JAKARTA, 25 Agustus 2025 – Senator Papua Barat sekaligus Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, memberikan apresiasi atas capaian lima kabupaten di Papua Barat dan Papua Barat Daya yang berhasil meraih Dana Insentif Fiskal (DIF) Tahun Anggaran 2025 dari Kementerian Keuangan RI dengan total nilai Rp36,67 miliar.
Kelima daerah tersebut adalah Kabupaten Teluk Bintuni (Rp7,53 miliar), Teluk Wondama (Rp7,46 miliar), Pegunungan Arfak (Rp6,98 miliar), Manokwari Selatan (Rp7,39 miliar), dan Sorong Selatan, Papua Barat Daya (Rp7,29 miliar). Penetapan ini diumumkan secara resmi oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) melalui Kantor Wilayah Papua Barat sebagai bentuk apresiasi atas tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkinerja baik sesuai PMK No.125 Tahun 2023. Filep menilai pencapaian ini bukan hanya kebanggaan, tetapi juga menjadi teladan bagi kabupaten lain di Tanah Papua.
“Saya memberikan apresiasi kepada lima kabupaten penerima Dana Insentif Fiskal ini. Prestasi ini adalah bukti nyata bahwa daerah di Papua mampu mengelola keuangan secara baik, transparan, dan akuntabel. Ke depan, capaian ini harus menjadi contoh bagi daerah lain untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, tolak ukur Dana Insentif Fiskal (DIF) dalam PMK No. 125 Tahun 2023 didasarkan pada kinerja pengelolaan keuangan daerah dan pencapaian pembangunan. Penilaian mencakup opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan daerah, ketepatan waktu penetapan APBD, serta kemampuan daerah meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain itu, pemerintah juga melihat kualitas pelayanan dasar seperti imunisasi, pendidikan, air bersih, sanitasi, penurunan pengangguran, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan indikator lainnya.
Atas dasar tersebut, Filep juga menyinggung pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Tanah Papua. Ia menilai potensi PAD masih sangat besar untuk dimaksimalkan, terutama dari sektor pariwisata.
“Papua telah dianugerahi alam yang luar biasa indah dan kaya dengan biodiversitas. Jika sektor pariwisata dikelola dengan baik, dampaknya akan berantai: terbuka lapangan kerja, tumbuhnya industri perhotelan, berkembangnya UMKM, dan meningkatnya PAD. Semua ini saling terkait, dan akan memperkuat kemandirian fiskal daerah,” ujarnya.
Filep mengingatkan bahwa salah satu dasar lahirnya Dana Insentif Fiskal adalah pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk kontribusi PAD. Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk memulai dari langkah-langkah sederhana yang berorientasi pada penguatan ekonomi lokal.
“Saya optimis, insentif ini akan memotivasi daerah lain di Tanah Papua untuk meningkatkan kinerja fiskal dan memaksimalkan potensi daerahnya. Dengan begitu, bukan hanya dana transfer dari pusat yang diandalkan, tapi juga kemandirian fiskal yang terbangun secara berkelanjutan,” pungkasnya.
Filep juga menekankan bahwa penghargaan berupa Dana Insentif Fiskal harus dilihat bukan semata sebagai tambahan dana, melainkan sebagai momentum untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik. Menurutnya, keberhasilan lima kabupaten ini harus diterjemahkan dalam kebijakan daerah yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti peningkatan akses pendidikan, pemerataan layanan kesehatan, serta infrastruktur dasar yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
“Dana ini jangan hanya habis untuk belanja rutin, tapi harus diarahkan pada program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Inilah yang saya maksud dengan kualitas penggunaan anggaran,” ujar Filep.
Selain itu, Filep mendorong terbangunnya sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam memanfaatkan momentum DIF. Ia menilai kolaborasi ini penting agar dana insentif tidak hanya menjadi simbol penghargaan, tetapi juga menjadi pemicu tumbuhnya inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Saya berharap DIF ini dapat menjadi pelecut semangat untuk lahirnya kompetisi sehat antardaerah khususnya di Tanah Papua. Jika semua kabupaten bergerak maju, maka pembangunan Papua akan lebih cepat terwujud, dan masyarakat akan merasakan langsung manfaatnya,” tutupnya.
