SORONG, JAGAINDONESIA.COM – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, SH, MHum mengapresiasi kegiatan Konsolidasi Daerah (Konsolda) Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026 Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kegiatan yang bertempat di Vega Prime Hotel and Convention, Sorong, Papua Barat Daya ini berlangsung pada 4-6 Maret 2026.
Menurut Filep agenda tersebut sangat penting dilaksanakan oleh Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua Barat Daya, utamanya dalam mendukung upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Forum ini menjadi ruang kontruktif untuk membangun sinergi dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan pendidikan guna mencapai target pembangunan pendidikan di kedua wilayah tersebut.
“Kami sangat mengapresiasi agenda BPMP tersebut, karena kepala daerah kita baik Gubernur Papua Barat dan Papua Barat Daya beserta seluruh kepala daerah itu memiliki tanggung jawab dan komitmen untuk membangun pendidikan dan mewujudkan visi besar Papua Cerdas. Maka kolaborasi pemegang kebijakan ini sangat penting lantaran isu pendidikan kita juga masih sangat kompleks,” ujar Filep dalam keterangan yang diterima, Kamis (5/3/2026).
Ia menambahkan bahwa, saat ini pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Kemendikdasmen juga menyatakan komitmen kuat terhadap percepatan pembangunan pendidikan secara nasional. Hal itu diantaranya tentang Program Indonesia Pintar (PIP), program revitalisasi sekolah, program digitalisasi sekolah hingga mekanisme evaluasi nasional melalui Tes Kemampuan Akademik (TKA).
“Dalam pertemuan ini, harapan saya bahwa semua sekolah se-Tanah Papua atau setidaknya di wilayah 3T itu menjadi skala prioritas dalam pembangunan pendidikan. Dalam hal ini diperlukan peran aktif dari semua pihak khususnya instansi teknis, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib untuk mem-backup kepala daerah untuk menyiapkan data yang dibutuhkan oleh Kementerian agar mempercepat proses realisasi,” ujar Filep.
“Program revitalisasi sekolah ini program yang sangat baik dan mengurangi beban anggaran daerah. Maka pemda wajib pro-aktif dalam program ini di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang juga berdampak ke sektor pendidikan,” ucap senator Papua Barat itu.
Lebih lanjut, Filep berharap pemda dapat memprioritaskan program revitalisasi ini bagi sekolah pedalaman, seperti sekolah-sekolah yayasan yang telah mengabdi begitu lama di Tanah Papua. Menurutnya, realisasi program pemerintah pusat di pelosok negeri akan memberikan motivasi yang sangat berarti bagi penggerak-penggerak pendidikan yang selama ini berjuang tulus di pedalaman.
“Ini adalah momen penting juga bahwa revitalisasi sekolah tidak memandang sekolah negeri maupun swasta bahkan dalam beberapa hal Mendikdasmen lebih menekankan untuk mengoptimalkan sekolah-sekolah swasta. Oleh sebab itu, kita berharap sekolah-sekolah di bawah yayasan-yayasan yang sudah beroperasi di Papua sejak lama mohon untuk partisipasi aktifnya sehingga bisa juga mendapatkan prioritas,” katanya.
“Saya sudah berkomunikasi dengan sejumlah kepala sekolah dan juga ketua Yayasan di Papua agar kita dorong sama-sama menyambut program ini dan saya akan mem-backup 100% agar program revitalisasi sekolah di wilayah 3T khususnya di wilayah Tanah Papua ini menjadi prioritas untuk pendidikan di Tanah Papua. Sekali lagi kita apresiasi Gubernur Papua Barat Daya yang telah membuka acara dan telah memberikan sambutan sangat positif, juga kepada Kepala Gubernur Papua Barat, DPR Papua Barat, MRP Papua Barat dan semua pihak yang berkomitmen untuk membantu percepatan pembangunan pendidikan di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya,” pungkasnya.
