PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma menanggapi keluhan keluarga pasien soal pelayanan dan penanganan petugas di RSUD Manokwari. Keluhan itu termuat dalam surat terbuka Ibe Ullo saat membawa ibunya berobat dan mengeluhkan lambannya penanganan medis serta buruknya komunikasi petugas rumah sakit.
Selaku senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma yang membidangi sektor kesehatan di Komite III DPD RI itu menegaskan, keselamatan pasien mutlak menjadi prioritas dibandingkan urusan administratif.
Ia mengingatkan, hal tersebut telah menjadi penegasan bersama antara pemerintah, Menteri Kesehatan, dan pihak BPJS Kesehatan.
“Keselamatan itu jauh lebih penting daripada hal-hal yang sifatnya administratif. Rumah sakit tidak boleh membebankan pasien dengan urusan administrasi, apalagi di saat kondisi darurat. Penyelamatan nyawa harus didahulukan, sedangkan administrasi bisa menyusul,” ucapnya dalam keterangan yang diterima, Minggu (19/4/2026).
Lebih lanjut, Pace Jas Merah ini juga menyoal jaminan kesehatan bagi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP) dan warga kurang mampu. Menurutnya, setiap tahun pemerintah provinsi maupun kabupaten telah mengalokasikan anggaran untuk menanggung asuransi kesehatan masyarakat.
Menurutnya, perlu langkah pro aktif dari stake holder terkait untuk memaksimalkan sosialisasi dan pendampingan agar informasi dan manfaat program benar-benar diterima masyarakat.
“Masalahnya sekarang adalah data dan informasi yang tidak jelas. Banyak jaminan kesehatan masyarakat yang ditanggung pemerintah, tetapi belum terealisasi maksimal, karena masyarakat tidak mendapatkan informasi yang memadai,” ujarnya.
Filep lantas mendorong BPJS Kesehatan di tingkat provinsi dan kabupaten untuk lebih transparan, serta didukung pemerintah daerah hingga tingkat distrik dan kampung dalam menyosialisasikan hak-hak masyarakat terkait jaminan kesehatan.
Ia juga mendorong agar kartu peserta jaminan kesehatan dibagikan secara langsung kepada masyarakat yang menjadi tanggungan pemerintah, sehingga tidak terjadi kebingungan saat masyarakat membutuhkan layanan medis.
Selain itu, Filep mengingatkan pentingnya koordinasi antara rumah sakit dan Palang Merah Indonesia (PMI) dalam memastikan ketersediaan stok darah. Menurutnya, kebutuhan darah tidak seharusnya menjadi hambatan dalam penanganan pasien darurat.
“Kenapa tidak ada koordinasi yang intens dengan PMI? Seharusnya stok darah selalu tersedia, sehingga dalam kondisi darurat tidak perlu lagi mencari,” katanya.
Oleh karena itu, Filep mendorong pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pelayanan rumah sakit, terutama dalam aspek kecepatan penanganan, komunikasi, dan sistem rujukan.
Sebagaimana diketahui, seorang keluarga pasien, Ibe Ullo, menyampaikan surat terbuka kepada Direktur RSUD Manokwari terkait pengalaman keluarganya saat membawa pasien dengan kondisi Hb rendah untuk mendapatkan penanganan.
Dalam pengakuannya, keluarga mengeluhkan lamanya penanganan medis, kurangnya informasi terkait kebutuhan transfusi darah, hingga permintaan penandatanganan kertas kosong saat pasien memutuskan pulang.
Filep berharap kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak terkait agar pelayanan kesehatan di daerah dapat lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada keselamatan pasien.
“Sudah saatnya kita terus membenahi dan meningkatkan pelayanan medis. Keselamatan pasien harus menjadi prioritas utama, sedangkan administrasi bisa diselesaikan kemudian,” pesan Filep.
