WONDAMA, JAGAINDONESIA.COM – Kepala Desa Simei, Ayub Obet Yoweni mendesak kepada Dinas Pemberdayaan Kampung agar segera merealisasikan honorarium kepala kampung yang tertunda selama 3 bulan lamanya. Honor tersebut belum dibayarkan terhitung sejak Maret, April hingga Mei 2026.

“Honor-honor kepala kampung belum terbayarkan selama tiga bulan terhitung dari bulan Maret 2026. Saya berharap dinas terkait dapat segera merealisasikan hak-hak kami kepala kampung. Sebab kami sudah bekerja melayani masyarakat,” ujar Obet Yoweni, Senin (8/6/2026).

“Maka saya pikir tidak salah saya pertanyakan hak saya sebagai kepala kampung Simei. Kenapa sudah tiga bulan ini belum terbayar,” sambungnya.

Obet lantas mempertanyakan respons pemerintah Kabupaten Teluk Wondama terkait kejelasan pembayaran honorarium para kepala kampung. Adapun Kampung Simei terletak di Distrik Kuriwamesa.

“Kapan hak kami dibayarkan. Kami butuh penjelasan dari pimpinan dinas terkait, jangan biarkan kami sendiroi bertanya-tanya karena ini bisa berdampak kepada pelayanan public,” katanya lagi.

“Saya masih ingat terkait dana kampung di beberapa bulan lalu, kami kurang lebih 75 kepala kampung marah dan berujung pada pemalangan kantor bupati. Kami berharap hal ini tidak berulang untuk itu kami minta komitmen pemerintah atas hak dari kepala kampung untuk segera dibayarkan,” tutupnya. (MW)

WONDAMA, JAGAINDONESIA.COM – Dewan Adat Papua (DAP) berupaya mengusut persoalan dugaan penggelapan dana hibah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama dalam rangka pembiayaan Konferensi Daerah Kamar Adat Pengusaha Papua atau Komperda.

Menurut informasi yang diterima, dana tersebut telah diserahkan oleh Kesbangpol kepada Plt Kamar Adat Papua Kabuparen Teluk Wondama berinisial MM dipergunakan untuk menunjang kegiatan Panitia Komperda. Akan tetapi dana yang dialokasikan senilai Rp 250.000.000,00 itu tidak terdistribusikan dengan baik yang mengakibatkan molornya Komperda.

“Saya sangat menyayangkan perilaku individu Plt inisial MM yang saat menerima anggaran hibah dari kegiatan organisasi namun menyalahgunakannya, tanpa koordinasi dengan panitia dan lebih parahnya lagi setelah diterimanya anggaran senilai 250 juta itu justru dipakai untuk proyeknya. Waduh ini parah,” salah satu pengusaha Papua Alin Wanma Wenda.

“Saudara MM telah dilaporkan oleh panitia Komperda kepada instansi terkait dan saat ini sudah menjadi rujukan pihak keamanan dengan harapan anggaran yang disalahgunakan hendaknya segera dikembalikan utuh. Jika tidak dikembalikan maka proses hukum tetap jalan,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, para pengusaha Papua anggota organisasi tersebut masih menunggu itikad baik dan kehadiran MM untuk mengembalikan dana Komperda. Akan tetapi apabila tidak ada niat baik, maka kasus akan dikembalikan kepada ketentuan hukum pidana yang berlaku. (MW)

PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Dr. Filep Wamafma menyoroti persoalan ketenagakerjaan di tanah Papua, khususnya di wilayah Papua Barat. Pasalnya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di provinsi tercatat sebesar 4,10 persen pada Februari 2026. Meski begitu, angka ini menunjukkan perbaikan sektor ketenagakerjaan setelah mengalami penurunan sekitar 0,11 persen poin dibandingkan periode sebelumnya.

Filep mencermati bahwa mayoritas angkatan kerja saat ini masih berorientasi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) daripada menekuni sektor lainnya. Di sisi lain, keterbatasan keuangan negara masih menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam menyetujui usulan rekrutmen pegawai.

Ia menjelaskan, meskipun pemerintah daerah memiliki kebutuhan pegawai yang cukup tinggi, namun keputusan terkait kuota penerimaan ASN tetap berada di tangan pemerintah pusat. Selain itu, gaji ASN yang direkrut menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui mekanisme transfer ke daerah.

“Saat ini kepala daerah hanya dapat mengusulkan kebutuhan pegawai. Penentuan kuota rekrutmen tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui BKN dan Kementerian PAN-RB,” katanya, Kamis (4/6/2026).

Sebaliknya, Filep mengatakan bahwa peluang dan kesempatan kerja di sektor lainnya juga sangat potensial, terutama di sektor swasta. Ia pun menekankan perlunya intervensi kebijakan pemerintah daerah untuk mendorong SDM lokal memenuhi bursa tenaga kerja sektor tersebut.

Menurutnya, pemerintah daerah khususnya instansi teknis sudah semestinya melakukan evaluasi secara rutin agar mengkaji peluang-peluang kerja di sektor lainnya dan mengakomodir SDM daerah.

“Aspirasi soal peluang afirmasi pengangkatan PNS dari daerah sudah kerap kali diperjuangkan dan kami tindaklanjuti ke Kementerian PAN-RB juga BKN. Namun di luar itu, pandangan pribadi saya, peluang kerja tidak hanya di birokrasi, melainkan banyak sektor lainnya, bisa di industri kreatif, wiraswasta, teknologi dan digital, juga swasta di daerah ini banyak peluangnya,” katanya.

Misalnya sektor swasta, lanjut Filep, di industri maupun perusahaan lain yang beroperasi di daerah itu perlu ada intervensi kebijakan untuk memanfaatkan tenaga kerja lokal.

“Kalau tenaga kerja kita itu ketergantungan dengan PNS maka berapa banyak lulusan sarjana-sarjana yang akan nganggur,” sebutnya.

“Tentu hal ini juga perlu peran aktif pemda untuk melakukan intervensi kebijakan guna mendorong angkatan kerja kita terserap maksimal di industri maupun perusahaan lokal. Apalagi, jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada November 2025 naik 9.571 orang dibanding Agustus 2025, menjadi sebanyak 311.649 orang. Maka persoalan pengangguran ini harus jadi perhatian kita bersama,” sambung Filep.

Lebih lanjut dia menekankan, pihaknya di Komite III DPD RI menyatakan siap mendukung sepenuhnya kebijakan ketenagakerjaan di daerah yang memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal. Hal itu perlu didukung dengan kebijakan untuk menyiapkan kualitas dan kapasitas SDM daerah agar memenuhi kebutuhan yang ada.

“Intervensi kebijakan itu juga harus menyiapkan skill tenaga kerja kita untuk memenuhi standar-standar dan syarat kebutuhan di dunia kerja, di bidang swasta dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Kita juga punya sektor yang masih membutuhkan tenaga kerja seperti pendidikan dan kesehatan. Dua sektor ini menjadi problem utama di Papua. Maka menurut saya kita juga harus memperhatikan kebutuhan kerja di daerah, dan sekali lagi tak hanya tertumpu di birokrasi saja,” katanya.

Ia pun berharap pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten dapat berkoordinasi secara intensif dengan wakil-wakil rakyat di pusat dalam rangka merumuskan kebijakan yang tepat guna menjawab persoalan ketenagakerjaan di daerah. Hal itu utamanya sebagai upaya menekan angka pengangguran, memenuhi sektor yang mengalami kekurangan tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BIAK, JAGAINDONESIA.COM – Ledakan terdengar diduga merupakan bom peninggalan Perang Dunia ke-II di kompleks perumahan Perikanan Biak, Jln. Walter Mongosidi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Papua, Minggu (31/5/2026).

Pasca kejadian Polres Biak Numfor yang dipimpin Kapolres Biak Numfor Kombes Pol Arie Pandji Santoso, S.I.K bersama jajaran turun ke tempat kejadian perkara (TKP) setelah menerima laporan masyarakat di lokasi. Hal ini dalam rangka mengidentifikasi penyebab ledakan bom tersebut, termasuk mengungkap para korban jiwa.

Informasi yang beredar menyebutkan bahwa ledakan bom itu menelan korban jiwa yang terdiri dari orang dewasa dan juga anak-anak. Dampak dari ledakan bom itu membuat gempar publik Biak Numfor. Bahkan sejumlah rumah di sekitar lokasi turut hancur hingga menjadi puing-puing.

Kondisi ini nampak terlihat dalam video amatir yang beredar dari arah Pelabuhan Biak Numfor menunjukkan adanya ledakan dan mengeluarkan api hingga asap tebal. Sejumlah informasi menyebutkan bahwa bom tersebut hendak dibuka untuk dijadikan bahan peledak berupa dopis atau bom molotov, namun nahas tindakan itu justru diduga menimbulkan masalah besar.

Hingga berita ini diturunkan polisi masih melakukan pengembangan kasus ledakan bom di lokasi kejadian sehingga belum terdapat informasi lebih lanjut tentang awal kejadian, identitas korban dan termasuk kerugian material yang diakibatkan. Informasi sementara dilaporkan bahwa insiden tragis tersebut mengakibatkan lima orang meninggal dunia dan tiga warga lainnya dilaporkan hilang (WRP)

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, mengunjungi Pondok Pesantren Darussalam di Kampung Aimasi, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Senin (26/5/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Senator asal Papua Barat itu menyerahkan bantuan perlengkapan ibadah berupa sajadah, mukena, sarung dan Al-Qur’an kepada para santri.

Dalam kunjungannya, Senator Filep menjelaskan bantuan tersebut merupakan bagian dari program kemaslahatan Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia yang disalurkan melalui Filep Wamafma.

Bantuan diterima langsung oleh Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam, KH Abdul Bashir Dz. Penyerahan berlangsung dalam suasana hangat bersama para santri dan pengurus yayasan.

Dalam kesempatan itu, Filep berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan untuk menunjang aktivitas ibadah para santri selama menempuh pendidikan di pesantren.

“Semoga bantuan ini bermanfaat bagi para santri dalam menunjang kegiatan ibadah sehari-hari serta menambah semangat belajar dan memperdalam ilmu agama,” ujar Filep.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pengurus dan pengasuh Pondok Pesantren Darussalam yang dinilai konsisten membina generasi muda Papua, termasuk santri dari berbagai daerah di Papua Barat dan Tanah Papua.

Menurut Filep, pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, moral, dan nilai-nilai keagamaan generasi muda di tengah perkembangan zaman.

“Pesantren bukan hanya tempat belajar agama, tetapi juga tempat membangun akhlak, kedisiplinan, dan karakter generasi muda Papua agar memiliki masa depan yang baik,” katanya.

Senator yang dikenal dengan Pace Jas Merah itu menambahkan, dukungan terhadap lembaga pendidikan keagamaan perlu terus diperkuat karena berkontribusi dalam menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan toleran di Tanah Papua.

Sementara itu, KH Abdul Bashir Dz menyampaikan terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan melalui Senator Filep Wamafma.

Ia memastikan seluruh bantuan perlengkapan ibadah tersebut akan dibagikan kepada para santri sesuai kebutuhan masing-masing.

“Ini adalah amanah dan akan dibagikan kepada para santri. Yang saat ini berada di pondok akan langsung menerima, sedangkan yang belum hadir akan diberikan saat mereka kembali,” ujarnya.

KH Abdul Bashir berharap Filep Wamafma terus memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya di bidang keagamaan.

“Mudah-mudahan kedatangan Pak Senator hari ini membawa berkah bagi kita semua,” katanya. (Rls)

PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma menyampaikan apresiasinya kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti yang melakukan kunjungan kerja di Provinsi Papua Barat.

Filep menilai, kunjungan ini merupakan wujud kepedulian pemerintah pusat terhadap daerah dalam hal pembangunan infrastruktur pendidikan yang berada di Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar). Dia menyebut, Komite III DPD RI yang merupakan mitra kerja Kemendikdasmen menyambut baik langkah pemerintah dalam rangka menegaskan komitmen program revitalisasi sekolah di daerah.

“Kunker ke Manokwari ini menunjukkan bahwa aspirasi di Papua Barat yang telah kami sampaikan sudah didengar oleh Mendikdasmen, yang memberikan respons cepat terhadap kebutuhan pendidikan di daerah kami,” ungkap Filep Wamafma, Kamis (28/5/2026).

Lebih lanjut, Filep mengutarakan bahwa persoalan pendidikan di tanah Papua masih menghadapi banyak kendala dan keterbatasan, baik secara infrastruktur yang masih jauh tertinggal maupun SDM tenaga pendidik dan kependidikan.

“Saya berharap kehadiran Mendikdasmen dapat menjawab kebutuhan revitalisasi sekolah di daerah, sekaligus mendapati masalah faktual pendidikan anak-anak di pedalaman. Maka kami juga mendukung kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, baik tingkat kabupaten maupun provinsi Papua Barat agar terus erat guna menjawab setiap persoalan pendidikan yang masih butuh banyak perhatian,” sambung senator Papua Barat ini.

Lebih lanjut, dia menekankan perlunya perhatian khusus terkait tata kelola anggaran agar terfokus secara maksimal untuk kebutuhan mendasar, terutama pendidikan. Dia berharap, efisiensi anggaran tidak banyak mengikis budgeting pemerintah untuk program pendidikan.

“Kami mendukung agar tugas dan kewenangan dari pemerintah daerah dapat berjalan semakin efektif, dan sejalan dengan pemerintah pusat agar menjawab setiap persoalan pendidikan, terutama daerah 3T di Papua secara seimbang. Misalnya, pemerintah pusat dapat fokus pada revitalisasi sekolah, sedangkan pemerintah daerah yakni kabupaten dan provinsi fokus saja pada pengembangan mutu pendidikan dan SDM-nya. Tentu pembangunan pendidikan kita tak cukup hanya dengan memperhatikan bangunan fisik saja,” ungkapnya.

“Saya mendukung program pak Menteri yang telah terlaksana di kabupaten Manokwari Papua Barat saat ini. Apalagi ada komitmen dari pak Mendikdasmen untuk melaksanakan program revitalisasi ke sekolah di seluruh pelosok negeri khususnya di di tanah Papua,” pungkas Filep. (WRP)

FAKFAK, JAGAINDONESIA.COM – Filep Wamafma menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap karya-karya anak muda yang membangun kesadaran publik tentang Papua melalui medium seni dan film dokumenter. Apresiasi tersebut disampaikan khusus kepada film dokumenter Pesta Babi dan Teman Tegar Maira yang dinilai menghadirkan narasi kemanusiaan, identitas, dan realitas masyarakat adat Papua secara jujur dan bermartabat.

Menurut Senator Filep, karya-karya kreatif anak muda memiliki peran penting dalam membuka ruang dialog publik, membangun empati, serta menghadirkan perspektif yang lebih manusiawi tentang Papua di tengah berbagai dinamika pembangunan dan perubahan sosial.

“Papua bukan sekadar tanah yang dipandang dari kekayaannya, tetapi rumah kehidupan yang menyimpan martabat, budaya, dan suara kemanusiaan. Melalui film dokumenter Pesta Babi dan Teman Tegar Maira, kita diajak melihat Papua bukan hanya dari luka sejarah dan benturan pembangunan, tetapi juga dari harapan, keberanian, serta keteguhan masyarakat Papua menjaga identitasnya di tengah perubahan zaman,” ujar Ketua Komite III DPD RI ini.

Ia menegaskan bahwa pembangunan di Papua harus berpijak pada penghormatan terhadap masyarakat adat, kelestarian lingkungan, dan keberlanjutan ruang hidup generasi mendatang. Menurutnya, pembangunan sejati tidak boleh hanya diukur dari besarnya investasi atau pembangunan infrastruktur semata.

“Film-film ini menjadi pengingat bahwa pembangunan sejati bukan sekadar menghadirkan investasi dan infrastruktur, melainkan memastikan keadilan, penghormatan terhadap hak masyarakat adat, kelestarian alam, dan ruang hidup generasi masa depan,” lanjut penulis buku berjudul “Masyarakat Adat Dalam Pusaran Investasi di Indonesia” itu.

Filep juga menekankan bahwa dirinya mendukung pembangunan yang berpihak kepada rakyat Papua dan memberi manfaat luas bagi masyarakat, bukan pembangunan yang hanya menguntungkan segelintir pihak.

“Pembangunan harus menghadirkan kesejahteraan yang adil, melibatkan masyarakat adat sebagai subjek utama, serta menjaga tanah dan hutan Papua sebagai sumber kehidupan bersama. Kita membutuhkan investasi yang berkeadilan sosial dan berwawasan lingkungan, bukan investasi yang hanya menguntungkan segelintir orang saja,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Senator Filep mengajak seluruh pihak untuk terus memberi ruang dan dukungan kepada karya-karya kreatif anak muda Papua maupun Indonesia yang menghadirkan kesadaran kritis, kemanusiaan, dan semangat menjaga martabat Papua melalui seni, budaya, dan film dokumenter. (kr)