JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Pemerintah melalui Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menyampaikan adanya rencana pembangunan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di tiga provinsi di Papua.
Pasalnya pasca pemekaran 4 provinsi baru, terdapat tiga provinsi yang belum memiliki perguruan tinggi yakni Provinsi Papua Pegunungan, Papua Pegunungan Tengah dan Papua Barat Daya.
Menurut Mendiktisaintek, keberadaan perguruan tinggi di suatu daerah sangat penting sebagai kebutuhan mendasar untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Rencana ini disampaikan dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh kepala daerah se-Papua di Istana Kepresidenan Jakarta.
Pertemuan itu diantaranya dalam rangka koordinasi percepatan pembangunan Papua, selaras dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP).
“Tentu kita memiliki perencanaan ya, beberapa, 3 provinsi di Papua itu belum memiliki perguruan tinggi negeri,” ungkap Brian di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip dari Kompas, Selasa (16/12/2025).
“Kita akan lihat seperti apa yang mungkin untuk dibangun PTN,” sambung Brian
Di awal tahun ini, Kemdiktisaintek melaksanakan penandatanganan Kontrak Kinerja Perguruan Tinggi Berdampak Tahun 2026 pada Senin, 5 Januari 2026. Ratusan pimpinan PTN Badan Hukum (BH), PTN Badan Layanan Umum (BLU), PTN Satuan Kerja (Satker), serta PTS meneken Kontrak Kinerja tersebut yang dilakukan secara simbolis.
Melansir dari laman resmi Kemdiktisaintek (5/1), Kampus yang mewakili masing-masing kategori tersebut antara lain Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Universitas Airlangga, IPB University, Universitas Udayana, Politeknik Negeri Samarinda, Universitas Malikussaleh.
Kemudian Universitas Pattimura, Universitas Timor, Universitas Samudra, Universitas Telkom, Universitas Ciputra Surabaya, Universitas Yapis Papua, dan Universitas Mahasaraswati Denpasar. Pimpinan perguruan tinggi lain yang hadir turut menandatangani kontrak kinerja setelah kegiatan simbolis dilaksanakan.
Menteri Brian mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah untuk memperkuat tata kelola pendidikan tinggi yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada capaian kinerja yang terukur.
“Kita punya peran masing-masing untuk berjuang lebih keras lagi dalam melahirkan terobosan baru, membangkitkan industri maju, dan melakukan hilirisasi penelitian. Dengan kebersamaan, kita bisa membentuk satu orkestra nasional yang saling mengisi dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tegas Menteri Brian.
Dia menyebutkan, Indonesia memiliki kekuatan strategis besar melalui SDM yang ada di kampus dan harus dikelola secara konsisten dan berintegritas agar mampu melahirkan SDM unggul, riset yang kuat, serta hilirisasi inovasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Indonesia memiliki lebih dari 4.400 perguruan tinggi, lebih dari 300.000 dosen, dan hampir 10 juta mahasiswa. Dampak ekonomi, sosial, dan terhadap lingkungannya besar selama prosesnya. Kami berharap akan dapat terus diperbesar dan memberikan multiplier effect,” ujar Menteri Brian.
