SUPIORI, 25 Februari 2026 — Anggota DPR Papua Perwakilan Kabupaten Supiori, Jaqualine Johana Kafiar, melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Supiori sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab konstitusional untuk mengawasi penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) sekaligus memastikan keadilan kebijakan bagi masyarakat Papua, khususnya di sektor pendidikan. Dalam kunjungan tersebut, Jaqualine mengadakan dialog resmi dengan pemerintah daerah dan melakukan pengecekan langsung di lapangan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan alokasi dana benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Sebagai bagian dari pengawasan, Jaqualine menggelar pertemuan dengan Richie Kafiar guna memperoleh laporan rinci mengenai pengelolaan Dana Otsus sektor pendidikan. Dalam pertemuan itu, Dinas Pendidikan menjelaskan bahwa sekitar Rp10 miliar Dana Otsus tahun berjalan digunakan untuk operasional dinas serta berbagai program beasiswa, termasuk program ADIK dan ADEM, beasiswa kedokteran, dan beasiswa sekolah penerbangan. Pemerintah daerah memanfaatkan Dana Otsus untuk memfasilitasi keberangkatan mahasiswa dari Supiori menuju tempat kuliah di dalam maupun luar negeri, sementara pembiayaan pendidikan lanjutan didukung oleh anggaran dari APBN. Sejak 2016 hingga 2026, hampir 500 anak asli Papua dari Supiori telah memperoleh manfaat dari program beasiswa ini dan kini tersebar di berbagai SMA/SMK serta perguruan tinggi di luar Papua.
Dalam aspek kurikulum, Dinas Pendidikan juga melaporkan bahwa Bahasa Biak telah diintegrasikan sebagai mata pelajaran muatan lokal dari tingkat SD hingga SMA. Selain itu, sedang dikembangkan pula program berbasis budaya lainnya seperti tarian daerah dan seni lukis Papua sebagai upaya mempertahankan identitas budaya masyarakat lokal. Jaqualine menyampaikan apresiasi terhadap langkah ini karena mencerminkan kebijakan pendidikan yang adil dan relevan dengan karakter sosial-budaya masyarakat Supiori.
Jaqualine turut menyoroti kondisi anggaran Otsus Kabupaten Supiori yang mengalami penurunan dari Rp101,2 miliar menjadi sekitar Rp85 miliar pada tahun 2026. Dari total tersebut, sekitar Rp10 miliar dialokasikan untuk sektor pendidikan, jumlah yang dinilai masih terbatas untuk mengakomodasi kebutuhan pendidikan di wilayah dengan sekitar 40 SD, 13 SMP, 8 SMA/SMK, dan 40 PAUD. Dalam peninjauan langsung ke Distrik Supiori Utara, Timur, Selatan, dan Barat, Jaqualine mendapati persoalan mendesak seperti kondisi bangunan sekolah yang perlu perbaikan serta minimnya tenaga guru di sejumlah wilayah. Temuan-temuan ini memperkuat pentingnya kehadiran pengawasan ketat agar Dana Otsus benar-benar dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat, terutama di wilayah terpencil.
Dalam pernyataan resminya, Jaqualine menegaskan bahwa kehadirannya di Supiori bukan sekadar agenda kunjungan, melainkan pelaksanaan nyata tugas pengawasan yang menjadi mandatnya sebagai wakil rakyat. Ia menyatakan bahwa pengawasan Dana Otsus harus dilakukan secara serius, transparan, dan menyeluruh agar kebijakan pembangunan tidak hanya menguntungkan sebagian wilayah, melainkan memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat Supiori. Ia menekankan bahwa semua temuan lapangan dan hasil dialog akan dibawa ke DPR Papua untuk menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan, demi memastikan pendidikan di Supiori berkembang dengan baik dan setara bagi seluruh anak Papua.
