MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum menghadiri pertemuan Forkopimda Provinsi Papua Barat yang berlangsung di lantai 3, kantor Gubernur Papua Barat, Senin (1/9/2025). Agenda pertemuan membahas tentang situasi terkini demonstrasi terjadi di tanah Papua, termasuk di Papua Barat.
Dalam kesempatan itu, Filep Wamafma menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sudah menginstruksikan aspirasi demonstrasi didengar dan diterima oleh pemerintah daerah. Filep memandang bahwa menyuarakan aspirasi adalah hak kebebasan berpendapat, akan tetapi massa aksi juga harus berhati-hati agar penyampaian aspirasi tak disusupi kepentingan lain dan tidak terprovokasi
“Yang jelas bahwa sesuai konstitusi kita, setiap orang mempunyai hak untuk berkumpul, berserikat dan menyampaikan pendapat, jadi penyampaian aspirasi dijamin oleh undang-undang dasar 1945. Kami meminta agar massa tetap tertib dan kepada jajaran Polda Papua Barat untuk menangani para demonstran dengan cara persuasif,” ungkap Filep, Senin (1/9/2025).
Lebih lanjut, Senator Papua Barat ini menyampaikan pernyataan Presiden Prabowo yang telah menanggapi sejumlah pendapat publik dari Papua, termasuk masalah tambang illegal di Papua dapat direspons baik dan izin yang bermasalah dapat dicabut.
“Jadi disini saya mewakili rakyat Papua Barat di DPD RI dan menyampaikan bahwa masalah apapun dapat ditanggapi secara baik dan dicari solusi bersama-sama. Di situasi saat ini semua pihak harus menahan diri dan mengutamakan ketertiban umum, tidak menganggu aktivitas masyarakat,” ungkap senator Filep.
Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan didampingi Wakil Gubernur Mohammad Lakotani, Sekda Papua Barat. Turut dihadiri oleh Kapolda Papua Barat, Pangdam XVIII/Kasuari Papua Barat, Ketua DPR Papua Barat, Ketua MRP PB dan jajaran pimpinan Akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan organisasi mahasiswa di kabupaten Manokwari.
Dalam arahannya, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan berpesan agar semua pihak di Papua Barat agar menjaga situasi keamanan dan tidak mudah terprovokasi dengan para pihak yang ingin membuat kekacauan di daerah ini.
“Jaga Manokwari aman dari segala bentuk tindakan provokatif. Saya juga ingatkan kepada seluruh elemen masyarakat dan mahasiswa/i untuk menjaga toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu semua pihak agar turut menjaga daerah Papua Barat aman, tentram dan damai,” pesan Dominggus.
Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Barat, Mohammad Lakotani juga menyampaikan bahwa pemerintah tidak melarang aksi demonstrasi, namun demonstrasi harus tetap tertib dan tidak menganggu kamtibmas.
“Adik-adik mahasiswa boleh sampaikan aspirasi dalam bentuk apapun kepada pemerintah, namun ada mekanisme yang harus dipahami bersama agar aspirasi yang disampaikan didengar dan ditindaklanjuti. Artinya setiap demo tidak boleh ada aksi anarkis yang merugikan diri sendiri, masyarakat umum dan pemerintah,” sebut Lakotani.
Menanggapi aksi demonstrasi di Papua Barat, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Jhonny E. Isir, S,I.K., M.T.C.P menyampaikan bahwa pelayanan pihak Kepolisian selalu humanis. Bahkan aparat kepolisian siap mengawal aksi demonstrasi.
Kapolda menambahkan bahwa polisi siap mengawal aspirasi demonstrasi, namun penyampaian aspirasi harus melalui mekanisme dan sesuai aturan. Terutama untuk menghindari para pihak yang melakukan provokasi isu tidak bertanggung jawab yang menyebabkan bentrok di tengah masyarakat.
Akhir dari pertemuan itu dirampungkan dalam 8 poin maklumat yang dibubuhi tandatangan pihak pemerintah, aparat keamanan (TNI/Polri), akademisi, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi mahasiswa dan partai politik. (WRP)
