PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Komite III DPD RI melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) pada Selasa, 4 November 2025. Raker tersebut diantaranya membahas tentang inventarisasi materi pertimbangan terhadap RUU Sisdiknas dan kolaborasi program kerja Kemendiktisaintek dengan Komite III DPD RI.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma menekankan urgensi perhatian pemerintah terhadap Perguruan Tinggi Swasta. Dr. Filep menyatakan mendukung sepenuhnya langkah Kemdiktisaintek untuk membentuk Direktorat Perguruan Tinggi Swasta.
“Kami mendukung langkah Kemdiktisaintek RI untuk membentuk Direktorat Perguruan Tinggi Swasta dalam rangka meningkatkan kualitas dan layanan PTS ini agar setara dengan Perguruan Tinggi Negeri. Adanya direktorat baru ini akan memberi kerangka kerja yang spesifik dan fokus serta mendekatkan pelayanan khusus menangani perguruan tinggi swasta, seperti saat ini Kemenag juga sedang menyiapkan Ditjen Pesantren, bahkan ada juga Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Filep.
“Kita tahu jumlah PTS semakin banyak dan mayoritas menghadapi kendala pendanaan untuk menunjang kesiapan infrastruktur juga SDM. Tentu hal ini menjadi tantangan PTS untuk mengejar standar akreditasi jurusan maupun perguruan tinggi. Selain untuk peningkatan kualitas akademik, PTS juga harus bersaing dengan PTN. Tentu ini musti didukung oleh pemerintah,” kata senator Papua Barat ini.
Lebih lanjut, Dr. Filep Wamafma juga menekankan bahwa, di wilayah 3 T banyak PTS yang berjuang dengan keterbatasan sumber dana untuk mencerdaskan putra-putri daerah. Misalnya di daerah Papua, keberadaan PTS ini sangat dibutuhkan mengingat jumlah PTN di tanah Papua terbliang minim dibandingkan dengan daerah lainnya.
“Maka di kondisi ini, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memenuhi hak dasar masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang bagus, kehadiran PTS sangat dibutuhkan. Terlebih di Papua, perguruan tinggi yang lahir dan berdiri dengan founding father masyarakat asli Papua, yang menjaga nilai-nilai dan kearifan lokal Papua perlu banyak didukung untuk mencetak generasi putra-putri Papua yang berkualitas dan berkarakter,” urai Filep.
Di kesempatan yang sama, Filep yang juga Sekretaris MPR For Papua menyampaikan bahwa Komite III DPD RI mendukung komitmen negara dalam menjamin pemerataan akses dan mutu pendidikan bagi seluruh masyarakat, terutama di daerah 3T baik dari segi pembiayaan, pengembangan SDM dosen hingga sarana-prasarana.
“Kami juga mendukung komitmen pemerintah soal pengaturan kesejahteraan dosen, termasuk memperoleh kesempatan meningkatkan kualifikasi akademik, kompetensi, akses sumber belajar , penelitian dan pengabdian masyarakat,” sebutnya.
“Lalu pengembangan status tenaga pendidik ASN dan Non-ASN agar tetap memperoleh kepastian karier dan perlindungan sosial dengan memberikan hak secara proporsional. Kami juga mendukung perhatian prioritas yang diberikan untuk pengembangan riset dan publikasi serta pengembangan jaringan dan kemitraan strategis dengan banyak sektor seperti pemerintah, industri dan organisasi masyarakat sipil. Terutama di daerah-daerah kawasan industri di Papua bisa menghasilkan riset aplikatif untuk isu dan persoalan yang berkembang, ini lah bagi saya sejatinya pengabdian bagi masyarakat,” pungkasnya.
