MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, menyampaikan dukungannya atas rencana Pemerintah untuk meluncurkan 80.000 unit Koperasi Desa Merah Putih yang dijadwalkan pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional. Menurutnya, inisiatif ini selaras dengan semangat gotong royong dan nilai-nilai kebersamaan yang menjadi jati diri bangsa Indonesia.
“Koperasi bukan sekadar entitas ekonomi pencari laba, melainkan wadah sosial yang berlandaskan pada semangat senasib sepenanggungan dan gotong royong,” ujar Senator asal Papua Barat itu.
“Sebagai lembaga negara yang mewakili kepentingan daerah, DPD RI tentu mendukung upaya yang dapat memperkuat ekonomi rakyat secara inklusif,” tandasnya lagi pada Sabtu (7/6/2025).
Namun demikian, Ketua ADRI Papua Barat itu juga memberikan sejumlah catatan kritis. Pertama, Filep menyoroti peringatan sejumlah pakar kebijakan publik yang menyebut bahwa program ini terkesan ultra-populis dan berpotensi menjadi ladang rente dan korupsi.
“Pemerintah harus bisa meyakinkan publik dan membuktikan bahwa Koperasi Merah Putih ini bukan proyek instan, tetapi telah melewati kajian dan perencanaan yang matang, serta tidak akan membebani fiskal negara secara berlebihan,” tegasnya.
Kedua, politisi kelahiran Biak ini mengingatkan kondisi ekonomi nasional dan global yang sedang tidak menentu, termasuk meningkatnya tekanan terhadap utang negara serta arus keluar modal (capital outflow) yang signifikan. Menurutnya, peluncuran program besar seperti ini harus diselaraskan dengan kemampuan fiskal negara dan proyeksi ekonomi jangka menengah.
Ketiga, Dr. Filep mengkritisi wacana pelibatan kader partai politik sebagai pengurus koperasi. Ia mendorong agar pemerintah mempertimbangkan ulang rencana tersebut.
“Lebih baik difokuskan pada pelibatan putra-putri daerah di lokasi koperasi. Ini penting agar koperasi menjadi solusi nyata penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan lokal, bukan justru menjadi alat politik,” kata ketua Ika Unhas tersebut.
Sebagai evaluasi, Filep mengingatkan kegagalan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di berbagai daerah untuk menjadi bahan masukan bagi negara.
“Saat ini, data menunjukkan bahwa 25% BUMDes tidak berjalan dan 75% lainnya hidup segan mati tak mau. Jangan sampai Koperasi Merah Putih mengulang kegagalan serupa karena terburu-buru dan tanpa persiapan,” pungkasnya.
Sebagai Ketua Komite III DPD RI yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat, Filep menyatakan kesiapan DPD RI untuk terus mengawal kebijakan Koperasi ini agar betul-betul membawa manfaat bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
