JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., menilai polemik mengenai riwayat pendidikan Gibran Rakabuming Raka harus menjadi momentum evaluasi terhadap sistem pendidikan nasional, terutama dalam hal pengakuan dan penyetaraan kualifikasi pendidikan luar negeri.
Menurut Filep, perkembangan pendidikan global telah menghadirkan beragam sistem, kurikulum, jenjang, dan model pembelajaran yang belum tentu sama dengan sistem pendidikan Indonesia. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk melakukan penyesuaian kebijakan agar sistem pendidikan nasional mampu menyesuaikan jenjang pendidikan internasional dengan tetap memperhatikan standar mutu dan kepastian hukum.
“Belajar dari kasus pendidikan Gibran, kita harus melihat persoalan ini dalam perspektif yang lebih luas, di luar perdebatan politik saja. Dalam kacamata pendidikan, kita perlu menengok kembali secara cermat sistem pendidikan Indonesia, apakah perlu adjustment misalnya menata ulang soal penyetaraan ijazah untuk menyesuaikan dengan sistem pendidikan di negara asal lulusan Indonesia? Guna menghindari polemik di kemudian hari,” ujar Filep, Senin (16/11/2026).
Dia menjelaskan bahwa sistem pendidikan di berbagai negara memiliki karakteristik yang berbeda, baik dalam jenjang pendidikan, kurikulum, sistem penilaian, maupun pemberian kualifikasi akademik. Perbedaan tersebut harus direspons melalui regulasi yang adaptif, objektif, dan memiliki standar pengakuan yang jelas.
“Tidak semua sistem pendidikan internasional memiliki struktur yang sama dengan Indonesia. Karena itu, pemerintah perlu memiliki mekanisme penyetaraan yang mampu menilai substansi, kompetensi, capaian pembelajaran, dan keabsahan kualifikasi pendidikan secara menyeluruh,” tegasnya.
Sebagai Ketua Komite III DPD RI yang membidangi pendidikan, Filep memandang bahwa polemik tersebut juga memperlihatkan pentingnya transparansi dan kepastian hukum dalam pelayanan administrasi pendidikan.
Menurutnya, penyetaraan pendidikan luar negeri harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun hukum. Standar yang diterapkan harus sama bagi seluruh warga negara, tanpa membedakan status sosial, jabatan, maupun latar belakang apapun.
“Pemerintah harus menjamin bahwa setiap warga negara memperoleh perlakuan yang sama. Tidak boleh ada standar ganda dalam pengakuan pendidikan. Pendidikan harus dinilai berdasarkan kualitas, kompetensi, dan keabsahan dokumen secara objektif, jauh dari subjektivitas,” jelasnya.
Selain itu, Filep juga mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi penyetaraan pendidikan luar negeri, memperkuat sistem verifikasi dokumen pendidikan internasional, serta membangun sistem informasi yang transparan dan terintegrasi.
“Lebih dalam lagi, pemerintah perlu memperkuat harmonisasi standar pendidikan nasional dengan perkembangan pendidikan internasional, termasuk pengakuan capaian pembelajaran, sistem kredit akademik, sertifikasi kompetensi, dan berbagai bentuk pendidikan berbasis teknologi,” jelasnya.
Filep mengingatkan bahwa persoalan yang terjadi pada Gibran tersebut tidak hanya berkaitan dengan pejabat negara, tetapi juga menyangkut masa depan ribuan pelajar Indonesia yang sedang atau akan menempuh pendidikan di luar negeri.
“Anak-anak Indonesia, termasuk anak-anak Papua yang memperoleh kesempatan belajar di berbagai negara, perlu mendapatkan kepastian mengenai pengakuan pendidikan mereka ketika kembali ke Indonesia. Jangan sampai perbedaan sistem pendidikan justru menjadi hambatan bagi masa depan mereka,” katanya.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Pansus Papua DPD RI itu menegaskan bahwa pembaruan sistem pendidikan nasional perlu diarahkan untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia dalam menghadapi perubahan global.
“Sistem pendidikan nasional harus terus terbuka terhadap perkembangan dunia. Indonesia harus memiliki sistem pendidikan yang modern dan adaptif dengan tetap menjunjung tinggi budaya dan kearifan lokal, kualitas, integritas akademik dan kepastian hukum,” sebut Filep.
“Kualitas pendidikan Indonesia harus bergerak mengikuti perkembangan dunia, karena masa depan bangsa ditentukan oleh kualitas pendidikan yang kita bangun hari ini,” pungkasnya.

