JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Ketua Komite III DPD RI sekaligus Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Papua Barat, Dr. Filep Wamafma menekankan pentingnya komitmen bersama antara DPD RI, Kementerian Perindustrian dan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan industri yang berkeadilan di kawasan Indonesia Timur.
Hal tersebut disampaikan Filep Wamafma mewakili Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai dalam pertemuan Anggota DPD RI Wilayah Timur II dengan Kementerian Perindustrian RI hari ini, Jumat (6/11) yang membahas arah kebijakan industrialisasi, hilirisasi sumber daya alam, penguatan Industri Kecil dan Menengah (IKM), peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemerataan manfaat pembangunan industri.
Dalam sambutan Wakil Ketua DPD RI yang diwakilinya, Filep menegaskan bahwa Indonesia Timur harus memperoleh perhatian yang lebih besar dalam perencanaan dan pelaksanaan program industrialisasi nasional.
“Indonesia Timur memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Namun, kekayaan tersebut harus diikuti pembangunan industri pengolahan, penguasaan teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kita ingin Indonesia Timur tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah saja tapi juga memperoleh added value (red, nilai tambah) ekonomi yang memadai,” demikian ungkap Filep.
Anggota DPD RI Wilayah Timur II Tekankan Pemerataan Industri
Dalam pertemuan tersebut, Anggota DPD RI Wilayah Timur II menyampaikan sejumlah perhatian strategis mengenai pembangunan industri di kawasan Indonesia Timur. Para anggota menekankan perlunya pemerataan pembangunan industri, khususnya pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, serta komoditas unggulan daerah.
Selain itu, penguatan IKM harus menjadi prioritas melalui bantuan mesin produksi, peningkatan kualitas produk, pengembangan Sentra IKM, akses pembiayaan, perluasan pasar, dan kemitraan dengan industri berskala besar. Persoalan keterbatasan infrastruktur logistik, fasilitas rantai dingin, laboratorium pengujian, dan tenaga kerja terampil juga menjadi perhatian dalam pembahasan.
Anggota DPD RI Wilayah Timur II turut menyoroti pentingnya keadilan penerimaan pajak bagi daerah penghasil, perlindungan lingkungan, penghormatan terhadap hak masyarakat adat, serta evaluasi kemitraan kawasan industri agar pelaku usaha lokal memperoleh kesempatan yang nyata.
Di kesempatan yang sama, dalam penjelasannya, Kementerian Perindustrian RI membahas mengenai pengembangan industri di Wilayah Timur II, termasuk penguatan hilirisasi, pemberdayaan IKM, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta dukungan sarana dan prasarana industri.
Kementerian Perindustrian juga menyampaikan komitmen untuk mengonsolidasikan berbagai aspirasi yang berkembang dalam pertemuan dan meneruskannya kepada Menteri Perindustrian.
Selain itu, kementerian akan menyiapkan data program secara lebih terperinci, terutama mengenai Sentra IKM dan bantuan mesin, mencakup lokasi, pengelola, pemerintah daerah terkait, penerima manfaat, perkembangan pelaksanaan, serta dampak program.
Komitmen Bersama untuk Program Industri Tahun 2027
Pertemuan tersebut menekankan pentingnya membangun komitmen bersama antara DPD RI, Kementerian Perindustrian, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan dunia usaha untuk memperkuat ekosistem industri di Indonesia Timur.
Adapun komitmen yang didorong mencakup percepatan hilirisasi komoditas lokal, penguatan IKM, peningkatan keterampilan tenaga kerja, pembangunan laboratorium teknologi dan pendidikan vokasi, serta penyusunan program yang lebih terarah untuk siklus anggaran tahun 2027.
Filep menekankan bahwa aspirasi daerah perlu diterjemahkan menjadi program konkret yang memiliki lokasi, target dan sasaran penerima manfaat, dukungan anggaran, dan indikator keberhasilan yang jelas.
“Pertemuan ini harus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara DPD RI dan Kementerian Perindustrian. Aspirasi daerah harus ditindaklanjuti melalui kebijakan, program, dan dukungan anggaran yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia Timur,” ujar Filep.
Ia juga menegaskan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mampu mendukung industrialisasi. Melalui pertemuan ini, Senator Papua Barat itu mendorong agar pembangunan industri nasional tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan investasi, tetapi juga pemerataan kesempatan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Komitmen bersama yang kita bangun adalah menjadikan Indonesia Timur bukan sekadar wilayah penghasil sumber daya alam, tetapi pusat pertumbuhan industri baru yang mandiri, berdaya saing, dan mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya,” demikian ujar Filep.
