JAGAMELANESIA.COM – Ketua Komite III DPD RI, Senator Dr. Filep Wamafma, SH., M.Hum., C.L.A., terus mengawal peningkatan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan di Provinsi Papua Barat agar semakin banyak sekolah memperoleh fasilitas belajar yang layak, aman, dan nyaman.
Bagi Filep, revitalisasi sekolah bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan merupakan bagian agenda pemebangunan manusia untuk memastikan anak-anak Papua memperoleh hak atas pendidikan yang bermutu dan berkeadilan.
“Anak-anak Papua sudah semestinya belajar dalam kondisi sekolah yang layak dan memadai, terutama untuk sekolah-sekolah yang berada di pedalaman, kampung, pesisir, dan wilayah yang sulit dijangkau.” ujar Filep dalam keterangannya, Rabu (7/10/2026).
Di Papua Barat, program revitalisasi pemerintah telah menunjukkan peningkatan di sejumlah daerah. Misalnya di Kabupaten Teluk Bintuni, 10 satuan pendidikan yang menerima revitalisasi tahun 2025 dengan anggaran Rp17,5 miliar telah selesai 100 persen. Untuk tahun 2026, jumlahnya meningkat menjadi 25 satuan pendidikan dengan anggaran lebih dari Rp20,7 miliar.
Namun menurutnya, peningkatan tersebut perlu terus diperluas karena kebutuhan pendidikan di Papua Barat masih jauh lebih besar. Filep meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah menggunakan pendekatan afirmatif dalam menentukan sekolah penerima revitalisasi.
“Yang kita perjuangkan bukan hanya bertambahnya jumlah sekolah yang direvitalisasi, tetapi ketepatan sasaran program bagi sekolah-sekolah yang memprihatinkan. Prioritas harus diberikan kepada sekolah dengan kerusakan berat, keterbatasan sanitasi dan air bersih, kekurangan ruang belajar, serta sekolah di wilayah 3T dan daerah yang sulit mendapatkan akses pembangunan,” jelasnya.
DPD RI Akan Kawal Pemerataan Program Revitalisasi
Dia menyampaikan, arah kebijakan nasional 2026 terkait program ini telah memprioritaskan sekolah dengan kerusakan berat, wilayah 3T, serta sekolah yang membutuhkan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
“Untuk Papua Barat, jarak antarkampung, keterbatasan transportasi, kondisi geografis, serta mahalnya biaya logistik pembangunan harus menjadi pertimbangan dalam menentukan besaran dan distribusi dukungan pemerintah. Kalau membangun sekolah di Papua Barat, pemerintah harus menghitung sesuai kondisi realitas Papua. Biaya transportasi, material, tenaga kerja, dan akses wilayah berbeda. Jangan menggunakan pendekatan angka yang sama untuk semua daerah,” sebutnya lagi.
Oleh karena itu, Filep mendorong agar data kerusakan sekolah, jumlah peserta didik, kondisi geografis, dan tingkat keterisolasian menjadi dasar utama dalam penetapan penerima revitalisasi. Fasilitas seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, UKS, sanitasi, air bersih, fasilitas olahraga, listrik, serta dukungan pembelajaran digital harus menjadi bagian dari ekosistem sekolah yang layak.
“Sekolah yang baik bukan hanya gedung yang baru tapi menjadi tempat anak-anak merasa aman, guru dapat mengajar dengan baik, dan orang tua percaya bahwa masa depan anaknya sedang dibangun,” jelasnya.
Sebagai Ketua Komite III DPD RI, Filep menyatakan akan terus memprioritaskan persoalan pendidikan Papua Barat dalam fungsi pengawasan DPD RI. Sebelumnya, Filep juga telah melakukan inventarisasi persoalan pendidikan di Manokwari dengan melibatkan kepala sekolah jenjang SD hingga SMA/SMK untuk memetakan persoalan riil di lapangan.
Ia meminta pemerintah daerah proaktif menyampaikan data kebutuhan sekolah secara akurat dan terukur. Dengan begitu, Filep berharap respons cepat pemda dapat mendukung realisasi program di Papua Barat semakin optimal.
“Kita harus duduk bersama baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, sekolah, masyarakat, dan DPD RI harus memastikan tidak ada anak Papua yang kehilangan kesempatan belajar hanya karena sekolahnya tidak memiliki fasilitas yang layak,” ujarnya.
“Perjuangan meningkatkan kelayakan sekolah di Papua Barat pada akhirnya bukan hanya tentang pembangunan infrastruktur pendidikan saja, ini tentang masa depan anak Papua. Kalau kita serius membangun Papua, maka kita harus mulai dari sekolah. Sekolah yang layak adalah fondasi lahirnya generasi Papua yang berkualitas,” pungkas Filep.
