JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., C.L.A., menegaskan bahwa Program Revitalisasi Satuan Pendidikan harus menjadi instrumen nyata untuk mewujudkan keadilan pendidikan nasional, daripada sekedar proyek pembangunan fisik sekolah.
Pernyataan tersebut disampaikannya dalam konteks kajian pengawasan Komite III DPD RI terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan, revitalisasi satuan pendidikan, dan digitalisasi pembelajaran.
Berdasarkan kajian Tim Dukungan Keahlian Komite III DPD RI, data kondisi ruang kelas tahun 2025 menunjukkan bahwa dari 2.030.124 ruang kelas pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK, sebanyak 604.319 ruang kelas atau 29,77 persen mengalami kerusakan sedang hingga berat, sedangkan 513.324 ruang kelas mengalami kerusakan ringan.
Menurut Filep, kondisi tersebut merupakan persoalan serius berkaitan dengan pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh pendidikan yang aman, bermutu, dan berkeadilan.
“Memperoleh pendidikan yang layak adalah hak konstitusional setiap anak bangsa. Pemerintah harus menjamin anak-anak belajar di ruang kelas yang layak, memiliki sanitasi yang layak, dan terjamin keamanannya. Maka program revitalisasi sekolah harus dipandang sebagai agenda pemenuhan hak pendidikan, bukan semata-mata pembangunan infrastruktur fisik,” tegas Filep, Senin (9/11/2026).
69 Aspirasi dari 19 Provinsi Ungkap Persoalan Struktural Hingga Perlunya Afirmasi Bagi Daerah 3T
Kajian Komite III DPD RI yang bersumber dari hasil reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 menginventarisasi 69 aspirasi masyarakat dan daerah dari 19 provinsi.
Berbagai persoalan yang mengemuka meliputi ketimpangan distribusi bantuan revitalisasi, ketidakakuratan data kerusakan sekolah, persoalan legalitas tanah, keterbatasan anggaran, lemahnya pendampingan teknis, serta risiko administratif dalam pelaksanaan pembangunan secara swakelola oleh sekolah.
Filep menilai pemerintah perlu memperbaiki mekanisme penetapan penerima bantuan agar tepat sasaran dan sekolah yang paling membutuhkan tidak justru tersingkir akibat keterbatasan administrasi.
“Memastikan target penerima harus tepat, jangan sampai sekolah yang bangunannya hampir roboh justru tidak memperoleh bantuan karena persoalan dokumen tanah atau keterbatasan operator Dapodik. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan afirmatif yang mempertimbangkan kondisi nyata sekolah dan karakteristik daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, dirinya juga menyoroti beban kepala sekolah dan guru yang harus menangani pekerjaan konstruksi, administrasi keuangan, serta pertanggungjawaban teknis pembangunan. Menurutnya, pelaksanaan swakelola harus disertai pendampingan tenaga profesional, pengawasan yang proporsional, dan perlindungan hukum agar tidak mengganggu tugas utama guru dalam mendidik peserta didik.
Komite III DPD RI memberikan perhatian khusus terhadap sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk wilayah Papua. Filep menekankan, kajian pengawasan mencatat persoalan kerusakan ruang belajar, kekurangan laboratorium, keterbatasan komputer, minimnya air bersih dan sanitasi, serta kebutuhan asrama siswa dan rumah guru yang layak.
Misalnya di wilayah Papua Pegunungan, kebutuhan revitalisasi juga mencakup fasilitas asrama bagi anak-anak dari distrik terisolasi, penyediaan energi listrik, serta peningkatan akses pendidikan di wilayah yang memiliki tantangan geografis dan keamanan.
“Apabila sekolah di pedalaman Papua diperlakukan dengan standar pembiayaan yang sama seperti sekolah di perkotaan nampaknya tidak fair. Maka biaya transportasi material, kondisi geografis, dan keterbatasan infrastruktur harus menjadi dasar kebijakan afirmasi nasional. Revitalisasi sekolah di Papua perlu terintegrasi dengan penguatan tenaga pendidik, penyediaan asrama, akses internet, dan keterlibatan masyarakat adat,” ungkap Pace Jas Merah itu.
Komite III Dorong Perbaikan Tata Kelola dan Transparansi Anggaran
Di kesempatan yang sama, Filep menegaskan bahwa hasil kajian pengawasan harus ditindaklanjuti melalui perbaikan kebijakan nasional, terutama dalam tujuh aspek utama, yakni legalitas lahan sekolah, kelayakan bangunan dan mitigasi bencana, tata kelola swakelola, sinkronisasi data, afirmasi daerah 3T, digitalisasi pembelajaran, serta pemerataan pembiayaan pendidikan.
“Komite III DPD RI mendorong Kemendikdasmen bersama kementerian terkait dan pemerintah daerah untuk memperkuat verifikasi kondisi sekolah, menyederhanakan hambatan administratif, menyediakan pendampingan teknis, serta memastikan pembangunan memenuhi standar keselamatan dan aksesibilitas bagi peserta didik penyandang disabilitas,” sebutnya.
“Keberhasilan revitalisasi diukur dari pemerataan akses pendidikan layak, yakni anak-anak memperoleh ruang belajar yang aman, guru dapat mengajar dengan baik, dan kualitas pendidikan meningkat,” tegasnya lagi.
Filep juga mengingatkan bahwa pengawasan penggunaan anggaran harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, tanpa menimbulkan ketakutan berlebihan bagi kepala sekolah maupun guru yang menjalankan program sesuai ketentuan.
Selain itu, Filep menekankan bahwa pembangunan fisik sekolah harus berjalan seiring dengan peningkatan mutu pembelajaran, penguatan kompetensi guru, ketersediaan listrik dan internet, serta pemenuhan fasilitas laboratorium dan perpustakaan. Ia berharap program revitalisasi nasional hingga 2029 benar-benar mampu mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah.
“Jangan sampai kita membangun gedung sekolah yang megah, tetapi tidak menyediakan guru, buku, laboratorium, dan fasilitas pembelajaran yang memadai. Revitalisasi harus membangun ekosistem pendidikan secara menyeluruh. Keadilan pendidikan bukan berarti setiap daerah menerima perlakuan yang sama, melainkan setiap daerah memperoleh dukungan sesuai kebutuhan dan tantangannya. Anak-anak di pedalaman Papua memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas seperti anak-anak di kota besar,” ujarnya lagi.
Filep memastikan bahwa Komite III DPD RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi UU Sisdiknas dan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan agar kebijakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah.
“Pembangunan pendidikan adalah pembangunan masa depan bangsa. Setiap anak Indonesia harus mendapat akses yang adil, tidak kehilangan kesempatan belajar hanya karena sekolahnya rusak, wilayahnya terisolasi, atau pemerintah terlambat menghadirkan pelayanan pendidikan,” pungkasnya.
