JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Wakil Ketua Komite I DPD RI, Filep Wamafma menerima perwakilan masyarakat Pulau Miosbefondi dan Kepulauan Mapia di Provinsi Papua di Gedung DPD RI, Selasa (14/2/2023). Dalam kesempatan itu, perwakilan masyarakat menyampaikan aspirasi perihal terancamnya keselamatan wilayah lingkungan tempat tinggalnya karena abrasi yang semakin parah.
Menanggapi hal itu, Filep menekankan bahwa Komite I DPD RI memiliki perhatian yang serius terhadap permasalahan-permasalahan di daerah khususnya daerah perbatasan. Menurutnya, persoalan abrasi merupakan ancaman serius terhadap keberlangsungan kehidupan dan kelestarian lingkungan sekitar.
“Kondisi pulau mengalami abrasi yang cukup tinggi, sehingga mempengaruhi mundurnya garis pantai pulau terluar di Kabupaten Supiori. Jika terus dibiarkan akan semakin parah dan mengancam kehidupan setempat,” ujarnya.
Oleh sebab itu, Filep menyampaikan, Komite I DPD akan menjembatani komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Supiori dengan Kementerian Dalam Negeri/Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, agar kendala dan masalah pembangunan dan pemenuhan kesejahteraan di Pulau Miosbefondi dapat diatasi.
“Komite I DPD RI juga akan melakukan advokasi kepada Pemprov Papua supaya dialokasikan anggaran pada tahun ini untuk pembangunan talaud. Tujuannya agar batas wilayah tidak semakin hilang,” kata Filep.
Lebih lanjut, Filep menekankan, pihaknya akan memperjuangkan pembangunan talud pelindung untuk mencegah abrasi yang hingga kini masih terus terjadi. Komite I DPD RI juga akan turut mengawasi kegiatan pembangunan ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana kebutuhan dasar dan pelayanan publik di Pulau Miosbefondi dan Kepulauan Mapia.
“Kami akan melakukan advokasi, kepada Menteri yang terkait akan kami undang bersama dalam rapat kerja untuk membahas pembangunan talaud, kami harapkan dapat dilakukan pembangunannya pada tahun ini,” tambahnya.
Melalui upaya ini, Filep berharap akan diperoleh solusi konkrit guna menjawab persoalan abrasi yang mengancam masyarakat Pulau Miosbefondi dan Kepulauan Mapia. Terlebih, Filep berharap pemerintah bersama masyarakat dapat bekerja sama dalam melakukan upaya pencegahan maupun penanggulangan abrasi pantai di daerah tersebut.
“Selain membangun talud, kita juga perlu mengupayakan langkah-langkah pencegahan abrasi pantai. Seperti terus menggalakkan menanam pohon bakau, memelihara terumbu karang yang mampu menahan ancaman abrasi,” tutupnya.