Supiori, 23 Maret 2026 – Anggota DPR Papua, Jaqualine Johana Kafiar, melaksanakan kegiatan reses bersama masyarakat di Balai Kampung Odori, Distrik Supiori Selatan, pada Senin (23/03/2026). Pertemuan ini menjadi ruang dialog terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan, khususnya di bidang kesehatan yang hingga kini masih menjadi perhatian utama.
Dalam forum tersebut, masyarakat menyampaikan bahwa ketersediaan tenaga medis di wilayah Supiori Selatan masih belum mencukupi, baik dari segi jumlah maupun kompetensi. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pelayanan kesehatan, yang juga diperparah oleh keterbatasan pengadaan obat-obatan, rendahnya mutu layanan, serta belum adanya jaminan kesehatan yang memadai bagi ibu melahirkan. Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan kurangnya pemahaman terkait program BPJS Kesehatan, sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih intensif.
Persoalan lain yang mencuat adalah keterbatasan fasilitas kesehatan di wilayah tersebut. Ketiadaan puskesmas pembantu di Kampung Odori serta minimnya tenaga dokter, khususnya dokter spesialis, menyebabkan masyarakat harus dirujuk ke Biak untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan. Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan alat kesehatan di RSUD serta tidak tersedianya sarana transportasi rujukan yang memadai, sehingga masyarakat kerap harus menanggung biaya sendiri, bahkan dalam kondisi darurat.
Masyarakat juga menyoroti berbagai persoalan administratif dan distribusi layanan, seperti belum diterimanya kartu BPJS meskipun telah dilakukan pendataan. Di sisi lain, terdapat keluhan terkait ketidaksesuaian obat yang diberikan dengan kondisi penyakit, serta lemahnya pengawasan terhadap kinerja tenaga kesehatan.
Kualitas sumber daya manusia di sektor kesehatan turut menjadi perhatian serius. Sejumlah warga mengungkapkan adanya tenaga kesehatan yang dinilai kurang profesional, tidak menetap di tempat tugas, serta menunjukkan penurunan kinerja. Bahkan, terdapat kasus pelayanan yang tidak sesuai standar. Oleh karena itu, masyarakat mendorong adanya evaluasi, peningkatan kompetensi, serta rotasi tenaga kesehatan guna meningkatkan kualitas layanan.
Dari sisi sarana dan prasarana, kondisi fasilitas kesehatan dinilai masih sangat terbatas. Beberapa puskesmas dilaporkan belum memiliki fasilitas dasar yang layak, seperti tempat tidur pasien, oksigen, hingga ruang perawatan yang memadai. Kader posyandu juga dinilai belum berfungsi optimal akibat keterbatasan dukungan. Selain itu, pemanfaatan fasilitas seperti ambulans belum berjalan maksimal dan masih ditemukan penggunaan yang tidak sesuai peruntukan.
Dalam pertemuan itu juga, masyarakat berharap adanya perhatian terhadap tenaga kesehatan asli daerah (OAP) yang telah menyelesaikan pendidikan agar dapat diberdayakan dan diberikan kesempatan bekerja di wilayah Supiori Selatan. Hal ini dinilai penting untuk menjawab kekurangan tenaga medis sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan berbasis kearifan lokal.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Jaqualine Johana Kafiar menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh masukan masyarakat dalam fungsi pengawasan dan penganggaran di DPR Papua. Ia menegaskan pentingnya peningkatan layanan kesehatan secara menyeluruh, mulai dari pemenuhan tenaga medis, penguatan fasilitas, hingga optimalisasi program jaminan kesehatan bagi masyarakat.
“Kesehatan adalah hak dasar masyarakat. Semua persoalan yang disampaikan hari ini akan menjadi perhatian serius untuk diperjuangkan, baik melalui koordinasi dengan pemerintah daerah maupun dalam pembahasan kebijakan di tingkat provinsi,” ujar mantan aktivis GMNI tersebut.
Kegiatan reses ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan tepat sasaran, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah Supiori Selatan dan sekitarnya.
