BINTUNI, JAGAINDONESIA.COM – Wakil Ketua Komite I DPD RI Dr. Filep Wamafma menerima aspirasi dari perwakilan para pencari kerja (pencaker) di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Perwakilan pencaker ini datang dan menemui Filep Wamafma di Teluk Bintuni usai menghadiri undangan rapat koordinasi Gereja Pantekosta Tabernakel (GPT), Selasa (21/2/2023).
“Maksud dari pertemuan singkat ini adalah untuk menceritakan kondisi yang kami hadapi selama ini, dan tidak pernah ada tanggapan dari pihak pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni maupun Pemprov Papua Barat, hingga DPRD Bintuni maupun DPR Papua Barat,” kata Frans Asyerem selaku ketua pencaker Teluk Bintuni.
Didampingi pengurus pencaker, Frans menyampaikan hal itu mewakili aspirasi masyarakat Teluk Bintuni terutama para pemuda asli Papua di Teluk Bintuni yang belum berkesempatan mendapat pekerjaan. Adapun Frans bersama pengurus lainnya saat ini sudah mendapat kesempatan bekerja di salah satu perusahaan BP Tangguh di Teluk Bintuni.
“Kami juga sudah melakukan berbagai upaya sehingga saat ini sudah ada anak asli Bintuni dan anak asli Papua di luar Teluk Bintuni bisa terakomodir mendapat kesempatan bekerja pasca covid-19 lalu. Namun masih banyak pemuda OAP yang hingga kini belum juga mendapat pekerjaan,” katanya.
Bahkan, Frans menambahkan, para pencaker sempat melakukan demonstrasi dan memalang perusahaan raksasa BP Tangguh pada 2022 lalu lantaran aspirasi mereka tidak diterima. Pasalnya, menurut Frans, sebagai anak asli daerah penghasil migas terbesar itu layak diakomodasi untuk dapat bekerja, terutama di perusahaan BP Tangguh yang beroperasi di Bintuni.
Menanggapi aspirasi pencaker, Dr. Filep Wamafma akan berupaya mencari solusi bersama-sama atas persoalan tersebut. Salah satunya selaku wakil rakyat di DPD RI, Filep akan membicarakan hal ini dengan kementerian terkait dan bila diperlukan memanggil para pihak yang terkait di BP Tangguh Teluk Bintuni guna mendapat solusi atas aspirasi anak asli Bintuni.
Selain itu, Filep Wamafma saat ini juga menjabat sebagai Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) wilayah Indonesia Timur yang meliputi NTT, NTB, dan tanah Papua. Sehingga aspirasi para pencaker akan dibahas dalam agenda kerja SPSI ke depan.
“Kami akan tindaklanjuti aspirasi ini kepada kementerian terkait agar segera ada solusi untuk teman-teman pencaker. Kami juga bersama para pengurus SPSI akan membahas masalah ini. Ke depan, SPSI juga harus dibentuk di tingkat kabupaten/kota di Papua Barat agar setiap persoalan yang dialami oleh masyarakat segera terserap dan dicarikan solusi bersama pemerintah daerah serta pihak lainnya,” ungkap Filep
Lebih lanjut, Filep meminta agar para pencaker menyiapkan data tertulis berupa deskripsi dan kronologi permasalahan sesuai fakta yang dialami. Data ini akan menjadi bahan aspirasi guna ditindaklanjuti kepada pemerintah pusat dan stakeholder terkait lainnya. (WRP)
