MALANG, JAGAINDONESIA.COM – Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyinggung soal besaran dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang mencapai Rp 1000,7 Triliun sejak ada UU Otsus pada 2001.
Akan tetapi, menurutnya besarnya dana Otsus yang digelontorkan pemerintah itu tidak sampai kepada rakyat dan pembangunan Papua masih berjalan di tempat lantaran dana Otsus banyak yang dikorupsi.
“Dana yang dikeluarkan oleh pemerintah itu selama Otsus itu jumlahnya Rp 1000,7 triliun tidak jadi apa-apa. Rakyatnya tetap miskin, marah kita ini, negara turunkan uang, rakyatnya miskin seperti itu. Rp 1000,7 triliun itu sejak 2001 ada UU Otsus,” ungkap Mahfud kepada wartawan saat berada di Unisma, Malang, Jumat (23/9/2022).
Mahfud juga mengatakan, sejak era kepemimpinan Gubernur Papua Lukas Enembe dana Otsus sebesar Rp 500 Triliun lebih, rakyat Papua juga tetap miskin.
“Sementara pada masa pak Lukas Enembe Rp 500 triliun lebih, tidak jadi apa-apa juga, rakyatnya tetap miskin, pejabatnya foya-foya,” kata Mahfud.
Lebih lanjut, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyampaikan, pembangunan infrastruktur yang dilakukan di Papua juga dilakukan oleh pemerintah pusat, yakni merupakan proyek dari Kementerian PUPR. Menurutnya, rakyat Papua dan Indonesia berhak marah lantaran dana sebesar itu seharusnya digunakan untuk pembangunan.
“Sekarang di Papua itu ada infrastruktur jalan dan lain-lain, itu proyek PUPR pemerintah pusat. Proyek PUPR, saya sudah cek. Yang dari dana Otsus banyak yang dikorupsi, tentu tidak semuanya, tetapi banyak yang dikorupsi seperti ini. Bayangkan Rp 1.000,7 triliun seperti ini,” ujarnya.
Ia juga menyebut meski sudah mendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 7 kali dari Kementerian Keuangan, namun potensi korupsi tetap terjadi melalui tidak ditransaksikan, kickback, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).
Mahfud juga menerangkan terkait jatah per kepala dari pemerintah untuk pembangunan Papua yang disebutnya bernilai lebih besar dari Kalimantan.
“Untuk Papua mendapat Rp 14,7 juta per penduduk. Untuk Papua Barat Rp 10,2 juta per kepala penduduk. Kalimantan yang kaya raya dan sumbangannya besar cuma Rp 4,9 juta per kepala penduduk,” jelas Mahfud.
“Jadi Papua itu, negara menurunkan banyak sekali, tapi rakyatnya tetap begitu-begitu. Oleh sebab itu kita ambil korupsinya, jangan main-main, ini penegakan hukum!” tegas Mahfud MD. (UWR)
