JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Pemerintah melalui Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia sekaligus selaku Satgas Percepatan Investasi melakukan kick-off meeting pembangunan kawasan industri pupuk di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat pada Senin (27/2/2023) sore kemarin.
Rapat yang langsung dipimpin oleh Bahlil itu juga dihadiri Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) I Pahala Mansury, perwakilan anggota Satgas, pejabat daerah Kabupaten Fakfak, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Bakir Pasaman dan Direktur Utama PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) Rahmad Pribadi.
Proyek kawasan industri pupuk di Fakfak, Papua Barat ini ditargetkan beroperasi secara komersil pada semester II tahun 2027 mendatang. Berkaitan dengan rencana percepatan pembangunan proyek ini, Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury menyampaikan sejumlah persoalan yang harus menjadi perhatian khusus dalam proyek tersebut.
“Perlu menjadi perhatian khusus terkait feasibility study (FS) proyek agar angka Internal Rate of Return (IRR) yang diproyeksikan tidak berbeda jauh dengan realisasinya nanti,” ucap Pahala seperti dikutip dari keterangan resmi BKPM pada Rabu, 1 Maret 2023.
Lebih lanjut, Pahala juga mengungkapkan persoalan mengenai pembebasan lahan kawasan pembangunan pabrik hingga penyiapan infrastruktur pendukung seperti pelabuhan dan akses jalan. Menurutnya, diperlukan koordinasi lanjutan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
“Sesuai arahan Menteri BUMN, kami sangat mendukung proyek industri pupuk ini dan juga memastikan agar produksi gas di kawasan Timur Indonesia betul-betul termonetisasi dan mampu menghasilkan pupuk karena fasilitas produksi pupuk di Timur belum ada,” ujar Pahala.
Hal senada juga diungkapkan pihak PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT). PKT membutuhkan dukungan dalam hal pengadaan lahan, percepatan izin, penyiapan lahan dan akses jalan, kepastian tata ruang, dan izin-izin terkait lainnya dari kementerian terkait. Selain itu, PKT juga membutuhkan dukungan keamanan dari Kepolisian RI dan TNI serta Kejaksaan Agung dalam pelaksanaan proyek ini.
Dalam kesempatan lain, Direktur Utama PKT Rahmad Pribadi mengatakan, pihaknya siap melaksanakan tugas dalam pembangunan PSN di Fakfak tersebut. Dirinya berharap pembangunan pabrik ini akan menjadi salah satu penopang kemandirian pupuk dalam negeri dan memastikan tercapainya ketahanan pangan nasional.
Adapun proyek pembangunan kawasan industri pupuk di Fakfak Papua Barat ini nantinya akan memiliki kapasitas produksi pupuk Urea sebesar 1,15 juta ton dan 660 ribu ton untuk Amoniak.
Hal itu merupakan salah satu pengembangan di fase kedua pertumbuhan PKT, yang ditargetkan mampu terealisasi dalam lima tahun ke depan. Melalui proyek pembangunan ini juga diharapkan bisa membawa PKT menempati peringkat atas Pabrik Pupuk Urea di Asia Pasifik. (UWR)
