Supiori, 19 Maret 2026 – Anggota DPR Papua Komisi V dari Fraksi Otonomi Khusus, Jaqualine Johana Kafiar, S.H., melaksanakan kegiatan reses bersama masyarakat di Pantai Sorendiweri, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori, pada Kamis (19/03/2026). Kegiatan ini menjadi wadah strategis dalam menyerap aspirasi masyarakat, khususnya terkait permasalahan pendidikan yang dinilai masih menghadapi berbagai tantangan mendasar.
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan bahwa program afirmasi pendidikan bagi siswa asli Papua belum berjalan optimal. Sejumlah siswa lulusan SD dan SMP yang dirujuk ke luar Papua tidak mendapatkan pendampingan hingga tuntas dari pemerintah daerah. Selain itu, proposal bantuan pendidikan bagi lulusan SMA yang ingin melanjutkan studi juga tidak mendapat respons yang jelas, bahkan hingga mendekati masa akhir studi.
Masyarakat juga menyoroti implementasi dana Otonomi Khusus (Otsus) yang dinilai belum tepat sasaran. Alokasi anggaran cenderung difokuskan pada pembangunan fisik, sementara peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya tenaga pendidik, masih terabaikan. Warga berharap adanya kebijakan yang lebih berpihak pada peningkatan kompetensi guru, seperti dukungan untuk melanjutkan pendidikan, dibandingkan sekadar pengadaan sarana prasarana.
Selain itu, terdapat harapan agar pemerintah daerah menetapkan prioritas penguatan pendidikan di tingkat kabupaten sebelum melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Masyarakat juga mendorong pengembangan mata pelajaran unggulan seperti Bahasa Inggris, Bahasa Biak, serta keterampilan komputer guna meningkatkan daya saing generasi muda. Di sisi lain, persoalan status guru honorer dan kontrak yang belum jelas, termasuk rendahnya kesejahteraan dan keterlambatan penerbitan SK, turut menjadi perhatian serius.
Permasalahan kelembagaan pendidikan juga mencuat, seperti tidak optimalnya peran komite sekolah serta penempatan tenaga pendidik yang tidak sesuai dengan fungsi dan kebutuhan sekolah. Bahkan, terdapat usulan agar tenaga guru yang ditempatkan di dinas dapat dikembalikan ke sekolah untuk memperkuat proses belajar mengajar.
Keterbatasan akses pendidikan tinggi di Supiori juga menjadi sorotan. Masyarakat berharap adanya pengembangan kampus atau cabang perguruan tinggi di wilayah tersebut agar generasi muda tidak harus keluar daerah untuk melanjutkan pendidikan. Selain itu, kondisi sekolah berasrama seperti di SMK Negeri 1 Supiori di Masram dilaporkan masih sangat memprihatinkan, dengan keterbatasan fasilitas dasar seperti tempat tidur dan kebutuhan makan minum bagi siswa.
Isu lain yang turut disampaikan meliputi masih adanya kasus buta huruf, perlunya perhatian terhadap sekolah-sekolah swasta seperti YPK, serta pentingnya pengawasan penggunaan dana Otsus agar lebih tepat sasaran. Masyarakat juga mengusulkan adanya kebijakan pendidikan gratis dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi dengan dukungan penuh dana Otsus, serta kerja sama dengan lembaga keuangan untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat berbasis pendidikan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Jaqualine Johana Kafiar menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan peningkatan kualitas pendidikan di Supiori. Ia menyampaikan bahwa program beasiswa Otsus masih sangat terbatas dan perlu diperluas. Selain itu, pihaknya akan menelusuri lebih lanjut terkait mekanisme penanganan proposal pendidikan yang belum jelas serta mendorong penguatan kebijakan pendidikan berbasis kebutuhan daerah.
“Kita akan terus bersuara agar pendidikan anak-anak Papua, khususnya di Supiori, mendapatkan perhatian yang lebih serius. Kami tidak ingin anak-anak Supiori hanya menjadi penonton dalam pembangunan. Pendidikan harus menjadi prioritas utama, dan itu dimulai dari keberpihakan anggaran, pemerataan guru, serta kepastian akses belajar bagi semua, “ ujar mantan aktivis Perempuan kelahiran Biak tersebut.
Ia juga menyampaikan komitmen untuk melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi sekolah-sekolah yang dilaporkan masyarakat, guna memastikan adanya pengawasan dan perbaikan yang berkelanjutan.
Kegiatan reses ini diharapkan menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Supiori.
