JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma mencermati sejumlah persoalan daerah imbas implementasi kebijakan efisiensi dan persepsi publik yang berkembang perihal dinamika program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang banyak menyita perhatian belakangan ini.
Menurutnya, berbagai indikasi menampilkan penurunan kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo yang dikaitkan dengan dua isu utama yakni sikap terhadap penegakan hukum dan dampak kebijakan efisiensi anggaran daerah. Hal ini termasuk terkait program MBG sebagai program prioritas yang dinilai perlu diperbaiki tata kelolanya agar tidak memperburuk persepsi publik.
“Soal penegakan hukum dan persepsi korupsi, diantara sumber kekecewaan publik disebut berasal dari penilaian bahwa penegakan hukum, terutama terkait tindak pidana korupsi, belum memberi keyakinan kuat kepada masyarakat tentang keadilan hukum itu sendiri. Pengungkapan sejumlah kasus korupsi akhir-akhir ini, selain sebagai simbol penegakan hukum juga menggerus kepercayaan publik terhadap integritas dan kredibilitas pejabat di birokrasi,” ujar Filep dalam keterangan yang diterima Rabu (29/7/2026).
“Masyarakat juga merespons kuat implementasi program prioritas presiden yakni MBG di daerah, yang dipandang membuka ruang bagi oknum tidak bertanggungjawab untuk memanfaatkan program ini sebagai sarana korupsi. Persepsi ini membuat sebagian masyarakat sejak awal kurang respek ke program MBG, lalu ketidakpercayaan semakin menguat ketika muncul dugaan penyimpangan, apalagi di struktur pusat. Publik menyayangkan jika program yang baik namun realisasinya kurang maksimal karena celah korupsi,” sambungnya.
Di sisi lain, tambah Filep, kebijakan efisiensi anggaran daerah dinilai berdampak langsung pada performa pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan provinsi. Menurutnya, efisiensi tersebut berdampak menekan perputaran ekonomi lokal, menurunkan partisipasi masyarakat dan membuat kepala daerah terkendala menjalankan visi-misinya.
“Akibatnya, kapasitas pemerintah daerah untuk budgeting dan realisasi program menjadi makin lemah, sehingga persepsi publik di daerah melihat pusat seperti tidak mampu menghadirkan banyak kebijakan yang kontributif melalui pemerintah daerah. Kondisi ini juga disebut memperlebar jarak antara rakyat dan pemerintah karena kebutuhan masyarakat tidak lagi terjawab secara memadai,” urai Filep.
Terkait kondisi ini, senator Papua Barat itu menyampaikan sejumlah temuan dan aspirasi yang didapati saat kunjungan ke daerah. Berdasarkan hasil pemantauan, muncul indikasi bahwa sejumlah kepala daerah mencari pinjaman di Jakarta maupun di daerah lain sebagai dampak dari keterbatasan anggaran.
“Situasi ini dinilai ironis karena berpotensi meninggalkan beban utang bagi kepala daerah berikutnya. Perkembangan ini sebagai ancaman serius bagi tata kelola pemerintahan daerah. Presiden dan kabinet diharapkan mengevaluasi kembali kebijakan efisiensi anggaran daerah,” katanya.
“Kami mendorong agar ruang distribusi anggaran dibuka lagi supaya pemerintah daerah dapat kembali menyusun program strategis. Perbaikan pada level daerah dipandang penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah pusat,” kata dia menambahkan.
Oleh sebab itu, Filep memandang perlunya program MBG tetap diproteksi karena menyangkut skala prioritas nasional di tengah tekanan anggaran. Adapun pengawasan korupsi di BGN, termasuk pada mitra, penyusun kebijakan, dan pelaksana daerah juga harus diperketat.
“Misalnya, transaksi keuangan harus lebih ketat dan rasional. Dan lagi khususnya daerah 3T dan kelompok rentan semestinya menjadi prioritas utama, bukan justru wilayah yang lebih terkonsentrasi di Jabodetabek. Jangan sampai program ini hanya menjadi alat politik dan tetap bermasalah, maka risikonya kepercayaan rakyat terhadap Presiden akan semakin besar,” pungkasnya.
