JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Komite III DPD RI menerima audiensi DPRD Kota Ternate dalam rangka menyerap aspirasi dan membahas berbagai persoalan pelayanan publik, khususnya sektor kesehatan di Kota Ternate dan Provinsi Maluku Utara. Kegiatan ini berlangsung di Sekretariat DPD RI, Jakarta, Rabu, 26 Agustus 2026.
Audiensi tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antar lembaga perwakilan di tingkat pusat dan daerah. Hal itu utamanya dalam merespons berbagai persoalan masyarakat, terutama terkait akses layanan kesehatan, fasilitas rumah sakit, ketersediaan tenaga kesehatan dan dokter spesialis, sistem rujukan antarpulau, serta penanganan penyakit kusta di Ternate.
Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Komite III DPD RI Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum. bersama Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Maluku Utara Hasby Yusup, S.E., serta jajaran DPRD Kota Ternate.
Di kesempatan ini, Filep Wamafma mengatakan audiensi dengan DPRD Kota Ternate merupakan bagian dari fungsi representasi dan pengawasan DPD RI untuk memastikan kebijakan pemerintah pusat dapat menjawab kebutuhan masyarakat daerah sepenuhnya.
“Agenda ini penting karena DPRD Kota Ternate memiliki gambaran langsung mengenai persoalan masyarakat. Aspirasi yang disampaikan hari ini akan kami konsolidasikan dengan data lapangan dan kami tindaklanjuti ke pemerintah pusat, khususnya yang relevan dengan Kementerian Kesehatan,” ujar Filep.
Ternate Jadi Pusat Rujukan Kesehatan dan Kendala Akses Pemerataan Layanan
Kota Ternate merupakan salah satu pusat pelayanan dan rujukan kesehatan di Maluku Utara dengan adanya 7 rumah sakit umum, 1 rumah sakit khusus dan 11 puskesmas. Namun, karakter geografis kepulauan membuat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan belum sepenuhnya merata.
Audiensi itu menyoroti kondisi masyarakat dari wilayah kepulauan dan sejumlah kabupaten di Maluku Utara harus menuju Ternate untuk mendapatkan pelayanan tertentu, terutama ketika membutuhkan dokter spesialis atau fasilitas medis yang tidak tersedia di daerah.
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas tentang ketersediaan tenaga kesehatan dan dokter spesialis yang masih terkendala. Data indikator Kementerian Kesehatan menunjukkan pemenuhan standar dokter spesialis di rumah sakit pemerintah di Kota Ternate masih belum optimal dimana pemenuhan standar dokter spesialis tercatat 50 persen, dan masih terdapat kebutuhan pada sejumlah spesialis, antara lain penyakit dalam, anestesiologi dan radiologi.
Menanggapi hal ini, Filep menegaskan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan harus disertai dengan penyediaan tenaga medis yang memadai.
“Pembangunan fasilitas dan peralatan medis harus disertai dengan ketersediaan tenaga medis profesional dan memadai. Sehingga pelayanan dijalankan dengan ahlinya secara maksimal,” tegas Filep.
Menurutnya, Komite III akan mendorong Kementerian Kesehatan untuk memberikan kebijakan afirmatif terhadap kebutuhan dokter spesialis dan tenaga kesehatan di Maluku Utara, termasuk dukungan penempatan tenaga ahli dari pemerintah pusat.
Kusta Masih Menjadi Persoalan Kesehatan Masyarakat
Persoalan kusta menjadi salah satu isu penting yang dibahas dalam audiensi. Data Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara tahun 2024 menunjukkan prevalensi kusta mencapai 5,8 per 10.000 penduduk, sementara target eliminasi nasional berada di bawah 1 per 10.000 penduduk.
Case Detection Rate (CDR) juga tercatat 48,16 per 100.000 penduduk, jauh di atas target nasional kurang dari 5 per 100.000 penduduk. Proporsi kasus kusta pada anak mencapai 17 persen, yang menunjukkan perlunya penguatan deteksi dini, pemeriksaan kontak erat dan pengobatan.
Selain itu, Data Satu Data Maluku Utara 2024 mencatat angka penemuan kasus baru kusta secara provinsi mencapai 48,98 per 100.000 penduduk, sementara Kota Ternate berada pada angka 38,38 per 100.000 penduduk.
Menurut Filep, tingginya kasus tersebut membutuhkan intervensi yang lebih kuat dan terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan.
“Kusta perlu jadi perhatian khusus, apalagi ketika kasus pada anak masih tinggi. Langkah deteksi dini, pemeriksaan kontak dan edukasi masyarakat harus diperkuat,” kata Filep.»
DPRD Ternate Dorong Penguatan Pelayanan di Daerah Kepulauan
Sementara itu, Anggota DPD RI Dapil Maluku Utara Hasby Yusup, S.E. mengatakan aspirasi DPRD Kota Ternate perlu dimanifestasikan menjadi kebijakan konkret, terutama untuk masyarakat di wilayah kepulauan.
Menurutnya, masyarakat di Pulau Hiri, Moti dan Batang Dua menghadapi karakter persoalan yang berbeda dengan masyarakat di pusat Kota Ternate. Karena itu diperlukan penguatan puskesmas, tenaga kesehatan, obat-obatan, fasilitas medis serta sistem transportasi rujukan.
“Jangan sampai masyarakat di pulau harus menunggu terlalu lama hanya karena tidak tersedia transportasi rujukan. Kita perlu ambulans laut dan, untuk kondisi tertentu, dukungan evakuasi udara agar keselamatan pasien menjadi prioritas,” ujar Hasby Yusup.
Komite III Dorong Adanya Rumah Sakit Vertikal
Menurutnya, Komite III DPD RI bersama DPRD Kota Ternate juga membahas opsi penguatan rumah sakit melalui dukungan pemerintah pusat.
Salah satu gagasan yang akan didorong adalah pembangunan atau pengembangan rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan di Maluku Utara. Model ini dinilai dapat membantu mengatasi keterbatasan fiskal pemerintah daerah karena pembiayaan, tenaga spesialis dan peralatan dapat diperkuat melalui pemerintah pusat, sementara daerah dapat menyiapkan lahan dan dukungan infrastruktur.
Filep mengatakan gagasan tersebut perlu dibahas secara serius bersama Kementerian Kesehatan.
“Kalau daerah memiliki keterbatasan anggaran, pemerintah pusat dapat hadir, misalnya rumah sakit vertikal dapat menjadi salah satu solusi untuk memperkuat layanan spesialistik dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rujukan keluar daerah,” ujarnya.
Menurutnya. Komite III akan menindaklanjuti sejumlah poin audiensi antara lain:
1. Pemenuhan dokter spesialis dan tenaga kesehatan;
2. Penguatan RSUD dan puskesmas;
3. Peningkatan layanan kesehatan di wilayah kepulauan;
4. Penyediaan ambulans laut dan dukungan evakuasi medis
5. Penguatan program penanganan kusta;
6. Pembangunan atau pengembangan rumah sakit vertikal;
7. Penguatan sistem rujukan antarpulau, revitalisasi faskes dalam kerangka kebijakan afirmatif bagi Maluku Utara sebagai provinsi kepulauan dan wilayah 3T.
“Kami ingin hasil audiensi ini mempunyai tindak lanjut yang jelas. Aspirasi DPRD Kota Ternate akan kami bawa ke kementerian terkait dengan dukungan data yang kuat. Pemerintah hadir guna memastikan masyarakat Maluku Utara mendapatkan hak atas pelayanan kesehatan yang layak, cepat, bermutu dan berkeadilan,” pungkas Filep Wamafma.
