PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma menyambut baik komitmen Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir yang secara terbuka menyatakan konsisten menindak tegas tambang ilegal di Papua Barat. Filep mengapresiasi pernyataan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab dan keberpihakan yang jelas dalam penegakan hukum.
“Saya menyambut baik pernyataan sikap secara terbuka Kapolda Papua Barat memberantas masalah tambang ilegal di Papua Barat. Tentu kita berharap bukti nyata kerja di lapangan agar wilayah kita ini terbebas dari praktik illegal mining yang mengancam ruang hidup masyarakat,” ujar Filep Wamafma dalam keterangannya, Rabu (10/9/2025).
“Atas persoalan ini, saya juga mengapresiasi kerja penegak hukum yang telah menindaklanjuti laporan pengaduan tambang ilegal di Sungai Wariori dan Kali Bunda Ros, Distrik Masni, Manokwari baru-baru ini Puluhan penambang dan pemodal diamankan. Namun bukti aktivitas tambang ilegal di lokasi masih berjalan dan masif, bahkan menggunakan alat berat. Ini perlu jadi perhatian bersama,” tambahnya.
Pace Jas Merah itu lantas menyoroti aktivitas tambang ilegal yang berulang dan masih terus berlangsung. Filep menekankan bahwa hukum berada di atas semua kepentingan sebagai simbol keadilan, hukum tidak dapat dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan pihak tertentu.
“Hemat saya, penegakan hukum harus memberikan efek jera. Jika perbuatan serupa masih berulang dan berlangsung, maka apakah penegakan hukum ini sudah menyentuh aktor utamanya, akar masalahnya? Saya perlu tegaskan adagium ‘leges be fortior omnia posset’ yang artinya ‘hukum dibuat, karena jika tidak, orang yang kuat akan mempunyai kekuasaan tidak terbatas. Ini yang kita hindari,” ungkap doktor hukum alumnus Unhas Makassar tersebut.
“Jadi penangkapan sekian banyak pelaku penambang ilegal harus dibarengi dengan dampak konkret yakni berhentinya aktivitas illegal mining itu sendiri. Kalau sudah banyak yang ditangkap, tapi aktivitas ilegalnya masih terus berjalan, maka substansi masalah inilah yang harus kita sikapi dengan tegas,” kata Filep.
Di kesempatan ini, Ketua Komite III DPD RI itu mengajak semua stakeholder pemerintah dan legislatif serta lapisan masyarakat dari tokoh adat, pemuka agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan mendukung aparat penegak hukum untuk memberantas tuntas praktik tambang ilegal di Papua Barat.
“Mari seluruh lapisan masyarakat berada bersama penegak hukum untuk menyelesaikan masalah ini. Tolak semua bentuk indikasi yang menguntungkan pelaku ilegal, mari kita solid menjaga wilayah kita bersama untuk kepentingan masyarakat secara umum dan agar generasi kita mewarisi kebaikan-kebaikan alam dengan tata kelola SDA yang berkelanjutan,” kata Filep.
