PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Kejadian penganiayaan yang menimpa tenaga kesehatan di daerah rawan konflik terus berulang. Insiden tersebut diantaranya terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar pukul 11.37 WIT saat orang tak kenal (OT) melakukan penganiayaan hingga menewaskan dua dari empat orang nakes di Kampung Jokbu, Distrik Bamusbama, Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat Daya.
Hal ini menunjukan urgensi perlindungan terhadap nakes sangat mendesak mendapat perhatian serius. Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma mendorong agar pimpinan DPD RI menggelar rapat terbatas bersama Panglima TNI dan Kapolri khusus membahas langkah konkret dan strategis soal perlindungan terhadap nakes di Papua.
Dia menekankan, jaminan keamanan, keselamatan dan kesejahteraan bagi nakes merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi negara sebagai upaya mendukung optimalisasi pelayanan kesehatan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Nakes kerap jadi korban, baik harta benda maupun nyawa. Negara wajib hadir beri perlindungan maksimal bagi mereka di daerah rawan konflik,” kata Filep, Selasa (14/4/2026).
Menurutnya, nakes yang bertugas di daerah rawan menghadapi berbagai risiko kekerasan hingga kehilangan nyawa saat menjalankan tugas di wilayah seperti Papua Pegunungan, Kabupaten Maybrat, dan Tambrauw, Papua Barat Daya, serta daerah lain dengan tingkat kerawanan tinggi.
Menurut dia, faktor keamanan menjadi tantangan utama dalam memastikan keberlangsungan layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah konflik, meskipun berbagai kebijakan terkait peningkatan kesejahteraan nakes telah direalisasikan.
Komite III DPD RI telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Kementerian Kesehatan dalam rapat pembahasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan harapan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah.
“Kalau nakes terus menjadi korban maka ini kemunduran bagi negara dalam memberikan perlindungan. Kami sudah sampaikan dalam rapat dengan Kementerian Kesehatan di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (13/4) kemarin. Kami harapkan ada atensi dari pemerintah,” ujarnya.
