MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua (IHPT) menggelar Rapat Kerja yang dipimpin langsung oleh Rektor dengan mengusung tema ‘Penguatan Tata Kelola Institusi Menuju IHTP yang Profesional, Disiplin, Sinergis, Inovatif, dan Berdaya Saing.’
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyatukan komitmen seluruh unsur pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan program studi dalam memperkuat tata kelola institusi serta meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan tinggi.
Dalam arahannya, Rektor menegaskan bahwa profesionalisme harus menjadi fondasi utama dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di lingkungan IHPT.
“Seluruh pejabat dan pegawai diharapkan menjunjung tinggi objektivitas, integritas, disiplin, serta mengutamakan kepentingan institusi di atas kepentingan pribadi maupun hubungan kekeluargaan. Budaya kerja yang produktif, tepat waktu, berorientasi pada hasil, dan didukung penguasaan data menjadi syarat penting dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang modern,” ungkap Dr. Filep Wamafma, dikutip Rabu (29/7/2026).
Filep juga menekankan pentingnya membangun sinergi antarseluruh unit kerja melalui koordinasi dan kolaborasi yang efektif. Menurutnya, setiap unit harus memahami fungsi, kewenangan, dan tanggung jawabnya sehingga pelayanan kepada mahasiswa dapat berjalan secara terpadu, cepat, dan berkualitas tanpa adanya ego sektoral.
“Selain itu, aspek integritas dan kepemimpinan menjadi perhatian utama dalam membangun budaya organisasi. Seluruh sivitas akademika diharapkan memberikan pelayanan yang jujur, transparan, bebas dari praktik transaksional di luar ketentuan, serta membangun komunikasi internal yang terbuka dan konstruktif. Para pimpinan juga diharapkan menjadi teladan, mampu membina bawahannya, menerima masukan, serta mendorong terciptanya lingkungan kerja yang sehat dan produktif,” ujarnya.
Di bidang sumber daya manusia, Rektor menegaskan bahwa inovasi dan kreativitas harus menjadi budaya kerja di seluruh lingkungan kampus. Pengembangan kompetensi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa akan terus menjadi prioritas, disertai sistem penghargaan bagi pegawai berprestasi serta pembinaan bagi mereka yang masih memerlukan peningkatan kapasitas.
Rapat kerja ini juga memberikan perhatian khusus pada penguatan sistem akademik. Program studi didorong untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, penataan administrasi akademik, layanan konseling mahasiswa, pengembangan penelitian, serta kegiatan kemahasiswaan yang inovatif. Kurikulum juga harus terus diperbarui agar selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan dunia kerja, serta tantangan pembangunan di Tanah Papua.
“Dalam rangka memperkuat daya saing institusi, IHPT akan memperluas jejaring kemitraan dengan berbagai lembaga di dalam maupun luar negeri guna mendukung pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Di sisi lain, institusi juga akan mengembangkan berbagai unit usaha strategis melalui optimalisasi aset kampus, layanan pelatihan, sertifikasi, konsultasi, koperasi, serta berbagai bentuk usaha produktif lainnya sebagai bagian dari upaya membangun kemandirian dan keberlanjutan institusi,” katanya.
Rektor turut menegaskan bahwa program studi merupakan pusat pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, seluruh unit kerja wajib memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penataan laboratorium beserta sistem pengelolaannya juga akan diperkuat agar mampu mendukung proses pembelajaran dan pengembangan kompetensi mahasiswa secara optimal.
Melalui rapat kerja ini, seluruh sivitas akademika IHPT menyatakan komitmen bersama untuk terus memperkuat tata kelola institusi yang profesional, disiplin, berintegritas, inovatif, dan berdaya saing. Komitmen tersebut diharapkan menjadi fondasi dalam mewujudkan visi Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua sebagai perguruan tinggi unggul yang melahirkan sumber daya manusia berkualitas, berkarakter, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Papua dan Indonesia.
