PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia melaksanakan kegiatan Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di Provinsi Papua Barat.
Salah satu fokus utama kegiatan ini adalah evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program strategis nasional pemerintah. Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, termasuk perwakilan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, melalui Staf Ahli Gubernur, Marthen Kocu, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan pengawasan tersebut.
“Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Komite III DPD RI yang telah berkenan melaksanakan kunjungan kerja ke Papua Barat. Kehadiran ini merupakan wujud kepedulian dan komitmen DPD RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap implementasi undang-undang di daerah,” ucap Marthen.
Marthen menyebut, Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis pemerintah yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan.
Menurutnya, di Papua Barat program ini memiliki arti strategis mengingat kondisi geografis dan tantangan pemenuhan gizi masyarakat yang masih membutuhkan perhatian khusus.
“Kami sangat mengapresiasi kegiatan inventarisasi ini sebagai bentuk pengawasan konstruktif yang akan memberikan masukan berharga bagi perbaikan implementasi program di lapangan,” lanjutnya.
Pemerintah Provinsi Papua Barat, kata Marthen, berkomitmen penuh untuk mendukung kesuksesan Program MBG dengan menyiapkan seluruh infrastruktur dan koordinasi yang dibutuhkan.
Ia juga menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk menyampaikan berbagai kendala, tantangan, serta praktik terbaik (best practices) yang telah dilakukan selama ini sebagai bahan evaluasi bersama.
Marthen juga mengajak seluruh pemangku kepentingan agar berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut, guna menghasilkan rekomendasi yang komprehensif dan dapat diimplementasikan demi kemajuan Papua Barat dan Indonesia pada umumnya.
Sementara itu, Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, menyampaikan bahwa dari hasil pemantauan lapangan, terdapat sejumlah hal mulai soal kualitas makanan bergizi, anggaran yang dianggap belum sesuai dengan indeks kemahalan daerah, hingga belum adanya bahan pangan lokal dalam penyediaan menu MBG.
“Kita sudah dapat catatan terkait Makan Bergizi Gratis di Kota Sorong dan Manokwari. Persoalan utamanya adalah kualitas makanan bergizi dan nilai anggaran yang sangat kecil untuk belanja pangan. Ini tidak maksimal menjawab kebutuhan dan nilai gizi,” ungkap Filep dalam kunjungan kerja Komite III DPD RI dalam rangka Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lt.3 kantor Gubernur Arfay Manokwari, Kamis (13/11/2025).
Ia menilai, kebijakan nasional tentang MBG perlu memperhatikan kondisi geografis dan ekonomi Papua yang berbeda dengan wilayah lain di Indonesia. Oleh karena itu, Filep mendorong adanya penyesuaian nilai MBG untuk Papua serta kebijakan yang berpihak pada pemanfaatan pangan lokal.
“Kita dorong agar budgeting MBG di Papua disesuaikan dengan indeks kemahalan wilayah. Jangan semua disamaratakan. Selain itu, pangan lokal harus menjadi bahan utama agar program ini juga memberi dampak bagi ekonomi daerah,” katanya.
Filep mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan langkah lanjutan untuk membahas program MBG bersama Kementerian Kesehatan dan Badan Gizi Nasional, termasuk mendorong peningkatan fasilitas laboratorium dan tenaga ahli gizi di daerah.
“Sudah semestinya ada perhatian khusus untuk Papua. Kita harus punya laboratorium dan ahli gizi di setiap kabupaten/kota. Makan bergizi tidak boleh hanya dilihat dari menu, tapi mutu gizinya juga harus terjamin,” tegasnya.
Menurut Filep, perhatian terhadap gizi anak-anak di Papua sangat penting karena berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama berhadapan dengan masalah malnutrisi hingga stunting.
Oleh sebab itu, senator Papua Barat itu lalu berharap pemerintah pusat dapat menetapkan kebijakan afirmatif agar daerah-daerah di Tanah Papua tidak tertinggal dalam pemenuhan gizi bagi anak-anak dan pelajar, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui.
