JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma mencermati implementasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yakni Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang mulai beroperasi pada 12 Juli 2025.
Ia pun menyoroti sejumlah dinamika yang terjadi di beberapa daerah usai peresmian KDMP. Di Tuban misalnya, KDMP Makmur Pucangan ramai diberitakan tutup yakni pada Senin (21/7/2025) sehari pasca peresmian oleh Presiden Prabowo secara virtual. Nampak visual kondisi KDMP itu lengang dan berantakan setelah semua barang ditarik oleh perusahaan mitra yakni PT. Perekonomian Sunan Drajat.
Hal itu disinyalir lantaran Pengurus KDMP Pucangan justru menyebut pihaknya mendapat dukungan penuh dari BUMN dan PT Pupuk Indonesia.
“Selaku Ketua Komite III DPD RI, kami berharap agar Kementerian dan Lembaga terkait dapat mengimplementasikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto sebaik-baiknya, yakni soal Program KDMP yang baru saja direalisasikan awal Juli ini. Persoalan yang terjadi di Tuban, bisa saja terjadi di daerah lain, maka hemat saya dari hulu ke hilir, realisasi KDMP ini harus berlandaskan pada filosofi koperasi yakni dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Maka koperasi itu organisasi ekonomi yang berkarakter sosial, menjunjung kebersamaan dan prinsip gotong-royong,” kata Filep kepada awak media, Senin (28/7/2025)
“Maka kalau dari sudut pandang kebijakan, intervensi pemerintah dalam bangunan koperasi ini adalah sebagai stimulus yang menyediakan dukungan awal dengan fokus utamanya untuk kemandirian desa sekaligus pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi program inisiatif pemerintah ya tentu harus dikawal implementasinya di lapangan dengan pendampingan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi,” kata Filep.
Lebih lanjut, senator Papua Barat itu lantas menenkankan dua hal penting yang perlu diperhatikan yakni kepastian modal dan tata kelolanya serta operasional yang berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Tata kelola program ini harus matang sampai petunjuk teknis di daerah. Kita lihat yang terjadi di Kabupaten Purworejo, hampir 500 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih masih stagnan. Belum adanya juknis pasca pembentukan selesai dan kejelasan soal modal awal mengakibatkan banyak KDMP belum bisa beroperasi optimal. Maka tata kelola ini sangat penting,” sebutnya.
“Soal modal, pandangan saya rakyat juga harus dilibatkan, harapannya koperasi desa akan menjadi motor atau penggerak ekonomi desa yang akan menggerakkan lumbung-lumbung usaha sesuai dengan karakteristik usaha dan kebutuhan masyarakat di daerah, misalnya masyarakat petani, nelayan, perkebunan dan lainnya. Jika koperasi ini berjalan terbuka, maka akan berkembang dan berkompetisi secara alami dengan usaha-usaha modern serta mendapat simpati bisnis, ini justru bagus, tumbuh sehat dan fair,” kata doktor alumnus Unhas Makassar itu.
Filep pun menekankan agar koperasi berjalan dengan nafas kebersamaan dan gotong-royong, serta jauh dari orientasi bisnis kelompok tertentu. Dia menyampaikan bahwa Komite III DPD RI sebagai mitra kerja pemerintah juga siap mendukung agar cita-cita program KDMP sesuai dengan arah maupun visi pemerintahan Presiden Prabowo.
