JAGAINDONESIA.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti belum optimalnya realisasi dana Otonomi Khusus (Otsus) di tanah Papua. Kasatgas Wilayah V KPK, Dian Patria menyampaikan, pihaknya memperhatikan keluhan-keluhan masyarakat Papua yang banyak mempertanyakan wujud nyata dampak dana Otsus yang telah puluhan tahun berjalan.
Dalam rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) di Ruang Rapat Gubernur, Kota Sorong, Rabu (30/7), Dian Patria menekankan pentingnya evaluasi tata kelola Otsus agar terealisasi tepat sasaran.
“Tujuan utama dana otsus itu untuk kesejahteraan masyarakat Papua, tapi kalau hasilnya belum terlihat nyata dan masyarakat mempertanyakan, tentu kita harus evaluasi tata kelolanya,” kata Dian, dikutip dari RRI, Jumat (1/8).
Dian juga menyoroti pentingnya memastikan sistem penganggaran agar penyaluran dana tidak tumpang tindih dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, penganggaran sesuai pos masing-masing akan mempermudah sekaligus mendukung sistem evaluasi yang efektif.
“Gimana bisa dievaluasi kalau dana otsus dan APBD tercampur? Harus jelas pemisahannya, agar bisa dilacak peruntukannya,” ujar Dian.
Dia menambahkan, rapat koordinasi ini merupakan bagian dari upaya pengawasan dan pembinaan yang dilakukan KPK terhadap tata kelola keuangan daerah, khususnya terkait dana Otsus. Ia mendorong adanya perbaikan sistem dan validasi data agar realisasi Otsus sesuai peruntukan, khususnya bagi masyarakat Papua Barat Daya.
Perihal evaluasi Otsus juga menjadi perhatian Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), khususnya di bidang pendidikan. Hal ini terungkap dalam kunjungan kerja Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus, Brigjen TNI Ruly Chandrayadi, dan Inspektorat Kemenko Polkam bersama Kominda Jawa Timur dalam rangka sinkronisasi kebijakan afirmasi pendidikan berbasis Otsus di Surabaya beberapa waktu lalu.
Kemenko Polkam menegaskan perlunya penguatan sistem pengawasan dan evaluasi atas penggunaan dana Otsus dalam mendukung pendidikan mahasiswa Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi Jawa Timur. Ia menekankan beasiswa afirmatif seperti ADEM, ADIK, dan AMN harus berjalan maksimal.
“Beasiswa Otsus adalah instrumen strategis, tetapi belum semua mahasiswa mampu menyelesaikan studi karena lemahnya pembinaan karakter, soft skills, serta kurangnya pendampingan. Sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program ini,” tegasnya dikutip dari laman resmi Kemenko Polkam, Jumat (25/7).
Hal senada disampaikan Inspektur Kemenko Polkam, Gausudin Amin Yusup, yang menyoroti aspek tata kelola dana Otsus untuk pendidikan. Menurutnya, masih terdapat keterbatasan informasi dan transparansi terkait proporsi penggunaan dana Otsus bagi mahasiswa Papua di Surabaya.
“Hal ini perlu dibenahi agar alokasi anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya dan tidak menimbulkan celah penyimpangan,” katanya.
Pihak Kementerian pun merekomendasikan perlunya sistem pelaporan berkala dari Kominda dan pemerintah daerah, penguatan regulasi pembinaan pasca-studi di AMN, serta pelibatan tokoh Papua pro-NKRI dalam proses integrasi sosial mahasiswa.
