stadium lanjut. Pada stadium awal gejala sama sekali tidak terlihat atau tidak terasa.
Oleh karena itu solusinya adalah harus melakukan pemeriksaan secara berkala, secara rutin terutama bagi faktor risiko menderita penyakit ginjal antara lain usia di atas 50 tahun, penderita diabetes, penderita hipertensi, perokok, obesitas, dan ada riwayat keluarga yang menderita penyakit ginjal.

”Pemeriksaan ini sebaiknya dilakukan setiap 1 tahun,” ucapnya.

Dari sisi fasilitas kesehatan, Koordinator Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Kemenkes dr. Theresia Sandra Diah Ratih mengatakan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin telah menunjuk Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) sebagai koordinator untuk pengembangan jejaring rumah sakit untuk pelayanan penyakit ginjal.

”Kita sudah mencoba membuat jejaring rumah sakit untuk pelayanan penyakit ginjal, dan beberapa rumah sakit diharapkan bisa mengampu rumah sakit – rumah sakit daerah untuk bisa memampukan dirinya lebih baik,” kata dr. Theresia.

Pemerintah telah menyediakan layanan untuk deteksi dini bagi masyarakat minimal setiap 1 tahun sekali baik itu di tingkat RT maupun RW. Layanan tersebut dalam bentuk Posyandu untuk usia produktif dan Lansia.

”Deteksi dini paling minimal satu tahun sekali. Seluruh masyarakat diharapkan bisa mengakses layanan itu, termasuk juga pengobatan dan konseling untuk faktor risiko penyakit ginjal,” ucapnya.

Film Pendek Indonesia Mendapat Tempat Khusus pada Tampere Film Festival di Finlandia

Penulis
Jaga Indonesia
-
0

​Tampere, Finlandia – Sepuluh film pendek Indonesia diputar pada tanggal 9-13 Maret 2022 di Festival Film Tampere (Tampere Film Festival/TFF) ke-52, Finlandia. Terpilihnya Indonesia selain Hungaria sebagai guest country, merupakan hasil kolaborasi Festival Director Tampere Film Festival, Jukka-Pekka Laakso, dan Program Director Minikino Film Week-Bali International Short Film Festival, Fransiska Prihadi.

Secara khusus, film “Jamal” karya Muhammad Heri Fadli mendapat kehormatan untuk tampil bersama empat film internasional terpilih lainnya pada Opening Screening TFF 2022 tanggal 9 Maret 2022. Film “Lika Liku Laki” (Khozy Rizal), terpilih masuk nominasi untuk berkompetisi pada International Competition. Sineas Indonesia, Edo Wulia, masuk sebagai anggota juri International Competition TFF 2022 dan Fransiska Prihadi, Program Director Minikino/kurator film beserta sutradara/produser Muhammad Heri Fadli (sutradara film “Jamal”), Erwin Fajar Satrio (produser pasca produksi film “Jamal”), Khozy Rizal (sutradara film “Lika Liku Laki”) dan John Badalu (produser film “Lika Liku Laki”) hadir sebagai narasumber.

Rangkaian kegiatan TFF 2022 mencakup seminar, workshop, diskusi perfilman, sesi Q&A setelah pemutaran film, networking events untuk publik dan industri, resepsi, dan malam penyerahan penghargaan sebagai puncak TFF 2022. Selain hadir pada resepsi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Tampere, Dubes RI Ratu Silvy Gayatri menyempatkan diri bertemu dengan Jukka-Pekka Laakso, Festival Director TFF, dan para sineas muda Indonesia untuk menyampaikan apresiasi atas kehadiran film-film pendek Indonesia. Harapannya, partisipasi para sineas dapat berkontribusi bagi peningkatan people-to-people contact antara Indonesia dan Finlandia.

TFF merupakan festival film pendek terbesar di wilayah Nordik. Selain itu, TFF termasuk tiga besar festival film internasional di Eropa selain Clermont-Ferrand (Perancis) dan Oberhausen (Jerman). TFF diselenggarakan setiap tahun di Tampere, Finlandia, selama lima hari pada bulan Maret dan setiap tahunnya diperkirakan dihadiri sekitar 30.000 pengunjung, dengan kehadiran lebih dari 800 sineas. Setiap tahunnya, TFF menayangkan 400 film melalui sekitar 100 pemutaran (screenings).

(Sumber: KBRI Helsinki)​

Simak Catatan Kritis Senator Filep Soal “Kebisingan” Papua Saat Ini

Penulis
Jaga Indonesia
-
0
Filep Wamafma

JAKARTA – Dalam beberapa hari terakhir, demonstrasi penolakan pemekaran Papua terjadi di wilayah beberapa daerah, baik di Papua maupun di luar Papua. Isu marginalisasi Orang Asli Papua menjadi makin tak terhindarkan. Tak hanya itu, sebagian kelompok juga mengkhawatir akan adanya ekspansi korporasi dan perampasan tanah adat seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Karena itu, bagi warga yang menolak pemekaran, mereka meyakini bahwa DOB akan menjadi alat “penakhlukan dan penguasaan”.

Selain alasan tersebut, menurut senator Papua Barat Filep Wamafma bahwa persoalan Papua bukan sekadar menolak atau menyetujui pemekaran; melainkan pada kenyataan bahwa sejak dulu sampai sekarang, Papua memang sedang tidak baik-baik saja. Hal itu mengingat sejumlah masalah yang selalu hadir silih berganti di tanah Papua.

“Papua sejak dulu memang sedang tidak baik-baik saja. Karena sejak dulu hingga kini, persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) tidak dapat diselesaikan dengan tuntas. Memori OAP akan selalu menyimpan peristiwa Biak Berdarah (6 Juli 1998), Abepura Berdarah (2000), Wasior Berdarah (Juni 2001), Wamena Berdarah (April 2003), Kerusuhan Universitas Cenderawasih-Jayapura (16 Maret 2006), Paniai Berdarah (di Enarotali, 8 Desember 2014), Kasus Deiyai (1 Agustus 2017), Kasus Nduga (2 Desember 2018), juga peristiwa lainnya, yang masih melukai jiwa generasi OAP.” Kata Filep.

Terkait pelanggaran HAM tersebut, Filep menilai bahwa Pasal 20 dan 21 UU Pengadilan HAM yang memberi wewenang penyidikan pada Kejaksaan Agung, pada akhirnya memberikan kuasa penuh kepada Kejaksaan Agung untuk dapat berpendapat bahwa hasil penyelidikan masih kurang lengkap.

“Ruang ini menyebabkan tarik ulur berkas antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Penegakan pengadilan HAM pun hanya berjalan di tempat. Tim Khusus Kejaksaan Agung yang dibentuk pada Desember 2020, yang diikuti dengan pembentukan Tim Penyidik Pelanggaran HAM Berat Paniai setahun sesudahnya, baru mampu mendapatkan sedikit titik terang di Februari 2022. Kisah-kisah yang lain tetap berdiam dalam peti es.” Tegas senator Papua Barat ini.

Dalam keadaan seperti itu, menurut Filep adalah hal wajar bila Pemerintah Indonesia telah menerima komunikasi dari mekanisme Dewan HAM PBB, Special Procedures Mandate Holders/SPMH.

SPMH meminta klarifikasi dan penjelasan mengenai berbagai kasus dugaan penghilangan paksa, penggunaan kekerasan berlebihan, penyiksaan, dan pemindahan paksa di Provinsi Papua dan Papua Barat, yang ternyata tidak tercatat dalam memoar Indonesia, misalnya peristiwa di Sugapa, di Desa Kokas-Fakfak, di Maki-Ilaga Utara, Operasi militer di Kabupaten Puncak pada Mei-Juli 2021, Operasi militer di Kabupaten Maybrat pada November 2021, Operasi militer di Kabupaten Pegunungan Bintang (Oktober-November 2021), Operasi militer di Kabupaten Nduga (Desember 2018, tahun 2020, November 2021), dan Operasi militer di Kabupaten Yahukimo (November 2021).

“Itulah sebabnya kita katakan bahwa Papua sedang tidak baik-baik saja! Keadaan ini seharusnya memberikan kesadaran bahwa semua peristiwa hukum dan politik di Papua, terutama menyangkut HAM, harus dibuka seluas-luasnya.” Pinta Wamafma.

Filep menambahkan juga bahwa problematika Otonomi Khusus (Otsus) pun semakin terang-benderang, bahwasanya Otsus belum mampu mengangkat OAP menjadi tuan di negerinya sendiri, menjadi terdepan dalam pembangunan, atau setidaknya memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) OAP. Catatan sebagai provinsi miskin masih terus membayangi meskipun dana yang digelontorkan sangat banyak.

“Keluarnya UU Otsus yang baru tentu saja diharapkan menyelesaikan semua persoalan di Papua: pendidikan, kesehatan, derajat hidup, investasi yang adil bagi OAP, dan menjadikan OAP sebagai tuan di negerinya sendiri.” Tambahnya lagi.

Namun, Filep menyayangkan jika upaya-upaya perbaikan OAP justru diawali dengan penolakan pemekaran dari berbagai elemen, meskipun tak dapat dipungkiri bahwa ada elemen lain yang menyetujui pemekaran. Kondisi semacam ini menurutnya sangat berbahaya bagi munculnya friksi di antara masyarakat. Kekhawatiran yang muncul ialah OAP akan jadi korban di tengah pertarungan friksi politik tersebut; seperti pepatah Gajah bertarung, Pelanduk mati di tengah.

Demikianlah Filep mengurai bahwa Papua sedang tidak baik-baik saja. Menurut Filep Wamafma, jika dirangkum, ada 2 (dua) hal mendasar mengapa Papua masih terus bergolak.

“Pertama, tidak ada rasa saling percaya (trust) antara Pemerintah Pusat dan OAP. Situasi distrust ini terus terpelihara dari masa ke masa, karena sejarah Papua belum selesai secara politik dan kemanusiaan. Kepercayaan ini akan tetap sulit dibangun selama dialog yang setara belum terjadi. Kesetaraan dialog akan membuka semua tabir tersembunyi, yang mampu mengarahkan Papua ke masa depan.

“Kedua, ada jarak antara idealisme Pemerintah Pusat dan idealisme OAP. Idealisme Pemerintah Pusat yang bertumpu pada pembangunan di segala aspek melalui pendekatan infrastruktur, sesungguhnya berbeda dengan idealisme OAP. Bagi OAP, pendekatan kesejahteraan bukanlah solusi, melainkan pendekatan budaya dan adat-istiadat. Lebensraum (ruang hidup) OAP adalah ruang budaya, di mana tanah dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, merupakan warisan suci yang tidak boleh diambil secara serakah. Di sinilah sinergitas peran 3 (tiga) tungku yaitu adat, agama, dan pemerintah diperlukan.” Tutup Filep.

Digagas Gubernur Rohidin 4 Tahun Lalu, RS Pendidikan UNIB Tahun ini Dibangun

Penulis
Jaga Indonesia
-
0

BENGKULU – Digagas 4 tahun yang lalu oleh Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah terkait pengembangan kelembagaan dan perguruan tinggi, Rumah Sakit (RS) Pendidikan Universitas Bengkulu (UNIB) hari ini, Selasa (15/03), dilakukan Penandatanganan Prasasti dan Peluncuran Proyek (Groundbreaking), di Kampus IV UNIB/ lahan eks. RSUD Bengkulu.

Dikatakan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, pembangunan RS Pendidikan ini merupakan wujud pengembangan UNIB menjadi universitas besar dengan reputasi terbaik dengan berbagai pelayanan yang berkualitas.

“Diharapkan kawasan ini nanti akan menjadi salah satu pusat pelayanan kesehatan sekaligus pengembangan pendidikan tinggi yang berkualitas,” jelas Gubernur Rohidin.

Termasuk pembangunan RS Pendidikan tersebut bagaimana mendesain daerah agar mampu menyediakan layanan publik, khususnya bidang kesehatan yang betul-betul representatif, sesuai kebutuhan zaman dan yang akan datang.

“Hari ini menjadi titik awal bahwa cita-cita besar itu akan dimulai kita wujudkan secara bersama-sama,” imbuhnya.

Didukung anggaran pembangunan dari APBD Provinsi Bengkulu, Bappenas RI dan Saudi Found for Development (SFD), dengan total 64,9 juta US Dollar. Dengan rincian 85,5 persen dari SDF dan dana pendamping dari anggaran pemerintah sebesar 14,5 persen. Sehingga total anggaran secara keseluruhan meliputi dana operasional mencapai 127,9 juta US Dollar.

Dijelaskan Rektor UNIB Prof. Retno Agustina Ekaputri, dengan luas areal sekitar lebih dari 1 hektar, ditargetkan pembangunan RS Pendidikan selesai pada akhir tahun 2023 mendatang.

“Jadi ada 3 dan 6 lantai. Di tahun 2024 diharapkan bisa difungsikan sebagai rumah sakit pendidikan dan juga sebagai pusat layanan kesehatan bagi masyarakat luas,” ungkapnya.

1...143144145...223Halaman 144 dari 223

Berita Terbaru

© Copyright 2026 Jaga Indonesia. All Rights Reserved.