PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, meminta pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan, melakukan evaluasi dan rekonsiliasi menyeluruh terhadap rancangan alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus (DBH Migas Otsus) Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2027.
Hal ini menanggapi adanya penurunan rancangan pagu DBH Migas Otsus Papua Barat dari sekitar Rp2,688 triliun pada tahun 2026 menjadi Rp495,735 miliar pada tahun 2027. Pasalnya, terdapat penurunan sekitar Rp2,192 triliun atau 81,5 persen.
Filep menilai penurunan dengan nilai yang sangat signifikan tersebut memerlukan penjelasan terbuka dari pemerintah pusat, terutama mengenai dasar penghitungan, data produksi minyak dan gas bumi, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta formula pembagian DBH Migas Otsus.
“Kami menyoroti penurunan yang sangat drastis tersebut, lebih dari Rp2,19 triliun tentu berpengaruh terhadap kapasitas fiskal Papua Barat. Pemerintah harus menjelaskan secara transparan mengapa terjadi perubahan alokasi yang begitu besar dalam satu tahun anggaran. Kebijakan ini perlu dikaji kembali sebelum ditetapkan secara final,” tegas Filep.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Pansus Papua DPD RI itu mengingatkan bahwa Tambahan DBH Migas Otsus mempunyai landasan hukum khusus sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, serta PP Nomor 107 Tahun 2021.
Secara khusus, PMK Nomor 35 Tahun 2026 mengatur tambahan DBH Migas Otsus untuk Provinsi Papua Barat, yakni 54,5 persen dari PNBP minyak bumi dan 39,5 persen dari PNBP gas bumi, sehingga bagian daerah mencapai 70 persen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, ketentuan ini harus menjadi dasar dalam mengevaluasi setiap perubahan alokasi.
“Dalam konteks Papua, kebijakan efisiensi anggaran nasional harus memperhatikan ketentuan hukum Otsus. Kita harus memastikan apakah penurunan ini terjadi karena perubahan produksi, perubahan PNBP, perubahan data daerah penghasil, atau karena adanya perubahan kebijakan penghitungan. Semua harus dibuka secara objektif,” ujarnya.
Perlunya Rekonsiliasi Data BP LNG Tangguh dan PNBP Migas
Filep juga menekankan pentingnya rekonsiliasi data antara Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, SKK Migas, dan Pemerintah Provinsi Papua Barat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penghitungan DBH Migas Otsus menggunakan data produksi, lifting, distribusi penerimaan, serta PNBP yang akurat.
Dia menekankan bahwa pemerintah perlu menjelaskan hubungan antara perkembangan produksi dan penerimaan LNG Tangguh dengan perubahan rancangan alokasi DBH Migas Otsus Papua Barat.
“Kalau memang terdapat penurunan produksi atau penerimaan negara, pemerintah harus menyampaikan data pembandingnya. Tetapi apabila produksi dan penerimaan tidak mengalami penurunan yang sebanding dengan pengurangan alokasi, maka harus ada evaluasi serius terhadap formula dan dasar penghitungan yang digunakan,” jelasnya.
Selain itu, Filep mengingatkan bahwa DBH Migas Otsus merupakan instrumen penting untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat. Pengurangan alokasi dalam jumlah besar berpotensi memengaruhi pembiayaan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi OAP, dan program pembangunan kabupaten/kota di Papua Barat.
“Papua Barat merupakan daerah yang memiliki sumber daya alam strategis. Karena itu, hasil pengelolaan sumber daya alam harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Jangan lupa bahwa keadilan fiskal merupakan bagian penting dari pelaksanaan Otsus. Jangan sampai daerah penghasil menanggung dampak eksploitasi sumber daya alam, tetapi ruang fiskalnya justru semakin terbatas untuk membiayai pembangunan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai Anggota DPD RI dari Papua Barat sekaligus Ketua Komite III DPD RI, Filep mendorong agar persoalan ini menjadi perhatian dalam fungsi pengawasan kelembagaan DPD RI. Ia meminta Kementerian Keuangan memberikan penjelasan resmi mengenai 6 poin mendasar antara lain:
(1) Perbandingan pagu DBH Migas Otsus Papua Barat tahun 2026 dan 2027; (2) Data produksi dan lifting minyak serta gas bumi; (3) Realisasi PNBP sektor minyak dan gas bumi; (4) Formula penghitungan tambahan DBH Migas Otsus; (5) Dasar penetapan dan perubahan alokasi tahun 2027; dan (6) Kesesuaian penghitungan dengan UU Otsus dan peraturan pelaksanaannya.
Filep juga mendorong BPK melakukan pengawasan terhadap kesesuaian penghitungan dan penyaluran penerimaan tersebut.
“Yang kita perjuangkan bukan perlakuan istimewa di luar ketentuan hukum, melainkan kepastian bahwa hak fiskal Papua Barat dihitung secara benar, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fokus pengawasan kami diantaranya, amanat Otsus harus diwujudkan dalam kebijakan anggaran, bukan hanya tertulis secara adminstratif saja,” ungkapnya.
Di akhir pernyataannya, Filep menegaskan bahwa keberhasilan Otsus tidak cukup diukur dari besarnya kewenangan pemerintah daerah, tetapi juga dari kepastian dukungan fiskal untuk menjalankan pembangunan dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat Papua.
“Papua bukan tanah kosong. Ada masyarakat adat, ada hak-hak masyarakat, dan ada tanggung jawab negara untuk memastikan keadilan pembangunan. Jangan sampai semangat Otsus semakin kuat dalam regulasi, tetapi semakin lemah dalam dukungan fiskal. Hal ini akan kita kawal bersama,” tutup Filep.
