JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Memasuki usia 21 tahun, DPD RI menekankan penguatan fungsi legislasinya sebagai senat dalam perumusan kebijakan nasional hingga daerah. Hal ini dipandang krusial untuk menegaskan kewenangan DPD RI agar sejajar dengan DPR RI sebagai wakil daerah.

Di momen ini, DPD RI mendorong empat Rancangan Undang-Undang (RUU) prioritas Prolegnas 2025, yakni RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, RUU Pemerintah Daerah, RUU Masyarakat Hukum Adat, dan RUU Daerah Kepulauan.

Hal ini disampaikan Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin dalam acara dialog kebangsaan dan kenegaraan yang dihadiri oleh Pakar Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan, Pakar Hukum Tata Negara Andi Irmanputra Sidin, Pengamat Politik Hendri Satrio, serta Akademisi Rocky Gerung itu.

“DPD RI harus didefinisikan ulang sebagai kamar kedua dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kehadiran DPD RI bukan sekadar simbol, tetapi kebutuhan nyata agar suara daerah tidak hilang di tengah hiruk-pikuk politik pusat,” ujar Sultan dalam acara dialog yang bertajuk “Napak Tilas Kelembagaan: Upaya Merajut Visi dan Perspektif untuk Kinerja DPD RI yang Lebih Berdaya” di Lobby Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (30/9/2025).

Dalam keynote speech-nya, Sultan menawarkan sebelas gagasan pembaruan demokrasi yang dinilai relevan untuk memperkuat sistem politik nasional. Beberapa di antaranya adalah pembentukan Badan Legislasi Nasional sebagai wadah sinergi DPR RI, DPD RI, pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil, pemberian kewenangan bagi anggota DPD RI untuk mengusung calon kepala daerah independen, penetapan empat wakil presiden yang mewakili sub-wilayah Indonesia, hingga kehadiran Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang ditetapkan MPR untuk menjaga arah pembangunan nasional.

“DPD RI adalah harapan bahwa demokrasi bukan hanya milik masyarakat kota, tetapi juga mereka yang hidup di perbatasan, di pulau-pulau kecil, dan daerah terpencil. Inilah saatnya memperkuat suara daerah dalam panggung nasional. Tugas kita adalah memastikan keadilan sosial hadir bagi seluruh rakyat,” katanya.

Selanjutnya, pada Sidang Paripurna Penutup Masa Sidang I/2025-2026 di Hari Ulang Tahun ke-21, DPD RI mendesak pemerintah untuk segera menindaklanjuti empat isu kritis nasional yang mendesak untuk segera ditangani.

Keempat isu tersebut antara lain: penyelesaian konflik tata ruang dan harmonisasi UU Desa, revisi UU Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), evaluasi sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025, dan perbaikan pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD), yang disoroti Komite IV karena serapan yang rendah, pemotongan berat yang membebani daerah 3T, serta lemahnya akuntabilitas dan temuan proyek mangkrak.

Lebih khusus pada SPMB, Komite III DPD RI menindaklanjuti dengan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), khususnya terkait pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Tahun 2025. Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, Komite III DPD RI telah melakukan berbagai kegiatan inventarisasi materi.

“Berbagai kegiatan telah kami lakukan untuk menginventarisasi materi ini. Pada dasarnya kami mendukung SPMB, hanya saja perlu dipastikan kebijakan yang diambil mengakomodasi kepentingan daerah,” ucap Ketua Komite III DPD RI saat Rapat Finalisasi Pengawasan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas di Jakarta, Senin (29/9/25).

Senator asal Papua Barat itu memaparkan bahwa pihaknya telah melaksanakan rapat dengar pendapat umum/rapat kerja dengan kementerian terkait, pemerintah daerah, para guru, kalangan akademisi, dan organisasi profesi. “Tidak itu saja, kami juga telah melakukan penyerapan aspirasi masyarakat daerah melalui kunjungan kerja Komite III, kunjungan kerja daerah pemilihan (dapil), serta kegiatan reses,” paparnya.

Berdasarkan rangkaian kegiatan tersebut, Komite III DPD RI bersama tenaga ahli telah menyusun draft naskah pengawasan UU Nomor 20 Tahun 2003 ini. Untuk itu, Komite III DPD RI menggelar finalisasi draft untuk memperoleh masukan terakhir sebelum dokumen tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna DPD RI pada 2 Oktober 2025. “Hasil finalisasi ini nantinya akan menjadi bagian dari Hasil Pengawasan DPD RI terhadap pelaksanaan UU Sisdiknas, khususnya terkait SPMB 2025,” terang Filep. (UWR)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, SH, MHum mengapresiasi langkah Kementerian Sosial (Kemensos) yang mengumumkan akan mengangkat sekitar lebih dari 33.000 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Saya menyambut baik kebijakan Presiden Prabowo melalui Menteri Sosial yang menyampaikan pengangkatan Pendamping PKH menjadi ASN. Kami di Komite III DPD RI juga telah menyampaikan aspirasi saudara-saudara pendamping PKH di daerah soal pengangkatan ini, karena mereka ini adalah pilar sosial yang juga layak diperhatikan kesejahteraannya,” kata Filep, Rabu (24/9/2025).

Lebih lanjut, senator Papua Barat itu mendorong pendamping sosial untuk menargetkan KPM PKH ‘naik kelas’ hingga graduasi terutama bagi usia produktif. Ia berharap pelatihan keterampilan bagi KPM terstruktur hingga mendorong pemberdayaan masyarakat rentan miskin menjadi pelaku ekonomi produktif.

“Saya meyakini kabar baik ini memberikan motivasi berarti bagi punggawa PKH untuk melaksanakan pendampingan sosial dengan penuh totalitas dan dedikasi bagi KPM, untuk mandiri dan meningkatkan kualitas hidup agar bisa segera graduasi atau lulus dari program bantuan dengan mengakses program-program kewirausahaan Kemensos,” sambungnya.

“Ada beberapa program Kemensos seperti PENA dan Prokus untuk KPM level up. Program Prokus dapat memfasilitasi modal usaha bagi KPM yang akan graduasi ataupun sudah graduasi namun masih rentan miskin. Jadi ini step selanjutnya untuk bertahap KPM memulai usaha dan lebih mandiri. Selanjutnya, pada program PENA, menyediakan modal usaha yang lebih besar bagi penerima PKH yang sudah graduasi,” katanya lagi.

Dia mengaku optimistis kinerja pendamping PKH yang dapat memenuhi tahap-tahap tersebut secara optimal akan dapat membantu upaya pengentasan kemiskinan. Selain itu, Filep memandang bahwa kelompok lansia juga dapat berkegiatan secara produktif yang justru akan membantu meningkatkan kesehatan fisik, mencegah demensia, mengurangi isolasi dengan interaksi sosial yang terjaga karena aktivitas kognitif dan sosial masih terus menstimulasi fungsi otak.

“Selain itu, kami juga mendorong pemutakhiran data penerima PKH harus valid. Jangan sampai realisasi program ini tidak tepat sasaran dan harus bebas dari kepentingan apapun. Ini juga menjadi tugas pendamping PKH untuk memastikan penerima memang benar-benar layak,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, pengangkatan pendamping PKH menjadi ASN ini disampaikan juga oleh Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono dalam rapat kerja bersama Komite III DPD RI di Senayan, Jakarta, Selasa (23/9).

“Kemensos sedang mengatur. Dan sekarang kita sedang berjuang di Banggar supaya anggaran yang kita usulkan bisa terpenuhi. Tetapi ini sudah diangkat, sudah tinggal di-SK-kan, dan rencana tanggal 1 Oktober bisa diangkat,” ujar Agus.

Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kapasitas pendamping PKH agar kinerja mereka lebih terukur. Agus juga menegaskan pemerintah terus memperkuat anggaran perlindungan sosial pada 2025, di antaranya Program Sembako sebesar Rp43,86 triliun, PKH Rp28,7 triliun, serta program Permakanan Rp1,48 triliun.

“Kemensos akan terus berkoordinasi dengan daerah dan DPD RI agar program perlindungan sosial lebih tepat sasaran,” ujarnya.

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma mengapresiasi sekaligus mendukung agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka digitalisasi di sektor pendidikan. Ia menekankan, program ini harus dirasakan manfaatnya hingga ke pelosok daerah.

“Kami mendukung penuh program digital terbaru Presiden Prabowo yang menargetkan 73 persen sekolah di Indonesia memiliki smart tv. Saya optimistis agenda digitalisasi sektor pendidikan ini bisa mendukung pemerataan akses internet, kesetaraan kesempatan belajar, meningkatkan kualitas sumber dan bahan ajar yang selalu up to date. Jika ini terlaksana optimal, maka akan dapat mengikis kesenjangan pendidikan juga,” kata Filep dalam keterangannya, Selasa (23/9/2025).

“Pada tataran teknis realisasi, saya kira perlu adanya pendataan dulu untuk menginventarisasi daftar sekolah di daerah yang benar-benar membutuhkan fasilitas ini. Lalu memeriksa kesiapan infrastruktur penunjangnya, yang pasti ketersediaan listrik. Bagaimana alternatifnya jika listrik belum ada di sekolah-sekolah pedalaman. Hal-hal ini penting dipastikan agar program terealisasi maksimal dan tepat sasaran,” kata Filep lagi.

Lebih lanjut pace yang menjabat sebagai Ketua Komite III DPD RI ini mendukung kolaborasi lintas lini B-Universe dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang mempertemukan pemimpin industri, para akademisi, komunitas pelajar, gamers, dan pedagang dalam kegiatan DGVeRS 2025 untuk memperkuat sinergi di era transformasi digital saat ini.

“Kami di Komite III DPD RI mengapresiasi kegiatan DGVeRS 2025 oleh B-Universe yang bekerjasama dengan pemerintah menggandeng aktor dengan beragam profesi berkolaborasi membentuk masa depan digital yang sustainable. Saya berharap energi positif ini juga tercipta di daerah, di tanah Papua dimana industri besar banyak berdiri harus ikut memikirkan dan memberi solusi ketersediaan akses digital yang mapan bagi masyarakat pelosok kampung,” katanya.

Filep lantas menekankan bahwa transformasi digital mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah hingga nasional, menggerakkan pelaku usaha mengembangkan bisnisnya dan memperluas jaringan serta pemasaran barang dan jasa.

“Karena bukan hanya untuk pendidikan, akses digital juga memberi dampak positif untuk sektor ekonomi karena dapat membuka peluang bisnis baru, mempromosikan pariwisata, seni dan budaya, kearifan lokal dan nilai-nilai sosial yang harus diketahui dan dilestarikan. Nah, adanya infrastrukur pendukung ini akan dapat mengasah dan meningkatkan literasi digital masyarakat, memanfaatkan teknologi untuk pengembangan kemampuan. Karena sumber pengetahuan dan perkembangannya juga dapat diakses di internet,” ujar Ketua Ahli dan Dosen RI (ADRI) Papua Barat ini.

“Meskipun survey APJII (red, Asosiasi Penyelenggaran Jasa Internet Indonesia) tahun 2025 ini menunjukkan penetrasi internet di Indonesia naik menjadi 80,66%, tetapi masih banyak tantangan besar kita seperti akses internet yang belum merata, kualitas literasi digital mayoritas pengguna masih rendah serta tantangan penipuan yang masih kerap lolos dan memakan korban. Maka akselerasi program ini sudah semestinya didukung dengan edukasi pengguna sekaligus keamanan siber,” kata Filep.

Sebagaimana diketahui, Kepala Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari menyosialisasikan program digital terbaru Presiden Prabowo dalam menyediakan smart tv untuk 330.000 sekolah. Menurut Qodari, angka tersebut setara dengan 73 persen dari total 450.000 sekolah di Indonesia.

“Pada tahun pertama beliau jadi presiden, beliau ingin agar 73 persen sekolah di Indonesia punya akses digital,” ungkap Qodari dalam DGVeRS 2025, acara kolaborasi B-Universe dengan Komdigi di The Dome Senayan Park (Spark) Jakarta Pusat, Sabtu (20/9/2025).

Menurutnya, pemerintah menargetkan seluruh sekolah di Indonesia, yakni sebanyak 450.000, nantinya bisa memperoleh smart tv melalui program ini.  Adapun, saat ini, sisa sekolah yang belum dapat disediakan akan memanfaatkan jaringan yang sudah tersedia.

“Pak Prabowo sangat menyadari pentingnya dunia digital. Indonesia sangat luas, sehingga bisa digunakan untuk meningkatkan pendidikan secara merata, memudahkan komunikasi, dan ada skala ekonomi,” pungkasnya.