PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Provinsi Papua dan Papua Barat menempati peringkat tertinggi angka kematian bayi di Indonesia pada 2020. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) berjudul Mortalitas di Indonesia, angka kematian bayi di Papua mencapai 38,17 kematian per 1.000 kelahiran hidup dan Papua Barat mencapai 37,06 kematian per 1.000 kelahiran hidup.
Artinya, terdapat sekitar 38 bayi berusia di bawah satu tahun di Papua yang meninggal per 1.000 kelahiran hidup dan 37 bayi berusia di bawah satu tahun di Papua Barat yang meninggal per 1.000 kelahiran hidup. Data tersebut disarikan BPS berdasarkan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020.
Data BPS menunjukkan 10 provinsi dengan angka kematian bayi tertinggi berada di wilayah Indonesia Timur. Hal ini mengindikasikan adanya gap atau ketimpangan yang cukup signifikan antara angka wilayah timur dengan angka nasional yang menunjukkan angka kematian bayi 16,85 per 1.000 kelahiran hidup.
Angka kematian bayi adalah indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat. Bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap lingkungan tempat orang tua bayi tersebut tinggal.
Menurut BPS, kondisi bayi juga sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua mereka. Angka kematian bayi mencerminkan besarnya masalah kesehatan yang berhubungan langsung dengan kematian bayi seperti diare, infeksi saluran pernapasan, dan lain-lain. Selain itu, angka kematian bayi juga mencerminkan tingkat kesehatan ibu.
Berikut ini adalah 10 provinsi dengan angka kematian bayi tertinggi di Indonesia, antara lain, Papua: 38,17; Papua Barat: 37,06; Maluku: 29,82; Gorontalo: 29,47; Sulawesi Barat: 29,21; Maluku Utara: 28,61; Sulawesi Tengah: 27,72; Nusa Tenggara Timur: 25,67; Nusa Tenggara Barat: 24,64; dan Sulawesi Tenggara: 23,29.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dr. Hasto Wardoyo menyampaikan bahwa angka kematian ibu dan bayi terkait dengan tingginya angka stunting.
“Penurunan angka stunting sekaligus sebetulnya penurunan angka kematin ibu dan bayi,” kata Hasto dalam Simposium Nasional Praktik Baik Percepatan Penurunan Stunting Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, dikutip Rabu (28/2/2024).
Di Papua Barat, Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai stakeholder di daerah guna menggenjot penurunan Stunting. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat, Philmona Maria Yarollo bertemu dengan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, Lepot Setyanto dalam agenda audiensi tentang kolaborasi penanganan stunting.
Pada pertemuan yang berlangsung di Manokwari (6/2/2024) itu, Philmona menyampaikan bahwa Provinsi Papua Barat termasuk daerah dengan angka prevalensi stunting tertinggi mencapai 30% pada tahun 2022.
“Kabupaten Pegunungan Arfak tercatat sebagai wilayah dengan prevalensi balita stunting tertinggi di Papua Barat, yakni mencapai 51,5% pada 2022” ungkap Philmona, dikutip dari laman resmi BPKP.
Dirinya menyebut keluarga memiliki peran penting dalam upaya penurunan stunting. Menurutnya, pola pengasuhan yang kurang baik seperti kurangnya pengetahuan orang tua mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamillan serta melahirkan dan kurangnya mengonsumsi makanan bergizi menjadi penyebab terjadinya stunting.
“Selain fokus pada ibu hamil dan balita, pencegahan stunting juga dilakukan dari awal dengan menyiapkan remaja sebagai calon pengantin dalam memasuki persiapan kehidupan berkeluarga,” ujarnya.
Pada kesempatan ini, Philmona juga mengatakan pihaknya membutuhkan bantuan BPKP untuk melakukan pendampingan terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Keluarga Berencana (KB).
Menanggapi hal ini, Lepot mengatakan BPKP siap membantu BKKBN terutama mengawal dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan stunting berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. (UWR)
